Dulu di sembelih, kini jadi pemilih! Di pemilu dan pilpres. Pak Sunny sangat
jeli!
"Gebrakan" ini memang marketing untuk 2009, tak lain tak bukan. Tim sukses
SBY-JK akan propaganda ingin terus melenggang ke 2009-2014 untuk menepati
janjinya yang cukup spektakuler ini kearah petani. Namun apa janji mereka yang
kini hampir 3 tahun memerintah yang telah atau sedang dikerjakan secara serius,
tanpa nuansa tebang pilih, dan pilih kasih? Perlu diakui bahwa walau tim SBY-JK
samasekali tidak membuahkan hasil untuk bangsa, namun dalam marketing politik
mereka memang canggih. Tinggal apa kita mau dikelabui lagi?
DM
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Refleksi: Katanya dulu PKI menjadi motor kampanye untuk diadakan
landreform. Kemudian waktu pak Harto naik panggung kekuasan banyak entah
puluhan atau ratusan ribu petani yang turut aksi kampanye tuntutan pelaksanaan
landreform bersama anggota PKI disembelih. Apakah pembagian tanah yang
disuarakan sekarang ini adalah penjelmaan dari tuntutan dahulu itu? Pertanyaan
berikutnya ialah tanah-tanah siapa atau di daerah mana saja yang akan
dibagikan?
http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=286634
Kamis, 24 Mei 2007,
Tanah Gratis Jangan Sekadar Kampanye
Sejengkal tanah, setetes darah. Itulah filosofi yang menandakan bahwa tanah
merupakan salah satu barang milik manusia yang paling berharga. Bukan hanya
bernilai materi, tanah juga mempunyai arti harga diri.
Tapi kenyataannya, petani yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia adalah
mereka yang tak memiliki lahan. Para petani itu adalah buruh tani yang bekerja
untuk orang lain. Mereka bergantung kepada sikap orang lain.
Di antara jumlah petani di Indonesia, 70 persen adalah mereka yang memiliki
lahan kurang dari 0,5 hektare. Sungguh ironis bagi Indonesia yang sebagian
besar di antara 220 juta penduduk adalah petani. Tanah-tanah petani telah
berada di tangan orang-orang kaya kota yang populer disebut petani berdasi.
Sebagian lagi tanah petani semakin sempit akibat berubah fungsinya sawah
menjadi kebutuhan-kebutuhan sekunder para orang kota. Intinya, lahan pertanian
itu semakin sempit.
Rencana pemerintah membagikan tanah terhadap si miskin tentu akan menjadi
harapan jutaan petani itu. Mereka tentu berharap tanah tersebut secepatnya
menjadi milik mereka.
Program pemerintah yang akan membagikan paling tidak 9,25 juta hektare tanah
(ini belum termasuk tanah Departemen Kehutanan dan BPN yang sedang
diverifikasi) tentu akan menjadi agenda pemerintah SBY yang paling spektakuler
bila benar-benar terwujud. Proyek itu akan menyentuh langsung kebutuhan
masyarakat bawah.
Hanya, yang tentu menjadi pertanyaan, bisakah proyek tersebut terealisasi
dengan adil. Umpamanya, bisakah tanah itu dibagikan tepat sasaran, terutama
dalam mendefinisikan pengertian masyarakat miskin. Selama ini, proyek yang
menyangkut orang miskin sering salah sasaran. Belum hilang dari ingatan
kacaunya pembagian BLT (bantuan langsung tunai) bagi masyarakat miskin. Di
mana-mana muncul permainan. Itu baru pembagian uang Rp 300 ribu, apalagi
pembagian tanah.
Katakanlah, sukses memilah orang miskin. Yang menjadi masalah berikutnya adalah
pola distribusi tanah. Sebab, peluang munculnya orang mengambil keuntungan di
sini sangat besar. Permainan pejabat tentu perlu dicermati dan diawasi semua
pihak.
Yang ketiga adalah momentum pembagian tanah itu. Harus diingat, proses
distribusi harta yang sangat berharga tersebut akan membutuhkan waktu yang
tidak cepat. Sangat lama karena menyangkut proses pengukuran, klarifikasi
tanah, dan klarifikasi petani yang akan diterima.
Yang perlu dicermati, pembagian tanah itu jangan menjadi skenario kampanye.
Artinya, proses pembagian akan menjadi "gencar" menjelang kampanye Pilpres 2009
nanti. Dengan demikian, isu itu hanya akan menguntungkan kelompok tertentu.
Coba kita bayangkan bahwa menjelang kampanye, janji-janji atau pembagian tanah
tersebut sangat gencar. Tentu, itu akan memberikan simpati kepada calon
tertentu. Sehingga kepentingan politik kelompok akan dibonceng kepentingan
rakyat. Nah, hal-hal itulah yang perlu dicermati berkaitan dengan rencana
pembagian tanah gratis kepada rakyat miskin.
++++
Rabu, 23 Mei 2007,Jawa Pos
Tanah 9,25 Juta Hektare Dibagi Gratis
Dialokasikan untuk 9 Juta Rakyat Miskin
JAKARTA - Pemerintah menyiapkan 9,25 juta hektare tanah untuk rakyat miskin
sebagai pelaksanaan program reformasi agraria (land reform). Dalam program itu,
tanah yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia tersebut akan dibagikan
gratis kepada sembilan juta rakyat miskin.
Rencana kebijakan itu kemarin dibahas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wapres Jusuf Kalla beserta sejumlah menteri. Di antaranya Menko Kesra Aburizal
Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah
Suzette. Hadir juga dalam pembahasan itu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Joyo Winoto dan Kapolri Jenderal Pol Sutanto.
Menurut Joyo, rapat program reformasi agraria kemarin merupakan lanjutan rapat
terbatas September 2006 dan pidato awal tahun presiden 31 Januari 2007. Program
pemberian tanah gratis kepada warga miskin itu merupakan salah satu usaha
pemerintah untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Ada tiga kelompok tanah yang akan diberikan kepada rakyat miskin. Yakni,
tanah-tanah yang menurut Undang-Undang Pokok Agraria sudah bisa diperuntukkan
bagi rakyat miskin, misalnya tanah-tanah land reform dulu. Luasnya sekitar 1,1
juta hektare. Kedua, tanah-tanah dari hutan produksi konversi yang juga
dialokasikan secara khusus. Untuk yang kedua itu, disediakan 8,15 juta hektare.
Yang ketiga adalah tanah yang sekarang sedang di dalam identifikasi Departemen
Kehutanan dan BPN, yang pemanfaatannya sedikit telantar di daerah-daerah yang
selama ini memperoleh pelepasan kawasan hutan. Luasnya masih dihitung. Dengan
demikian, sementara, tanah yang disediakan untuk warga miskin 9,25 juta
hektare.
Tanah tersebut diperuntukkan bagi sembilan juta rakyat miskin. Yang diutamakan
adalah rakyat miskin yang bersedia mengelola tanah tersebut menjadi lahan
pertanian. BPN sedang menyiapkan desain untuk menentukan syarat-syarat khusus
tentang siapa yang berhak menerima tanah tersebut. "Dalam 1-2 hari ini akan
diselesaikan," janji Joyo.
Joyo belum bisa memastikan apakah akan dikeluarkan peraturan presiden atau
aturan lain untuk mengatur program tersebut. Namun, menurut dia, UU Agraria
telah memayungi semuanya. "Insya Allah akan dikeluarkan rencana peraturan
pemerintah yang mengatur mekanisme reformasi agraria ini," tandasnya.
Presiden, kata Joyo, akan mengundang bupati dan gubernur untuk membahas program
tersebut. Pertemuan kepala daerah itu direncanakan pertengahan Juni 2007.
"Nanti di pertemuan itu akan disinkronkan semuanya," kata pembimbing disertasi
SBY saat kuliah program doktor di IPB itu.
Setelah pertemuan dengan gubernur dan bupati, Joyo berjanji akan mengumumkan
secara detail tentang program bagi-bagi tanah itu. Mulai luas lahan, sebarannya
di mana saja, dan siapa saja yang berhak menerima.
Selain itu, Joyo juga menjelaskan penyelesaian sengketa tanah yang terus
terjadi di Indonesia. Sampai saat ini, ungkapnya, terdapat 2.810 kasus tanah
yang tersebar di seluruh Indonesia dalam skala besar dan kecil. Ada dua
strategi yang dipakai untuk mengatasi sengketa tersebut, yakni sistematik dan
ad hoc.
Strategi sistematik, jelas Joyo, berarti dilakukan penataan proses hukum
pertanahan dan kelembagaan. Sedangkan secara ad hoc, BPN sudah memiliki deputi
baru, yaitu deputi pengkajian penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Juga telah dikeluarkan aturan-aturan baru. Misalnya, siapa pun yang berkaitan
dengan sengketa pertanahan harus melalui proses melaporkan dan akan di-BAP
(berita acara pemeriksaan). Dari BAP itu akan diketahui dasar-dasar yang
digunakan untuk mengklaim suatu tanah. "Di sini akan diketahui apakah asli atau
tidak asli," kata Joyo.
BPN juga mempercepat proses pemberian sertifikasi lahan. Tahun lalu, menurut
Joyo, telah diselesaikan sertifikat lebih dari 900 ribu bidang tanah. Tahun
ini, lanjutnya, sudah meningkat menjadi 3,1 juta bidang tanah. (tom
---------------------------------
Food fight? Enjoy some healthy debate
in the Yahoo! Answers Food & Drink Q&A.
