Saya sependapat dengan Bung Wardoyo bahwa tidak semestinya terjadi tindakan balas budi dalam konteks negatif seperti yang diceritakan dibawah.
Namun Bung Wardoyo lupa bahwa didalam pentas politik perlu adanya dukung mendukung dari kalangan partai politik, tentu hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan tentu akhirnya akan menciptakan stabilitas ekonomi dll. Saya sependapat bahwa dukung-mendukung tentunya harus ditata sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti dagang sapi atau pencalonan seseorang menteri hanya didasarkan balas budi kepada parpol pendukung, semestinya pemilihan dilakukan secara profesional berdasarkan kapabilitas, kompetensi, akuntabilitas.
Tentunya sebagai insan ilmiah dan berpikir secara ilmiah tentu Bung Wardoyo perlu melihat sesuatu hal dalam dua sisi (positif dan negatif, untung dan rugi) tanpa mengarahkan dan menciptakan suatu opini yang kurang didasarkan kepada suatu fakta, "Dus, bila struktur kabinet/pemerintah selalu merupakan wakil partai maka sampai kapanpun kepentingan rakyat bukanlah yang prioritas bagi mereka. Any comment"?.
Semestinya statement ini perlu didasarkan kepada bukti yang akurat sehingga tidak menciptakan statement hanya berdasarkan asumsi, dugaan, dan opini.
Tentu, setiap kebijakan ada untung rugi atau positif dan negatifnya.
Tidak semua pemilihan kabinet yang berasal dari partai adalah negatif, karena tanpa dukungan partai politik, dikhawatirkan akan mengakibatkan instabilitas pemerintahan yang justru akan dapat memperparah kondisi politik dan ekonomi.
Salam dan jabat erat
Enson Samosir
Wardoyo <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Berarti balas budi pada perlemen yang dulunya memilih sebagai gubernur bank ya. Para menteri yang merupakan anggota partai rasanya juga demikian, sebagian pendapatan disetorkan ke partai. Bagaimana dengan profesional seperti pak Budiono/Mulyani, tentunya tidak memiliki kepentingan dengan partai manapun ya. Lantas seberapa sulit presiden mengangkat menteri2nya dari profesional/bukan wakil partai, apakah kuatir setiap produk keputusannya bakal ditolak parlemen? Apakah skema akomodasi kepentingan politik di kabinet lebih efektif ketimbang kabinet dari luar partai.Pada resufle kemarin terbukti hanya pak Budi/Mulyani yang tidak mewakili partai, sementara menteri lainnya sebenarnya anggota partai politik.Sudah jelas bahwa parpol cenderung memikirkan kepentingan partainya dulu baru kepentingan lainnya, kenapa skema ini terus dijalankan. Sementara pengamat bilang, seharusnya presiden lebih berani memilih menteri sesuai keahliannya ketimbang kompromi, karena presiden langsung dipilih rakyat.Dus, bila struktur kabinet/pemerintah selalu merupakan wakil partai maka sampai kapanpun kepentingan rakyat bukanlah yang prioritas bagi mereka. Any comment?Rgds
----------
From: [EMAIL PROTECTED]:[EMAIL PROTECTED] on behalf of Bondan Brillianto[SMTP:[EMAIL PROTECTED]Reply To: [email protected]
Sent: 22 Desember 2005 15:16
To: [email protected]
Subject: RE: [mm-ugm] Gaji Petinggi BI<<File: image001.jpg>>
gaji sebesar itu saya yakin tidak semuanya untuk pribadi
kalau mau diungkap semua, ntar pada ketahuan
sebenarnya sudah dari dulu, karena gaji itu untuk dipotong partai si A, anggota, yang menggolkan si B jadi Gub. BI, dll
(BUKANNYA DZU'UDZON, COBA SAJA TANYA)
Nah sekarang berhubung ada ynag tidak kebagian, dan iri, maka dibukalah fenomena ini
Ini bukan kasus tapi fenomena yang terjadi di Indonesia
Nah kita tinggal tunggu, apakah Presiden SBY yang mendapat penuh dalam pemerintaha sanggup untuk menentukan gaji Gubernur BI dan pejabat-pejabat lainnyaKalau urusan yang mudah ini saja tidak bisa dalam waktu 1 minggu
Mending GANTI PRESIDEN saja
Dan sekalian ganti anggota DPR,
INSYA ALLAH SAYA SANGGUP JADI PRESIDEN RI
INALILLAHI WA INA ILLAIHI ROJIUN
Play Santa's Celebrity Xmas Party, an exclusive game from Yahoo!
Sudahkah Anda mengunjungi http://www.kagama-mm.com/ hari ini?
*** THE TRADITION OF QUANTITY (Oops. We meant QUALITY) ***
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "mm-ugm" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
