Refleksi: Bodoh dan mau dibodohkan bersedia dibawa ke dunia seberang yang penuh madu dan susu. Untuk itu sekarang dilatih hidup dalam kebodohan dan kemeraratan.
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/02/04/97789/10/Mau-Dibawa-ke-Mana-Bangsa-Bodoh-Ini 04 Februari 2010 Surat Pembaca Mau Dibawa ke Mana Bangsa ''Bodoh'' Ini? Sebagai orang yang terjun langsung dengan dunia pendidikan, saya sangat terpukul dan merasa amat kecewa dengan keputusan MA soal UAN yang bukan menjadi indikator utama kelulusan seorang siswa. Secara yuridis, barangkali keputusan itu sudah sesuai dengan perundangan yang ada. Tapi majelis hakim kan manusia yang dibekali Tuhan dengan hati, akal dan naluri? Ke depan, hakimlah yang harus bertanggung jawab atas semakin bodohnya bangsa ini. Di sisi lain, saya juga kecewa berat terhadap pemerintah dan atau Depdiknas yang tidak menyiapkan argumen-argumen yang tepat dan menunjuk pengacara yang handal sehingga selalu dikalahkan pada setiap jenjang pengadilan. Memang masih ada upaya PK, tapi secara hukum tidak akan menunda keputusan MA. Itu artinya, sebelum ada keputusan PK, UAN tetap tidak dipakai sebagai indikator utama kelulusan seorang siswa. Apa efek domino keputusan MA tersebut? Pertama, akan sangat berbahaya terhadap kualitas pendidikan bangsa kita. Kedua, sangat melukai perasaan dan motivasi para pendidik yang telah berjuang keras demi mencerdaskan anak didiknya. Ketiga, tolok ukur out put pendidikan tidak terukur secara empirik, sehingga tidak ada kenaikan peringkat sekolah dari sekolah peringkat rendah menjadi menengah dan sekolah peringkat menengah menjadi favorit. Keempat, motivasi belajar siswa akan semakin loyo, khususnya di sekolah peringkat bawah dan menengah. Kelima, tidak ada lagi "bemper" bagi sekolah peringkat bawah dan menengah untuk berani tidak meluluskan siswanya. Karena di zaman bebas tanpa batas seperti ini, apakah ada sekolah yang berani tidak meluluskan siswanya? Kalau toh ada, tentu guru dan kepala sekolah harus tahan fisik serta memiliki serep nyawa atau sekolah harus memiliki pos anggaran untuk biaya renovasi sekolah yang dirusak siswa yang tidak diluluskan. Mengerikan! Berkenaan dengan alasan di atas, kami sangat berharap UAN tetap menjadi tolok ukur utama kelulusan siswa. Kalau alasan penggungat karena merasa hak azasinya dirampas, apakah keputusan tersebut juga tidak mengebiri azasi bagi guru dan siswa yang pintar dan semangat belajar? Berapa gelintir siswa yang tidak lulus karena UAN? Apakah adil memenangkan gugatan sekelompok kecil orang yang merasa menjadi korban, tapi tidak menghargai 90% guru dan siswa yang telah menjadi korban keputusan, karena telah berjuang keras supaya menjadi orang pandai? Lantas, apa parameter empirik kemajuan dunia pendidikan kita? Mau dibawa ke manakah bangsa yang sernakin bodoh ini akan dibawa? Andai kelak pada tingkat PK pemerintah juga kalah, kami memiliki saran supaya membuat Perpu atau PP untuk mengatur sekolah negeri yang intinya tetap menjadikan UAN sebagai indikator utama kelulusan. Sedangkan terhadap sekolah swasta sifatnya tidak mengikat (ikut standardisasi pemerintah silahkan, tidak juga boleh). Dwiyanto, A.H. Pimpinan Yayasan Pendidikan RT 002/RW 016 Banyuraden Gamping, Sleman, Yogyakarta
<<4_17_208.gif>>
sig.jsp?pc=ZSzeb114&pp=GRfox000
Description: Binary data
