Itu sandiwara yang tidak lucu bung Ismail. Ketoprak versi lainnya, ha ha ha. Walaupun bangsa kami lagi "mendung", bening juga hati ini ketika menyaksikan kesigapan dan ketegasan saudara kami dalam perjuangan kemerdekaannya. Prediksi saya West Papua lebih duluan merdeka dibandingkan Acheh - Sumatra. (alasytar)
________________________________ From: Ismail Asso <[email protected]> To: [email protected] Sent: Friday, December 12, 2008 6:35:58 PM Subject: Re: KOMUNITAS PAPUA Otonomi Khusus = Merdeka? Bohong besar nona/ibu Nurtina Santi ini. Merdeka bukan Otsus atau lainnya seperti apa maumu tapi mauku. Itu yang namanya merdeka. --- On Thu, 12/11/08, gobaybo daniel <gobaybo_daniel@ yahoo.com> wrote: From: gobaybo daniel <gobaybo_daniel@ yahoo.com> Subject: KOMUNITAS PAPUA Otonomi Khusus = Merdeka? To: "milist" <komunitas_papua@ yahoogroups. com> Date: Thursday, December 11, 2008, 6:19 AM Opini Otonomi Khusus = Merdeka? Oleh : Nurtina Santhy 02-Des-2008, 15:43:34 WIB - [www.kabarindonesia. com] KabarIndonesia - Kembalinya beberapa warga Papua yang meminta suaka politik di Australia mengindikasikan bahwa para peminta suaka mulai sadar bahwa perjuangan untuk membangun Papua ada di Papua sendiri, bukan di luar negeri. Banyaknya yang menilai sudah sepantasnya niat para anggota OPM dan para pencari suaka yang kembali ke pangkuan NKRI didukung oleh semua pihak. Khususnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, rakyat Indonesia, TNI dan DPRP. Sebab selama ini, penyebab kenapa ada separatis, salah satunya karena kondisi kesejahteraan yang masih rendah di Papua, salah penafsiran mengenai otonomi daerah dan adanya kepentingan kelompok yang didukung asing untuk mempengaruhi masyarakat Papua. Salah tafsir itu pernah dilontarkan Wakil Ketua Komisi A DPR Papua Ramses Wally yang mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi orang Papua untuk merdeka hanyalah melalui Otsus. "Maksudnya, melalui Otsus rakyat Papua bisa Merdeka, UU Nomor 21/2001 telah memberikan lebih dari setengah suatu syarat untuk kemerdekaan” Menurut saya pernyataan ini kurang tepat, karena otonomi khusus tidak identik dengan merdeka, Ramses telah salah menterjemahkan otonomi khusus. UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otsus, jelas tidak menyinggung masalah merdeka. Kewenangan daerah yang diakomodir di dalam UU Otsus Papua, setahu saya adalah pengelolaan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan yang ada kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, sedang masalah pertahanan, keamanan dan politik tetap mengacu pada pemerintah pusat. Maka di Papua ditempatkan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri), bukan Tentara Papua atau Polisi Papua. Untuk itulah implementasi Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 di Papua harus dilaksanakan secara transparan. Artinya Otsus di Papua harus dilaksanakan secara baik, sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi orang Papua. Kita berharap, baik pemerintah daerah, pusat dan semua birokrasi yang terlibat harus serius melaksanakan Otsus agar memanfaatkan sisa waktu yang ada ini untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bagi rakyat Papua, sebab Otsus ini hanya berlaku selama 25 tahun terhitung sejak tahun 2001 lalu. Tapi tidak kalah pentingnya dukungan seluruh rakyat Papua, Kalau Otsus benar-benar terlaksana dengan baik dan sebagian besar rakyat Papua sudah hidup sejahtera, pertahanan dan keamanan terjaga dengan baik, pembangunan dapat berjalan dengan baik. Maka diharapkan tidak ada lagi yang minta merdeka. Sesungguhnya keinginan merdeka itu muncul karena kehidupan yang sulit di tengah sumber daya alam yang melimpah, dan adanya pengaruh asing. (*)
