Gaya Kompas Mengobarkan Permusuhan
Oleh : Redaksi 03 Oct 2008 - 1:00 am
KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang menjadi alat Katholik atau missi
zending. “Jadi apa-apa yang merugikan umat Islam pasti dimuat, termasuk tulisan
yang menyerang MUI,” tegasnya.
Untuk kesekian kalinya Harian Kompas kembali memuat tulisan yang yang sangat
tendensius tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tulisan tendensius tentang
MUI ini dimuat di Kompas edisi Senin, 8 September 2008, halaman 44, di rubrik
Bentara, melalui tulisan Sumanto Al Qurtuby dengan judul, “Mendesain Kembali
Format Dialog Agama” .
Sumanto menulis, “Menariknya, ma-sih menurut Rumadi, dalam peristiwa kekerasan
berbasis agama ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mestinya berperan
sebagai pengayom umat, dalam banyak hal justru sering menjadi aktor utama
(prime mover) dan inspirator kekerasan.
MUI yang seharusnya menjadi pemersatu kelompok-kelompok keaga-maan yang
terbelah justru menjadi ”polisi agama” yang ikut menggebuk kelompok-kelompok
keagamaan yang divonis sesat dan menyimpang. MUI yang semestinya berfungsi
sebagai penyejuk dan ”oase spiritual” bagi umat manusia apapun agama dan
keyakinan mereka seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW justru ikut menjadi
pembakar amarah massa dan penyulut kebencian. Pula, MUI yang seharusnya menjadi
wadah dialog agama yang terbuka justru menjadi sarang kelompok konservatif yang
anti-dialog dan pluralisme. Apa yang menimpa MUI ini tentu menjadi sebuah ironi
mengingat sebagai institusi agama yang ”dihidupi” dari uang rakyat melalui
APBN, tidak sepantasnya jika MUI terlibat dalam kekerasan agama yang
mengorbankan rakyat itu sendiri.”
Pemuatan tulisan yang menyerang MUI ini tentu bukan karena unsur
ketidaksengajaan. Berkali-kali harian yang diterbitkan oleh kelompok Katholik
ini melakukan hal serupa. Sikap tersebut tampaknya memang sudah menjadi
ideologi Kompas selama ini.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Ridwan menilai Kompas memang
menjadi alat Katholik atau missi zending. “Jadi apa-apa yang merugikan umat
Islam pasti dimuat, termasuk tulisan yang menyerang MUI,'' tegasnya kepada SI.
Seharusnya jika harian itu menggunakan kaidah jurnalistik yang benar, ada
klarifikasi terlebih dahulu dari pihak-pihak yang akan dirugikan dari tulisan
tersebut.
Ia menjelaskan, kini banyak pihak menjadi kepanjangan tangan kepen-tingan Barat
yang anti Islam. Mereka dibayar untuk melakukan itu. “Jadi kalau mereka tidak
anti MUI, tidak menyerang MUI maka berarti mereka tidak melak-sanakan tugasnya.
Mereka tidak akan dapat proyek baru lagi. Saya kira itu yang bisa kita
pahami,'' tuturnya.
Menanggapi tulisan Sumanto yang menuding MUI sebagai sumber keke-rasan, KH
Cholil tidak bisa menerimanya. Ia kemudian mengilustrasikan rusuh musik di
Bandung yang menewaskan 10 orang atau rusuh di Maluku Utara serta rusuh di
berberbagai daerah yang tidak pernah dibicarakan. “Semata-mata mere-ka memang
sudah antipati terhadap MUI. Dia orang Islam yang tidak pernah mau membela
Islam. Tapi dia orang Islam yang menjadi kepanjangan kaki tangan Barat,”
tegasnya seraya menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara fatwa MUI dengan
kekerasan.
Jejak Kekurangajaran
Dalam kasus eksekusi mati Tibo dan kawan-kawan, misalnya. Kompas hampir seratus
persen menjadi corong mereka yang menolak eksekusi mati tersebut, sebagaimana
tercermin melalui berbagai opini yang dipublikasikannya.
Dalam pemberitaannya, Kompas hampir tidak pernah memberikan ruang bagi mereka
yang pro eksekusi mati Tibo dkk. Padahal, sudah jelas Tibo dkk membunuh ratusan
santri Ponpes Wali-songo, Poso, dengan tangannya sendiri. Dalam hal Tibo dkk
hanyalah wayang yang dimainkan aktor intelektual, itu lain persoalan. Yang
jelas secara pidana Tibo dkk memang terbukti membantai ratusan orang.
Keberpihakan terhadap mereka yang kontra eksekusi mati Tibo, menunjukkan bahwa
sebagai media nasional Kompas tidak punya hati nurani. Harian itu bukan saja
meng-abaikan amanat hati nurani rakyat yang menjadi mottonya, tetapi juga telah
melukai rasa keadilan umat Islam
Contoh lain, dalam kasus pro-kontra RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU
APP). Kompas jelas-jelas meng-ambil posisi kontra RUU-APP. Berbagai pemberitaan
yang berkenaan dengan itu memperlihatkan dengan jelas bahwa harian itu
diskriminatif. Opini yang ditampilkan juga berpihak. Misalnya, Kompas edisi 29
Maret 2006 menam-pilkan opini Siswono Yudhohusodho berjudul Negara dan
Keberagaman Budaya. Siswono yang pada intinya menolak RUU APP karena
meng-anggapnya salah satu produk hukum yang sangat beraroma Syari'at Islam.
Menurut Siswono,
”...Sebagai konsekuensi negara kesatuan (unitarian) yang menempatkan seluruh
wilayah negara sebagai kesatuan tunggal ruang hidup bangsa, sebuah RUU juga
harus didrop bila ada satu saja daerah yang menyatakan menolaknya karena tidak
cocok dengan adat istiadat dan budaya setempat. RUU APP sudah ditolak di Bali
dan Papua.”
Majalah Risalah Mujahidin menilai argumen Siswono jelas terlihat dungu. Ia
tidak saja mengabaikan konsep demok-rasi, tetapi mendorong munculnya tirani
minoritas atas mayoritas. Bukankah Bali dan Papua minoritas? Melalui opininya
itu, Siswono sengaja menekankan supaya umat Islam yang mayoritas bila hendak
membuat aturan bagi umat Islam, harus terlebih dulu meminta persetujuan
ma-syarakat Bali dan Papua. Bila mereka menolak, berarti aturan itu harus juga
ditolak sebagai konsekuensi dari konsep unitarian (negara kesatuan).
Sebaliknya, bila orang Papua mau berkoteka, atau bila umat Hindu Bali mau
menjalankan ritual musyriknya serta memaksakan pene-rapan 'syariat' Hindu
kepada non Hindu di Bali, itu harus didukung dalam rangka melestarikan
keluhuran budaya bangsa.
Logika seperti itu, dipublikasikan Kompas tentu bukan tanpa maksud. Tidak bisa
disalahkan bila ada yang menafsirkan hal itu dilakukan Kompas dalam rangka
memprovokasi umat Islam Patut juga dipertanyakan, apa kualifikasi yang dimiliki
Siswono sehingga gagasan dan logikanya layak ditampilkan di harian tersebut dan
dalam rangka mewakili kalangan siapa?
Ketika wacana Perda Syari'at menge-muka, Kompas lagi-lagi menempati posisi
strategisnya, yaitu menolak! Koran ini selalu menggunakan orang Islam untuk
menentang hal-hal berbau Islam. Dalam hal perda ini, lihat saja mereka
menam-pilkan Eros Djarot. Pada Kompas edisi 12 Juni 2006, Eros Djarot melalui
opininya berjudul “Saatnya Duduk Bersama” menyimpulkan, perda bernuansa
syari'at adalah bagian dari nafsu politik mem-bangun negara di dalam negara,
dan Perda Syari'at adalah gambaran Indo-nesia yang amburadul. Perda Syari'at
juga dinilai Eros sebagai “hukum lain” di luar hukum positif.
Padahal orang tahu, Eros Djarot bu-kan pakar hukum, sehingga tidak mengerti
bahwa menyerap hukum Islam ke dalam hukum positif adalah meru-pakan salah satu
kaidah terbentuknya hukum positif. Tentu aneh dan janggal bila hukum positif di
tengah masyarakat yang mayoritas Islam bersumber dari hukum-hukum yang
diterbitkan oleh kolonialis dan imperialis. Apalagi, hukum Islam sudah
diberlakukan bagi masya-rakat Islam di kawasan Nusantara ini jauh sebelum
kemerdekaan NKRI. Eros Djarot juga bukan pakar sejarah, sehingga ia tidak tahu
bahwa orang Islam di Indo-nesia telah menerima dan menerapkan hukum Islam di
dalam masyarakatnya secara menyeluruh, dan diperbolehkan pemerintah kolonial
Belanda, jauh sebe-lum kemerdekaan. Fakta ini diungkapkan oleh pakar hukum
bangsa Belanda, LWC Van Den Berg (1845-1927).
Sejak berkumandangnya wacana per-da syari'at dan RUU APP, Kompas telah menjadi
corong propaganda gerakan anti syariat dan anti Arab. Padahal, Arab dalam
konteks sebagai etnik, bahasa dan nilai budaya, sudah menjadi salah satu anasir
yang membentuk bangsa dan budaya Indonesia, sebagaimana Cina dan Hindu.
Corong Sepilis
Harian Kompas kian terang menjadi corong kaum Sepilis (sekularis, pluralis, dan
liberalis). Melalui media inilah kaum Sepilis mengaktualisasikan pemikirannya
yang menyerang Islam dan kaum Mus-limin. Hanya saja, sebagai corong Sepilis,
dalam prakteknya Kompas juga tidak konsisten, karena hanya mau menerima opini
dari satu warna saja yaitu warna sepilis.
Paling sering Kompas mempub-likasikan opini dari Ulil, Sukidi, Nur-cholish,
Dawam, Gus Dur dan sejenisnya. Tidak terlihat Kompas punya itikad baik mau
menyodorkan warna yang berbeda dengan menampilkan penulis yang terbukti mampu
mematahkan argumen nama-nama tadi.
Mungkin Kompas berpikir sedang memberikan kontribusi di dalam mencip-takan
Indonesia yang damai dan santun dengan mempublikasikan tulisan (opini) yang
disumbangkan kaum Sepilis. Patut diduga, diskresi itu justru membuat panas
situasi. Jangan-jangan memang Kompas ini sedang memantikkan api yang bisa
membakar situasi ketegangan horizontal di Indonesia. [mujiyanto/pendi/ dari
berbagai sumber/www.suara- islam.com]
