Salam PERMIAS,
Menarik, diskusi tentang Gus Dur as presiden. Saya mau kasih pendapat
sedikit yaaa...
On Wed, 27 Oct 1999, Notrida Mandica wrote:
> 1. KKN
> Kemungkinan Mega dan Gus Dur dapat memberantas korupsi, sampai ke level
> mana, belum dapat dipastikan. Indikasinya, (1) Gus Dur tidak lantang
> terhadap pemeriksaan Suharto dan croniesnya, (2) tidak ada signal yang tegas
> tentang penalti bagi para koruptor.
Saya setuju yang ini. Kelihatannya GD tidak bisa firm untuk masalah
Cendana, karena memang kedekatannya beliau dengan mereka. "Harga damai"
mungkin akan menjadi pilihan pemecahan masalah as dia sempat mentioned di
Detik.Com, "Berapa yang harus dikembalikan Pak Harto kepada upaya
perbaikan ekonomi dan mengatasi krisis pangan, itu saja. Itu lebih baik
daripada kita ribut di pengadilan, belasan tahun nggak putus-putus, kayak
bekas Syah Iran dan bekas presiden Ferdinand Marcos." Jadi, jangan harap
pengadilan (kejaksaan ?) akan turun tangan akan hal ini.
> Obviously, Mega dan Gus Dur tidak dapat menghindar dari konsep
> Nepotisme karena kedua-duanya adalah produk Symbols of Nepotism. Gus
> Dur dan Mega adalah putra dan putri mahkota.
Menurut saya, nepotism is not valid when the result is coming out of a
fairly good election that we had. Regardless kualitas pemilihan umum yang
telah berlangsung kemarin, saya lihat Gus Dur dan Megawati are the best
result yang bisa kita miliki saat ini.
> 2. Freedom of Expression
> Kasus Miing di Gebyar BCA dan artikel di TEMPO sudah menunjukkan
> ketidaksiapan Gus Dur menerima 'keterbukaan.' Adalah sikap tercela jika
> kita menghinakan kondisi fisik seseorang, namun memberi ancaman terhadap
> pelakunya adalah sikap autocracy. So, what is the difference between the new
> government with the new order?
Di Detik.Com (dan juga Tempo.co.id), Gus Dur mengatakan "...Dia (Miing)
ini keturunan Hongaria, buka asli, tapi Hongaria itu Hong Kong dan Bina
Ria" :-).." Ini menunjukkan bahwa Gus Dur is okay with it. Selanjutnya,
Gus Dur meneruskan, "Kalau masih diganggu juga (oleh pengikut setia Gus
Dur yang marah akibat ulah si Miing) yah, bolehlah saya atau Mbak Mega
yang nolong." Dimana autocracy-nya ? Gus Dur so far is pretty fair lah.
Pengikutnya mungkin terlalu 'gimana' gitu.
> 3. Alocation of Human resources
> Kabinet disusun dengan pertimbangan 'kompromi politik.' Akibatnya,
> 1. terjadi kerancuan antara penerjemahan fungsi politik dan fungsi
> administrasi.
Saya nggak bisa komentar banyak, tapi, ya satu-satu lah. Kalau ada orang
yang kira-kira kita tidak favor untuk posisi tertentu, ya sampaikan ke DPR
untuk kemudian nanti dipertimbangkan lagi oleh pemerintah. Sistimnya saya
rasa akan berkembang menjadi lebih baik lagi, its a matter of time, kok.
> 2. terlibatnya lima orang militer sebagai menteri berarti menduduki 14
> percent dari kabinet. Jumlah ini lebih banyak daripada jumlah menteri
> militer pada masa Suharto. Misalnya, jika jumlah anggota militer 5
> juta orang maka setiap 1 juta anggota militer terdapat satu orang
> menteri. Bandingkan dengan menteri sipil. Penduduk sipil 180 juta
> orang, maka setiap 5.806.000 orang terdapat satu menteri.
Ada pikiran yang mengganjal memang waktu saya baca susunan kabinet.
Kalau Menko Polkam dan Menhankam (militer?) dan juga Pangab dipegang oleh
militer, ini mungkin masih normal. Tapi Mentamben dan Menhub ? Apa
hubungannya ?
SBY dan AG adalah dua orang anggota militer yang dikenal solid dan cukup
bersih. Saya melihat tujuan GD untuk menaruh mereka di departemen ini
tidak lain untuk memberantas KKN yang ada disana. Pertamina, proyek jalan
tol, dll, itu semua membutuhkan effort dan guts yang besar kalau memang
mau diperbaiki dengan sungguh-sungguh.
Unless dua orang militer yang ditaruh di departemen ini tidak jelas
'kebersihannya', saya yakin, tujuan GD dan MS adalah seperti yang saya
sebutkan diatas. Lawan mereka (SBY/AG) untuk memberantas KKN di
departemen mereka masing-masing adalah juga perusahaan milik militer papan
atas, disamping you know who. Mau taruh orang sipil di posisi 'hard-core'
seperti ini ? Wah, ya kasihan lah, kalah sama sikut kanan-kirinya
orang-orang yang punya interest besar disana. Belum lagi, rasa malu-malu
dan segan untuk 'menegur'.. :-) We're talking about billion dollars
kind of competition here.
> Terakhir, kesalahan fatal adalah penempatan menteri-menteri yang tidak
> sesuai ilmu dengan bidangnya.
Yang ini saya tidak bisa menebak maksudnya (kecuali yang dua diatas),
karena memang saya lihat ada nama-nama baru yang saya tidak kenal.
Mengenai Pak Yahya Muhaimin (yang kebetulan juga sering ketemu
disini--juga menjawab bung YW :-) saya rasa beliau mempunyai some exposure
di dunia pendidikan, since beliau adalah mantan dosen UGM dan juga mantan
Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Washington (2 tahun?). Mudah-mudahan
beliau mau mengakomodir dan bisa mengerti mengapa banyak mahasiswa kita
yang radikal dan suka diskusi politik. Waktu dulu sempat 'agak sulit'
kita disini untuk diskusi seperti ini.. :-)
Ada artikel menarik di tempo mengenai Mentri LH, Sonny Keraf dan posisi GD
dalam hal ini. Beliau Sonny Keraf adalah seorang filsafat, instead of an
environmentalist dan mendapat protest dari Emmy Harsfield, diretur Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang sempat menjadi pembicara dalam
KSNP 1996 yang lalu.
> Ketiga point di atas ini adalah grass root problems sejak pemerintahan
> Sukarno lalu Suharto. Dan sekarang Gus Dur- Mega mengulangi lagi. Has any
> different been brought to Indonesia?
Gus Dur dan Megawati baru saja memulai pemerintahannya. Let's give them a
chance and support as I believe this couple is pretty much the leader that
most people want. Support itu termasuk kritik membangun, lho.
Salam,
[EMAIL PROTECTED]
