Nama dan Peristiwa Kompas 16/1/99 :
Sabtu, 17 Januari 1999
Nur Mahmudi Ismail tentang Kerukunan
SEBELUM meninggal dunia tahun 1975, sang ayah sempat
menitipkan
pesan pada anak-anaknya, "Yang rukun...." Pesan sederhana ini sangat
membekas dalam diri
Dr Nur Mahmudi Ismail MSc (37), anak ketujuh dari delapan bersaudara.
Dulu, pesan itu
dilontarkan ayahnya karena almarhum sering melihat bagaimana keluarga
maupun masyarakat
cekcok gara-gara urusan warisan.
Kini, ketika Nur Mahmudi mulai menggeluti
dunia politik, sebagai
Presiden Partai Keadilan, ia merasakan
makna pesan itu menjadi
sangat relevan. "Pesan itu kini membekas
pada diri saya tentang
bagaimana berinteraksi dengan masyarakat.
Bahwa landasan
kerukunan itu memang lebih penting dari
yang lain," katanya.
Nama pria ramah yang berperawakan agak
gemuk ini, sebelumnya
hampir tak terdengar di panggung politik.
Namun sejak ia berkiprah di
Partai Keadilan, sosoknya mulai menjadi
sorotan. Banyak yang
terkesan oleh pernyataan maupun
pikiran-pikirannya yang dinilai
inklusif, khususnya mengenai bagaimana
Partai Keadilan yang
berasaskan Islam ini menempatkan diri
dalam percaturan politik di
Indonesia.
Partai berlambang kabah dengan gambar dua
bulan sabit mengarah
ke kanan dan ke kiri itu, populer di
kalangan kaum muda dan
kampus-kampus. Berbeda dengan sejumlah
partai yang memasang
tokoh-tokoh "lama dan punya nama" dalam
susunan DPP nya,
hampir seluruh pengurus Partai Keadilan
adalah muka-muka baru.
Mereka sebagian besar anak muda, dan
rata-rata belum pernah
berkecimpung di dunia politik. Yang juga
mencolok, hampir seluruh
pengurus DPP-nya bertitel sarjana sampai
doktor.
"Jalur kita para intelektual yang mau
berpikir tentang nasib bangsa.
Memang benar, basis kita kebanyakan dari
lembaga-lembaga
pendidikan. Namun, mereka itu banyak yang
berasal dari
masyarakat bawah. Mereka adalah
orang-orang biasa yang
sebelumnya memiliki interaksi di tataran
masyarakat bawah.
Sehingga, mereka kini memperoleh respons
yang cukup banyak dari
kalangan itu. Seperti kalangan buruh,
pesantren-pesantren," kata Nur
Mahmudi.
Nur Mahmudi mengakui, pada awalnya ia
banyak memperoleh
pertanyaan yang bernadakan kecurigaan
tentang arah perjuangan
partainya.
"Kami sering membuat imbauan untuk tidak
memplot-plotkan partai,
yang membuat kita sepertinya tidak bisa
bermitra. Ini membuat saya
gregetan. (Kecurigaan) itu wujud dari
orang yang tidak pernah
memperhatikan kualitas agama. Karena
selama Orde Baru orang
dikebiri untuk melihat kualitas agama
secara formal dan rasional.
Saya katakan, begitu mudahnya orang
terprovokasi membakar
rumah ibadah, karena tidak memahami
ajaran agama dengan baik.
Bagi saya, ini bukti keperluan kita
berpolitik dengan landasan
agama. Kita juga mengharapkan hal serupa
kepada partai agama lain
untuk menggunakan agama sebagai moral
force. Silakan, agar
rakyat dan bangsa ini bermoral dan
berakhlak," katanya.
Menurut pria kelahiran Kediri, 11
November 1961 itu, setelah
melakukan interaksi dengan
anggota-anggota Partai Keadilan,
ataupun setelah membaca ulasan-ulasannya
di berbagai media,
umumnya pihak-pihak yang awalnya
"mencurigai" Partai Keadilan,
kemudian menjadi paham. "Dan itu sudah
terbukti. Ada anggota baru
kami yang non-muslim, yaitu dari Kristen
dan Buddha. Ini
membuktikan bahwa itikad kami adalah
berpartisipasi membangun
bangsa yang sudah porak-poranda,"
ujarnya.
Berkali-kali ia menekankan, paradigma
yang digunakan Partai
Keadilan adalah, menganggap mitra partai
mana pun yang akan ikut
pemilu. "Sehingga kita tidak kaget
sewaktu berhadapan dengan
mereka. Dan kalaupun kita memiliki
pendekatan yang berbeda, itu
hanya soal timing saja kita bisa
bertemu."
***
NUR Mahmudi tumbuh dari keluarga petani,
di Mranggen,
Kecamatan Purwosari, Kediri. "Kami hidup
dari tanah warisan seluas
3,5 hektar. Ayah dan Ibu saya bukan
termasuk yang berpendidikan
tinggi. Mereka tidak lulus SD. Maklumlah
zaman Belanda," tuturnya.
Meski begitu, kedua orangtuanya sangat
menekankan pentingnya
bekal pendidikan. "Almarhum bapak saya
sering mengatakan, beliau
akan berusaha semampunya untuk
menyekolahkan saya, karena
beliau tidak memiliki harta untuk
diwariskan," lanjutnya.
Nur memang terpacu untuk meraih
pendidikan setinggi-tingginya.
Dari biodata dirinya, bisa dilihat betapa
ia "lengket" dengan aneka
aktivitas dan gelar akademis. Ia meraih
gelar sarjana di IPB tahun
1984, lalu bekerja di Badan Pengkajian
Penerapan Teknologi (BPPT).
"Saya memilih BPPT karena kerja sebagai
Korpri dulu agak saya
benci, banyak peraturannya, termasuk
janji-janji. Saya lalu
menghadap Pak AM Satari (Guru Besar Ilmu
Tanah Institut Pertanian
Bogor - Red). Saya katakan bahwa saya
termasuk orang yang benci
terhadap peraturan yang membuat orang
tidak merasa merdeka.
Jawaban beliau, kalau Anda ingin merdeka,
BPPT adalah tempatnya.
Di situ Anda mengerjakan penelitian, Anda
laporkan, dan semua itu
dikerjakan sendiri," katanya.
Di BPPT lah Nur memperoleh kesempatan
untuk melanjutkan
studinya, dan meraih gelar MSc bidang
Food and Science
Technology di Texas A&M University, AS.
Ia lulus dengan predikat
cum laude. Nur lalu meraih gelar doktor
di universitas yang sama,
juga dengan predikat cum laude. Ia juga
memiliki sederet
pengalaman sebagai pembicara dalam
berbagai seminar mengenai
teknologi pangan.
Apakah ia gamang begitu terjun ke
panggung politik yang saat ini
justru sedang gonjang-ganjing? "Secara
prinsip tidak, karena
kejadian-kejadian yang ada sekarang ini
sudah ada sejak zaman
Orba," katanya. Nur bahkan mengaku cukup
enjoy dengan
aktivitasnya saat ini. "Saya merasa
inilah kehidupan. Kelanjutan
dunia akademik itu memang ada di
politik," tegasnya.
Sewaktu menjadi mahasiswa, Nur dikenal
sebagai teman yang
pendiam. Dia jarang nimbrung dalam
acara-acara yang diadakan
teman-temannya, seperti perayaan ulang
tahun misalnya.
"Bagaimana ya... sebenarnya mau-mau saja.
Tetapi kadang saya
berpikir, (itu) kurang landasan akhlak
yang dimunculkan, sehingga
membuat saya enggan. Dalam olahraga, saya
juga tidak memilih
renang tetapi sepak bola," kata Nur yang
semasa mahasiswa aktif
da-lam kegiatan masjid kampus.
Khusus soal perayaan ulang tahun, ia
secara pribadi menolaknya.
"Saya tidak bicara ini dari soal agama.
Tapi menurut saya di situ ada
suasana pengkultusan dan mengarah pada
kesombongan. Sehingga
istri maupun anak-anak saya tidak
merayakan ulang tahun,"
tegasnya.
Ada pengalaman yang membekas pada
dirinya. "Anda bisa
merasakan, di kala orang tidak punya
harta, kemudian dia dipoyoki
(diledek -Red) nggak ulang tahun. Itu
yang saya alami. Saya itu
hidup di tengah rakyat miskin. Dan itu
efeknya berat," katanya.
Ia juga mengaku tidak senang dengan
kebiasaan para karyawan
yang mengumpulkan uang ramai-ramai
setelah menerima gaji, lalu
kemudian dipakai untuk makan-makan atau
bentuk hura-hura
lainnya. "Di situ ada suasana tekanan,
nggak enak kalau nggak
begitu. Saya menginginkan orang itu hidup
tanpa ikatan hutang
budi," katanya.
Nur Mahmudi menikah dengan Nur Azizah
Tahid MA, pengajar di
Institut Ilmu Alquran Jakarta, November
1986. Pasangan ini dikaruniai
tiga anak, Ahmad Syihan Ismail (11),
Faathimah Mahmudi (8) dan
Abiir Mahmudi (4).
"Waktu itu saya menyampaikan niat saya
pada teman bahwa saya
ingin berkeluarga, dan saya gambarkan
idola saya. Saya lalu
diperkenalkan dengan ca-lon istri saya.
Tentu saya mengevaluasi
dulu, dia pun demikian. Dia itu tepat
menurut kaca mata fikih saya,"
kata Nur tentang istrinya. (myr/atk)
HARRY A AZIS wrote:
> On Fri, 15 Jan 1999, Achmad Aliyadin wrote:
>
> > Harry A. Azis :
> >
> > > Soal RUU Politik, saya sendiri termasuk yang ragu. Saya
> termasuk
> > > yang setuju PNS itu netral. Pemimpin partai yang mempunyai sikap
> seperti
> > > ini (PNS harus netral) harusnya konsisten dengan sikapnya. Saya
> lihat ada
> > > tiga ketua partai yang masih PNS (bahkan sekjen yang dua partai
> juga PNS),
> > > padahal kalau tidak salah sikap
> > > partai mereka adalah PNS netral. Saya sebut saja nama2nya biar
> diskusi
> > > kita terbuka yaitu: Amien Rais dan Faisal Basir (Ketua dan sekjen
> PAN),
> > > Yusril (Ketua PBB), Nur dan Anis (Ketua dan sekjen PK)
> > >
> > Yadin :
> >
> > Saya pernah baca (kalau tidak salah di Detik.com) bahwa Amien
> Rais dan
> > Faisal Basri sudah mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai PNS.
> Mengenai
> > Anis Matta ( Sekjen PK ), setahu saya dia bukan PNS. Anis Matta
> adalah
> > direktur Al-manar ( sebuah lembaga pendidikan Islam ). Ada yang bisa
>
> > mengklarifikasi...?
> >
> > Mengenai sikap PAN mengenai netralitas PNS, ketika di wawancara di
> sebuah
> > TV, Amien Rais mengatakan kalau PNS boleh berpolitik maka PNS harus
> > dibebaskan untuk memilih Partai apapun. Kalau tidak boleh berpolitik
> ya
> > sebaiknya netral.
> >
> > Wallahu 'Alam.
>
> Harry Azhar Azis:
>
> Maafkan, kalau saya keliru. Setahu saya, Amin Rais masih PNS.
> Jadi bukan
> mengundurkan diri, tapi istilahnya non aktif. Posisinya kira2 sama
> dengan apa yang dilakukan selama ini oleh para PNS yang anggota Golkar
> dan
> kemudian
> terpilih sbg anggota DPR/MPR, mereka umumnya non aktif dari PNS dan
> bukan
> mengundurkan
> diri. Saya belum mendengar FaisalBasri mengundurkan diri dari UI?
> Setahu
> saya ia masih sebagai ketua suatu lembaga resmi di FEUI. Baru2 ini,
> Arbi
> Sanit bahkan tegas2 minta agar Amin Rais dan Yusril mundur (total)
> dari
> PNS, kalau mereka mau konsisten dengan sikap dan perjuangannya.
> Otherwise,...
> Soal Anis Matta, saya hanya baca sendiri riwayat hidupnya,
> yang
> pernah sampai ke meja saya. Ia memang kerja di Al Manar, tapi
> menurut daftar riwayat yang ditulisnya sendiri itu ia juga dosen agama
> di
> UI. Soal Sdr. Anis ini sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi yang
> lebih penting, yang tidak anda komentari adalah ttg sdr. Nur yang
> sampai sekarang sebagai seorang pejabat BPPT dan ketua Partai Keadilan
>
> itu, yang jelas2 pernah dikirim sbg PNS tugas belajar ke Texas (bukan
> ke
> Jerman) untuk studinya ketika Soeharto masih jaya2nya dulu?
> Sekali lagi, maaf, tidak ada niat saya untuk menjelek2kan para
> pemimpin
> itu. Saya pribadi termasuk yang kagum kepada satu dua di antara
> mereka atas perjuangannya selama ini. Yang saya ingin katakan, dengan
>
> mengambil contoh2 itu, adalah bahwa tidak akan ada bedanya
> antara "omong kosong" di era Orba dengan "omong kosong" di masa yad,
> kalau
> para pemimpinnya tidak lebih dari sekedar "pemain sandiwara". Bukankah
>
> sikap2 serupa juga terjadi, banyak para "pemimpin" Orba yang menikmati
>
> kekuasaan (dan tidak pernah terdengar suaranya) di masa jaya2nya
> Soeharto,
> kini setelah terdepak malah seolah2 menjadi semacam "pemimpin
> reformasi".
> Tentu anda bertanya kenapa saya memandang penting soal posisi
> pemimpin politik di Indonesia saat ini? Jawabnya sederhana saja,
> karena
> Indonesia sampai saat ini tidak mempunyai satupun sistem
> ketatanegaraan
> yang mapan. Sehingga peran pemimpin politik menjadi penting dalam
> membawa
> Indonesia bukan sekedar menjadi "panggung sandiwara". Bandingkan
> dengan
> Amerika Serikat, misalnya, karena sistemnya yang relatif mapan,
> pemimpin
> politik apalagi pemimpin negara tidak bisa "seenak udelnya"
> berbuat tanpa kontrol ketat dari sistem dan rakyatnya.
> Kasihan memang rakyat kita, kalau yang memimpin mereka adalah
> "pemain sandiwara".
> Wassalam,
