http://www.suarapembaruan.com/News/2007/07/11/Nasional/nas01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Pemerintah Tidak Represif Tangani Separatis [JAKARTA] Pemerintah tidak akan represif menindak gerakan separatis yang belakangan kembali muncul di Maluku, Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). "Untuk menindak kasus-kasus beberapa waktu lalu di Ambon, Papua dan Aceh perlu dilakukan tindakan tegas dan terukur, namun tetap merefleksikan pendekatan rule of law, bukan tindakan represif," kata Menko Polhukam Widodo AS usai rapat terbatas dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/7) malam. Hadir dalam jumpa pers itu, Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kasad Jenderal Djoko Santoso, Kasal Laksamana Slamet Subiyanto, dan Kasau Marsekal TNI Herman Prayitno. Rapat terbatas ini digelar secara mendadak dan tidak terjadwalkan sebelumnya dalam agenda Presiden pada Selasa. Rapat dilakukan segera setelah Presiden tiba di Jakarta setelah kunjungan kerja ke Pontianak sejak Senin (9/7). Dijelaskan Widodo, untuk mengatasi gerakan separatis di daerah-daerah tersebut diharapkan aparat terkait di daerah bisa mengatasinya dengan mengedepankan pendekatan hukum. Pendekatan ini, lanjutnya, dibutuhkan untuk menjaga kondisi nasional tetap aman, tertib, dan stabil, sehingga mendukung pembangunan ekonomi. Terkait rencana pendi-rian partai lokal di Aceh yang menggunakan atribut Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Widodo mengatakan, hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan damai di Helsinki dan melanggar UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan pemerintahan yang sah harus memelihara kondisi perdamaian di NAD. Widodo juga menambahkan, penerapan UU tersebut harus diterjemahkan dalam pemberian perizinan pendirian partai beratribut GAM tersebut. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi di Jakarta, Selasa, mengatakan, gerakan separatisme di Papua sangat mengkhawatirkan karena mereka memiliki sumber daya manusia yang handal, jaringan internasional yang kuat, dan organisasi yang rapi. Bahkan gerakan separatisme di Papua jauh lebih berbahaya dari Aceh. Karena itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Elite Bertanggung Jawab Sebenarnya, kata Muladi, otonomi khusus bagi Papua adalah salah satu upaya mengerem gerakan separatis di sana terutama dengan dana otsus yang jumlahnya begitu besar. Masalahnya, dana itu tidak dinikmati oleh semua rakyat Papua. Para elite Papua harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana otsus itu. Dikatakan, jaringan internasional kelompok separatis Papua sangat kuat, terutama karena ada sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) Australia yang terus mengkampanyekan Papua merdeka. Bagi Muladi, Papua jauh lebih berbahaya daripada RMS yang sekarang tinggal nostalgia belaka. Bahkan tokoh-tokoh RMS di Belanda tidak merayakan lagi hari peringatan RMS. Di tempat terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Selasa, mengatakan, pemerintah harus lebih intensif lagi dalam mencegah gerakan separatisme. Pasalnya, sebagai wakil eksekutif negara, pemerintah harus bertanggung jawab atas kedaulatan negara. Dikatakan Hasyim, yang harus dicegah adalah setiap gerakan yang menjurus kepada separatisme, baik dalam bentuk simbol maupun tindakan. Apabila sampai ke tingkat pemberontakan atau pemisahan diri, kata dia, maka negara berhak bahkan berkewajiban memaklumkan perang terhadap gerakan tersebut. Mengenai Aceh, Hasyim mengatakan, semenjak perjanjian Helsinki, banyak yang mengingatkan bah- wa perjanjian itu mengandung kelemahan, tetapi pemerintah sulit diberitahu. "Sekarang disalahgunakan oleh GAM," katanya. [Ant/E-5/A-21] Last modified: 11/7/07
