Menyorot Kemiskinan di Negeri Petrodollar * Pulau Kemewahan di Tengah Lautan Kemiskinan Padang Express, Minggu, 28-Mei-2006, 02:46:24 175 clicks Boleh saja pejabat pemerintah ngomong, tak ada lagi kantong-kantong kemiskinan di daerah yang ngakunya Petrodollar. Kalau ada hanyalah akibat kemalasan dan pendidikan yang rendah. Namun, fakta tak bisa dipungkiri. Kemiskinan itu ada di mana-mana. Termasuk di daerah yang dikerubungi investor kelas kakap.
Realitas itu terpampang jelas di depan mata kita. Lihat saja pendataan penduduk miskin yang dilansir Dinas Koperasi dan UKM Sumbar akhir tahun lalu. Kabupaten Pasaman total Kepala Keluarga miskinnya mencapai 36 persen, atau nangkring di posisi kedua setelah kabupaten Mentawai, saudara bungsunya (Pasaman Barat, Red) tak jauh beda, 29,4 persen KK miskin. Mirisnya, Padang yang dianggap gerbang Sumbar, 21,1 persen KK-nya miskin! Potret kemiskinan itu terhampar di 19 kota/ kabupaten di Sumbar. Bahkan hasil data terakhir yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, jumlah penduduk miskin terbilang fenomenal mencapai 30 persen. Memang diakui sejumlah kebijakan telah digulirkan pemerintah, namun tetap saja angka kemiskinan melambung tinggi. Beragam faktor penyebab melangitnya angka kemiskinan, selain keterbatasan akan akses pendidikan, juga akibat keterisoliran. Ambil contoh, potret kemiskinan yang dirasakan tujuh Jorong Terpencil di Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Pasaman Barat yang tempatnya persis di perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Penduduk setempat masih bermimpi pembangunan menyentuh nagarinya. Angka kemiskinan kian meruncing di daerah ini, setelah kenaikan harga BBM. Padahal di Pasaman Barat, terdapat 19 investor kelas kakap. Nagari Batahan berjarak sekitar 340 km dari Kota Padang Ibu Kota Sumatera Barat, atau sekitar 60 km dari Simpang Empat. Nagari ini mengandung potensi alam yang sangat besar. Bijih besi, timah, tembaga adalah potensi alam yang masih belum terjamah. Sedangkan komoditi pertaniannya, seperti karet, coklat, kulit manis (casiavera) sudah menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Tujuh jorong di kanagarian ini tergolong sarang kemiskinan di Pasbar, yakni, Jorong Silayang Julu, Tanjung Larangan, Tamiang Julu, Tamiang Tengah, Sigantang, Sawah Mudiak dan Jorong Paraman Sawah. Ketujuh jorong ini dihuni sekitar 4500 jiwa. Kehidupan sehari-hari mereka tergantung pada cuaca. Bila cuaca panas kehidupan bisa berjalan sebagaimana biasa, namun bila cuaca hujan kehidupan mereka tertekan hingga amburadul. Tak satu pun usaha yang bisa dikerjakan secara sempurna, bila hujan telah mengguyur ke-7 jorong ini, sebab jalan tanah yang mereka pakai akan berubah menjadi kubangan kerbau. Bila musim hujan, warga juga tidak bisa menjalankan profesinya untuk memotong karet, sebab akan berdampak fatal bagi pertumbuhan tanaman karet mereka itu. Hasrat masyarakat setempat terlepas dari belenggu kemiskinan begitu besar. Namun, bagaimanapun kerasnya masyarakat berupaya, tetap saja tak mampu mengangkat ketertindasan yang dirasakannya. Masa depan cerah yang terpancar di pelupuk wajah generasi muda di jorong itu, masih sebatas angan. Lain lagi potret kemiskinan di wilayah pesisir pantai, Kecamatan Tanjung Mutiara yang persis berada di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Mutiara Agam. Belakangan warga setempat makin rentan dibelit masalah akibat makin minimnya hasil tangkapan ikan di laut, sementara harga barang melonjak tajam. Termasuk biaya operasional melaut yang makin membubung. Program pemerintah yang berupaya mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dengan program PEMP. Yakni mengoptimal potensi laut dan agenda lainnya beberapa tahun terakhir belum memperlihatkan perubahan yang siginifikan. Kalau pun ada, dampaknya masih berkisar pada upaya meringankan beban masalah. Kondisi lebih memiriskan terjadi di Nagari Sungai Limau, Kecamatan Sungai Rumbai Dhamasraya. 50 persen dari 17 ribu warga nagari miskin. Padahal, di daerah itu terhampar Kebun sawit milik perusahaan swasta nasional. Seolah keberadaan perkebunana itu tidak memberi andil lebih terhadap perekonomian warga. Warga di nagari itu cuma bisa menjadi buruh kebun harian dengan gaji kurang dari Rp 20 ribu. Menilik fenomena ini, jelas membuktikan kebenaran iming-iming masuknya investor mampu memberi isyarat bergairahnya perekonomian masyarakat setempat. Ketua DPRD Pasbar Asgul mengakui itu. Keberadaan 19 Investor di Pasbar belum bisa membantu pembangunan di daerah setempat, baik yang berkaitan dengan peningkatan stabilitas perekonomian, pendidikan, maupun untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten setempat. Sosiolog asal Universitas Andalas (Unand) Prof Dr Damsar menilai, maraknya angka kemiskinan di daerah yang terbilang kaya, seperti Solok Selatan, lebih akibat belum adilnya pengaturan terhadap pengelolaan aset masyarakat. Berakibat masyarakat tetap berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sisi lain, Ekonom Prof Dr Elfindri menilai, perlu pengaturan yang jelas terhadap keberadaan investor. Seharusnya masyarakat dilibatkan dari awal dalam proses penetapan skim investasi. Lahan yang ada dijadikan bukti keterlibatan masyarakat. Artinya, masyarakat tak lagi hanya dilibatkan selaku buruh. Mestinya, pemerintah perlu menyadari kekeliruannya ini, kritiknya. * Miskin di Tengah Haparan Sawit Wajah Walinagari Sungai Limau Abdul Azis tampak sumringah menyambut kedatangan rombongan di Kantor Camat Sungai Rumbai, Kamis pekan lalu. Ia sengaja menyambut para pejabat teras Pemkab Dharmasraya. Pasalnya, walinagari yang giat itu tidak ingin mengecewakan pejabat yang akan berkunjung ke nagarinya. Maklum, jalan menuju nagari di perbatasan Kabupaten Bungo (Jambi) dan Kabupaten Solok Selatan itu tergolong rumit dan sulit dilalui. Dipandu mobil patroli milik Satpol PP, rombongan langsung mengelilingi Nagari Sungai Limau menempuh jalan baru yang dibangun dengan dana kimpensasi pengurangan subsidi BBM sebesar Rp 250 juta. Dengan penuh semangat Abdul Azis memberi penjelasan kepada Asisten I dan rombongan. Jalan baru itu panjangnya mencapai 18 Km, sebagian dibiayai oleh PT Global MIneral Sejahtera (GMS) sebuah perusahaan yang akan mengekploitasi biji besi di kawasan itu. Hampir setengah jam waktu diperlukan untuk mencapai ujung nagari, yakni kawasan Jorong Lubuk Besar. Di sana ada perkebunan sawit plasma PT Tidar Kerinci Agung (TKA). Kondisinya sangat memprihatinkan. Kurang dari 50 persen rata-rata sawit yang hidup tiap hektarnya. Menurut Abdul Azis, kebun sawit tersebut belum dikonversi kepada masyarakat. Hasilnya dipetik oleh PT TKA. Masih berbuah pasir, kata Abdul Azis. Sejurus kemudian rombongan sampai pada lokasi ekplorasi bijih besi yang dilakukan PT GMS. Di kawasan seluas 200 hektar tersebut diduga ada deposit bijih besi. Berdasarkan hasil penelitian PT GMS, kandungan besi di tempat itu hampir 80 persen. Sayang, eksplorasi belum bisa dilanjutkan lantaran ada klaim dari PT TKA. Pemkab Dharmasraya sendiri masih menunggu penyelesaian hukum atas klaim yang kini ditangani Polres Dharmasraya. Sebetulnya kita bisa saja memberi izin eksploitasi. Kita sudah pelajari semua dokumen yang ada. Namun kita lihat dulu proses hukumnya. Mudah-mudahan cepat selesai, sebut Kabag Perekonomian Adlisman. Usai shalat Maghrib di mess PT GMS di Lubuk Besar, rombongan kembali ke Jorong Sungai Limau yang merupakan ibu nagari. Setelah shalat Isya, rombongan menggelar pertemuan dengan warga Jorong Sungai Lima di masjid setempat. Ratusan orang menyesaki mesjid ukurang 20 X 20 m itu. Berbagai permasalahan diungkap dalam pertemuan itu, antara lain kurangnya guru agama di lima SD dalam Nagari Sungai Limau, listrik yang belum juga masuk kampung itu, pembinaan Penyuluh Pertanian yang amat minim dan persoalan yang amat krusial adalah belum juga diperbaikinya jalan menuju nagari terisolir itu. Ketiadaan fasilitas umum menjadi salah satu pemicu kemiskinan warga di sana. Dari sekitar 17 ribu warga yang bermukin di nagari itu, lebih 50 persen terkatagori miskin. Kebun sawit milik perusahaan swasta nasional, seolah tidak memberi andil lebih terhadap perekonomian warga. Warga di nagari itu cuma bisa menjadi buruh kebun harian dengan gaji kurang dari Rp 20 ribu. * Satu diantara Dua Orang Penduduk Miskin Wajah kemiskinan juga terasa begitu cerah di Kabupaten Pasaman, 48 persen dari 243.451 jiwa penduduk kabupaten ini terjerat dalam nyayian kemiskinan. Dari 12 kecamatan yang berada di daerah ini, Kecamatan Dua Koto merupakan daerah termiskin di wilayah Kabupaten Pasaman. Kemiskinan daerah ini diperparah lagi karena dari luas daerahnya umumnya lahannya Hutan Lindung (HL). Berdasarkan catatan Kecamatan Dua Koto 51 persen warganya termasuk miskin. Sedangkan rangking kemiskinan di Kabupaten Pasaman berdasarkan data terakhir kompensasi BBM melalui Bantuan Langsung Tunia (BLT), Pasaman termiskin kedua setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan prosentase 48 warga Pasaman miskin. Artinya, data itu dapat disimpulkan bahwa jika ada dua orang warga Pasaman berjalan kaki, satu di antaranya adalah warga miskin. Terkuaknya Kecamatan Dua Koto selaku kecamatan termiskin, cukup mengherankan. Pasalnya, potensi alamnya sangat berlimpah. Seharusnya potensi itu bisa dijadikan bernilai ekonomis. Namun, kendalanya di wilayah itu terdapat hutan lindung yang sangat luas. Sisi lain, hutan budi daya yang dapat diolah untuk pembangunan ekonomi rakyat jumlahnya sangat kecil. Jika ini bisa diolah, dipastikan Kecamatan Dua Koto yang termiskin di Pasaman, bisa bangkit mensejajarkan diri dengan daerah laian. Malah sangat terbuka kemungkinan daerah ini bakal menjadi daerah termakmur dan terkaya. Wakil Ketua DPRD Pasaman yang juga putra Kecamatan Dua Kota Yusrizal memprediksi demikian. Kunjungan bupati dan wakil bupati Pasaman beserta Ketua DPRD ke daerah Kecamatan Dua Koto beberapa waktu lalu, Yusrizal mengharapkan mampu memberi perubahan bagi kebijakan kepala daerah. Tujuannya, agar potensi alam yang kaya raya itu bisa mensejahterakan rakyat. Hal ini tentunya sebangun dengan visi misi pemerintah daerah Pasaman yakni Mensejahterakan masyarakat melalui sumber daya yang ada dengan pemerintahan yang baik. Yusrizal juga menkritik Pemda memberikan bukti bukan janji-janji. Namun jika pemerintah daerah mau terbuka untuk berbagi tugas dalam memperjuangkan bidang apa pun, sepantasnya Pemkab melibatkan putra daerah Pasaman. Pasalnya, apa yang akan dilakukan pemerintah tak akan maksimal hasilnya, jika tidak dibarengi keikutsertaan masyarakat. * Yang Terlindas Dihimpit Kemiskinan Yang namanya kemiskinan, dimana pun akan persis sama. Beragam masalah akan selalu mendatang masyarakat. Jika dibelit himpitan beban hidup, ekonomi dan lingkaran kemiskinan yang berdampak luas bagi berbagai aspek. Walau tidak masuk dalam kategori daerah miskin, di beberapa kecamatan kabupaten Agam justru memendam masalah kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Terutama di wilayah pesisir pantai. Wajah kemiskinan terpatri nyata dalam keseharian masyarakat. Wilayah lainnya yang masuk dalam kategori bermasalah dalam bidang ekonomi, justru terjadi di daerah minus potensi perkebunan, perikanan, pertanian dan sumber alam. Sejumlah daerah yang rawan kemiskinan ditemuai di beberapa titik, seperti Palembayan, Palupuah, Lubukbasung dan beberapa tempat lain. Khusus di wilayah pesisir pantai, Kecamatan Tanjung Mutiara, belakangan makin rentan dibelit masalah. Dampak terbesar, makin minimnya hasil tangkapan ikan di laut, sementara harga barang melonjak tajam, termasuk biaya operasional melaut yang makin membubung. Program pemerintah yang berupaya mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dengan program PEMP, optimalisasi potensi laut dan agenda lainnya beberapa tahun terakhir belum memperlihatkan perubahan yang signifikan. Kalau pun ada, dampaknya masih berkisar pada upaya meringankan beban masalah. Ir Helios Rynondeva, Kadinas Peperla Agam yang mengelola program PEMP dengan berbagai kegiatan menegaskan pihaknya sudah menggulirkan program. Bahkan, telah memberikan sentuhan mengesankan sesuai sasaran, yakni meringankan beban nelayan yang beberapa tahun terakhir dihadang krisis. Perubahan dan peningkatan kesejahteraan nelayan diakuinya justru membutuhkan waktu. Ia beserta jajarannya berjanji akan terus mengulirkan kegiatan. Intinya, meringankan beban nelayan. Tidak hanya operasional melaut, tapi juga berbagai kebutuhan harian yang harganya di bawah harga pasar. Kondisi serupa dihadapi kalangan petani yang beberapa waktu belakangan dihukum masalah tingginya harga berbagai kebutuhan pertanian, seperti pupuk, tingginya biaya penggarapan lahan. Padahal, harga jual berbagai komoditi perhatian justru anjlok. Program bantuan pemerintah justru belum memberikan dampak positif terhadap berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Kalau pun ada program subsidi, kenyataannya di lapangan justru makin memberatkan masyarakat petani. Pemkab setempat bersama stakeholder termasuk lembaga pengawas yang ada di kabupaten Agam, berjanji lebih optimal melakukan pengawasan di lapangan. Terutama perilaku yang makin menjebak masyarakat miskin dalam kungkungan kemiskinan itu sendiri. Walau masih dalam tataran wacana, namun langkah awal yang dilakukan pemkab Agam dalam pengentasan kemiskinan justru sangat dirasakan. Tidak hanya rutinitas kunjungan bupati Agam ke bebagai pelosok terpencil, untuk mendata warga yang miskin. Pemkab juga fokus dengan tahapan-tahapan program yang teroerintasi. Walaupun disinyalir di kabupaten Agam mayoritas personil pemerintahannya masih belum siap. Bahkan, masih memposisikan diri sebagai pencari muka, namun minus kemampuan. * Tunggu Ayah Pulang Nak, Baru Kita Masak Fakta tak bisa dipungkiri. Kemiskinan itu ada di mana-mana. Termasuk di daerah kota sekalipun, seperti Pariaman. Realitas itu terpampang jelas di depan mata, tatkala kita tolehkan pandangan ke Dusun Pasia Sigadondong, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, yang terletak sekitar tiga kilometer dari pusat kota. Pasutri Darmansyah (39) dan Darniati (36) hidup meretas asa bersama empat orang anaknya, dengan penghasilan pas-pasan. Jumat (26/5) siang itu, di depan gubuk rumahnya, Darniati terlihat termangu. Tatapan kedua matanya pun nanar disertai raut wajah kusam. Tak lama berselang, teriakan tangis seorang bayi pun terdengar dari dalam rumah. Segera, Darniati menghampiri anaknya, kemudian menyusuinya. Belum tuntas Darniati menyusui si kecil Agusman (9 bulan), kedua anaknya yang lain, masing-masing Fahmi (6) dan Dela (4) pun ikut teriak meminta makan. Dengan suara lembut, segera Darniati membisikkan jawaban ke dekat kedua telinga anaknya itu, Tunggu ayah pulang sore hari untuk bawa duit, baru kita memasak, nak. Mendengar jawaban tersebut, Fahmi dan Dela pun terdiam sejenak, kemudian pergi bermain ke belakang rumah. Sedangkan anak sulungnya, Tesa (9), siswi kelas 2 SD 14 Marunggi, siang itu tertidur lelap diatas lantai rumah yang sudah terlihat bolong-bolong itu. Beginilah nasib kami. Makan hanya bisa sekali dalam sehari. Itupun hanya pakai lauk dan sayur seadanya. Suami saya hanya berpenghasilan sebesar Rp 25 ribu setiap hari, dengan menjual bakso keliling, sedangkan saya hanya berprofesi ibu rumah tangga, beber Darniati. Dikatakan Darniati, pasca kenaikan BBM beberapa waktu lalu, hasil penjualan bakso suaminya menurun drastis. Kini, dalam sehari itu, suami hanya bisa mendapat untung sebesar Rp 25 ribu. Sebelumnya bisa mencapai Rp 35 ribu. Hal itu disebabkan harga jual bahan-bahan pokok bakso, seperti daging dan mie yang mengalami kenaikan harga secara drastis. Alhasil, suami hanya bisa membuat bakso dengan porsi sedikit dan tentunya pula, untung yang didapatkan pun juga sedikit, terangnya. Lanjutnya, Darniati mengakui, kini dirinya sulit untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak sulungnya. Saya tak sanggup membelikan buku tulis serta buku cetak untuk si sulung, Tesa. Saya tak tahu lagi, dari mana uang untuk hal tersebut, diambil. Penghasilan sehari-hari suami hanya bisa cukup untuk makan. Terpaksa, Tesa mempergunakan kembali buku tulis kelas satunya, yang ada beberapa diantara helai halamannya yang masih kosong. Sementara untuk buku cetak, Tesa terpaksa meminjam kepada teman-temannya, ulas Darniati. Lebih sakitnya lagi, dijelaskan Darniati, dirinya tidak mendapat kartu kompensasi BBM. Entah kenapa, saya tak tahu, kartu SLT kami tak keluar. Sewaktu saya tanya kepada petugas, mereka menjawab itu merupakan kewenangan pusat. Sejak saat itu, kami hanya bisa pasrah, sambil berharap kartu SLT kami keluar di periode selanjutnya. Namun, tegas kami ungkapkan kami kecewa kepada petugas BPS setempat, yang tidak jeli mendata warga. Sepantasnya, kami berhak mendapatkan kartu SLT tersebut, tandas Darniati. Pendeknya, jelas Darniati, kehidupan keluarganya kini benar-benar pas-pasan. Contohnya, untuk memasak di rumah, Darniati hanya mempergunakan kayu bakar. Begitupula dengan penerangan dirumahnya, hanya memanfatakan bola lampu 15 watt, itupun dihidupkan lepas Magrib. Karena sesungguhnya anggaran untuk itu tak ada dalam penghasilan suami sebesar Rp 25 ribu per hari itu, tutup Darniati. * Ramai-Ramai Entaskan Kemiskinan Upaya pengentasan kemiskinan bukanlah persoalan baru didegung-degungkan ke permukaan. Serangakaian program pun digulirkan pemerintah. Namun hasil akhirnya masih jauh dari harapan. Butuh upaya komprehensif menuntaskan perosoalan ini dengan melibatkan stake holders terkait. Agaknya anggapan di atas perlu diamini, betapapun baiknya program yang digulirkan, tidaklah akan menuai keberhasilan tanpa keikutsertaan semua komponen. Sosiolog asal Universitas Andalas (Unand) Prof Dr Damsar berpendapat, perlu dibangun kesinergisan antar elemen yang ada. Pasalnya, program pengentasan kemiskinan menjadi program pokok di setiap departemen atau pun instansi pemerintah. Persoalan yang terjadi selama ini, kurang terlihat upaya yang komprehensif membangun sinergi. Apalagi upaya membangun koordinasi yang seringkali didegung-degungkan pemerintah, baru sekedar lagu, implementasinya di lapangan, tambah Damsar tetap saja masing-masing instansi disibukkan membangun imej. Bupati Limapuluh Kota, Amri Darwis mengakui upaya pemberantasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat pun ikut memberantas kemiskinan. Artinya, masyarakat jangan begitu saja mengaku miskin, namun perlu menumbuhkan-kembangan semangat swadaya. Masyarakat mampu, jangan mengaku menjadi keluarga miskin, sindir Amri. Lain lagi yang dilakukan Bupati Pasaman Barat Yusuf Lubis, ia mendorong semua pihak berjuang mengurangi jumlah luas hutan lindung (HL) menjadi hutan produksi. Diyakini jika uapya ini dapat diperjuangkan, kemiskinan di Pasaman Barat berubah total. Kondisi ini sebenarnya tak bisa dibiarkan terus-menerus, sebab secara potensial wilayah Pasaman memiliki potensi alam yang cukup banyak, terutama sumber daya alam, tukas mantan Kapolres Padangpanjang ini. Wilayah Pasaman Barat berada dalam kawasan HL lindung, bahkan 82 persen dari jumlah luas wilayahnya terkategori HL. Berakibat, lahan olahan masyarakat makin terbatas. Tak salah kiranya warga berlomba-lomba mencatatkan namanya ke petugas BPS Pasaman, karena ingin mendapatkan kupon kartu penerima dana kompensasi Bantuan, ulasnya. Langkah maju dilakukan Pemkab Agam, melalui dinas sosial disiapkan data awal. Intinya, angka-angka riil kantong-kantong kemiskinan. Pasca pendataan, Dinsos meng-update data jumlah KK miskin dan kemungkinan solusi yang akan digulirkan pemerintah. Bupati Agam Aristo Munandar mengakui program pengentasan kemiskinan, program mendesak dan menjadi prioritas mulai tahun ini. Bahkan, pihaknya sudah memilih tiga nagari sebagai program utama penanggu langan kemiskinan dengan pola tertentu. Ketiga nagari itu menjadi pilot project pengentasan kemiskinan. Diakui Aristo, beragam kendala dihadapi dalam pelaksanaan project yang melibatkan berbagai komponen ini. Realisasi program ini belum fokus terhadap akar permasalahan, karena minimnya informasi dan terbatasnya kemampuan masyarakat, akui Aristo. Pemkab Pasaman Barat pun, tak mau ketinggalan. Bupati Pasbar Drs H Syahiran MM tengah berjuang mengentaskan kemiskinan dengan melibatkan stake holders yang ada. Walaupun berat, ditargetkan tahun 2010 angka kemiskinan mampu ditekan menjadi 0 Persen. Semua jajajan Pemkab Pasbar perlu menyikapinya secara arif dan bijaksana pengentasan kemiskinan ini, ajaknya. * Keterpasungan Menjamah Si Miskin Cerita duka ketidakmampuan masyarakat seakan tidak pernah habis, termasuk di kabupaten Limapuluhkota. Tercatat jumlah penduduk itu mencapai 23%. Beragam akar persoalan yang mengiringi bertambahnya penduduk miskin ini. Tak hanya akibat terbatasnya akses memperoleh pendidikan, juga akibat kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat. Terbukti besarnya alokasi anggaran aparatur dalam APBD, ketimbang persentase yang diterima masyarakat. Ditambah lambannya penanganan kantor dan dinas terkait untuk mengatasinya, berakibat jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Sistem kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui Bantuan Tunai Lansung (BLT), juga membuat sebagian masyarakat lebih suka didata selaku penduduk miskin ketimbang menjadi orang mampu. Setiap pendataan masyarakat miskin dalam setiap tahapan BLT, selalu menyajikan pertambahan jumlah keluarga miskin di kabupaten ini. Fenomena yang pernah disuarakan Iwan fals, ketimpangan yang terjadi di masyarakat semakin tinggi. Sementara sebagian kalangan, terutama yang mempunyai pangkat dan jabatan, menikmati harta kekayaannya dan berlibur ke luar daerah. Di salahsatu sudut Nagari Mahek, lebih 20 orang masyarakat terpaksa dipasung keluarganya. Lagi-lagi akibat ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka dalam mengatasi penyakit stress yang dialami. Sempat tak mendapat perhatian daerah, akhirnya kepedihan warga Mahek itu di-blow up sejumlah media massa cetak dan elektronik bersama Lembaga Swadaya Masyarakat. Ujung-ujugnya Pemkab pun tersentuh, 50 persen warga yang terpasung dikirim ke rumah sakit jiwa. Lantas, apakah itu sebuah solusi? Agaknya pertanyaan mengantung itu dijawab juga Pemkab dengan membentuk tim terpadu, terdiri perwakilan Dinas Sosial, dinas kesehatan, BPKD, PMN, Bappeda dan pihak terkait lainnya. Kepala kantor Dinas Sosial Limapuluh Kota Chairul BA menegaskan, jika kendalanya akibat kemiskinan, Pemkab segera membantunya. Di antara masyarakat Limapuluh Kota yang terkena pasungan di Mahek, Yosi (23), Siska (23), Leli (35), Nilat (50), Libat (56), Rizal (25). Terhadap pasien ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota Indra Zafri APT mengaku pengobatan sudah dilakukan. Namun akibat ketidakmampun, tak seluruhnya yang dapat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ). Berdasarkan hasil temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LP3 SDM Sumbar, tercatat 20 orang warga Limapuluh Kota dipasung keluarganya, karena tidak mempunyai biaya berobat. Pemasungan sudah berlangsung lama,ucap ketua LSM LP3 SDM Sumbar, Ir Sevindrajuta MS. Pemasungan paling lama tercatat sekitar 35 tahun. Suami yang kena pasung itu telah meninggal. Awal pemasungan yang bersangkutan dalam keadaan hamil, shingga melahirkan dalam pasungan.Anak dari pemasungan tadi, akhirnya dipelihara tetangganya. Setelah berumur 11 tahun anak tersebut, akhirnya tak kuat menyanksikan ibunya dipasung, anak itu stress dan dipasung juga..(tandri eka putra) Anak gadis ini, telah lumpuh dalam pasungan, ucap Sevindrajuta sambil menunjuk wajah seorang gadis yang kakinya dihimpit kayu. Seharusnya, Sevindrajuta Pemkab Limapuluh Kota secara arif membantu biaya pengobatan keluarga tidak mampu itu. * Menakar Angan yang Kian Melayang Harapan masyarakat Pasaman Barat terbebas dari jeratan kemiskinan berkepanjangan, masih sekedar mimpi indah yang tak jelas kapan terwujud. Bahkan, menelusuri kantong-kantong kemiskinan di daerah sentra perkebunan besar ini tidaklah sulit. Umumnya penduduk tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap. Mereka masih sangat tergantung dengan pembinaan serius dari pemerintah dan mengharapkan bantuan modal usaha. Upaya ini dilakukan untuk menguak lembah keterisoliran yang membelenggu mereka. Lihat saja di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) berpenduduk sekitar 3000 Jiwa dari 750 Kepala Keluarga (KK), kondisi kehidupan mereka semakin memprihatinkan. Apalagi setelah ke datangan dua Perusahaan Terbatas (PT) terbesar di perbatasan jorong setempat, yakni PT Akro dan PT PHP II. Masyarakat tidak bisa lagi berternak kerbau dan lainnya. Pasalnya, air sungai yang biasanya difungsikan untuk berbagai keperluan, tidak bisa lagi difungsikan. Disinyalir masyarakat setempat tercemar limbah. Sedangkan laut yang terhampar luas di bibir pemukiman penduduk setempat, tidak bisa dihandalkan sebagai mata pencaharian. Akibat alat tangkap yang digunakan masih tradisional. Berbekal sampan dayung dan jaringnya hanya sedalam 2 Meter. Begitu pun infrastruktur di daerah itu jalan hitam melewati perkebunan Akro sejauh 25 Km dan kalau ingin bepergian ke Pusat Kecamatan harus menempuh perjalanan sekitar 50 Km. Bila warga ingin berpergian ke Simpang Empat, terpaksa membayar ongkos ojek atau naik mobil prah dengan membayar ongkos Rp70 Ribu. Derita yang sama juga dirasakan Jorong Sikabau Nagari Koto Balingka Kecamatan Koto Balingka. Kemiskinan di daerah ini selalu bertambah setiap tahunnya di Jorong setempat hingga mencapai 50 persen. Bagi mereka punya mata pencaharian yang tetap masih sebatas mimpi. Walaupun potensi laut terhampar luas di halaman rumah mereka, begitu juga keberadaan perkebunan besar di perbatasan kampung itu. Jorong ini dihuni sekitar 325 KK atau 1560 jiwa. Umumnya masyarakat hidup dengan melalut dan bertani seadanya. Lain lagi yang dirasakan 7 Jorong Terpencil di Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan yang tempatnya persis di perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Mereka masih bermimpi pembangunan menyentuh nagarinya. Angka angka kemiskinan kian meruncing di daerah ini, setelah kenaikan harga BBM. Nagari Batahan berjarak sekitar 340 km dari Kota Padang Ibu Kota Sumatera Barat, atau sekitar 60 km dari Simpang Empat. Nagari ini mengandung potensi alam yang sangat besar. Bijih besi, timah, tembaga adalah potensi alam yang masih belum terjamah. Sedangkan komoditi pertaniannya, seperti karet, coklat, kulit manis (casiavera) sudah menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Di Kanagarian ini, terdapat tujuh jorong yang termasuk sarang kemiskinan di Pasbar. Yakni, Jorong Silayang Julu, Tanjung Larangan, Tamiang Julu, Tamiang Tengah, Sigantang, Sawah Mudiak dan Jorong Paraman Sawah. Ketujuh jorong ini dihuni sekitar 4500 jiwa. Kehidupan sehari-hari mereka tergantung pada cuaca. Bila cuaca panas kehidupan bisa berjalan sebagaimana biasa, namun bila cuaca hujan kehidupan mereka tertekan hingga amburadul. Tak satu pun usaha yang bisa dikerjakan secara sempurna, bila hujan telah mengguyur ke-7 jorong ini, sebab jalan tanah yang mereka pakai akan berobah menjadi kubangan kerbau. Bila musim hujan, warga juga tidak bisa menjalankan profesinya untuk memotong karet, sebab akan berdampak fatal bagi pertumbuhan tanaman karet mereka itu. Masyarakat ini memang sudah bosan hidup dengan wajah kemiskinan dan ketertinggalan yang selalu melilit kehidupan mereka. Namun bagaimana pun giatnya masyarakat berusaha lepas dari belenggu itu, keadaan yang memilukan hatinya itu, namun tidak akan berhasil bila tidak mendapat perhatian penuh pemerintah. Tak ada kata lagi, mereka memang ingin terlepas dari belenggu kemiskinan itu. Masa depan cerah yang terpancar di pelupuk wajah generasi muda di jorong itu, selalu mereka impikan. Pembangunan demi pembanguan juga masih sebatas angan. Akankah menjadi kenyataan ? Pertanyaan itulah yang selalu di sampaikan masyarakat tersebut kepada bupati dan wakil bupati Pasbar, bila mengunjungi masyarakat yang haus kebangkitan itu. * Semangat yang Takkan pernah pudar Secercah harapan dan semangat terlukis di wajah seorang lelaki tua dengan kulit mengerut dan rambut yang sudah memutih, sibuk menyusun barang ronsokan, yang akan dijual kepada seorang penadah, demi menghidupi ke empat orang anaknya.Memasuki sebuah gubuk reot dan kumal, terlihat tumpukan barang bekas dan didalamnya terlihat seorang lalaki tua tampa memperhatikan keadaan sekelilinya, sibuk mengumpulkan dan menyusun barang bekas yang telah dikumpulkanya. Tangannya yang tak sekekar dulu, dimana sudah mengeriput bak kulit pembalut tulang masih mampu mengayunkan palu, membenahi barang bekas yang akan dijualnya. Adalah Basarudin (70) seorang keluarga miskin di Kota Padang, keseharianya bekerja sebagai pengumpul barang bekas atau bisa juga disebut sebagai pemulung. Kendatipun pisik tidak memungkinkan untuk bekerja berat, akan tetapi karena tuntutan ekonomi yang semakin menghimpit membuatnya mampu menjalankan pekerjaan yang cukup berat tersebut. Keadaan tersebut makin diperparah Pascakenaikan harga BBM awal Oktober lalu yang merubah sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang sangat menderita terhadap melambungnya harga BBM tersebut, adalah masyarakat yang tingkat perekonomian menengah kebawah (Gakin). Salah satu Gakin yang sangat menderita oleh kenaikan harga BBM tersebut lelaki tua yang tinggal di kawasan RT 05/ RW 01, Kelurahan Seberang Palinggam ini. Basarudin yang dijumpai koran ini, menjelaskan dengan melambungnya seluruh harga kebutuhan, ia tetap bertahan bekerja untuk menghidupi kelima orang anak wanitanya. Dengan penghasilan yang hanya Rp 10 ribu perhari, saya tetap menyekolahkan empat orang anaknya. Untuk saya dibantu oleh istri yang bekerja sebagai tukang cuci pakaian dan itupun penghasilannya hanya RP 5 ribu perhari. Kadang untuk makan sehari-hari saja tidak cukup, tapi itu bukan alasan bagi saya untuk berhenti bekerja. Untuk menutupi kekurangan tersebut terpaksa ia harus pandai-pandai membantu tetangganya yang mampu, tuturnya Ia juga menjelaskan bahwa biaya sekolah anaknya tidak begitu ia pikirkan, karena beberapa orang dari mereka mendapatkan Beasiswa. Tanggapan lelaki tua yang biasa di panggail ajo dilingkungan rumanya ini, perihal dana kompensasi BBM telah disalurkan kepada keluarga miskin Rp 100 ribu perbulan, tidak begitu membantu. Dana yang hanya Rp 100 ribu perbulan itu, hanya habis untuk membayar hutang di kedai. Uang senilai itu untuk beli rokok saja tidak cukup kalau kita rata-ratakan per hari hanya Rp 3300. walaupun demikian kita tetap berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyalurkandana tersebut, tapi kalau boleh jujur dana tersebut tidak sebanding dengan nelambungnya harga kebutuhan akibat kenaikan harga BBM, tegas Ajo. Begitu banyak keluarga miskin yang yang menderita akibat kenaikan harga BBM tersebut, Pemerintah harus mencarikan arternatif lain untuk mengurangi penderitaan rakyat miskin, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan uang tetapi lapangan pekerjaan. (Tim Padek) -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
