Mudah-mudahan berita dari Kompas soal konflik yang mereda dan anjuran
agar kita semua menghindari slogan-slogan panas yang hanya memancing
amarah bisa mengurangi penderitaan rakyat Ambon.
peace.

Minggu, 14 Maret 1999

                           Konflik Ambon Mereda

                           Ambon, Kompas

                           Konflik Ambon sudah mereda dan dapat
dikendalikan. "Laporan
                           terakhir yang saya terima, Ambon (konflik
Ambon - Red) sudah
                           menurun jauh," tegas Kepala Kepolisian RI
(Kapolri) Jenderal (Pol)
                           Roesmanhadi ketika ditanya Kompas tentang
situasi terakhir di
                           Ambon, Sabtu (13/3) kemarin, di Ruang VIP
Lapangan Terbang
                           Pattimura, Ambon, seusai melakukan kunjungan
kerja.

                           Bagi banyak warga Ambon, situasi sekarang
dipandang jauh
                           memberi harapan dibanding sebelumnya.
Terbukti misalnya, tengah
                           hari kemarin arus lalu lintas di Ambon sudah
ramai, banyak toko
                           buka. Bahkan sebagian sekolah sudah mulai
kegiatan belajar dan
                           mengajar.

                           Di Jakarta Ketua DPRD Maluku, Abdul Fatah
Syah Doa serta Wakil
                           Ketua DPRD dan fraksi-fraksinya meminta
bantuan pers ikut
                           menyejukkan situasi Ambon. Mereka tidak
melihat bukti keterlibatan
                           apa yang dinamakan "RMS" ("Republik Maluku
Selatan") dalam
                           kerusuhan Ambon.

                           Berangsur pulih

                           Kapolri mengatakan, meski sudah jauh mereda,
di Ambon masih ada
                           perkelahian pribadi, seperti peristiwa
penusukan yang terjadi Sabtu
                           kemarin. Namun beberapa hari terakhir ini,
kata Kapolri, tidak lagi
                           terjadi bentrokan antarwarga secara massal.

                           Menurut pengamatan Kompas, Ambon yang memanas
akibat
                           diguncang kerusuhan sejak 19 Januari 1999,
mulai mereda dalam
                           dua hari terakhir ini. Sabtu kemarin,
mobil-mobil mulai berseliweran
                           di dalam kota maupun menuju Lapangan Terbang
Pattimura, meski
                           banyak di antaranya masih dikawal aparat
militer.

                           Situasi Ambon berangsur pulih sejak komando
pegendalian operasi
                           penanggulangan kerusuhan di Ambon dan
sekitarnya dialihkan dari
                           Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku ke
Komandan Korem
                           (Danrem) 174 Pattimura. Pengendalian operasi
itu mulai berlaku 11
                           Maret 1999.

                           Sementara itu, Mayor (CPM) Djuhendi dari
Detasemen Polisi Militer
                           VIII/3 Ambon yang dihubungi Kompas juga
mengatakan Ambon
                           dalam keadaan terkendali. Ditanya situasi
selanjutnya, Djuhendi
                           belum dapat menjelaskan. Alasannya, keamanan
sulit diperkirakan.

                           Tidak seperti Jawa

                           Dalam menyelesaikan masalah Ambon yang
berkembang menjadi
                           konflik agama, Kapolri menghimpun
masukan-masukan dari tokoh
                           masyarakat, agama, dan pemerintah. "Dari
masukan itu dapat
                           disimpulkan, peristiwa Ambon tidak bisa
diselesaikan seperti
                           menangani kasus-kasus di Jawa dan daerah
lainnya," kata Kapolri.

                           "Di Jawa, kalau tokohnya sudah dipegang,
masyarakatnya nurut
                           (mengikuti -Red)," tutur Roesmanhadi. Tetapi
lain di Ambon. Menurut
                           Kapolri, walau sudah ada kesepakatan antara
tokoh agama, tokoh
                           adat, dan pemerintah di Ambon, peristiwa demi
peristiwa masih
                           muncul, sehingga mengakibatkan korban tewas
yang teridentifikasi
                           185 orang.

                           Itu sebabnya, dalam peristiwa Ambon, kata
Kapolri, diperlukan
                           penelitian yang mendalam. Perlu dicari tahu
mengapa masyarakat
                           tidak rukun, padahal ada budaya pela gadong
yang mengandung
                           makna ikatan persaudaraan tanpa melihat
agama.

                           Mengenai pengamanan Roesmanhadi berpendapat,
Maluku yang
                           terdiri dari beberapa pulau dan
kejadian-kejadian yang bersifat
                           sporadis, memerlukan banyak pasukan. Dengan
ditambahnya
                           pasukan, diharapkan persoalan Ambon dapat
diselesaikan
                           secepatnya.

                           Sekarang ini, selain ada satuan organik,
disebar satu satuan
                           setingkat kompi (SSK, sekitar 160 orang)
Brimob dari Kendari, satu
                           SSK dari Ujungpandang, dan satu SSK dari
Bali. Selain itu,
                           disiagakan satu batalyon (sekitar 750 orang)
503 Kostrad dari Jawa
                           Timur, dan satu batalyon 432 dari Jawa
Tengah.

                           Dalam kunjungan itu, Kapolri didampingi
isterinya, Ny. Pertiwi
                           Roesmanhadi, dan beberapa pejabat Polri
seperti Asisten Bimbingan
                           Masyarakat Mayjen Drs Dasuki dan Kepala Dinas
Penerangan Polri
                           Brigjen Togar M Sianipar.

                           Meski memberi harapan, pagi kemarin masih
terjadi pembakaran
                           rumah dan Hotel Monalisa di Tantui. Sedang
pada tengah hari saat
                           Kompas menuju bandara Pattimura, sesosok
mayat terkapar di sisi
                           jalan di Galunggung. Pria berusia sekitar 25
tahun mengenakan
                           celana jeans dan kaus ini, lehernya nyaris
putus. Tidak ada yang
                           mengurus mayat itu, sementara kendaraan lalu
lalang di situ.

                           Di sejumlah sekolah, aparat keamanan masih
berjaga-jaga. Bahkan
                           ikut mengawal murid-murid dengan menggunakan
truk. Demikian
                           pula karyawan kantor pemerintah maupun
swasta. Komandan Korem
                           berjanji akan menindak tegas mereka yang
mencoba melakukan
                           kerusuhan.

                           "Terhadap mereka yang tertangkap membawa
senjata, akan diproses
                           secara hukum," ujar Komandan Detasemen Polisi
Militer VIII, Letkol
                           CPM Soegijanto. Petugas juga menyita satu
truk dan lima mobil
                           lainnya yang mereka gunakan. Sejak Jumat lalu
aparat keamanan
                           mulai melakukan sweaping senjata tajam dan
bahan peledak.
                           Sebelumnya Pangdam VIII Trikora, Mayjen TNI
Amir Sembiring,
                           mengeluarkan perintah tembak di tempat
terhadap mereka yang
                           membawa senjata tajam atau benda-benda yang
bisa
                           membahayakan keselamatan orang lain.

                           Pers

                           Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi
media cetak dan
                           elektronik Sabtu (13/3) malam di Departemen
Penerangan, Ketua
                           DPRD Maluku dengan fraksi-fraksi di DPRD
mengharapkan bantuan
                           pers untuk ikut menyejukkan Ambon. "Mohon
bantuan pers
                           membantu pemerintah dan aparat untuk
menumbuhkan ketenangan
                           dalam hati supaya bisa rukun seperti
sediakala. Mohon komentar
                           wartawan yang menyejukkan, jangan yang
panas-panas," pinta
                           Abdul Fatah Syah Doa dalam silaturahmi yang
dimoderatori Menpen
                           Moh Yunus. Pimpinan DPRD Maluku itu akan
mengusahakan
                           terjadinya rekonsiliasi di antaranya
melakukan pertemuan dengan
                           raja-raja, pemangku adat di Maluku serta
tokoh-tokoh masyarakat.

                           Mereka juga menilai perlunya dilakukan
pemekaran wilayah, karena
                           luasnya wilayah Maluku. (nas/mt)

Kirim email ke