Ekonomi & Bisnis
07/08/07 21:05
Pemerintah Harus Selesaikan Konflik Investasi Pertambangan
http://www.antara.co.id/arc/2007/8/7/pemerintah-harus-selesaikan-konflik-investasi-pertambangan/
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Pusat diminta segera menyelesaikan konflik
investasi pertambangan di daerah agar pertumbuhan ekonomi di sektor pertambahan
meiningkat, kata Jurubicara Komunitas Lentera, Donny Lumingas. "Pertumbuhan
eknomi dari sektor pertambangan dalam beberapa tahun, cukup signifikan, karena
terbukti mampu menyumbang kas negara," katanya usai Diksusi tentang Investasi
Pertambangan Indonesia di Jakarta, Selasa.
Menurut Donny, meski kondisi investasi pertambangan menggembirakan semua
pihak, namun akibat adanya perubahan iklim politik dan demokratisasi,
pro-kontra mulai mewarnai kegiatan industri pertambangan. "Polemik yang terjadi
antara pemerintah pusat dan daerah di sektor pertambangan, diduga merupakan
dampak dari implementasi UU Otonomi Daerah. Sejumlah kalangan akademisi
memberikan penilaian, bahwa konflik kepentingan di sektor pertambangan
dikhawatirkan akan berlarut-larut, apabila tidak ada 'political will' yang
tegas dari pemegang kebijakan," ujarnya.
Untuk itu, Komunitas Lentera yang merupakan salah satu forum mantan aktivis
Kelompok Cipayung, merasa terbeban untuk membenari persoalan di sektor
pertambangan nasional. Komunitas Lentera yang juga wadah generasi muda asal
Sulawesi Utara (Sulut), juga merasa concern untuk membenahi persoalan investasi
yang dialami PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya
(TTN) di Sulut.
Donny yang pernah aktif di GMNI itu menjelaskan, saat ini terjadi
permasalahan investasi di bidang pertambangan yang dialami oleh PT MSM dan PT
TTN yang telah menanamkan investasi sejak tahun 1997 lalu. Hadirnya dua
perusahaan asing tersebut, ungkapnya, menggunakan landasan dasar Kontrak Karya
dari Pemerintah RI pada tahun 1997 yang ditanda-tangani oleh Presiden, kemudian
memperoleh persetujuan AMDAL pada tahun 1998.
Dalam perjalanannya, kata donny, pemerintah melakukan revisi AMDAL untuk
peningkatan produksi PT MSM dan PT TTN, yang kemudian disetujui oleh Tim Teknis
Komisi Penilai AMDAL Pusat, namun terjadi penolakan AMDAL oleh Gubernur Sulut
SH Sarundajang pada Februari 2007 lalu, dengan alasan penolakan itu berasal
dari warga sekitar tambang dan melanggar rencana tata ruang Perda Nomor 3 tahun
1991.
"PT MSM dan PT TTN telah menginvestasikan 90 juta dolar AS atau sekitar Rp
800 miliar hingga tahun ini. Berdasarkan perkiraan kami, 80 persen warga di
sekitar tambang mendukung operasional PT MSM dan PT TTN," ujar Donny sambil
menambahkan dukungan mayoritas warga dilakukan bukan tanpa alasan, apalagi
Perda Nomor 3 tahun 1991 sangat mendukung dan mencantumkan areal Kontrak Karya
Pemerintah Pusat dan PT MSM.
Donny menegaskan, setiap investor berhak mendapatkan kepastian hak, hukum dan
perlindungan, termasuk keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang
dijalankannya, sesuai peraturan yang berlaku. "Jangan sampai ada standar ganda
para pemegang kebijakan, yang di satu sisi menolak, sedangkan sisi lain
menerima investasi dengan alasan yang diskriminatif tanpa dasar yang jelas,"
tegasnya.
Sementara itu, dalam Diskusi yang bertemakan Membenahi kebijakan investasi:
Siapa Untung di Industri Pertambangan, itu menghadirkan pembicara Prof Dr M
Daud (pakar hukum pertambangan Unpad Bandung), Lukman Mokoginta (staf khusus
Meneg LH), Arnold Laoh (staf ahli gubernur Sulut) dan M Marpaung (ESDM) yang
diharapkan mampu menciptakan solusi strategis, sebagai salah satu upaya
mengatasi persoalan bangsa.
Koordinator Panitia Diskusi dari Komunitas Lentera, M Rodli Kaelani,
mengatakan, pemerintah pusat dan daerah perlu segera menggelar audit terbuka,
terhadap seluruh investasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup, serta
harus mengikuti peraturan yang berlaku, dan bukan dengan peraturan dan alasan
pribadi.
Aktivis PMII itu menilai, setiap investasi yang datang ke Indonesia harus
mengikuti aturan hukum formal, yakni berdasarkan perangkat hukum dan ketentuan
lainnya. (*)
Copyright © 2007 ANTARA
---------------------------------
Ready for the edge of your seat? Check out tonight's top picks on Yahoo! TV.
