Beberapa solusi soal money politics:
1. MPR membuat UU tentang definisi dan sanksi atas money politics.
2. Pihak-pihak yang menerima uang silahkan menggunakan uang untuk
kebaikan tanpa rasa terikat oleh pihak yang memberikan uang. Alasannya
bahwa uang itu uang rakyat, jadi penerima uang sudah sewajarnya membela
rakyat.
3. Jika mungkin pihak-pihak yang menerima uang berusaha untuk
mengumpulkan sisa uang yang tidak terpakai dan menggunakannya untuk
konsumsi rakyat yang miskin dan diberi tahu bahwa uang itu adalah uang
mereka juga :)
Jadi buat bung Feisal Basri, sebaiknya PAN ataupun organisasi lainnya
mengkampanyekan ataupun gencar menginformasikan bahwa uang itu adalah
uang rakyat, karena itu sudah sepantasnya semua berpikir untuk rakyat.
peace.
bRidWaN wrote:
>
> Rekan-Rekan,
> Saya posting-kan berita dibwah ini.
> Berita mengenai ORANG ORANG LAMA....:)
>
> Salam,
> bRidWaN
> ==========================================================
>
> Golkar Mulai Curang, Pakai Uang BUMN
>
> Jakarta, JP.-
>
> Ada temuan menarik tentang kecurangan yang dilakukan Golkar.
> Menurut hasil penelitian Partai Amanat Nasional (PAN),
> Golkar telah melakukan tindakan money politic dengan
> menjadi perantara penyaluran dana pinjaman BUMN kepada
> pesantren-pesantren.
>
> ��Ini kan kurang ajar. Mengapa penyaluran dana pinjaman
> BUMN tidak melalui LSM atau lembaga nonpolitik. Ini kan
> ada main yang tidak fair yang dilakukan Golkar,�� ujar
> Sekjen DPP PAN Faisal Basri MA kepada wartawan di Jakarta
> kemarin.
>
> Faisal mengakui, temuan PAN ini berdasarkan bukti-bukti
> yang cukup kuat. Misalnya, bukti transfer uang pinjaman
> BUMN melalui Golkar yang dikirimkan ke sebuah pesantren.
> Dia curiga, cara yang dilakukan Golkar ini semata-mata
> ingin menang dalam pemilu Juni 1999 nanti. Setelah
> menemukan data-data ini, PAN segera melaporkan Golkar
> kepada Menko Wasbang/Pan Ir Hartarto.
>
> Selain itu, PAN akan melapor ke Indonesian Coruption
> Watch (ICW) dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelidiki
> modus-modus operandi money politic seperti yang dilakukan
> Golkar ini.
>
> Dia mengaku, ada peraturan agar setiap BUMN menyalurkan
> dana 2 persen dari keuntungannya kepada koperasi dan
> pengusaha-pengusaha kecil. Tapi, yang dipertanyakan
> mengapa harus menggunakan Golkar sebagai perantara.
> ��Mengapa harus ada perantara sebuah partai politik,
> mengapa bukan LSM atau organisasi nonsimpatisan lain,
> ini kan kurang ajar,�� kata orang kedua di partai
> berlambang matahari itu dengan nada geram.
>
> Meskipun tidak eksplisit, kata dia, itu menunjukkan
> adanya tanda-tanda money politic dan penggunaan dana
> negara untuk kepentingan partai tertentu. Yang dilakukan
> Golkar ini dia nilai sama saja dengan menggunakan
> fasilitas negara untuk kepentingan politik. Misinya
> sudah jelas, dengan menyalurkan dana pinjaman dari
> BUMN itu, Golkar akan mendapat simpatik dari masyarakat
> sehingga pada saat pemilu nanti suaranya disalurkan
> ke Golkar.
>
> Apalagi, menurut Faisal, proses pemberian bantuan itu
> tertutup. Seharusnya, kalau melibatkan orang ketiga,
> proses pemberian pinjaman itu dilakukan secara terbuka
> sehingga masyarakat bisa menilai. ��Yang mengherankan
> saya, mengapa sih sebuah partai mengurusi hal-hal
> seperti ini, common sense-nya kan nggak ada,�� katanya.
> (gie)
