Rekan-Rekan Permias@ yTH.,
Saya tertarik dengan berita dibawah ini,
dan saya kira berita ini layak menjadi
pemikiran kita.
Kalau kita perhatikan, hal ini memang
sudah sering berlangsung sejak dulu,
dimana untuk mengalihkan suatu 'issue'
besar, selalu ditimbulkan issue yang
lebih besar.
Saya yakin, tentunya rekan-rekan mempunyai
pemikiran tersendiri mengenai hal tersebut.
Salam,
bRidWaN
==========================================================
AWAS, SOEHARTO ALIHKAN PERHATIAN !!
MEDAN (Waspada): Awas! Saat ini sedang berlangsung
upaya pengalihan isu dan perhatian rakyat dari
masalah pengusutan harta kekayaan Soeharto ke
persoalan Timor Timur (Timtim), status PNS dan RUU
Politik yang sengaja terus dibesar-besarkan.
"Saya melihat ada kecenderungan pengalihan isu pengusutan
harta kekayaan Soeharto ke arah sana. Misalnya pemerintah
Habibie tanpa pengusutan harta kekayaan Soeharto ke arah
sana. Misalnya, pemerintah Habibie tanpa pendahuluan atas
conditioning tahu-tahu membuat suatu pernyataan mau
melepas Timtim, pemerintah Habibie kan pemerintahan
transisi, hanya sampai Pemilu, kok membuat keputusan
seperti itu," kata anggota Barisan Nasional Letjen
(Purn) Bambang Triantoro di kediamannya Sabtu malam.
Sedangkan pakar politik Kastorius Sinaga mengemukakan,
meskipun mungkin tidak secara sengaja, namun secara
psikologis isu pengusutan harta kekayaan Soeharto saat
ini sudah mulai beralih dan perhatian masyarakat terhadap
kasus tersebut cenderung mahasiswa dan kelompok pro
reformasi terhadap pengusutan harta Soeharto jangan surut.
"Tapi walau bagaimana pun saya optimis masalah tersebut
akan terus bangkit, karena ini merupakan persoalan hukum.
Dari yang bersangkutan (keluarga Cendana-red) bisa saja
terus berupaya agar isu yang mengarah ke mereka beralih,"
ujarnya, seperti dilaporkan Merdeka Minggu.
Tentang kemampuan keluarga Cendana memanage berbagai isu
supaya isu pengusutan harta kekayaan Soeharto hilang dari
perhatian masyarakat. Kastorius yang juga sosiolog itu
menyatakan keluarga Cendana memang memiliki akses
internasional, tapi nampaknya mereka akan lebih memakai
isu-isu yang ada di dalam negeri.
Sementara itu pengamat politik Arbi Sanit mengakui,
saat ini ada upaya yang sengaja dilakukan untuk
menampilkan, meredam dan atau memperbesar isu-isu
tertentu untuk kepentingan Soeharto.
"Kemampuan Soeharto untuk itu kan sangat berlebihan,
jaringannya luas untuk menyebar dan menaikkan isu.
Tapi sampai seberapa jauh pemerintah Habibie disuruh
Soeharto memainkan isu-isu yang ada, sulit diukur
tambahnya.
Diutarakan, pengusutan harta kekayaan Soeharto menjadi
lebih lamban karena cenderungan mengandalkan hukum,
padahal masalahnya lebih daripada sekadar persoalan
hukum.
"Sedangkan pengusutan harta kekayaan Soeharto menjadi
lebih lambat karena cenderung mengandalkan hukum,
padahal masalahnya lebih daripada sekadar persoalan
hukum.
"Sedangkan hukum yang ada sekarang kan ciptaan
Soeharto yang berkiblat kepada kepentingan dia
pribadi dan keluarganya.
Nuasanya menjadi kabur, misalnya saja Tap MPR (soal
pengusutan harta Soeharto) kan banyak persyaratannya.
Tapi tidak ada hukum pembuktian terbalik. Coba kalau
Jaksa Agung-nya Adnan Buyung Nasution, jelas-jelas
pasti lain," kata Arbi.
Ditambahkan, sikap pemerintah Habibie sendiri tidak
tegas terhadap masalah pengusutan harta kekayaan
Soeharto. "Itu dianggapnya harta karun saja, kalau
di Filipina kan kekayaan Marcos dianggap bisa untuk
menambah anggaran negara yang kurang.
Jadi diusut secara serius. Kalau terhadap Soeharto
sejak awal Jaksa Agung tidak intensif," ujarnya lagi
sambil menambahkan, sebenarnya isu mengenai Timtim
bukan Indonesia yang menentukan apalagi kini sedang
dalam pembahasan di New York. "Karena itu untuk
menyodoknya disulutlah isu dari sini (Indonesia)
lepaskan saja Timtim," ujarnya.
Melanjutkan pernyataannya anggota Barnas Bambang
Triantoro mengemukakan, sikap Habibie mengenai Timtim
cenderung membuat suasana semakin keruh, bahkan ada
kemungkinan isu Timtim tersebut merupakan bagian dari
upaya menunda pelaksanaan Pemilu.
Sedangkan praktisi politik Sri Bintang Pamungkas
berpendapat, munculnya itu Timtim dapat saja
merupakan upaya pengalihan isu pengusutan harta
kekayaan Soeharto.
"Kebetulan negara ini sudah amburadul. Secara
langsung saya tidak lihat ada kesengajaan, karena
sudah amburadul jadi semua persoalan muncul pada
saat yang sama. Tapi apakah dengan isu yang macam-
macam dan dengan borok yang macam-macam itu persoalan
lama akan terlupakan dan selesai," paparnya.
Bintang menekankan, sebetulnya permasalahan praktek
KKN yang dilakukan Soeharto lebih merupakan persoalan
politik daripada sekadar hukum.
"Munculnya berbagai isu yang mencoba mengalihkan
perhatian rakyat terhadap pengusutan harta Soeharto,
kan tidak perlu sampai membuat instansi-instansi
yang berkaitan dengan pengusutan harta Kekayaan
Soeharto tidak jalan. Kalau soal Timtim sih itu
karena pemerintah sudah tidak punya uang lagi
untuk membiayai perang di sana," papar Sri Bintang.
