Setahu saya di negara maju istilah yang popular "growth management". Rasanya ini mencerminkan upaya mengelola dan mengatasi masalah yang dinamis dan tak kunjung habis. Karena pendekatan gonta-ganti atau adu konsep rencana, kok kesannya ganti pejabat ganti rencana, ganti ahli ganti konsep rencana. Kota satelit, kota mandiri, kota penyangga, dst., dalam kenyataannya sulit membedakannya dengan dormitory town biasa (kota tempat tinggal, kerja warganya tetap di DKI). Kan tak mungkin mengaharapkan developer menyeleksi pembeli rumah berdasarkan lokasi kerja. Sementara persoalannya jumlah penduduk (kiriman)yang meningkat terus di wilayah itu. Yang bisa membendung kan bukan pemda Jabodetabek.
Yang bisa mereka lakukan ya "manajemen pertumbuhan", atau mengelolanya, dengan cara apapun. Dengan "carrot dan stick", tapi kalau pemerintah nasional dalam skala nasional tidak banyak membantu maka pemda setempat akan semakin kewalahan dan semakin keras saja. Atau inovasi-inovasi, merelokasi "secara membudayakan" dst. Intinya ya siapa suruh datang Jakarta. Hari ini di Kompas hlm 1, ada berita "Warga area resapan air bayar pajak lebih mahal", ini termasuk diinsentif yang memang bisa diterapkan. Walaupun efektivitasnya sebagai disinsentif mungkin sulit, karena kalau dapat rumah KPR nya di situ, apa ya mau pindah gara-gara pajaknya naik. Sedang yang punya villa, duitnya banyak jagi tak soal. Tapi setidaknya ada tambahan pendapatan untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Perlu dicari inovasi seperti ini secara lebih kreatif dan efektif, daripada gonta-ganti konsep rencana. Salam, Risfan Munir --- In [email protected], "Harya Setyaka" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Yah... memang masalah 'kota penyangga' jadi nya sebatas wacana saja.. > karena yg (pernah) punya power (policy-actor) pun toh tidak cukup percaya > diri utk ber-aksi.
