** Milis Nasional Indonesia ppi-india ** http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/23/nas3.htm Selasa, 23 Maret 2004 Berita Utama
Analisis Inilah Pemilu Kapitalis Prof Dr Riswandha Imawan INI situasi terakhir proses pemilu di Indonesia. Kampanye sudah melewati putaran pertama, tapi terasa sekali suasananya jauh dari kesan pesta rakyat, apalagi pesta demokrasi. Tampak jelas proses politik di Indonesia bukan saja sudah diambil alih oleh para elite. Lebih parah lagi, proses politik (yang tergambar dari suasana kampanye) telah diambil oleh kekuatan kapital. Tegasnya, Pemilu 2004 benar-benar menjadi pemilu kapitalis. Lihat saja. Politik uang yang sebelum kampanye demikian menakutkan sehingga harus diberantas, justru dilakukan secara terang-terangan di arena kampanye. Tukang becak di Bandung dan Medan dilaporkan lari dari arena kampanye karena janji "uang partisipasi" Rp 25.000/orang tidak mereka terima. Di Yogyakarta "uang partisipasi" mencapai kisaran Rp 50.000/orang. Ada door price segala. Ini belum terhitung bentuk lain dari politik uang, seperti membagi sembako, nasi bungkus, yang semuanya bertujuan untuk memengaruhi pemilih saat memberikan suara. Di pihak lain, KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2004 tampak kedodoran dengan jadwal kerja yang mereka tetapkan sendiri. Ancaman serius tentang penundaan hari pencoblosan di berbagai daerah makin nyata. Penyediaan dan distribusi logistik pemilu benar-benar kacau-balau. Di televisi, Ketua KPUD Jakarta Selatan membawa bukti konkret beberapa kardus kertas suara DPD yang terpotong dua. Selain itu, foto anggota yang tidak tercetak, nama yang tidak cocok dengan fotonya, dan berbagai kertas suara yang sudah berlubang-lubang. Jalan pintas diambil. Keppres No 20/2004 dikeluarkan. Isinya, pemda diberi keleluasaan untuk menggunakan tambahan dana APBD atau alokasi dana dari program/kegiatan dalam SPBD yang sudah ditetapkan, untuk digunakan dalam Pemilu 2004. Tampaknya langkah ini akan menuai masalah. Penggunaan dana tak terbatas tanpa persetujuan DPRD, dan sistem pertanggungjawaban yang tidak jelas dalam Keppres 20/2004, justru berpotensi membuat praktik politik uang meledak tak terkendali. Ini kesempatan emas bagi para kepala daerah yang berasal dari parpol untuk memanfaatkannya demi kemenangan parpol. Itu baru bahaya jangka pendek. Bahaya jangka panjang, selain uang negara tidak jelas pertanggungjawabannya, juga membuka kemungkinan bagi para elite yang terpilih dalam Pemilu 2004 untuk korupsi. Mengikuti sistem dagang, mereka sudah berkorban, maka sewajarnya mereka menuai keuntungan. Dan itu akan mereka lakukan saat menduduki jabatan politik. ***** SATU gejala muncul: korupsi atas nama demokrasi sedang berlangsung di arena kampanye Pemilu 2004. Kalaupun tidak korupsi, proses pembodohan terhadap rakyatlah yang sedang berlangsung. Kampanye dengan metode sinterklas sangat bertolak belakang dengan keinginan kita untuk menumbuhkan civil society sebagai pilar demokrasi, sebab dengan metode ini rakyat sama sekali tidak diajari mengenal masalah dan memecahkannya dengan "modal" yang ada pada diri mereka. Tetap saja rakyat dibuat tergantung pada para elite dengan buaian materi sesaat. Ini patut disesalkan. Sebab, Pemilu 2004 dirancang untuk mengubah supporter menjadi voter. Mengubah orang yang menentukan pilihan dengan perasaan menjadi menentukannya dengan pertimbangan pikiran yang rasional. Beberapa catatan berikut menjadi dasar penyesalan kita. Pembentukan daerah pemilihan (DP) serta sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam Pemilu 2004 sebenarnya menghendaki para elite tampil secara mandiri di depan rakyat yang hendak diwakilinya. Mereka harus terlibat dalam dialog mengenai masalah yang riil ada di seputar mereka, di DP-nya. Tapi yang berkembang tetap sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jurkam nasional (atau jurkam lain dari luar DP) datang, ngoceh semaunya tentang masalah-masalah nasional yang belum tentu ada di seputar konstituen. Itu pun dilakukan dengan sangat singkat, tanpa dialog, karena kemudian para peserta kampanye dihibur musik dangdut. Bagaimana kita berharap ada masukan dari rakyat untuk memperbaiki negeri ini? Para jurkam itu seolah-olah memutar tape recorder, kembali meneriakkan janji-janji lama seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya. Padahal, masyarakat nyaris tidak merasakan perubahan apa-apa pada keseharian hidup mereka, sekalipun pemilu telah dilakukan delapan kali. Inilah faktor utama yang menyebabkan mereka enggan untuk mendengar orasi jurkam. Mereka lebih suka melihat goyang pinggul penyanyi dangdut yang erotis. Hebatnya, acara goyang erotis ini dipakai juga dalam kampanye parpol yang menyatakan diri berasaskan Islam. Apa yang mau diperhatikan? Jualan para jurkam tidak cocok dengan harapan masyarakat. Isu kampanye pemilu benar-benar tidak terfokus. Masyarakat menghendaki penyelesaian kasus-kasus mikro, seperti pemberantasan demam berdarah, penanggulangan bencana alam. Sementara para jurkam datang dengan tawaran pemecahan pada tingkat makro, seperti menarik investor asing ataupun membangkitkan kejayaan Indonesia di tingkat dunia. Selain itu, para elite tampaknya tetap menempatkan masyarakat pada posisi tidak punya informasi, karena itu tidak memiliki persepsi apa pun tentang para tokoh. Tokoh yang berlumuran lumpur KKN dan terang-terangan tidak tunduk pada hukum, berteriak lantang bahwa dia (dan partainya) siap memberantas KKN demi penegakan hukum di Indonesia. Siapa yang percaya? Demikian pula ada tokoh yang menciptakan gambaran (kesan) membela rakyat yang lemah, tetapi berkampanye dengan pesawat terbang atau helikopter yang jelas mahal biayanya. Ada pula tokoh yang membuat aturan tentang larangan penggunaan fasilitas dinas dalam berkampanye, justru menjadi tokoh utama yang melanggar larangan itu. Padahal, di atas mimbar sang tokoh lantang berteriak: "Tanpa disiplin yang kuat, jangan harap kita berubah." Lho? ***** MAYORITAS rakyat akhirnya disuguhi berbagai rombongan sirkus dengan rangkaian pertunjukan konyol. Konyol? Berdasarkan pengamatan di berbagai negara, Roberto Alisena (2000) menyuguhkan siklus politik yang menakjubkan. Manurutnya, di akhir jabatannya para elite akan menunjukkan sikap-sikap yang populis agar dia terpilih kembali. Mereka sedikit lupa, boros, dan bersikap elitis di awal masa jabatan, namun menghindari sikap atau perbuatan yang menyakiti rakyatnya di akhir jabatannya. Logis untuk menarik simpati rakyat kepadanya. Kasus Indonesia sungguh di luar logika. Di ujung masa jabatannya, para anggota DPR (DPRD) justru ramai-ramai menagih "uang jasa pengabdian". Mereka menetapkan "harga pengabdian" sesuai dengan kehendaknya. Jumlahnya bervariasi, namun jelas di atas Rp 100 juta/orang. Anehnya, mereka inilah yang berharap akan kembali lagi dipercaya oleh rakyat. Apakah ini tidak konyol? ''I had a hungry party behind me, ''kata Grover Cleveland seperti dikutip Nelson Polsby (1983). Ada partai yang lapar di belakang saya, yang selama ini mendukung saya, yang menuntut saya untuk menghidupinya. Itulah alasan Cleveland yang menyeretnya ke meja hijau karena tuduhan korupsi. Sungguh konyol kalau kita sampai terjebak ke dalam lubang yang sama. Tampaknya, melihat perkembangan yang terjadi, kehendak kita untuk memberantas KKN masih sebatas cita-cita. Para elite masih belum bergeser dari konsep kekuasaan politik yang menggabungkan "ketaatan dan hadiah" (Anderson, 1972). Kekuasaan di Indonesia merupakan penyatuan kekuatan politik dan ekonomi. Bila kampanye model sinterklas dikaitkan dengan terbelenggunya para elite dengan konsep kekuasaan ini, serta dikaitkan dengan paham universal bahwa dalam demokrasi, mandat kekuasaan dibatasi oleh fungsi dan waktu, maka bisa dipahami bahwa hal-hal yang dikembangkan dalam kampanye putaran pertama sangat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Padahal, kita canangkan Pemilu 2004 sebagai titik awal penggeloraan kembali reformasi yang sempat mandek. Mulai putaran kedua, para elite parpol harus berani mengedepankan tokoh-tokoh lokal untuk berbicara di hadapan konstituennya. Parpol harus mulai beralih ke isu-isu lokal, agar proses politik yang demokratis, yang mulai dari grass roots politics (rakyat) tentang masalah dan pemecahan masalah yang bisa diambil, benar-benar lahir dari sanubari rakyat dan menjadi pegangan utama para elite mengelola negara ini lima tahun ke depan. Bila tetap dengan gaya kampanye sinterklas dengan metode top-down seperti selama kampanye putaran pertama, maka pemilu dengan dana tak terbatas ini akan menjadi sia-sia. Para elite harus banting stir, menyadarkan rakyat bahwa kita masih dalam taraf kampanye pemilu legislatif. Bukan pemilu presiden/wapres. Ini penting, sebab isu kampanye putaran pertama langsung menghunjam ke soal presiden dan wakil presiden. Selain tidak sesuai dengan prosedur, cara seperti ini benar-benar akan membuat pusing logika rakyat. Urusannya saja tidak ketahuan, kok sudah milih orangnya? Lalu, mau dibawa ke mana negara dan bangsa Indonesia?(33t) ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
