Mungkin memang pengalokasian beasiswa dari uang utangan itu tidak 100%
melalui seleksi, tetapi yang saya tahu adalah beasiswa yang dikelola
BPPT. Beasiswa ini untuk LPND (Lembaga PEmerintah non Departemen)
yang di dalamnya adalah LIPI, BATAN, LAPAN, BPS, dan BPPT sendiri dll.
Untuk mendapat beasiswa ini, tesnya juga bertingkat-tingkat, dari tes
mirip GRE, lalu tes psikology lalu tes akademik, lalu harus khursus
bahasa Inggris dan TOEFLnya harus 530 atau 550, lalu harus dapat
Universitas. (Saya punya teman yang belajarnya setengah mampus untuk
akhirnya bisa sampai di AS). Lalu beasiswanya tidak banyak. Melihat
prosesnya yang demikian, maka sulitlah untuk berarisan dengan beasiswa
ini. Selain itu, pejabat mana yang mau ikut beasiswa seperti ini?
Kalau sudah menjadi pejabat, ikut program ini maka jabatannya hilang,
tunjangan jabatannya hilang, tidak sempat ngobyek,sedangkan beasiswa
hanya pas-pasan. Harus pisah dengan keluarga, sebab keluarga tidak
ditanggung. Saya percaya tidak ada pejabat mapan yang begitu gila
untuk mengarisankan dirinya untuk beasiswa ini. Saya kira beasiswa
dari Bappenas juga mirip dengan yang dari BPPT ini. Saya tidak tahu
tentang beasiswa Departemen. Saya pernah dengar beasiswa untuk
orang-orang bank barulah gila-gilaan gedenya. Sampai tiga kali dari
beasiswa BPPT. Selain itu juga disewain rumah dan fasilitas-fasilitas
lain.
Selain itu, sebelum berangkat ke negara tujuan, penerima beasiswa
menandatangani kontrak bahwa yang bersangkutan harus kembali dan
bekerja selama dua kali lamanya menerima beasiswa tambah satu tahun,
atau harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan (tidak tahu
apakah sama atau duakali). Nah, para penerima beaiswa yang melarikan
diri perlu bersiap-siap bila nanti dikejar oleh pemberi beasiswa.
Anak orang kaya yang pingin dapat beasiswa BPPT lalu pingin ke
luar, mungkin belum begitu mengenal prosesnya. Sebab, untuk dapat
ikut test saja seringkali harus bekerja 2--4 tahun dahulu (tergantung
pimpinan dan kantor masing-masing).
Mungkin bagi-bagi rejeki jatah jabatan untuk ke luar negeri itu
hanya untuk perjalanan dinas, atau training jangka pendek 1--6 bulan.
Beasiswa dari BPPT dan Bappenas yang saya tahu tersebut telah
berjalan bertahun-tahun (entah sekarang masih ada atau tidak) dan
untuk ratusan orang. Jadi peluang konflik karena ada dua orang
nilainya sama tapi beda agama atau beda keturunan sangat kecil. Lagi
pula, jumlah keturunan tertentu yang bekerja di lembaga pemerintah kan
juga sedikit. jadi praktis untuk beasiswa BPPT dan Bappenas tsb,
penerima beasiswanya boleh dibilang jauh dari bau-bau KKN. Saya
bilang penerima beasiswanya. Saya tidak berbicara tentang apakah
pengelolaan beasiswa itu efisien dan efektif dan bebas korupsi.
Tentang seleksi masuk perguruan tinggi, seharusnya ada
affirmative action. Dan saya setuju bahwa itu memang masih terus
menjadi PR bagi yang punya wewenang dalam hal itu. Perlu dipikirkan
cara-cara mempersempit kesenjangan itu. Ini bagus untuk topik
pembauran.
Wassalam,
Panut Wirata W.
---Alexander Lumbantobing <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> The Silicon Valley, january 20, '99
>
> Ini tanggapan dari Alex yang satu lagi;)
>
> Beasiswa World Bank, IMF, ADB, dan lain-lain yang melalui instansi
pemerintah
> (BPPT, Depkeu, Bappennas) memang sering merupakan arisan bagi-bagi
rejeki
> (jatah jabatan). Memang sudah jadi rahasia umum, kok. Saya
mempunyai contoh:
> seseorang penerima beasiswa Bappenas di Columbia University, NY,
periode
> sekarang ini. Tidak ada kemampuan yang sangat menonjol, tetapi kenal
sangat
> dekat dengan anak petinggi Bappenas yang menangani beasiwa Worl Bank
melalui
> Bappenas. Beliau sangat bangga karena bisa ke menginjak USA, bukan
karena bisa
> menambah kemampuannya untuk meningkatkan kontribusi kepada
bangsanya. Dari
> berbagai perbincangan dengan beliau, ternyata beliau senang bisa ke
New York
> karena meningkatkan gengsi di pergaulan. Parah sekali, 'kan ?
Sekarang ini
> beliau sedang terengah-engah dan kewalahan dalam pelajarannya karena
ternyata
> kemampuan aslinya tidak sekuat itu....
>
> Kalau Anda bernaggapan bahwa mendapatkan beasiswa itu tidak mudah,
ya memang
> tidak mudah. Tapi, prakteknya adalah sebagai berikut:
> 1. Jika ada 2 kompetitor bernilai sama (nilai, bukan berarti angka,
ya), maka
> seringkali yang dipilih adalah mereka yang mendapat 'jatah jabatan"
itu, atau:
> 2. Jika ada 2 kompetitor bernilai sama, maka yang didahulukan adalah
mereka
> yang beragama tertentu atau yang bukan keturunan tertentu.
>
> Kenyataan ini memang pahit dan meresahkan, tetapi inilah salah satu
PR kita
> memberantas KKN di bidang pendidikan - termasuk penjatahan masuk
UMPTN yang
> juga sering didasarkan pada alasan agama tertentu atau keturunan
tertentu
> (sistem kuota). Ssahabat-sahabat saya sewaktu kuliah dulu banyak
yang ikut
> dalam proses penentuan kriteria kelulusan UMPTN dan pemeriksaan
ujian di Pusat
> Ilmu Komputer UI, Salemba. Begitu nyata dan terang-terangan....
>
> Warm regards,
>
> Alexander Lumbantobing
>
_________________________________________________________
DO YOU YAHOO!?
Get your free @yahoo.com address at http://mail.yahoo.com
