http://www.kompas.com/kompas-cetak/0609/21/sumbagut/2969229.htm
Kemiskinan Model Pengentasan yang Berbasis Nagari Di zaman reformasi ini, tidak banyak pejabat di daerah yang peduli pada kemiskinan warganya. Hampir di semua provinsi, angka kemiskinan terus naik. Memang tak dapat dipungkiri, kenaikan itu seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang makin melemahkan daya beli rakyat kebanyakan. Tetapi, persoalan menjadi lain, ketika pejabat daerah mau meluangkan waktu untuk memikirkan kepentingan rakyatnya yang miskin, tidak hanya memikirkan bagaimana meraih "kue pembangunan" yang dibagi-bagikan pemerintah pusat. Di Sumbar, pola pengentasan kemiskinan yang diterapkan Gubernur Gamawan Fauzi kemiskinan menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak tanggung-tanggung, Gamawan diminta presentasi, di hadapan Presiden SBY di Istana Negara. "Di tengah berbagai kritikan dan sorotan yang diarahkan ke Presiden, mencermati pola Sumatera Barat mengentaskan kemiskinan, Presiden seakan-akan mendapat jawaban dari kritikan itu. Karena itu, disepakati pencanangan pola atau model yang diterapkan di Sumbar bisa menjadi cantoh bagi daerah lain," kata Gamawan Fauzi, ketika bincang-bincang khusus dengan Kompas, Rabu (20/9). Model pengentasan kemiskinan itu, tidak jauh berbeda dengan konsep para pakar. Tetapi, Gamawan melengkapi konsep itu dengan perhatian dan sentuhan yang lebih manusiawi. Setiap nagari yang akan dikembangkan, dibedah dulu kelebihan dan kekurangannya, termasuk sumber daya manusianya. Setelah diketahui dengan pasti, pejabat diminta memberi pemahaman kepada masyarakat miskin dan bagaimana mereka dapat keluar dari kondisi keterbelakangan itu. "Selama ini, kebijakan makro yang dirancang menjadi sering tidak operasional di tingkat implementasi karena missing link antara persepsi pemerintah (pelaku) dengan pemahaman masyarakat," jelasnya. Di lapangan, kata Gamawan, penduduk di tingkat nagari harus tumbuh secara mandiri dan perpaduan antara kebijakan makro dan mikro. "Pola ini harus didukung komitmen penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersendikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi," katanya. Untuk menghidupkan dan menggerakkan kapasitas dan peranserta masyarakat bawah dalam berusaha, menurut Gamawan, tingkat keberhasilannya harus dipantau dan dievaluasi secara sistematis dan "berkedekatan". Untuk dapat melaksanakan itu, diperlukan mekanisme yang disepakati bersama. "Di sini nilai agama dan adat menjadi faktor penguat," katanya. Gubernur yang mendapat penghargaan sebagai tokoh anti korupsi; Bung Hatta Anti-Corruption Award itu, masuk ke penentuan wilayah, kelompok, sektor sasaran penanggulangan yang dilaksanakan secara terpadu dan sinergis. "Konsep ini mengandalkan sinkronisasi dan koordinasi di tingkat nagari sebagai institusi pelaksana terdepan," katanya. (Yulnardi) Z Chaniago - Palai Rinuak - http://www.maninjau.com ====================================================================== Alam Takambang Jadi Guru ====================================================================== -------------------------------------------------------------- Website: http://www.rantaunet.org ========================================================= * Berhenti (unsubscribe), berhenti sementara (nomail) dan konfigurasi keanggotaan, silahkan ke: http://rantaunet.org/palanta-setting * Posting dan membaca email lewat web di http://groups.yahoo.com/group/RantauNet/messages dengan tetap harus terdaftar di sini. -------------------------------------------------------------- UNTUK DIPERHATIKAN: - Hapus footer dan bagian yang tidak perlu, jika melakukan Reply - Besar posting maksimum 100 KB - Mengirim attachment ditolak oleh sistem =========================================================
