>Harry Azhar Azis:
>
> Maafkan, kalau saya keliru. Setahu saya, Amin Rais masih PNS. Jadi
bukan mengundurkan diri, tapi istilahnya non aktif. Posisinya kira2 sama
dengan apa yang dilakukan selama ini oleh para PNS yang anggota Golkar
dan kemudian terpilih sbg anggota DPR/MPR, mereka umumnya non aktif dari
PNS dan bukan mengundurkan diri. Saya belum mendengar Faisal Basri
mengundurkan diri dari UI? Setahu
>saya ia masih sebagai ketua suatu lembaga resmi di FEUI. Baru2 ini,
Arbi Sanit bahkan tegas2 minta agar Amin Rais dan Yusril mundur (total)
dari PNS, kalau mereka mau konsisten dengan sikap dan perjuangannya.
>Otherwise,...
> Soal Anis Matta, saya hanya baca sendiri riwayat hidupnya, yang
pernah sampai ke meja saya. Ia memang kerja di Al Manar, tapi
>menurut daftar riwayat yang ditulisnya sendiri itu ia juga dosen agama
di UI. Soal Sdr. Anis ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi yang
lebih penting, yang tidak anda komentari adalah ttg sdr. Nur yang
sampai sekarang sebagai seorang pejabat BPPT dan ketua Partai Keadilan
itu, yang jelas2 pernah dikirim sbg PNS tugas belajar ke Texas (bukan ke
Jerman) untuk studinya ketika Soeharto masih jaya2nya dulu? Sekali lagi,
maaf, tidak ada niat saya untuk menjelek2kan para pemimpin itu. Saya
pribadi termasuk yang kagum kepada satu dua di antara mereka atas
perjuangannya selama ini. Yang saya ingin katakan, dengan mengambil
contoh2 itu, adalah bahwa tidak akan ada bedanya
>antara "omong kosong" di era Orba dengan "omong kosong" di masa yad,
kalau para pemimpinnya tidak lebih dari sekedar "pemain sandiwara".
Bukankah sikap2 serupa juga terjadi, banyak para "pemimpin" Orba yang
menikmati kekuasaan (dan tidak pernah terdengar suaranya) di masa
jaya2nya Soeharto, kini setelah terdepak malah seolah2 menjadi semacam
"pemimpin reformasi".
> Tentu anda bertanya kenapa saya memandang penting soal posisi
>pemimpin politik di Indonesia saat ini? Jawabnya sederhana saja, karena
Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai satupun sistem ketatanegaraan
yang mapan. Sehingga peran pemimpin politik menjadi penting dalam
membawa Indonesia bukan sekedar menjadi "panggung sandiwara". Bandingkan
dengan Amerika Serikat, misalnya, karena sistemnya yang relatif mapan,
pemimpin politik apalagi pemimpin negara tidak bisa "seenak
udelnya"berbuat tanpa kontrol ketat dari sistem dan rakyatnya.
> Kasihan memang rakyat kita, kalau yang memimpin mereka adalah
>"pemain sandiwara".
>Wassalam,
Assalamualaikum mas Harry...,
Saya setuju dengan peryataan anda bahwa pemimpin politik di Indonesia
TIDAK BOLEH sekedar pemain sandiwara. Hanya saja anda sepertinya agak
keliru dalam mengambil contoh soal. Akan lebih TEPAT rasanya jika anda
mengambil contoh PEMAIN SANDIWARA itu adalah orang-orang yang suka
MENJILAT dan BENAR-BENAR KEBANJIRAN HARTA dan GILA JABATAN semasa ORBA
dulu berkuasa, bukannya orang-orang yang secara NORMAL dan JUJUR
mendapatkan sedikit "kesempatan" dari negara. Kita kan tau siapa
orang-orang macam bp. Amien Rais dan bang Faisal Basri. kalopun mereka
dulu itu pegawai negeri,itu BUKAN suatu dosa.., karena profesi dosen
memang mengharuskan orang tersebut menjadi PNS. Walaupun sebagai PNS,
kedua orang ini terkenal sangat kritis terhadap rejim ORBA.., jauh
sebelum semangat reformasi didengungkan oleh banyak orang. Amien Rais
misalnya, sejak dulu sering mengkritik kebijakan pemerintah ORBA yang
NGAWUR, bahkan beliaulah yang saya rasa cukup konsisten dan berani
dengan sikap kritisnya, bahkan menjadi LOKOMOTIF REFORMASI (bisa anda
bandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya). sementara bang Faisal basri
sendiri, menjadi pengkritik tajam kebijakan pemerintah soal
MOBNAS(TIMOR), bahkan sempat menjadi konsultan bagi Jepang(kalo salah
mohon di koreksi)untuk menghadapi Indonesia di WTO,bahkan kabarnya bang
Faisal sempat "dicari-cari" oleh anak buahnya Tommy Soeharto.
Tentang Mas Anis matta, anda benar...beliau memang menjadi pengajar
agama Islam di FEUI, tapi hanya sebagai dosen TIDAK TETAP alias dosen
"panggilan"..., Jadi BUKAN PNS.Saya mengetahui hal ini, karena waktu itu
saya juga menjadi mahasiswa di sana.
Sedangkan soal presiden partai keadilan,Mas Nur Mahmudi memang adalah
pegawai BPPT (PNS), namun tidak berarti beliau anteknya orde Baru. Saya
rasa wajar saja seseorang mendapat beasiswa dari negara untuk belajar di
luar negeri, itu kan memang sudah ada jalurnya.., jadi jangan langsung
dikaitkan begitu saja dengan masa-masa jayanya mantan presiden Soeharto.
Program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi adalah suatu HAL YANG WAJAR
di negara mana saja di dunia, termasuk negara paling modern dan maju
sekalipun.., BUKAN KKN. Dan uang yang dipakai untuk biaya beasiswa itu
merupakan salah satu dari SEDIKIT penggunaan uang negara secara benar.
Jadi tolong DIBEDAKAN antara uang dan fasilitas dari KKN, dengan uang
dan fasilitas yang didapat dengan jerih payah sendiri secara JUJUR,
walaupun datangnya dari seorang PNS sekalipun. Ini harus kita hargai dan
hormati.
Bukankah TIDAK SEMUA PNS itu brengsek...???
OK deh Mas Harry,kita tunggu saja deh langkah dan tindakan mereka di
masa mendatang..., mudah-mudahan orang-orang ini BENAR-BENAR pemimpin
sejati yang dibutuhkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia, terlepas dari
berbagai kekurangan yang mereka miliki tentunya.
Wassalam
Mohamad Rosadi
Virginia
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
