Jumat, 02 Februari 2007 *DPRP Tolak Kembalikan Rapelan*
John Ibo: Kalau Perlu Kami Gugut Balik Pemerintah JAYAPURA-Jika di sejumlah daerah, seperti Aceh, Makassar para anggota DPRD sudah berjiwa kesatria bersedia mengembalikan uang rapelan tunjangan komunikasi intensif ke kas daerah, sebagimana instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tidak demikian dengan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). DPRP yang sudah terlanjur menerima rapelan Rp 108 juta per anggota, tidak akan mengembalikan rapelan tersebut ke kas daerah. Alasannya, karena realisasi pembayaran rapelan tunjangan komunikasi intentif yang berlaku per 1 Januari 2006 itu, dinilai sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap penolakan mengembalian rapelan itu disampaikan Ketua DPRP Drs.John Ibo,MM. "Kita tidak akan mengambil langkah untuk menindaklajuti seruan tersebut, mengingat sejak awal penenatapan peraturan tersebut kita telah ambil langkah dengan merealisaikan pembayaran rapelan itu sesuai amanat PP.No.37/2006. Itu sebabnya setelah terjadi pembayaran, maka pembayaran itu sah terkecuali jika pembayaran rapelan itu direalisasikan setelah adanya seruan presiden ini,"kata John Ibo kepada Cenderawasih Pos usai memimpin sidang Paripuran,kemarin. Bahkan John Ibo yang juga Ketua DPD Golkar Provinsi Papua ini mengatakan, karena pembayaran rapelan itu sah sesuai Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006, sehingga bisa saja pihaknya menggugat instruksi presiden yang meminta pimpinan dan anggota DPRP mengembalikan rapelan tersebut ke kas negara. "Pembayaran yang berlangsung itu sesuai PP.No.37Tahun 2006 semasa dia masih sah, maka pemebayaran itu sah. Dengan demikian kalau akhirnya diminta kembalikan, kita tentunya bisa kembali menggugat pemerintah terkait implementasi peraturan undang-undang yang telah ditetapkannya sendiri,"ungkap politis asli Sentani ini. Di tempat terpisah Wakil Ketua I DPRP Kamarudin Watubun,SH menilai jika keputusan pemerintah untuk memberlakukan PP.No.37 Tahun 2006 lantas kemudian menarik kembali, merupakan strategi pemerintah menyerang para politisi. "Keputusan ini merupakan strategi pemerintah untuk menyerang kalangan politisi setelah pemerintah gagal,jadi dari pada pemerintah diserang lebih dulu oleh rakyat, maka dialihkanlah perhatian dengan dibuatlah PP.37 Tahun 2006 dengan tujuan mendiskreditkan, sekaligus melecehkan lembaga rakyat (legislatif) ini,"kata Ketua DPD PDI Perjuangan Papua ini. Dijelaskan, strategi pemerintah untuk mengembalikan kredibilitas dewan di mata rakyat, yaitu dengan sengaja menerbitkan PP No.37 Tahun 2006 tentang kendudukan protokoler keuangan pimpinan dan anggota dewan. "Strategi ini muncul setelah dua tahun lebih roda pemerintahan jalan, tetapi tidak banyak prestasi yang dapat dicapai. Itu sebabnya sebelum politisi dari DPR menyerang pemerintah, maka terlebih dahulu pemerintah mengkriminalisasi anggota dewan dengan memberikan ruang kepada anggota dewan menerima rapelan, terus kemudian minta untuk dikembalikan,sehingga seolah-olah kami (anggota dewan) ini melakukan tindakan kriminal,"katanya mencoba menganalisa. Sambil menambahkan, "Jadi tidak bisa, juru bicara atas nama undang-undang, sebuah undang-undang harus dicabut oleh undang-undang, bukan soal uangnya tetapi soal caranya,"ungkapnya. DPRD Kota Masih Menunggu Sementara itu, anggota DPRD Kota Jayapura sampai saat ini nampaknya belum mengambil rapelan seperti di DPRP. Meski belum mengambil dana rapelan komunikasi intensif tersebut, namun Ketua DPRD Kota Jayapura Drs Theopilus Bonay, MM menyayangkan adanya upaya pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan PP 37/2006 tersebut. Hal itu dikatakan karena PP tersebut dirancang dan dikeluarkan sendiri oleh pemerintah, sementara setelah disahkan dipersoalkan kembali. "Aturan ini memang agak aneh, karena pemerintah sendiri yang mengajukan untuk disahkan dan saat ini sudah disahkan kemudian dipersoalkan lagi. Mestinya kalau memang tidak sesuai untuk apa disahkan lagi," ujarnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui di kantornya, kemarin. Terkait rapelan ini, pihak DPRD Kota Jayapura saat ini sudah mempersiapkan pembahasan. Hanya saja sampai saat ini masih menunggu keputusan selanjutnya, dan memang karena anggaran belum ada. Sedangkan total besarnya anggaran rapelan komunikasi intensif itu juga belum dibicarakan sampai saat ini. "Kami masih tetap menunggu kebijakan selanjutnya, tapi kalau soal rapelan komunikasi insentif, ini memang belum dibagikan dan rencananya akan dibahas," kata Bonay yang juga adalah Wakil Ketua Asosiasi Anggota Dewan Kota Se-Indonesia (Adeksi), kemarin.(and/ito) ______________ Anda ingin sukses dengan modal hanya Rp. 25.000,- ? Mulailah sekarang juga : http://arisan-10.dollarfactory.biz/?id=5632
