Tidak kita sadari proses demokratisasi yang sudah kita miliki juga membawa biaya (cost)nya sendiri. Memang tidak ada di dunia ini yang tanpa cost. Cost dari demokrasi adalah semua orang boleh berpikir, dan boleh 'ngajak' orang-orang untuk ikut berpikiran sama. Jika tidak suka, semua orang juga berhak menutup kuping dan memejamkan mata. Berbeda dengan masa yang dulu yang tanpa kebebasan, maka sekarang ada kebebasan.
Kebebasan berpendapat memang tidak selalu membawa kebaikan, namun sangat buruk adanya jika kebebasan itu sama sekali tidak ada, dirampas oleh orang-orang kuat, petinggi-petinggi dan bahkan oleh negara. Kebebasan itu inheren dengan demokrasi. Semua orang berhak bersuara, berpikir, namun yang penting tidak menyita hak hidup dan hak aman orang lain: misalnya merusak muka orang, merusak barang yang dimiliki orang lain atau barang milik negara, atau berbuat seolah-olah 'lebih' berkuasa dari semua orang lain. Namun yang sebetulnya sangat jelas ialah bahwa dalam demokrasi ada aturan pakai. Pertama ialah mematuhi hukum yang berlaku. Demokrasi wajib dilakukan dengan koridor hukum yang berlaku. Contohnya, demo dengan merubuhkan pintu gerbang sebetulnya tidak boleh. Pelakunya dapat dipenjarakan... Berbeda dengan di masa lalu, sekarang kita tidak dapat begitu saja menggiring ketua RT melakukan ini dan itu. Ketua RT tidak lagi dapat sekadar dibakar emosinya, dan kemudian bersama-sama dengan kita dengan beringas mendatangi si Kelompok Utan Kayu. Itu hanya dapat dilakukan di masa lalu. Sekarang sih perlahan-lahan sudah tidak boleh lagi. Jika misalnya ada petinggi yang ikut melindunginya, tak obahnya seperti pengejaran pelaku korupsi sekarang ini, bisa saja di tahun depan atau tahun kemudiannya lagi si pejabat digelinding ke pengadilan, karena dituduh ikut merusak suatu kegiatan kelompok, sebuah kelompok Utan Kayu... --- The Watcher <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Salam, > > Dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya > teknologi informasi > memberikan kebebasan bagi semua orang untuk > mengeluarkan pendapat. > Komunitas/kumpulan orang/organisasi yang dianggap > mengancam eksistansi > maupun kenyamanan orang atau sekelompok orang lain > pun lebih mudah diprotes. > Sebut saja tindakan-tindakan anggota Harley Davidson > yang cenderung dikenal > arogan di jalan raya, tindakan anggota FPI yang > seringkali melibas > tempat-tempat hiburan malam yang dianggap menggangu > bisnis dan terakhir kali > tindakan Komunitas Utan Kayu yang dianggap membawa > paham liberal dalam > karya-nya dan berteman baik dengan komunis yang > membuat para seniman dan > sebagian besar masyarakat Indonesia yang > anti-komunis menjadi meradang. > > Tampaknya komunitas/kumpulan orang/organisasi > seperti FPI, Gank Harley > Davidson dan Komunitas Utan Kayu memang tidak dapat > disentuh oleh aparat, > kemungkinan besar karena memang sengaja dipelihara > oleh negara dan bukti-nya > tidak cukup untuk menutup organisasi tersebut > > > > On 9/22/07, radityo djadjoeri <[EMAIL PROTECTED]> > wrote: > > > > Siapa itu Mudzakir dan Elisia Purba? > > > > > > > > *Garda Pembebasan <[EMAIL PROTECTED]>* > wrote: > > > > Bubarkan Komunitas Utan Kayu! > > > > > > (1) Seniman Garda Depan Pembebasan (GDP) dengan > ini mendesak kepada > > Pemerintah untuk membubarkan Komunitas Utan Kayu > (KUK). > > > > (2) Kami mengimbau pihak kepolisian supaya menutup > areal di jalan Utan > > Kayu 68H itu agar tidak digunakan bagi kegiatan > kesenian yang mengancam > > martabat bangsa. > > > > Telah diketahui luas, bahwa KUK adalah tempat > penyebaran ide-ide > > liberalisme yang mengutamakan humanisme universil > dengan mendatangkan > > seniman-seniman asing secara besar-besaran. > > > > KUK juga menjadi tempat berkumpulnya kelompok > Islam Liberal dan > > bekas-bekas tapol G30S/PKI yang ateis dan Marxis. > > > > (3) Kami menuntut agar dominasi KUK dalam bidang > sastra harus diakhiri. > > > > (4) Kami menunut agar Goenawan Muhammad diusut. > > > > (5) Kami menuntut agar Harian Kompas memecat Hasif > Amini sebagai redaktur > > budaya dan diganti oleh Saut Situmorang yang > jelas-jelas berprinsip "sastra > > untuk rakyat tertindas".. > > > > (6) Kami menuntut agar Koran Tempo memecat Nirwan > Dewanto sebagai redaktur > > budaya dan diganti oleh sastrawan yang ditunjuk > oleh Saut Situmorang serta > > DEWAN penandatangan Manifesto Ode Kampung. > > > > (7) Kami menuntut agar jurnal Kalam dilarang > terbit. > > > > > > > > Bersama ini pila kami menyerukan apabila Polisi > gagal bertindak, para > > seniman boemipoetera yang progresif mengambil alih > areal Jalan Utan Kayu6H, termasuk stasiun radio dan > teater, dan membuang jauh-jauh buku-buku > > liberalisme dan marxisme-leninismE dari > perpustakaannnya. > > > > . > > SEKALI MERDEKA TETAP MERDEKA!!! > > > > > > GARDA DEPAN PEMBEBASAN > > > > Mudzakir H.S. > > Ketua > > > > Elisia Purba > > Sekretaris I > > > > > > > > > > e-mail: [EMAIL PROTECTED] > > blog: http://mediacare.blogspot.com > > > > > ____________________________________________________________________________________ Fussy? Opinionated? Impossible to please? Perfect. Join Yahoo!'s user panel and lay it on us. http://surveylink.yahoo.com/gmrs/yahoo_panel_invite.asp?a=7
