Bung Blucer,
Saya lebih 'sreg' dengan point 1 ....
Kalau tidak memakai UU, mana bisa mereka berhenti
ber-aksi semau gue...? Udah kebiasaan sih !
Maklum deh......... ORANG-ORANG LAMA........:)
Dan lagi, kebiasaan orang kita adalah agak susah
(atau sungkan/isin) melupakan jasa orang yg pernah
memberi sesuatu, apalagi uang !
Dan kelemahan ini yang selalu dimanfaatkan oleh
ORANG ORANG LAMA selama puluhan tahun.
Misal : Ini uang dari Golkar, atau Ini Uang dari
Bapak Presiden, atau ini Uang dari
simpatisan Golkar, atau Ini dari Bapak
Menteri..........dan lain sebagainya.
Padahal uang dari manakah itu ? Ya uang rakyat juga.
Cuma Rakyat kecil jadi berpikir bahwa hanya Bapak
Presiden, Golkar atau Pemerintah Orde baru yang
memikirkan mereka. yang lain cuma 'omong-doang' !!
Mana pernah ada kata-kata : Ini uang sumbangan
dari Parpol, Ini dari Ketua Parpol dan lain-lain....
Salam,
bRidWaN
At 21:08 29/01/99 -0500, Blucer Rajagukguk wrote:
>Beberapa solusi soal money politics:
>
>1. MPR membuat UU tentang definisi dan sanksi atas money politics.
>2. Pihak-pihak yang menerima uang silahkan menggunakan uang untuk
> kebaikan tanpa rasa terikat oleh pihak yang memberikan uang.
> Alasannya bahwa uang itu uang rakyat, jadi penerima uang sudah
> sewajarnya membela rakyat.
>3. Jika mungkin pihak-pihak yang menerima uang berusaha untuk
> mengumpulkan sisa uang yang tidak terpakai dan menggunakannya
> untuk konsumsi rakyat yang miskin dan diberi tahu bahwa uang
> itu adalah uang mereka juga :)
>
>Jadi buat bung Feisal Basri, sebaiknya PAN ataupun organisasi lainnya
>mengkampanyekan ataupun gencar menginformasikan bahwa uang itu adalah
>uang rakyat, karena itu sudah sepantasnya semua berpikir untuk rakyat.
>peace.
---------------------------
>bRidWaN wrote:
>>
>> Rekan-Rekan,
>> Saya posting-kan berita dibwah ini.
>> Berita mengenai ORANG ORANG LAMA....:)
>>
>> Salam,
>> bRidWaN
>> ==========================================================
>>
>> Golkar Mulai Curang, Pakai Uang BUMN
>>
>> Jakarta, JP.-
>>
>> Ada temuan menarik tentang kecurangan yang dilakukan Golkar.
>> Menurut hasil penelitian Partai Amanat Nasional (PAN),
>> Golkar telah melakukan tindakan money politic dengan
>> menjadi perantara penyaluran dana pinjaman BUMN kepada
>> pesantren-pesantren.
>>
>> ��Ini kan kurang ajar. Mengapa penyaluran dana pinjaman
>> BUMN tidak melalui LSM atau lembaga nonpolitik. Ini kan
>> ada main yang tidak fair yang dilakukan Golkar,�� ujar
>> Sekjen DPP PAN Faisal Basri MA kepada wartawan di Jakarta
>> kemarin.
>>
>> Faisal mengakui, temuan PAN ini berdasarkan bukti-bukti
>> yang cukup kuat. Misalnya, bukti transfer uang pinjaman
>> BUMN melalui Golkar yang dikirimkan ke sebuah pesantren.
>> Dia curiga, cara yang dilakukan Golkar ini semata-mata
>> ingin menang dalam pemilu Juni 1999 nanti. Setelah
>> menemukan data-data ini, PAN segera melaporkan Golkar
>> kepada Menko Wasbang/Pan Ir Hartarto.
>>
>> Selain itu, PAN akan melapor ke Indonesian Coruption
>> Watch (ICW) dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelidiki
>> modus-modus operandi money politic seperti yang dilakukan
>> Golkar ini.
>>
>> Dia mengaku, ada peraturan agar setiap BUMN menyalurkan
>> dana 2 persen dari keuntungannya kepada koperasi dan
>> pengusaha-pengusaha kecil. Tapi, yang dipertanyakan
>> mengapa harus menggunakan Golkar sebagai perantara.
>> ��Mengapa harus ada perantara sebuah partai politik,
>> mengapa bukan LSM atau organisasi nonsimpatisan lain,
>> ini kan kurang ajar,�� kata orang kedua di partai
>> berlambang matahari itu dengan nada geram.
>>
>> Meskipun tidak eksplisit, kata dia, itu menunjukkan
>> adanya tanda-tanda money politic dan penggunaan dana
>> negara untuk kepentingan partai tertentu. Yang dilakukan
>> Golkar ini dia nilai sama saja dengan menggunakan
>> fasilitas negara untuk kepentingan politik. Misinya
>> sudah jelas, dengan menyalurkan dana pinjaman dari
>> BUMN itu, Golkar akan mendapat simpatik dari masyarakat
>> sehingga pada saat pemilu nanti suaranya disalurkan
>> ke Golkar.
>>
>> Apalagi, menurut Faisal, proses pemberian bantuan itu
>> tertutup. Seharusnya, kalau melibatkan orang ketiga,
>> proses pemberian pinjaman itu dilakukan secara terbuka
>> sehingga masyarakat bisa menilai. ��Yang mengherankan
>> saya, mengapa sih sebuah partai mengurusi hal-hal
>> seperti ini, common sense-nya kan nggak ada,�� katanya.
>> (gie)
>
>
