Siapapun yang akan menjadi Direktur Utama Garuda,baik orang dalam maupun tidak, yang penting orang tersebut dapat menyehatkan kinerja Keuangan,meningkatkan kualitas pengembangan SDM dan Pelayanan Garuda,serta mempunyai karakter pribadi yang tegas,bermoral sehingga dapat menerbangkan Garuda secara nyaman. "Kepuasan Kami adalah Kenyamanan Anda" ----------------------------------------
Senin, 07 Februari 2005 00:00 WIB 'Orang Dalam' Diprioritaskan Pimpin BUMN Penerbangan JAKARTA (Media): Pemerintah akan memprioritaskan 'orang dalam' untuk mengisi jabatan direksi maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara Airlines (Merpati). "Kita akan memprioritaskan orang dalam Garuda dan Merpati untuk mengisi jabatan direksi. Jika tidak ada calon yang memadai, baru mencari dari luar perusahaan," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara Sugiharto, menjawab pertanyaan wartawan usai peresmian 600 rumah pekerja hasil kerja sama BTN dengan Jamsostek di Cibarusah, Cikarang, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Lebih jauh, menurut Sugiharto, sebelum direksi di kedua maskapai milik pemerintah itu dipilih, para calon dari kedua perusahaan penerbangan tersebut akan melalui fit and proper test. Penggantian direksi kedua BUMN penerbangan tersebut segera dilaksanakan dengan alasan kedua perusahaan tersebut saat ini dalam kondisi merugi. Pekan lalu sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR Sugiharto sempat mengungkapkan, saat ini sudah ada empat nama calon kandidat direksi Garuda dan Merpati. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri proses fit and proper test direksi Garuda sudah dilakukan. Nama-nama calon pun sempat ke permukaan. Calon yang paling santer disebut-sebut sebagai calon Dirut Garuda adalah Samudera Sukardi, kakak Menteri BUMN ketika itu Laksamana Sukardi. Untuk jajaran direksi lainnya muncul nama Handrito Hardjono untuk direktur keuangan, yang kini menjabat Kepala Manajemen Aset Garuda. Selain itu, Daan Ahmad dari Kepala Dinas Personalia Garuda diplot menduduki jabatan Direktur Strategis dan Umum, dan Direktur Teknik tetap dijabat Richard BS. Sementara untuk Direktur Operasi muncul nama Ronggo Kariawan. Semua calon tersebut merupakan 'orang dalam' Garuda. Sementara untuk jabatan Direktur Niaga rencananya akan dijabat oleh seorang pejabat dari Bank Danamon. Belakangan nama Emirsyah Satar mantan Direktur Keuangan Garuda yang saat ini menjabat Wakil Direktur Bank Danamon disebut-sebut sebagai calon Dirut Garuda. Tetapi, sejak awal menjabat sebagai Menteri BUMN, Sugiharto menegaskan akan melakukan proses fit and proper test dari awal lagi. Hingga saat ini justru calon direksi Merpati yang tidak banyak diungkap. Terkait dengan seleksi calon direksi Garuda, anggota Komisi V DPR Achmad Muqowam berpendapat, bila jajaran deputi Menteri BUMN belum diganti kemungkinan daftar calon yang diajukan relatif sama dengan yang lalu. "Jadi kalau mau benar-benar mendapatkan calon yang baru, ganti dahulu deputinya," ujar Muqowam. Utang Upaya mengganti direksi kedua maskapai penerbangan pelat merah itu dengan alasan utang kedua BUMN tersebut sudah mengkhawatirkan memang masuk akal. Saat ini saja Garuda masih menyisakan utang sebesar US$827,90 juta yang harus lunas pada 2010. Dengan tahapan rencana pembayaran US$111,1 juta pada 2005, US$112,8 juta (2006), US$108 juta (2007), US$120,3 juta (2008), US$122,8 juta (2009) dan US$218,7 juta (2010). Kondisi yang cukup parah memang terjadi pada Merpati, maskapai penerbangan yang memiliki jaringan penerbangan terkuat di Indonesia bagian timur ini memiliki ekuitas negatif, karena kewajibannya Rp1,3 triliun. Padahal, nilai aset yang dimiliki Merpati ditaksir paling tinggi hanya senilai Rp800 miliar. Sementara itu, utang Merpati kepada pemerintah saat ini sebesar Rp225 miliar, utang kepada Garuda Rp246,7 miliar dan utang ke Bank Mandiri Rp230,3 miliar. Berbagai upaya untuk menyelamatkan Merpati sempat dilakukan antara lain dengan merintis upaya penerbitan saham baru dengan mengundang investor pada Agustus tahun lalu. Tetapi, nyatanya upaya tersebut juga belum terealisasi. Sebelumnya juga ada opsi agar pemerintah menyuntik dana segar Rp600 miliar yang bersumber dari APBN atau rekening dana investasi (RDI). Tetapi, opsi tersebut tidak juga mampu terealisasi, karena kondisi keuangan pemerintah juga belum membaik. Belakangan pemerintah mendesak Merpati agar segera menyelesaikan rencana bisnisnya dalam bentuk yang lebih detail, menyusul paket rekapitalisasi BUMN penerbangan itu oleh Komisi IX DPR. "Begitu kita terima business plan dan Menkeu bisa setuju, pada saat itu dia bisa melaksanakan 'strategic sales'. Dan itu tergantung Merpati," kata Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan (Depkeu) Darmin Nasution dalam satu kesempatan. Tetapi, tampaknya proses persetujuan pemerintah bukan hal yang sederhana. Nyatanya hingga saat ini pemerintah pun belum bisa membuat keputusan soal cara penyehatan Merpati.(Ant/E-6) ---------------------------------------- Sumber: Media Indonesia Online <http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?Id=2005020700525701> Copyright � 2005 Media Indonesia Online. All rights reserved ____________________________________________________ Berhenti/mengganti konfigurasi keanggotaan anda, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting ------------------------------------------------------------ Tata Tertib Palanta RantauNet: http://rantaunet.org/palanta-tatatertib ____________________________________________________
