Njoe keuh saboh bukti bahwa perdamaian di Aceh hana kong lagèë jang ta harap...
03/10/2008 19:41 WIB Gubernur Sesalkan Tindakan TNI * Pangdam Pertegas Keterlibatan KPA [ rubrik: Serambi | topik: Kriminalitas ] BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyatakan penyesalannya terhadap tindakan aparat TNI di Aceh Utara dan Timur yang menangkap paksa Ketua Partai Aceh (PA) dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Aceh Timur, pada Senin (29/9) dini hari. “Terkait isu penangkapan terhadap Tgk M Sanusi dan Nek Tu oleh TNI yang dipimpin Dandim Aceh Utara tengah malam tadi, menurut pendapat saya, itu adalah salah, sebab wewenang tersebut ada pada Polri. Lebih salah lagi kalau disertai kekerasan. Penangkapan seperti itu adalah tindakan sewenang-wenang dan ada indikasi pelanggaran HAM,” tulis Gubernur Irwandi dalam pesan singkat yang dia kirim dari Singapura, tempat kini ia menjalani terapi medis, kepada wartawan Serambi di Banda Aceh, Senin subuh. Menurut Irwandi, jika pun benar yang menculik anggota TNI itu adalah oknum anggota KPA, tapi tidak seharusnya mereka balas dengan menangkap Ketua Partai Aceh, termasuk Ketua KPA. “Jangan karena guru yang salah, lalu kepala sekolahnya ikut diculik. Tidak benar itu. Tindakan-tindakan ini saya rasa tidak boleh dibiarkan, bisa memancing situasi Aceh kembali memanas,” kata mantan pengatur strategi propaganda GAM ini. Gubernur mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, kejadian tersebut berawal dari penculikan anggota TNI yang diduga dilakukan oleh mantan kombatan GAM. TNI kemudian menangkap Ketua Partai Aceh wilayah Aceh Timur, Tgk Sanusi (65) dan Ketua KPA Aceh Timur, Ridwan alias Nek Tu (45). “Menurut info yang berkembang, mereka diambil paksa untuk dibarter dengan sandera. Menurut Pangdam, untuk sama-sama cari sandera,” ungkap Irwandi seraya mengatakan ia sudah mengkonfirmasikan langsung kejadian itu kepada Pangdam IM, Kapolda Aceh, dan juga pihak-pihak terkait di Jakarta. KPA terlibat Sementara itu, Panglima Daerah Militer (Pangdam) Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Soenarko, yang dihubungi Serambi, Senin (29/9) sore, kembali menegaskan bahwa para penculik anggota TNI di Peureulak adalah lima oknum KPA yang menggunakan dua senjata api laras panjang, jenis M-16 dan satu pucuk AK-47. “Kita punya agen yang mengabarkan penculikan memang dilakukan oleh oknum KPA. Jadi, kita tangkap si Sanusi itu untuk kita minta bantu upaya pencarian anggota saya,” jelas Pangdam. Soenarko mengatakan, setelah Ketua PA dan Ketua KPA dibawa ke Makoramil Peureulak Kota guna dimintai keterangan, akhirnya para penculik melepaskan anggota TNI dengan kondisi tangan dan kaki terikat sekitar pukul 05.15 WIB, Senin (29/9) pagi. Ditanya mengenai upaya pengejaran pelaku, Pangdam Soenarko menyatakan hal itu diserahkan kepada pihak kepolisian. “Tapi kalau kita dapat di jalan, ya kita tangkap terus,” tukas Pangdam. Mayjen Soenarko menambahkan, motif penculikan itu hanya untuk mendapatkan uang. Hal itu, kata Soenarko, jelas terlihat dari upaya meminta tebusan Rp 30 juta kepada istri anggota TNI tersebut. Ditanya tentang situasi dan kondisi Peureulak pascapenglepasan sandera dimaksud, Pangdam menyebutkan kondisi di kawasan itu biasa-biasa saja. “Aman kok, memangnya ada apa lagi di sana?” tukas mantan Danjen Kopassus yang ibunya kelahiran Takengon ini. Membantah Di pihak lain, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim bin Syamsuddin membantah bahwa KPA terlibat dalam aksi penculikan anggota Koramil Jambo Aye, Kopral Kepala Syaiful Abwan. Ibrahim juga menyatakan penyesalan terhadap sikap Dandim Aceh Utara, Letkol Inf Yoseph Sudrajat, yang menuding KPA berada di balik aksi penculikan itu. Ia menilai, tudingan itu memperlihatkan sikap dan penampakan wajah yang tidak menghargai hukum. “Seharusnya dia mengerti bahwa tindakan pelanggaran hukum merupakan tindakan pribadi, kecuali dilakukan secara terorganisir dan diperintahkan oleh lembaga si pelaku,” tegas Ibrahim bin Syamsuddin melalui pesan singkat (SMS) yang diterima wartawan, Senin (29/9). Menurut pria yang kerap disapa Ibrahim KBS ini, tudingan Dandim tersebut sangat tidak beralasan, karena KPA tidak mempunyai agenda untuk melakukan penculikan terhadap siapa pun. Selain itu, KPA juga tidak mempunyai kewenangan hukum untuk menghukum siapa pun yang dianggap bersalah. KBS mengatakan, apa yang disebutkan Dandim saat ini sebenarnya sedang memposisikan KPA sebagai musuhnya seperti pada masa konflik dulu. “Ini juga memperjelas identitas beliau sebagai kelompok militer garis keras yang tak ingin Aceh damai,” sebut KBS seraya mengharapkan agar pernyataan Dandim yang menuding dan emosional itu menjadi perhatian dari pimpinannya. Lebih lanjut, Ibrahim KBS juga menyebutkan bahwa ucapan-ucapan seperti itu sangat tidak pantas untuk kondisi Aceh saat ini. Oleh karena itu, ia berharap agar semua pihak taat hukum dan menghindari pengangkangan terhadap hukum. Ibrahim KBS juga mengajak semua pihak menegakkan perdamaian di Aceh, agar rakyat Aceh terlepas dari penderitaan seperti yang dialami di masa konflik. “Kami selalu menegaskan bahwa hukum harus jadi panglima di Aceh. Oleh karenanya, semua pelanggaran hukum harus ditindak, walau siapa pun pelakunya,” demikian Ibrahim KBS. (nal/yuh) [EMAIL PROTECTED] www.lauttawar.com http://kenmahara.multiply.com/ http://www.myspace.com/lingegroup http://www.youtube.com/user/wintakengen
