Kalau untuk alasan keamanan, bolehlah di BPN alokasi tanah militer tidak
dipublikasikan ke umum (atau bahkan tak bisa di-zoom in oleh Google Maps).
Tapi kalau untuk alasan 'bisnis militer', jangan dong rakyat yang sengsara.
Yang pasti ada 2 masalah yang harus disortir dan dituntaskan hingga ke akar:
1. Institusi TNI itu sendiri (belajar HAM, belajar sabar)
2. Birokrasi administrasi (transparansi dkk yang good governance)
Terakhir, biasanya umur black lawyer lebih panjang dari orang baik, but hey if
you're gonna be da devil's advocate, who's da devil then?
Indra
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
KOMPAS
Selasa, 05 Juni 2007
Kekerasan dan Birokrasi
R Herlambang Perdana
Mengejutkan dan menyakitkan. Saat terjadi tragedi penembakan terhadap petani
kisma oleh oknum marinir TNI AL di Desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan (30/5),
di UGM Yogyakarta sedang digelar seminar yang terkait akar masalah tragedi
itu, Land Law and Land Tenure in Post-1998 in Indonesia: Changes in Rule of
Law in The Field of Agraria.
Tragedi penembakan yang menewaskan empat petani itu seakan mengulang sejarah
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
