www.achmadbintoro.blogspot.com/2007/06/julukan-kaya-itu-kini-merugikan.html
TAK selamanya julukan kaya membanggakan. Gara-gara anggapan itu, Pemerintah
Pusat bakal menghapus DAU daerah kaya, terutama DKI Jakarta dan Kaltim yang
memiliki kapasitas fiskal lebih besar. Pejabat dan wakil rakyat meradang.
Rame-rame mereka bersuara di Jakarta. Disebut "miskin" pun rela, asal DAU
Kaltim yang totalnya Rp 2,9 triliun itu tidak dihapuskan.
SAYA mungkin orang Kaltim yang udik. Tetapi, gedung-gedung yang berderet
megah dan jangkung menjulang ke langit itu memang memukau saya. Dari dalam bus
yang membawa kami keluar dari Gedung DPR RI Senayan, usai menyampaikan
penolakan atas rencana penghapusan Dana Alokasi Umum (DAU), menuju Hotel Red
Top di Pacenongan, Jakarta, pertengahan bulan lalu, mata saya nyaris tak
berkedip menyaksikan pemandangan itu.
Saya tidak menemukan kemegahan yang sama di kota-kota di Kaltim, sebuah
provinsi "kaya" dengan PDRB Rp 164,7 triliun (2006). Sebuah provinsi yang
disejajarkan dengan DKI Jakarta secara finansial sehingga dinilai mampu
mengeluarkan obligasi daerah. Di Samarinda, gedung tinggi bisa dihitung jari.
Ada Gedung BPD Kaltim di Jalan Sudirman, Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah
Mada, dan Swiss Belhotel Borneo di Jalan Mulawarman. Hotel berlantai delapan
itu merupakan gedung tertinggi saat ini.
Di depan gedung dan bangunan, trotoar mengawal sepanjang jalan. Di sini, mata
terasa menjadi lebih sejuk saat tertumbuk pohon-pohon rindang di sepanjang
trotoar. Para pejalan kaki leluasa, tanpa gerah, mengayunkan langkah demi
langkah menyusuri trotoar itu. Kondisi trotoar yang rindang seperti itu juga
nyaris tidak pernah saya temui di Samarinda. Itu pula barangkali yang membuat
warga Samarinda malas berjalan kaki di atas trotoar.
Kondisi jalannya apalagi. Mulus berhotmix, lebar dan nyaris tak berlubang.
Begitu mulusnya, sampai HR Daeng Naja, pengamat hukum bisnis dari Samarinda,
yang duduk tak jauh dari saya, sedikit pun tak terganggu menjalankan hobinya:
membaca. Sebuah majalah yang mengupas eksploitasi kekayaan sumber daya alam
Riau, habis dilahapnya.
Majalah itu dibagikan gratis ketika berlangsung rapat dengar pendapat Panggar
DPR RI dengan sekitar 200 orang perwakilan dari lima daerah yang selama ini
dikenal "kaya". Rombongan dari Kaltim, Riau, Papua, Sumsel, dan Jakarta. Tapi
95 persen datang dari Kaltim. Mereka menolak rencana pemerintah pusat yang
menerapkan formula baru dalam penghitungan DAU yang akan membuat daerah-daerah
itu, terutama Kaltim dan DKI Jakarta, bakal kehilangan DAU mulai TA 2008.
Hadirnya majalah khusus itu sedikit menutupi kekurangan informasi tentang Riau
yang datang dengan kekuatan ala kadarnya, hanya empat orang.
Sambil menikmati merdunya suara Saskia dan Serge lewat lagu kenangan Don't Tell
Me Stories dari sebuah kaset yang diputar oleh sopir bus, pikiran saya sesekali
merambah Kaltim. Ah, kalau saja perjalanan Samarinda-Balikpapan juga bisa
senyaman ini. Kalau saja jalan-jalan di ibukota provinsi ini tidak selalu
keriting dan sempit. Kalau saja jalan Trans Kaltim di Poros Selatan, Tengah
dan Utara juga merupakan hotmix, bukannya "hotdog" yang menjadi becek kalau
hujan dan berdebu kala panas.
Tidak harus dengan melihat pemandangan yang sama. Bisa berkendara di atas
permukaan jalan yang mulus, lebar dan tanpa perlu banyak tikungan ular saja
sudah cukup. Hal itu sudah bisa membuat saya akan merasa lebih nyaman, aman,
dan terhindar dari mabok darat. Entah kapan akan bisa terwujud.
***
TAK lama setelah otonomi daerah berjalan, sempat santer kabar akan dibangun
high way Balikpapan-Samarinda-Bontang-Sengata.Tetapi rencana tinggal rencana.
Hingga otda mencapai tahun keenam, Kaltim belum juga memiliki cukup banyak
uang untuk membangun infrastruktur sekelas itu. Rencana pembangunan senilai Rp
9 triliun itu pun terbengkelai. Pernah ditawarkan kepada investor, tetapi
investor mundur.
Kaltim ternyata bahkan masih kalah mampu dibanding Makassar, tetangga di
seberang selat, yang kini malah sudah membangun jalan tol Seksi IV. Tetapi,
Makassar yang infrastrukturnya sudah lebih maju itu tetap dianggap belum
sekaya Kaltim. Sehingga oleh pemerintah pusat tidak termasuk kelompok daerah
yang akan dikurangi DAU-nya. Malah kemungkinan akan mendapat tambahan. Dari
mana tambahan dana itu? Ya, dari hasil pengurangan dan penghapusan DAU
daerah-daerah "kaya" termasuk Kaltim. Begitulah cara pusat merumuskan
pemerataan dan "keadilan".
Orang acapkali menganggap Kaltim sebagai daerah kaya. "Dari Kaltim? Saya punya
tetangga, suaminya kerja di perusahaan minyak di Balikpapan. Enak ya pak
tinggal di daerah kaya," kata seorang sopir taksi yang mencegat saya setiba di
Bandara Soekarno Hatta. Dengan bangga bercampur kagum, sopir itu menceritakan
sukses tetangganya.
Ia beranggapan penduduk Kaltim umumnya makmur. Terlebih sebagian besar
penumpang Kaltim yang pernah ia antar selama bertahun-tahun ini, selalu
menginap di hotel-hotel bintang. Happy P Erawan dari Yayasan Mental Aritmatika
(Mentari) yang membuka cabang di Kaltim juga tidak menolak persepsi sebagian
orang Jakarta terhadap warga Kaltim itu. Ia mengaku sering melihat orang-orang
Kaltim berbelanja di SOGO Jakarta. "Ini kan cerminan bahwa mereka adalah
orang-orang berduit atau malah kelebihan duit," katanya.
Anggapan itu pula yang tertanam di pemikiran pejabat pemerintah pusat. Siapa
yang tidak kenal Syaukani HR misalnya, Bupati Kutai Kartanegara. Inilah
kabupaten "paling kaya" di Indonesia, dengan total APBD 2006 mencapai Rp 4,2
triliun. Tetapi daerah ini pula yang memiliki paling banyak penduduk miskin,
dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Angka terakhir 112.560 jiwa.
Kaltim kaya tapi kok banyak penduduk miskin, begitu stigma yang melekat.
Sementara proyek- proyek mercu suar justru dibangun di mana-mana. Kantor
Bupati berdiri megah. Pulau Kumala dibangun dengan dana ratusan miliar bahkan
triliunan rupiah. Ada stigma bahwa dana bagi hasil perimbangan keuangan itu
telah bocor, dikorupsi. Stigma-stigma itu antara lain barangkali yang
mendasari DAU Kaltim dihapuskan.
Aji Sofyan Effendi, pengamat ekonomi Unmul yang juga turut merumuskan DAU pada
saat awal otonomi daerah berjalan, membenarkan bahwa stigma-stigma itu turut
dijadikan dalih bagi pusat untuk menghapus DAU Kaltim.
"Tetapi pusat mestinya proporsional. Soal proyek mercu suar misalnya. Kenapa
DKI Jakarta saat membangun proyek Ancol yang menelan dana puluhan triliun
rupiah tidak pernah dipersoalkan. Orang diam-diam saja. Tetapi begitu Pulau
Kumala dibangun dengan dana yang cuma triliunan saja, orang sontak ribut,"
kata Aji Sofyan.
Ibarat terdakwa, Kaltim sudah terhukum. Aji menyebut Kaltim telah dihakimi
secara tidak fair oleh kebijakan pemerintah pusat yang tidak realistis. Kalau
dibilang kaya, harus dilihat kaya dari sudut mana. Kaya secara SDA dengan kaya
secara ekonomi sangat berbeda. Toh, kenyataaan tak sampai 10 persen dana dari
hasil eksploitasi SDA di Kaltim itu yang kembali ke Kaltim. PDRB Rp 164,7
triliun itu lebih banyak dinikmati pusat, dan lebih banyak berputar di
Jakarta.
Karena itu DKI Jakarta cuek-cuek saja akan kehilangan DAU sebesar Rp 773
miliar. Jumlah itu tak terlalu berarti dibanding PAD DKI yang mencapai Rp 8
triliun dan dengan APBD yang Rp 20 triliun. Sedang Kaltim, apa yang telah
dimiliki? "APBD kita lebih besar kan baru beberapa tahun dinikmati. Jumlah itu
pun belum cukup untuk mengejar ketertinggalan Kaltim. Kenapa tertinggal? Ya,
karena selama puluhan tahun Kaltim jadi perahan pusat. Tapi kini kok malah DAU
segala mau dihapuskan," Karo Humas Pemprov Jauhar Effendi dengan gusar.
Jarinya menujuk kepala, tanda ketidakmengertiannya terhadap jalan pikiran
pemerintah pusat.
Yang pasti, karena tak mau kehilangan DAU, Kaltim rela disebut "tidak kaya"
alias miskin. Bisa jadi ini pertanda baik. Kerelaan pula untuk tidak
bolak-balik dan weekend ke Jakarta. Juga kesadaran untuk tidak lagi pamer diri
kepada orang Jakarta sebagai pejabat "kaya" dari Kaltim. Semoga.(***)
---------------------------------
Fussy? Opinionated? Impossible to please? Perfect. Join Yahoo!'s user panel
and lay it on us.
