http://batampos.co.id/content/view/30590/1/
Mentawai Bagai Kota Mati
Sabtu, 15 September 2007
MENTAWAI (BP) - Gempa dahsyat dua hari beruntun yang menimpa Bengkulu dan
Sumatera Barat membuat beberapa daerah terisolasi. Bahaya kelaparan mengintai
Kepulauan Mentawai karena putusnya komunikasi serta transportasi di gugusan di
Laut Hindia tersebut.
Hingga kemarin (14/9), hari ketiga pascagempa berkekuatan 7,9 SR itu
mengguncang, belum ada bantuan sembako ke pulau yang terletak sekitar 120 mil
dari Padang tersebut. Di kepulauan itu saat ini ada 24 ribu warga yang
mengungsi. Dari data korban, tak ada yang meninggal. Hanya, 14 warga yang
mengalami cedera parah kini sedang dirawat di puskesmas.
Mentawai seperti kota mati. Tanpa listrik. Penduduk meninggalkan rumah.
Mereka memilih berkumpul di pengungsian di daerah perbukitan. Mereka mengungsi
karena khawatir terjadi gempa susulan dan kemungkinan tsunami yang bisa muncul
setiap saat. Saat gempa Rabu lalu, sempat muncul tsunami kecil yang hanya
setinggi tiga meter.
Selain takut tsunami, warga mengungsi karena rumah mereka rusak berat dan
ringan. Lebih dari lima ribu rumah warga rusak parah dan tidak bisa dihuni
lagi.
Kerusakan terparah terjadi di Pagai Utara Selatan Sikakap.
''Mentawai seperti kota mati. Ribuan warga mengungsi di dataran tinggi
untuk menghindari terjadinya tsunami. Listrik mati. Hanya di sekitar kantor PLN
yang menyala. Masyarakat sulit mendapatkan sembako. Pasar-pasar tutup karena
memang tidak ada sembako yang akan dijual,'' kata Adi yang membuka posko
Kepulauan Mentawai di Jalan Azizi, Padang.
Pemkab Mentawai menaksir kerugian sementara akibat gempa mencapai Rp91
miliar. Selain rumah warga yang hancur, dermaga TPI, dermaga Sikakap, serta
dermaga Maileppet rusak berat. Begitu pula, tiga tempat pendaratan kapal roro
patah.
Sebanyak 15 jembatan rusak serta 40 gedung sekolah rusak berat dan
ringan. Di antaranya, SMA Siberut Selatan hancur. Di SMP Siberut Selatan,
tinggal dua lokal yang bisa digunakan. SD 09 juga hancur.
Fasilitas umum serta gedung perkantoran pun tidak luput dari kerusakan.
Sebanyak 25 kantor dan fasilitas rusak berat. Di antaranya, rumah dinas bupati
dan wabup, kantor bupati dan DPRD rusak ringan, dan beberapa masjid serta
gereja rusak. Misalnya, Masjid Maileppet. Sedikitnya 20 kilometer jalan
pecah-pecah dan patah.
Saat ini, selain sembako, warga membutuhkan tenda serta obatan-obatan.
Hampir sebagian besar warga membutuhkan air bersih. Kondisi tersebut diperparah
tidak adanya penerangan. Listrik menyala hanya di Kilometer 4 Tuapejat.
Kabaghumas Kabupaten Kepulauan Mentawai Adi Dharma mengungkapkan, lebih
dari 50 persen rumah warga di Sikakap rusak berat. Warga terpaksa tinggal di
tenda. Pemkab meminta bantuan helikopter kepada gubernur guna mengangkut
bantuan sembako, tenda, serta obatan-obatan. (jpnn)
Jika bantuan tidak segera datang, menurut Adi, dikhawatirkan terjadi
kelaparan dan penularan penyakit. ''Dengan adanya helikopter, kami berharap
bantuan tersebut langsung didrop ke masing-masing pulau besok (hari ini, Red).
Sebab, kalau didrop di Tuapejat, bantuan sulit didistribusikan ke pulau-pulau
lain,'' ujarnya.
Selain sembako, tenda, obat-obatan, dan helikopter, Pemkab Mentawai
meminta bantuan tenaga medis, perlengkapan tidur, relawan, serta petugas
pendataan.
Dedi, seorang warga Mentawai yang mengungsi ke Km 2 ibu kota Mentawai,
Tuapejat, yang sempat menjalin kontak dengan Padang Ekspres dini hari kemarin
mengungkapkan, kondisi di daerah tersebut masih mencekam. Banyak rumah yang
ambruk. Jalan di Km 5 longsor, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan beroda
empat.
''Di Tuapejat, gempa susulan terus terjadi. Lampu di sini juga masih
padam. Masyarakat sekitar pesisir pantai mengungsi ke daerah ketinggian hingga
ke Km 5,'' ungkapnya yang saat dikontak sedang merasakan gempa.
Rumah Roboh Dapat Rp15 Juta
Pemerintah menyiapkan dana Rp1 triliun sebagai bantuan renovasi rumah
korban gempa di Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Rumah roboh atau rusak
total akan mendapatkan Rp15 juta. Bantuan untuk rumah yang rusak ringan Rp5
juta.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam
keterangan pers mingguan di Kediaman Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro No
2, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. "Perlakuannya tentu sama. Kalau (korban
gempa) di Yogyakarta kita bantu perbaikan rumah, tentu demikian juga (korban
gempa) di Bengkulu," katanya.
Meski demikian, nilai bantuan dari pemerintah tidak akan sama dengan yang
diberikan kepada korban gempa di Jogja. Sebab, tingkat kerusakan di Jogjakarta
jauh lebih parah daripada yang di Bengkulu. "Tentu ini (bantuan) bukan ganti
rugi. Besarnya bisa Rp15 juta sampai Rp20 juta. Yang penting rumahnya bisa
berdiri lagi," terang Kalla.
Wapres menegaskan, tingkat kerusakan akibat gempa di Bengkulu tidak
sebesar di Aceh atau di Yogyakarta. Karena itu, biaya rehabilitasinya masih
dapat ditanggung pemerintah. "Masak, (untuk mengatasi kerusakan) bencana yang
ukurannya seperti itu, kita harus minta bantuan dari luar? Negeri ini nanti
jadi negeri pengemis, negeri yang minta sumbangan melulu."
Meski demikian, Kalla membantah penyataan Ketua DPR Agung Laksono yang
menilai pemerintah arogan dengan menyatakan tidak membutuhkan bantuan
internasional. "Kalau orang mau nyumbang, tentu terbuka saja. Tapi, kita tidak
minta. Kita tidak pernah men-declare minta bantuan karena pemerintah sanggup,"
ujarnya.
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menuturkan, dana Rp1 triliun untuk
penanganan dampak bencana alam, termasuk pembangunan rumah penduduk yang rusak
akibat gempa, berasal dari dana bencana alam di APBN Perubahan 2007. "Dengan
dana Rp15 juta, masyarakat sudah bisa membangun kembali rumahnya yang rusak.
Ini sudah kita buktikan ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta," paparnya.
Bachtiar menegaskan, pemerintah peduli terhadap penanggulangan bencana
alam baik terkait masalah fisik maupun pertolongan kepada para korban yang luka
maupun meninggal dunia. "Kalau persediaan tenda dan selimut habis, (pemerintah
daerah) bisa mengajukan bantuan ke Departemen Sosial. Pasti kami kirim,"
tegasnya.
Meski demikian, Bachtiar mengimbau pemerintah daerah tidak mengandalkan
bantuan dari pemerintah pusat. Bila penanganan bencana alam membutuhkan dana
dalam jumlah kecil, pemerintah daerah diimbau menggunakan dana milik sendiri.
(jpnn)
