Anda terlalu semangat dalam menyusutkan jumlah departemen. Seharusnya
diidentifikasi dulu apa kekurangan yang dulu ada. Masak tiap kali ada
inefisiensi jawabannya peleburan. Yang semacam ini sudah sering dilakukan di
masa lalu. Seharusnya kita tidak perlu terjebak dalam arena coba-coba. Toh
terlalu banyak urusan yg tidak ter-cover oleh departemen-departemen di masa
lalu.
Urusan tumpang tindih seharusnya dijawab dengan cara koordinasi. Bila
dijawab dengan cara peleburan, urusan yang dulu terbengkelai akan mekin
terbengkelai. Bila memang ada yg tumpang tindih, urusan tersebut mesti makin
jelas diidentifikasi, lalu diserahkan kepada pihak yang paling tepat.
Menteri jaman dulu sudah setelah mati untuk meng-cover urusan mereka, kenapa
mesti personil dikurangi?
Sebagai tambahan, ORBA dulu bereaksi sama dengan anda-anda, yang memandang
kabinet jaman ORLA terlalu banyak dan mengada-ada. Ujung-ujungnya akhirnya
terus bertambah. Kalau pola tersebut diulangi, artinya kita memulai proses
coba-coba lagi. Rasanya yang ada dulu deh dievaluasi, dan sebaiknya
dievaluasi oleh pihak yg berkepentingan dan tahu seluk-beluk urusannya. Jadi
Gus Dur mulai meminta informasi dari semua departemen. Kalau dinilai oleh
orang luar yang tidak tahu urusannya, wah repot.
Rasanya sudah terlalu lama kita bermain-main dalam acara gabung-pisah. Sudah
masanya kehati-hatian dikedepankan lah.
Jeffrey Anjasmara
>From: Yusuf-Wibisono <[EMAIL PROTECTED]>
>Reply-To: Indonesian Students in the US <[EMAIL PROTECTED]>
>To: [EMAIL PROTECTED]
>Subject: Re: Kabinet Gus Dur-Mega/kabinet Madani
>Date: Sat, 23 Oct 1999 00:27:35 +0700
>
> >KD:
>
> >"Mendaerahkan" orang pusat memang ide bagus untuk
> >memberdayakan daerah. Namun tidak semua daerah bisa
> >'welcome' terhadap orang pusat.
>
>...
>
>Yw: Ya, tentunya pemindahan harus dioptimasi.
> Jangan sampe costly gitu, misalnya yg dari Jkt
> pindahnya jauh kale' ke Irja. Mahalnya kan
> ada di biaya pindah, 'biaya psikologis', 'biaya
> budaya', etc. Kalo diusahakan yg lebih efisien,
> kayaknya bisa.
>
> Contoh: Jawa aja di reorganisasi (tambah propinsi),
> misal nih, jadi ada propinsi Sunda (ibukota di Bandung),
> terus ada propinsi Jawa Barat (yg merangkum Cirebon,
> Tegal, dsk yg bahasanya 'perbatasan' Sunda-Jawa), terus,
> Surabaya dsk, dan Semarang dsk., dibikin propinsi
> sendiri, propinsi kota metro macam Jakarta...
> Lha, terus yg pada pindah, ya pindah aja ke propinsi
> yg baru-baru itu... ;-) Ini sekedar contoh, but
> anyway, tidak ada yg mengharuskan bahwa pulau
> Jawa ini sampai hari kiamat cuma dibagi jadi lima
> propinsi... ;-)
>
> >Saya setuju ide menggabungkan Bappenas dengan DepKeu,
> >namun itupun sebatas fungsi Bappenas sebagai lembaga
> >Budget. Untuk fungsi planning saya kira masih perlu
> >dipertahankan, baik makro planning, spatial planning
> >maupun integrated sectoral planning. Boleh saja daerah
> >'membangun' sesuai dengan visi dan kekuatan
> >masing-masing, namun hendaknya masih tetap sejalan
> >dengan kerangka acuan pembangunan nasional. Di sinilah
> >nanti Bappenas akan berperan banyak.
>
>Yw: Ya, kalo gitu, unsur budgetnya masuk ke Depkeu,
> unsur lainnya masuk ke yg lain yg sesuai (atau
> digabung-gabung dg yg strategis-strategis macam
> BPPT dan Ristek). Jadi semula ada: Bappenas,
> BPPT, Ristek dan Depkeu,... sekarang jadi cuma
> ada: Depkeu dan Departemen Perencanaan Strategis
> (misalnya namanya demikian). Empat jadi dua kan
> lumayan... ;-)
>
> >Kalo' gedung Bappenas mo' dijual, nasibnya nanti
> >bakalan seperti gedung Imigrasi yang 'dijarah'. Saya
> >kira bangunan Bappenas termasuk bangunan bersejarah
> >yang harus dijaga kelestariannya...
> >
> >KD.
>
>Yw: Ya, dijual di sini artinya luas, tidak seperti
> duren yg dijual; tapi ya, mungkin bisa dijual
> seperti dalam ungkapan: "... artis Krisdayanti
> laku untuk dijual ke khalayak pecinta musik
> Indonesia..." You know what I mean, lah. Pokoknya,
> the people (rakyat) can get more money/benefit
> out of it.
______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com
