In a message dated 8/7/00 5:12:14 PM Eastern Daylight Time,
[EMAIL PROTECTED] writes:
> Ah, gombal. Ternyata yang dimaksud di sini adalah UNDP, WHO, WFP, UNICEF.
> Wah, kalau yang ini sih dari dulu sudah ada mas. Gimana....:) Kena kita
> dikibulin.....:) Nggak usah di Maluku, di mana-mana juga ada. Masak nggak
> pernah lihat MCK bercat biru muda dengan tulisan UNDP? Ah, ada-ada
saja...:)
Lho, koq gombal?
Apa salah kalau ada bantuan kemanusian yg masuk
ke Maluku?
> Apakah dengan kehadiran mereka suasana akan berubah damai? Hohho.... Dengan
> kelakuan pihak yang bertikai masih seperti ini, maka saya sangat
> menyangsikan. Nggak ada itu napas lega. Konyol kalau berpikiran kehadiran
> organisasi-organisasi macam itu bisa membuat suasana damai.
Anda ini koq ngga bosen2nya sih asal nulis.
Baca lagi gih, yg mau masuk itu bukan pasukan keamanan dari
PBB tapi adalah tim kemanusiaan. Lha, memangnya apa yg bisa
diharapkan dari tim kemanusiaan? Apa tim kemanusiaan nantinya
anda harapkan akan menjaga keamanan? Anda ini aneh2 saja.
Kalau Maluku mau aman, maka saat ini yg diperlukan adalah
Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Akbar Tandjung diminta
bertempat tinggal dan berkantor disana. Baru deh bisa dijamin
aman. Lha, wong kemarin dulu aja baru kunjungan Gus Dur dan Megawati
aja tiba2 koq Maluku jadi aman dan tertib. Padahal beberapa
hari sebelumnya lagi panas2nya. Trus, setelah Gus Dur
dan Megawati pergi dari Maluku, tiba2 situasi kacau lagi.
Apa ini kurang jelas bagi kita bahwa ada yg aneh disana?
Di posting terdahulu khan sebenarnya sudah saya singgung
sedikit. Sayang, anda ngga bisa menangkapnya atau pura2
ngga menangkapnya?
Dari peristiwa kunjungan tersebut aja bisa ditarik kemungkinan2
atas peristiwa di Maluku yaitu:
1.Kemungkinan pemicunya adalah dari personil pihak keamanan.
Tujuannya bisa macam2:
a.Permainan politik dari pusat agar perananan mereka tetap
diperhitungkan khususnya dalam bargaining power.
b.Dibiayai oleh kelompok tertentu untuk kepentingan bisnis.
2.Kemungkinan pemicunya bukan dari personil pihak keamanan tapi
pihak keamanan tidak berusaha mencegah terjadinya pertempuran
atau perkelahian terjadi. Hal ini terlihat jelas, bagaimana ketika
kunjungan Gus Dur dan Megawati tempo hari, mendadak sontak
tiba2 kondisi keamanan bisa terkendali.
3.Ah...sudahlah, soal2 beginian sudah banyak yg tahu. Sudah banyak
komentar dan tulisan dari tanah air baik dari pengamant nasional
maupun pengamat amatiran yg kasih komentar tentang hal yg sama.
Saya bahkan hanya menuliskan ulang saja hal2 tersebut.
> Justru saya melihat potensi konflik yang makin parah bila nantinya mereka
> tidak diawasi, dan memasukkan orang-orang berbaju WHO (misalnya)tapi bisa
> keluyuran ke dalam-dalam. Inget aja dengan pengalaman Timtim. Makanya
mereka
> mesti diawasin, apa bener menyediakan bantuan kemanusian atau memberi
> ceramah pembentukan RMS? UNDP dan WHO nggak punya track record sebagai
> tukang kipas. UNICEF pernah jadi tukang kipas waktu di Timtim, makanya
perlu
> dikawal terus tuh. Masak mestinya ngurusin anak-anak lalu yang dewasa juga
> diurusin.
Ini pemikiran yg terlalu mengada2. Apa mereka ngasih ceramahnya
dihutan2? Lha, terus personil dari Indonesia pada kemana, pada
tidur, main kartu, asik ngegaple?
Yang jauh lebih aneh lagi, ngapain juga harus orang bule yg langsung
kasih ceramah untuk pembentukan RMS. Kalau memang niat mereka
sudah seperti itu awalnya, tentunya mereka akan main bersih
dan pakai orang2 lokal yg telah dididik terlebih dahulu.
Ah, omongan anda lagi2 terlalu banyak mengada2nya.
Tulisan2 anda, disadari atau tidak, saya perhatikan banyak yg
suka nge pro ke ABRI, khususnya dalam konteks superioritas
ABRI (sekarang TNI) yg harus dipertahankan. Silahkan lihat
arsip2 kalau ngga percaya. Bahkan saking terlalu ke ABRI-ABRI-an,
sampai2 anda perlu mengecam Polri dalam posting2 lalu,
setelah Polri lepas dari TNI.
Ntah apa kaitan anda dengan ABRI. Atau mungkin hanya
ada obsesi pribadi saja?...;)
Oh ya, ngomong2 koq kondisi Timtim akhir2 ini makin terus
membaik dan bahkan sebentar lagi mereka akan melakukan
pemilu?
Kalau waktu itu terus saja dipegang oleh "ABRI" (sengaja saya
pakai tanda kutip untuk membedakan ABRI/TNI secara keseluruhan),
bisa2 habis sudah orang Timtim dan segala bangunan yg berdiri
diatasnya.
> Yang lucu dari posting Irwan di bawah adalah responnya yang demikian
> terlambat. Di awal konflik dulu ke mana aja suaranya? Ribuan muslim mati
> kenapa diem aja? Eh, sekarang kayak orang menang taruhan aja lagaknya.
> Hehehe...:)
Oh ya? Silahkan lihat arsip.
> Ini ada yg lucu:
>
> IMF emang intervensi asing. Makanya banyak yang protes. Siapa bilang nggak
> ada yg protes?
Lagi2 anda ngga baca posting saya dengan baik.
----kutipan tulisan irwan terdahulu-----
Bantuan atau pun pinjaman dana yg diberikan oleh IMF
(baca: asing) kepada Indonesia sebenarnya juga termasuk
kegiatan intervensi asing. Tapi tidak banyak yg protes
akan hal tersebut.
---------------------------------------------------
Yang banyak protes itu adalah IMF yg dikirain orang
banyak ngatur2 kebijakan ekonomi Indonesia, bukan
bantuan atau pun pinjaman dana yg diberikan.
Untuk bantuan atau pinjaman dana yg diberikan,
hanya satu dua kelompok saja yg pernah protes.
Selebihnya, mereka terima saja bantuan yg diberikan.
Bahkan, ngga hanya dari IMF saja, tapi juga dari World Bank
kita terus ngutang. Nah, kenapa bantuan asing yg seperti
ini ngga pernah dipermasalahkan sebagai intervensi asing
oleh orang2 atau kelompok2 yg kemarin protes2 tentang
rencana bantuan asing masuk ke Maluku?
> Latihan dan kerja sama militer = intervensi asing? Wuih, sejak kapan itu?
> Justru Indonesia nyari-nyari kesempatan beginian. Namanya juga latihan.
> Misal latihan pendaratan, ya udah bakalan disediakan pulau kosong atau
> pantai kosong untuk didaratin. Latihan nyerang, ya udah dikasih kapal tua
> lalu ditembakin bareng-bareng. Mana intervensinya?
Perhatikan konteks saya menulis paragraf tersebut.
Konteks saya dalam posting itu secara keseluruhan adalah
untuk mempertanyakan bila ada yg punya pemikiran bahwa
pengiriman bantuan asing untuk Maluku dikategorikan sebagai
intervensi asing. Kalau hal tersebut dikategorikan sebagai
intervensi asing, maka bantuan2 lain dari pihak luar seharusnya
pula masuk dalam kategori intervensi asing.
> Kerja sama Polisi dg LAPD = intervensi asing? Wuih, gimana ngelihatnya?
> Waktu Polri ngejar si Zarima apa polisi Indonesia boleh gedebukan
ngegeledah
> apartmen orang? Apa LAPD boleh berlaku yang kayak demikian pula di Jakarta?
> Wah, enggak tuh....:) Caranya gitu ada orang impor mobil dibilang intervens
> asing tuh.
Jawaba saya idem dengan paragraf sebelumnya.
Perhatikan konteks penulisan paragraf di atas dari isi
posting saya sebelumnya.
> Pengiriman personil ABRI dalam DK-PBB itu nggak selalu sebagai pasukan
> aktif. Seringnya sebagai observer.
Dengan kata lain, anda ingin mengatakan bahwa personil ABRI
PERNAH dikirim sebagai pasukan aktif.
> Kehadirannya setahu saya juga karena PBB
> diundang oleh pemerintah bersangkutan. Kayak di Bosnia perasaan Indonesia
> cuman nyumbang pasukan medis. Kalau di Timteng karena memang ada perang.
> Yang di Kongo nggak tahu deh. Di Kamboja? Perasaan emang udah nggak ada
> pemerintahan ya...:) Paling Hun Sen.
Karena itulah PBB mengharapkan Indonesia yg lebih
dulu aktif untuk mengundang PBB masuk.
Tapi, dasar elit politik lagi pada keblenger dan ngga bisa
bedain mana sikap nasionalis sejati dan mana sikap nasionalis
yg dimanipulasi, ya jadinya seperti sekarang ini.
Nyawa manusia jadi tumbal demi kepentingan kelompok
atau pun popularitas sesaat.
> Bantuan keamanan dan kemanusiaan itu lain. Kalau yang anda sebut di bawah
> ini jelas bukan bantuan keamanan. Ngapain dibantu keamanannya? Wong
> daruratnya masih sipil.
Iya, memang anda khan lebih senang kalau situasi darurat
sipil bisa dirubah menjadi darurat militer. Makanya, kerusuhan
yg ada di Ambon/Maluku terus dikobarkan agar situasi bisa
dirubah menjadi darurat militer. Ah, yang beginian mah sudah
banyak yg bisa menebak, arahnya mau kemana.
> Nah, bantuan kemanusiaan yang macam-macam, sekaligus
> yang sering jadi pisau bermata dua. Bilangnya kemanusiaan tapi mensuplai
> makanan hanya untuk kelompok tertentu. Kan bisa dijadikan lumbung makanan
> untuk menyerang kelompok lain. Ngasih duit bisa dipakai untuk beli senjata.
Dengan kata lain anda mau mengatakan personil Indonesia
di lapangan pada bodoh2 karena ngga bisa ngawasin dengan baik.
Yang seharusnya diberi wewenang adalah militer Indonesia untuk
melakukan semuanya. Kasih kesempatan militer berkuasa penuh
di Maluku. Nah, itu khan yg anda maui?
> Ambon nggak makin parah oom. Cuma situasinya berbalik. Kalau dulu yang
> muslim diusiri dan dibunuhi, sekarang situasinya tidak ada yang diusiri
> kayak orang BBM (Bugis, Buton, Makasar) setahun lalu, tetapi kelompok merah
> yang terdesak dan ada yg terbunuh. Yah, tentunya parah untuk anda.
Ini pemikiran picik. Anda masih berpikir membedakan orang
atas latar belakang agama. Tampaknya, inilah salah satu dasar
yg menyebabkan kita sering berbeda pandangan.
Untuk kasus Ambon/Maluku, saya tidak memiliki ikatan apapun
dengan mereka selain sama2 manusia dan sama2 warga
negara Indonesia. Dari dulu garis saya sudah jelas dan akan tetap
jelas, membela rakyat dengan dasar kemanusiaan tanpa
memandang latar belakang agama maupun ras.
Silahkan anda mau jadi rasialis, tapi jangan samakan anda
dengan saya. Kita berbeda jalan dan arah perjuangan. Maaf.
> Pikiran bahwa TNI tidak mampu mengatasi masalah itu adalah tipikal
pemikiran
> sempit, dan tidak berpikir secara sistem. Kalau sekarang kondisinya darurat
> sipil artinya yang bertanggung jawab adalah pemerintahan sipil. Polisi
> adalah instrumen pemerintahan sipil yang harus bertanggung jawab. Sayangnya
> lebih banyak yang bloon daripada yg pinter sehingga malah banyak yang
> berpihak. Sekali lagi sekarang ini polisi sudah terpisah dari TNI. Mestinya
> ini yg dicamkan.
Tidak terlalu jauh dari dugaan saya di paragraf sebelumnya atas anda.
Silahkan rekan2 disini kalau meragukan apa komentar saya di atas
membongkar arsip tulisan2 rekan FNU Brawijaya yg memakai
nama samaran Jeffrey Anjasmara. Sayangnya, saya hanya bermodalkan
daya ingat saya saja selama ini sementara saya tidak mengarsipnya dengan
baik seperti beberapa rekan disini yg saya perhatikan. melakukannya
dengan baik.
> Berhubung kita nggak punya National Guard, lalu tentara dikerahkan. Tapi
> lagi-lagi masih dalam komando pemerintahan sipil. Dengan keterlibatan
mereka
> yang masih belum lama, maka melakukan penilaian terhadap mereka dn
> men-judge-nya perlu diteliti apa motivasinya atau pola pikirnya. Ada
> beberapa kemungkinan yaitu:
>
> - sekedar senang dengan yang berbau luar negeri.
> - terlalu partisan sehingga tidak sabar dengan kenyataan posisi pasukan
> merah yg terdesak.
> - mendukung pembentukan RMS, sebagaimana si penulis ini pernah mendukung
> pembentukan Timtim merdeka.
> - mendukung disintegrasi dengan cara menghembus-hembuskan opini bahwa TNI
> tidak mampu sebagai pelindung, sehingga TNI sebagai basis pertahanan
> terakhir masyarakat dapat diusir keluar dari Maluku. Ujung-ujungnya
kekuatan
> RMS bisa naik.
Sayang sekali, bagi saya jalan pikiran anda yg ingin membawa
kembali kekuasaan militer dimana merupakan satu hal yg sangat
diprotes dalam gerakan reformasi lalu, sangat terlalu jelas
tampak dari tulisan2 anda. Maaf, saya tidak akan pernah "beli"
pemikiran2 anda yg seperti itu.
Silahkan anda memperjuangkan apa yg anda yakini.
Jalan kita berbeda. Perbedaan, bukanlah sesuatu yg perlu
dipermasalahkan lebih jauh dalam era demokrasi.
Tinggal nantinya ada yg mau "beli" atau tidak dengan
pemikiran kita masing2. Pembaca lainnya baik yg aktif
mau pun yg pasif (mayoritas anggota milis ini) yg akan
mengambil kesimpulan masing2 yg tampaknya tidak kita
ketahui apa yg mereka pikirkan dan simpulkan.
jabat erat,
Irwan Ariston Napitupulu
