Tembusan:
[EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED]
[EMAIL PROTECTED]
Coba teliti komentar Tgk Faisal Ali pada kutipan koran dibawah, bukankah sudah
seperti perpanjang tangannya juru bicara si Pa'i di Cilangkap?
Pasca MOU (Baca: Memorandum Otonomi Understanding), banyak sekali elemen
pranata sosial di Aceh berubah 180 derajat dengan mengeluarkan
statemen-statemen yang jelas menguntungkan si Pa'i sehingga dengan sendirinya
serdadu merasa mendapatkan impunitas atas apa yang dilakukannya ketika DOM dan
DM.
Mengapa demikian? lihat saja, semua euphoria tenggelam dengan kedamaian semu
yang rapuh, belum apa-apa sudah bersorak sorai gembira dengan mengeluarkan
komentar yang semisi dan visi seperti si Pa'i. Contohnya, dari komentar Tgk
Faisal Ali bisa dianalisa bahwa, setelah adanya pelanggaran HAM dasyat di Aceh
ketika DOM dan DM maka masalah HAM sebaiknya "dilupakan saja" ??? Bukankah
sama seperti apa yang diinginkan oleh TNI??
(Baca komentarnya:"Kita semua sudah sepakat untuk tidak membicarakan masalah
luka lama dan para pihak juga telah bertekad membangun Aceh dalam suasana damai
dan aman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)")
Makna "damai" sudah dipelintir seperti jangan ribut-ribut lagi, mau hilang tdk
tau rimba, cedera ketika konflik atau dibunuh tanpa proses pengadilan semuanya
mau dilupakan saja?? Damai model apa ini?? Itu masih dalam tataran HAM, belum
lagi menyangkut masalah politik yang semua orang sudah tau bahwa Aceh terjebak
dalam perangkap Otonomi.
Sebagai perbandingannya, di Sarajevo ketika terjadi pembantaian oleh Kafir
terhadap muslim Bosnia kira-kira 12 tahun lalu saja hingga kini masih berlaku
hukum internasional terhadap para pemberi perintah genosida tersebut, salah
satunya Jenderal Ratko Mladic yang diyakini berada di balik segala kekejaman
tersebut dan sampai sekarang kafir tersebut masih buron.
Jauh-jauh Louise Arbour, Komisioner tinggi HAM PBB yang datang ke Aceh malah
disambut dengan komentar "tipuan asing" lah, "adu domba" lah.
"Kita perlu mempertanyakan kok masih ada orang-orang yang mengatasnamakan
masyarakat Aceh yang ingin mengungkit masa lalu. Padahal kita semua telah
berkomitmen membangun Aceh baru yang damai dan aman dibawah tuntunan Syariat
Islam," tambahnya.
Tidak ada yang menolak dengan syariat Islam, tapi perlu diingat bahwa jangan
mentang-mentang sebagai rohaniawan lalu berlagak maksum. Siapa yang menduga
jika semasa DOM lalu beberapa ulama terkooptasi dengan kekuasaan, malah
sama-sama dengan GOLKAR (Gerombolan, Orang, Licik, Korup, Anarkis & Rakus)
mengancung-ancungkan tangan dengan huruf V yang menandakan "Victory" atau angka
2, tanda partai GOLKAR, berkampanye untuk memilih partai bajingan itu. Siapa
yang tidak kenal dengan nama "Haji Muhammad Soeharto" ?? semua orang sudah tau
siapa Soeharto dan anak-anaknya yang semuanya sudah bertitelkan "Haji" dan
"Hajjah" itu.
Cendikiawan, aktivis NGO di Aceh banyak yang sudah kritis tapi kadang
rohaniawan Aceh berselindung dibalik umara yang zalim, kalau melawan nanti
bisa-bisa keluar fatwa sebagai "bughah" kepada negara NKRI (Neo Kolonialis
Republik Iblis)
KESIMPULAN: "Rohaniawan kalau sudah masuk tataran politik tidak boleh dipercaya
ucapannya"
Dua Belas Tahun Menanti Keadilan atas Pembantaian Srebrenica
PBB dan Belanda Digugat
SARAJEVO - Pembantaian etnis muslim Bosnia (Bosniak) di Bosnia-Herzegovina,
Srebrenica, sudah 12 tahun berlalu. Namun, bagi ribuan perempuan Bosnia yang
ditinggalkan suami dan anak laki-laki mereka dalam pembunuhan keji itu,
keadilan masih belum terlihat. Bahkan, Jenderal Ratko Mladic yang diyakini
berada di balik segala kekejaman tersebut masih buron hingga kini.
Keluarga dan kerabat dari sekitar 8.000 muslim Bosnia yang tewas di tangan unit
khusus Tentara Republik Srpska (VRS) dan unit paramiliter Serbia (Scorpions)
tersebut tak pernah lelah memperjuangkan keadilan. Untuk membuktikan keseriusan
mereka, para pencari keadilan itu mengajukan gugatan baru terkait dengan
genosida yang terjadi pada 11-13 Juli 1995. Dalam berkas setebal 228 halaman
itu, mereka menuntut PBB dan pemerintah Belanda yang dianggap lalai.
Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas
Yugoslavia (ICTY) di Den Haag tersebut juga berisi tuntutan kompensasi keluarga
korban. Mereka mendesak PBB dan pemerintah Belanda yang dianggap gagal mencegah
pembantaian tersebut untuk memberikan ganti rugi material. Mereka juga
menyesalkan respons PBB dan pemerintah Belanda yang dinilai lambat.
"Pasukan Belanda yang dikirim ke Srebrenica atas mandat PBB itu justru
meninggalkan posisinya ketika pasukan paramiliter Serbia menyerang pada 11 Juli
1995," tulis keluarga korban dalam berkas gugatan yang dirumuskan selama enam
tahun terakhir ini. Menurut mereka, pasukan Belanda yang bertugas menjaga area
aman (safe area) itu justru menyerahkan ribuan pria dan anak laki-laki Bosnia
untuk dibunuh.
PBB dituding tidak serius dalam menangani kemelut di Srebrenica. Sebab, PBB
maupun pemerintah Belanda sudah mengetahui aksi besar-besaran militer Serbia
tersebut sekitar dua pekan sebelumnya. Tapi, bukannya mencegah serangan itu,
mereka justru sibuk mengamankan pasukan masing-masing. "PBB dan pemerintah
Belanda telah mengabaikan sekitar 40.000 penduduk lokal yang ada di kawasan
tersebut," tuding keluarga para korban.
Munira Subasic, ketua organisasi Mothers of Srebrenica, mengaku kecewa terhadap
sistem peradilan Barat. "Negara-negara Barat sudah terlalu lama
menggembar-gemborkan hukum dan keadilan dalam buku-buku karangan mereka. Kini,
tiba saatnya bagi mereka untuk membuktikan bahwa masyarakat Eropa menghormati
hukum. Korban dan segenap keluarga yang ditinggalkan juga berhak menikmati
kedamaian," paparnya dalam wawancara telepon dengan ISN Security Watch.
Dalam perkara hukum itu, keluarga korban didampingi satu tim pengacara Bosnia
dan Belanda. Mereka berjanji bisa membuktikan bahwa PBB dan pemerintah Belanda
bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Selain itu, mereka juga yakin
bahwa PBB dan pemerintah Belanda bisa dijerat sesuai dengan hukum.
Namun, pemerintah Belanda berbalik menuding PBB bersalah. Sebab, PBB tidak
memberikan persenjataan yang cukup kepada pasukan mereka untuk mengamankan
penduduk setempat. Sedangkan mengenai kompensasi, negeri kincir angin itu
melimpahkannya kepada pemerintah Bosnia Serbia sebagai pelaku pembantaian.
(isn/themuslimweekly/wikipedia/hep)
Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
http://www.lampungpost.com/aktual/berita.php?id=1963
Jum'at, 13 Juli 2007
NASIONAL
Ulama Aceh Pertanyakan Keinginan LSM Ungkit Masa Lalu
BANDA ACEH, Lampost Online: Kalangan ulama di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD), mengingatkan komponen masyarakat untuk tidak mengungkit
"luka" lama setelah Pemerintah dan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah
menyatakan kesepakan mengakhiri konflik di daerah ini.
"Kita semua sudah sepakat untuk tidak membicarakan masalah luka lama dan para
pihak juga telah bertekad membangun Aceh dalam suasana damai dan aman dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Sekjen Himpunan Ulama
Dayah Aceh (Huda) Tgk Faisal Aly di Banda Aceh, Jumat.
Oleh karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi pihak-pihak
tertentu yang kemungkinan ingin mengembalikan konflik di Aceh.
Hal itu disampaikan menyikapi keinginan sejumlah aktivis lembaga swadaya
masyarakat (LSM) bergerak bidang HAM yang meminta Komisi HAM PBB agar mendesak
Pemerintah RI untuk mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM masa konflik Aceh.
"Kita perlu mempertanyakan kok masih ada orang-orang yang mengatasnamakan
masyarakat Aceh yang ingin mengungkit masa lalu. Padahal kita semua telah
berkomitmen membangun Aceh baru yang damai dan aman dibawah tuntunan Syariat
Islam," tambahnya.
Bukankah dalam Islam sudah disebutkan bahwa orang yang saling memaafkan atas
kesalahan masa lalu itu lebih besar pahalanya disisi Allah SWT, jelasnya.
Menurut Faisal, yang paling penting dilakukan pemerintah dan elemen
masyarakat adalah bagaimana memperhatikan keluarga korban konflik, misalnya
terhadap anak yatim sehingga dapat memperoleh pendidikan yang layak dan
kehidupan ekonominya tertanggulangi.
"Sebenarnya perhatian terhadap korban konflik, memberikan perlindungan kepada
anak yatim yang ditinggalkan orangtuanya akibat konflik bersenjata itu harus
menjadi pemikiran pegiat reformasi, pemerintah dan legislatif, bukan masalah
yang dikemudian hari menimbulkan rasa dendam," kata dia.
Di pihak lain, Faisal Aly yang juga Ketua Rabithah Thaliban Aceh (RTA) juga
mengimbau masyarakat agar tidak terpedaya dengan tipuan asing.
"Mari kita tingkatkan ukhwah Islamiah sesama umat Islam. Jangan terpengaruh
pihak asing yang jelas-jelas menginginkan umat ini terpecah-pecah dengan
praktek adu dombanya," kata dia.(Antara/N-1)
---------------------------------
Never miss an email again!
Yahoo! Toolbar alerts you the instant new Mail arrives. Check it out.
