Saya kira Demokrasi bukan sesuatu yang terbaik karena demokrasi jadi gagal 
apabila ada yang terzalimi. Misalnya saja semua orang Australia setuju 
memarjinalkan orang Aborigin atau semua orang Amerika setuju memarjinalkan 
orang Indian (ini misal mungkin bukan sebenarnya) maka Demokrasi jadi gagal.
Demokrasi itu berhasil apabila sanggup mengantarkan kesejahteraan secara merata 
tanpa pandang bulu.

Salam 
Dedi

abdi moissa <[EMAIL PROTECTED]> wrote:   (dimuat di Harian Riau Pos - Senin, 21 
Januari 2008)  The west won the world not by the superiority of its ideas, 
values or religion. But rather by its superiority in applying organized 
violence. Westerners often forget this fact, but non westerners never do. 
(Prof. Samuel P Huntington). 
  Demokrasi dan kesejahteraan. Itulah topik hangat dalam Silaknas ICMI di 
Pekanbaru, beberapa hari yang lalu. Nanat Fatah Natsir bahkan berharap 
  Indonesia bisa menggapai kesejahteraan dengan jalan demokrasi (Riau Pos, 
12/1/2008). Padahal Indonesia sudah termasuk negara demokratis. Demikianlah 
pengakuan masyarakat dunia. Indonesia telah berhasil mengembangkan dan 
mempraktikkan demokrasi yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu 
2004 yang mengantarkan SBY-dari parpol yang baru terbentuk-menjadi presiden. 
Demikian tegas Ketua Komite Konferensi Dunia IAPC  ke-40, Pri Sulisto, di Nusa 
Dua, Bali (Republika, 12/11/07). Indonesia akhirnya meraih ‘’Medali 
Demokrasi’’.Pertanyaannya, apakah demokrasi berkolerasi dengan kesejahteraan 
masyarakat? Apakah dengan demokrasi seluruh kebutuhan masyarakat-seperti 
sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan-tercukupi dengan 
baik? Faktanya, di Indonesia banyak rakyat miskin tanpa rumah dengan mal 
nutrisi, tidak mempunyai harapan hidup layak karena tidak adanya jaminan 
kesehatan, biaya pengobatan yang melambung tinggi, rasa aman yang mahal dan 
yang lainnya.
 Kementerian Perumahan Rakyat mencatat, pada awal Oktober 2007 terdapat sekitar 
9,5 juta keluarga di Indonesia yang belum mempunyai rumah. (Jawa Pos, 
30/10/07).Ternyata Amerika dan negara-negara Barat lain maju perekonomiannya 
bukan karena demokrasi. 
  Sebagaimana kata Huntington di atas, ‘’Barat unggul di dunia sekarang ini 
bukan karena kehebatan ide, nilai-nilai atau agamanya. Barat maju, sejahtera 
dan unggul lebih karena kemampuannya mengorganisasi kekacauan (imperialisme).’’ 
Lihatlah kenyataan ini, berapa ton emas yang dikeruk Freeport, dibawa ke 
Amerika dan telah membuat banyak rakyat Amerika sejahtera karenanya. Berapa 
milyar barel minyak dari Aceh, Riau, Cepu dan Kaltim yang disedot 
perusahaan-perusahaan Amerika dan telah membuat mereka kaya. Dan seterusnya. 
Kalaupun Mereka menegakkan demokrasi, apalagi dengan biaya yang sangat mahal 
sebagaimana Pilpres di AS, sementara tidak ada imperialisme yang mereka 
lakukan, dipastikan Barat tidak semaju sekarang. 
  Contoh lain adalah Belanda. Belanda bisa membangun negaranya seperti sekarang 
apakah karena demokrasi? Kalau kita melihat sejarah, Belanda bisa seperti 
sekarang bukan karena demokrasi tapi karena 350 tahun menjajah 
Indonesia.Demikian juga Rusia. Rusia atau dulu Uni Soviet, pada masa kejayaan 
komunisme meraih kemajuan di bidang sains dan teknologi. Mereka mampu 
menciptakan teknologi canggih hingga teknologi ke ruang angkasa. Padahal 
komunisme sering diklaim memberangus demokrasi dan kebebasan. Jadi, 
persoalannya bukanlah masalah demokrasi atau tidak, tetapi apakah masyarakat 
itu memiliki kebiasan berpikir produktif atau tidak. 
  Paradoks Demokrasi
  Demokrasi secara ideal dirumuskan oleh Abraham Lincoln sebagai sebuah sistem 
pemerintahan yang didasarkan atas prinsip kedaulatan dari, oleh dan untuk 
rakyat. Melalui sistem pemilihan tertentu, transformasi kedaulatan rakyat 
tersebut diwujudkan dalam proses pemberian suara untuk meraih jabatan politik 
tertentu. Dalam kekuasaannya, aspirasi masyarakat akan diperjuangkan melalui 
mekanisme yang telah disepakati. Vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara 
Tuhan. Benarkah secara faktual dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat? 
 
  Anggapan yang menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat jelas keliru. 
Faktanya, di Indonesia sendiri, yang berdaulat bukanlah rakyat, tetapi para 
elit wakil rakyat, termasuk elit penguasa dan pengusaha. Bahkan kebijakan dan 
keputusan pemerintah sering dipengaruhi oleh kepentingan para pemilik modal, 
baik lokal maupun asing. Tidak aneh jika banyak UU atau keputusan yang 
merupakan produk lembaga wakil rakyat (DPR) maupun Presiden-yang katanya 
perpanjangan dari kepentingan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat-sering 
bertabrakan dengan kemauan rakyat. Betapa sering kebijakan pemerintah yang 
diamini para wakil rakyat justru didemo oleh rakyat sendiri.Ketergantungan 
parpol pada jalur ekonomi sebenarnya  merupakan suatu hal klasik dan wajar. 
Sebab, partai-partai memerlukan dana untuk berbagai macam kegiatannya. Namun, 
dalam demokrasi, nampaknya kerjasama aktor-aktor dan instrumen politik dengan 
aktor-aktor dan instrumen ekonomi telah membentuk suatu lingkaran setan. Pada
 saat akan terjadi pemilihan umum, para konglomerat berupaya memasang 
perlindungan bagi bisnisnya agar tidak rontok di tengah jalan dengan 
mengucurkan dana kepada partai-partai yang diprediksi akan meraih suara cukup 
banyak.
  Pengkritik demokrasi seperti Gatano Mosca, Cilfrede Pareto dan Robert Michels 
cenderung melihat demokrasi sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani 
minoritas atas mayoritas. Dalam praktiknya yang  berkuasa adalah sekelompok 
kecil orang atas kelompok besar. Khusus kasus di Indonesia, kelompok mayoritas 
adalah Muslim, tetapi kenyataanya yang senantiasa diuntungkan adalah kelompok 
non-Muslim karena kekuasaan atau modal dimiliki oleh kelompok minoritas 
non-Muslim. Hal senada juga dinyatakan oleh Benjamin Constan. Ia menyatakan 
bahwa demokrasi membawa masyarakat menuju jalan yang menakutkan, yaitu 
kediktatoran parlemen.
  Konsep Suara Mayoritas 
  Memang benar, realitasnya masyarakat tidak mungkin semuanya duduk di 
pemerintahan. Oleh karena itu, suatu hal yang wajar muncul konsep perwakilan 
rakyat. Suatu hal yang patut dicermati adalah klaim sistem demokrasi terhadap 
suara mayoritas wakil rakyat di parlemen sebagai suara mayoritas rakyat.Dalam 
kenyataannya, telah terjadi pengalihan dari mayoritas rakyat ke minoritas 
rakyat. Bagaimana tidak, untuk menjadi anggota legislatif seseorang perlu 
mengantongi suara dengan kuota tertentu. Konsekuensinya, seorang wakil rakyat 
setara dengan jumlah rakyat dengan kuota tersebut. Setiap pikiran, saran, 
sikap, dan keputusan dari setiap anggota legislatif dianggap selalu setara dan 
senantiasa mewakili sejumlah orang tersebut. Padahal, realitasnya ‘’wakil 
rakyat’’ tersebut tidak pernah meminta pendapat rakyat yang diwakilinya, rakyat 
tidak dapat mengoreksi apalagi memecatnya. Kalaupun di-recall bukan oleh rakyat 
melainkan oleh pimpinan partainya.Dengan demikian, sebenarnya
 keputusan-keputusan yang diambil oleh para anggota legislatif sekalipun 
diakukan sebagai suara rakyat, hakikatnya telah beralih kepada suara anggota 
legislatif itu secara individual.
  Satu hal lagi, apakah suara mayoritas itu pasti benarnya? Bila jawabannya 
didasarkan pada pelogikaan manusia maka boleh jadi ya. Namun, ternyata Allah 
SWT Dzat Yang Maha Tahu menyatakan sebaliknya. Kebenaran bukan ditentukan oleh 
mayoritas atau minoritas suara melainkan ditetapkan berdasarkan dalil 
syar’i.Ketua Mahkamah Konstitusi,  Prof Jimly Assiddiqy dalam kesempatan 
Silaknas ICMI di Pekanbaru pekan lalu mengatakan bahwa demokrasi memang telah 
membawa cacat bawaan. Nah, mestinya kita tidak terjebak dalam pola pikir 
democratic trap (jeratan demokrasi). Untuk memperbaiki negeri ini kita harus 
keluar dari kotak pemikiran konvensional (out the box), sehingga akan muncul 
pikiran-pikiran alternatif yang jernih, tidak sekedar defensif apologetik 
tatkala menghadapi serbuan pemikiran dari Barat. Karena sebagaimana kata Samuel 
 P Huntington tadi, Barat ternyata maju bukan karena keunggulan pemikiran, ide 
atau agamanya namun karena kemampuan mengelola kekacauan alias
 imperialisme. Lantas untuk apa kita ikut-ikutan mengadopsi dan memasarkan 
ide-ide Barat ? Wallahu a’lam bi-showab.***
   
          

---------------------------------
Looking for last minute shopping deals?   Find them fast with Yahoo! Search.
  
 


       
---------------------------------
Never miss a thing.   Make Yahoo your homepage.
--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
Antum menerima E-Mail ini karena antum tergabung dalam  Google Groups yaitu 
"Media Muslim Group". (Group Situs  http://www.mediamuslim.info dan 
http://www.kisahislam.com). Kirim artikel, pendapat/opini, informasi dan 
lain-lainnya ke [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perhatian: Setiap Content ataupun Tulisan yang ada pada email ini bukanlah 
menggambarkan http://www.mediamuslim.info karena hal tersebut merupakan 
apresiasi setiap members groups yang tidak mungkin kami perhatian 
satu-per-satu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk Keterangan lebih lanjut kunjungi 
http://groups.google.com/group/mediamusliminfo
Dan jangan lupa kunjungi http://www.mediamuslim.info dan 
http://www.kisahislam.com
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

Kirim email ke