Komite Persiapan Acheh Merdeka Demokratik (Komité Peukeumah Atjeh Merdehka Demokratik) Sekretariat: Kutaradja, Acheh New York, United States, Scandinavia [EMAIL PROTECTED] .info www.freeacheh. info Tiga Tahun MoU Helsinki: Dari Hukum Tentara ke Hukum Belantara Para pejuang kemerdekaan dan Bangsa Acheh yang cinta damai Pada hari ini, 15 Agustus 2008, Komite mengajak para saudara sekalian untuk bertafakur sejenak dan merenung kembali perjalanan sejarah bangsa. Jauhi keriaan dan pesta pora, sebab kita bukan sedang memperingati hari kemenangan, sebaliknya kita sedang memperingati hari yang nahas dalam sejarah bangsa Acheh. Jadikanlah renungan ini sebagai detik pengukuran dan pengenalan diri kita sendiri. Karena untuk menjadi suatu bangsa yang kuat dan maju, kita tidak boleh hanya melihat ke depan tanpa menoleh ke belakang dan sekeliling kita. Sejarah dan catatan masa lalu adalah jejak kehidupan. Pemandu kita dalam mengarungi masa depan yang penuh tantangan, agar kita tidak jatuh ke jurang yang sama. Pada hari ini juga, tiga tahun yang lalu, segelintir orang yang mengatasnamakan seluruh bangsa Acheh, telah menghilangkan tuntutan rakyat untuk keadilan dan self-determination, dengan tunduk pada keinginan pihak kolonial Indonesia di Helsinki. Di ibukota Finlandia itu pula, konstitusi, marwah dan cita-cita bangsa telah dilenyapkan dalam agenda perjuangan kita. Kemudian mereka bersembunyi di balik kata “perdamaian”, dengan harapan agar mereka terbebas dari tanggung jawabnya terhadap bangsa Acheh. Dari balik kata ‘damai’ mereka menuduh pihak lain sebagai pihak yang anti-damai. Akan tetapi, dalam kurun waktu tiga tahun ini rakyat Acheh telah menyaksikan sendiri dan semakin memahami kejadian yang sebenarnya. Maka dalam renungan di hari yang nahas ini mari kita istiharkan dalam setiap sanubari kita, bahwa perjuangan untuk demokrasi dan keadilan perlu kita teruskan. Situasi Acheh dewasa ini adalah sebuah perdamaian yang tidak diperkuat oleh demokrasi dan keadilan. Bukan hanya kejahatan kemanusian dan pelanggaran HAM sebelum proses perdamaian yang tidak mendapat keadilan, tetapi sejumlah kejahatan kemanusian terjadi setelah MoU yang melibatkan apparatus pendudukan Indonesia beserta milisi, juga tidak diusut dan dibawa ke mahkamah independen. Malahan hasil Perjanjian Helsinki hanya dinikmati oleh segolongan kecil para elit baru, sedangkan majoriti rakyat Acheh keseluruhan, khususnya rakyat jelata, hampir tak tersentuh dengan hasil MoU tersebut. Komite yang diwakili oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Perlindungan Alam dan Pendataan mencatat sejumlah kejadian setelah MoU yang terkesan dihilangkan dari perhatian publik. Seperti kejadian di Nisam yang berlangsung ketika Acheh Monitoring Mission (AMM) masih bertugas di sana, kejadian Peudawa (6 Maret 2006) yang merengut nyawa Agussalim, kejadian Tanjong Beuridi (Agustus 2007) di mana sepasukan Polisi Indonesia menembak dan menganiaya penduduk kampung. Contoh pelenyapan jiwa berencana oleh apparatus Indonesia terlihat dalam kes pembunuhan Badaruddin di Acheh Utara. Husaini kemudian dikorbankan dalam peristiwa ini dan selanjutnya tewas dalam tahanan POLRI. Unsur penganiayaan dalam tahanan itu malah ikut diakui oleh pihak RI sendiri lewat pernyataan FKK. Lembaga HAM KontraS juga memiliki rekaman video yang memperlihatkan bekas luka akibat pemukulan di tubuh korban. Menurut KontraS, proses pemeriksaan Husaini oleh kepolisian yang tidak menyertai pengacara atau penasehat hukum, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Selama dalam tahanan keluarganya tidak diizinkan menjenguk (held incommunicado) . Tragedi Atu Lintang (1 Maret 2008) di Takengon, tercatat enam orang anggota KPA yang dibunuh dan dibakar hidup-hidup. Polisi Indonesia berusaha menutupi sejumlah aktor di balik kejadian tersebut. Sebelum siasatan dimulai, pihak kepolisian langsung memvonis kejadian yang bernuansa politik tersebut sebagai kriminal biasa. Selain tiada investigasi independen dalam tragedi ini, media arusperdana (mainstream) di Acheh juga tidak membuat peliputan tentang kelanjutan pengusutan dan proses peradilan. Selanjutnya, tentang penembakan para bekas TNA dalam Insiden Beutong (25 Juli 2008) yang juga berlalu tanpa pengusutan. Pembunuhan itu dianggap sah hanya dengan melabelkan para korban yang sudah tidak dapat bersuara sebagai pelaku kriminal. Padahal bukankah jika seorang kriminal sekalipun perlu diproses dengan hukum yang adil? Beberapa hari lalu (8 Agustus 2008), serdadu TNI menganiaya Amri, Kepala Gampong Krueng Tjeuko, Seunagan di hadapan penduduk. Ini menandakan arogansi, kesewenangan dan penindasan oleh para serdadu pendudukan Indonesia ke atas rakyat Acheh masih belum berakhir. Hanya saja sejumlah kejahatan itu di masa ini tidak lagi menjadi perhatian media dan para aktivis di Acheh, karena mereka tenggelam oleh riuhnya gema perdamaian yang semu.
Catatan kejadian di atas adalah sebagian kecil daripada sejumlah kejahatan kemanusian, pelanggaran HAM, kesewenangan, dan tindakan pembunuhan di luar hukum yang terjadi selama tiga tahun ini. Kebebasan berdemokrasi dan ekspresi masih sebatas khayalan, karena pada hakikatnya tindak kejahatan, pemaksaan dan intimidasi, adalah suatu kenyataan yang berlaku setiap hari di seluruh Acheh. Keadaan ini telah dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak Indonesia untuk menguatkan integrasi mereka ke atas wilayah pendudukan. Sementara di pihak bangsa dan Negara Acheh, jalan menuju disintegrasi (ALA/ABAS) semakin dekat, terlebih jika kita tidak sadar akan siapa musuh kita sebenarnya. Demikian maklumat dari Komite sempena tiga tahun MoU Helsinki, semoga renungan ini memberi kesadaran baru kepada seluruh putera-puteri bangsa Acheh untuk bersama bangkit melawan penindasan yang tersembunyi, lewat strategi damai dan demokrasi, sebelum identiti kita sebagai sebuah bangsa hilang di tanah endatu kita sendiri. Kutaradja, 15 Agustus 2008 Tertanda Madinatul Fajar Komisi Hak Asasi Manusia, Perlindungan Alam dan Pendataan _________________________________________________________________ Manage multiple email accounts with Windows Live Mail effortlessly. http://www.get.live.com/wl/all
