Suara Pembaruan PDI-P soal Pancasila Asas Partai Harus Sama dengan Dasar
Negara [ JAKARTA ] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
konsisten dengan perjuangannya agar asas partai politik (parpol) harus sama
dengan asas negara Indonesia yakni Pancasila. Karena itu, bagi PDI-P,
termasuk Partai Golkar (PG) dan Partai Demokrat (PD) sebagai partai yang juga
menggagasi wacana Pancasila sebagai asas tunggal parpol masuk dalam Daf- tar
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Partai Politik, polemik bahwa parpol bisa
memiliki asas lain tidak perlu karena Pancasila sudah final. Ketua Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Pemuda, Mahasiswa dan Olahraga, Maruarar
Sirait di Jakarta, Senin (24/9), mengatakan, perjuangan partai itu ideologis.
Jika tidak idelogis, dia akan kehilangan arah dan tujuan berbangsa dan
bernegara. Apalagi Indonesia adalah negara plural dengan beragam suku, agama
dan ras. "PDI-P dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara jelas bahwa
ideologinya Pancasila, ekonominya bukan kapitalisme dan demokrasinya tidak
otoriter," kata Maruarar yang juga anggota Komisi XI DPR. Mengenai anggapan
sejumlah pihak bahwa usulan PDI-P, PG dan PD agar menjadikan Pancasila sebagai
asas tunggal parpol karena takut akan kebangkitan partai-partai Islam, Maruarar
mengatakan, bukan itu persoalannya. "Kita tidak melihat itu. Partai itu
bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu artinya, asas negara harus
sama dengan asas partai. Partai harus mengikuti asas atau ideologi negara,"
katanya. Karena itu, Maruarar mengingatkan agar jangan menjadikan Pancasila
sebagai alat atau sarana mencapai tujuan tetapi sebagai dasar berpolitik,
berbangsa dan bernegara. "Pancasila sudah final dan karena itu harus
dipertahankan dan dijalankan dengan konsekuen," tegasnya. Pengamat politik
senior dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, Senin, mengatakan, parpol tidak
harus menjadikan Pancasila sebagai asas partai. "Parpol itu alat
demokrasi, mengapa asasnya harus diseragamkan? Ideologi negara yang harus
seragam, satu tidak bisa di tukar apalagi digadaikan," katanya. Jangan
Gadaikan Konsekuensinya, kata Arbi, parpol pemenang pemilu yang memiliki
ideologi yang berbeda harus menafsirkan arah pembangunan berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. "Itu dibolehkan, tapi ingat jangan pernah menukarkan atau
menggadaikan Pancasila dengan asas partainya, karena itu sama artinya
menggantikan Pancasila sebagai dasar negara," kata Arbi. Sementara itu, Ketua
Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Ali kepada wartawan di
Jakarta, akhir pekan lalu, mengatakan, PPP tegas menolak wacana supaya asas
tunggal sebagai asas partai dalam pembahasan RUU Politik yang tengah digodok
pemerintah dan DPR. "Jika wacana tersebut terus digulirkan maka sama artinya
memperhadapkan antara Islam dengan Pancasila," kata Surya Dharma Ali Disisi
lain, Surya mengaku, partainya konsisten mendorong pemberlakuan Syariat Islam
(SI). "Partai adalah wadah aspirasi masyarakat. Tetapi, apakah umat Islam
secara mayoritas menginginkan SI itu masuk dalam konstitusi secara formal atau
tidak, itu persoalannya," katanya. [L-8]
---------------------------------
Last modified: 23/9/07
---------------------------------
For ideas on reducing your carbon footprint visit Yahoo! For Good this month.
