** Milis Nasional Indonesia ppi-india **
Media Indonesia
Rabu, 24 Maret 2004
Dari 'Money Politics' ke 'Chremocracy'
B Herry-Priyono, Staf pengajar Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF)
Driyarkara, Jakarta
ISTILAH money politics memang kedengaran ganjil. Rupanya ia luas dipakai hanya
untuk menunjukkan sekurangnya dua gejala. Pertama, istilah itu menunjuk fakta tentang
kekuatan uang dalam perebutan kekuasaan. Akan tetapi, tentu saja hal itu terdengar
aneh, lantaran dari dulu sampai hari ini, uang sudah selalu merupakan sumber kekuasaan
dan juga senantiasa dipakai sebagai senjata meraih takhta. Mungkin dahulu istilahnya
bukan 'uang', melainkan 'emas'. Karena itu ada diktum klasik, 'siapa punya emas,
dialah yang menentukan aturan'. Itu berlaku, baik bagi sejarah kolonialisme maupun
pola globalisasi dewasa ini.
Kedua, istilah money politics menunjuk gejala pembusukan yang dibawa oleh kuasa
uang dalam menentukan proses pencalonan, kampanye, dan hasil pemilu para anggota
legislatif ataupun presiden. Akan tetapi, arti itu juga problematik, lantaran ia
berakar pada gagasan tentang 'politik' yang spiritualistik dan amaterial.
Maksudnya, tanpa sadar rupanya kita menganggap politik sebagai kegiatan, bidang,
atau arena yang terkait dengan urusan roh, semangat, atau prinsip yang mengatasi daya
kuasa uang/harta. Selama gagasan kita tentang politik bersifat demikian, kita akan
selalu gagap bahkan hanya untuk memahami luasnya daya siluman uang dalam pemilu
seperti yang sekarang sedang terjadi. Justru karena itu, mungkin ada baiknya kita
mengenali akar dan sebab-musababnya.
Dalam gagasan spiritualistik dan amaterial tentang politik bersarang paham aneh
mengenai 'kuasa' (power) dan 'harta' (property). Melalui pelintiran konseptual, harta
dan kekuasaan diperlakukan sebagai dua hal yang berbeda dan terpisah. Tentu saja
pemisahan itu sebentuk sim-salabim yang tak pernah ada dalam realitas faktual, karena
power dan property laksana kembar siam yang hampir tidak bisa dipisahkan dengan
operasi bedah apa pun. Dan fakta bahwa tiap orang/kelompok yang ingin meraih kursi
administratif-kenegaraan biasanya menggunakan kekuatan uang menunjukkan bahwa uang
merupakan pilar kekuasaan.
Tetapi, rupanya kerancuan kita jauh lebih dalam lagi. Setelah memisahkan konsep
property (uang/harta) dari arti power (kekuasaan), kita juga mengidentikkan gagasan
power dengan urusan statecraft (ketatanegaraan). Oleh karena itu, tatkala mendengar
kata 'politik', kita langsung berpikir tentang urusan kenegaraan. Dan karena
'uang/harta' telah kita usir dari konsepsi 'kekuasaan', akibatnya uang/harta tidak
kita anggap terlibat dalam urusan politik yang kita identikkan dengan soal kenegaraan.
Hasilnya? Kita bingung sendiri ketika berhadapan dengan luasnya fakta
keterlibatan kuasa uang dalam politik. Konsekuensi lain, karena uang/ harta tidak kita
anggap sebagai soal kekuasaan, kinerja uang/harta tidak kita kenai standar
akuntabilitas publik. Tetapi, akuntabilitas publik itu kita kenakan pada urusan
ketatanegaraan. Dalam tata ekonomi-politik dewasa ini, keganjilan itu menjelma menjadi
paham ganjil pula: produsen kuasa uang/harta (seperti bisnis/perusahaan) hampir tak
dikenai akuntabilitas publik, sedangkan pemegang kekuasaan administratif-kenegaraan
(seperti pejabat pemerintah) kita kenai akuntabilitas publik. Let's be honest, baik
uang/harta maupun jabatan administratif-kenegaraan adalah sama-sama sumber kekuasaan,
tetapi hanya kinerja instansi kedua yang dikenai tanggung jawab publik.
Aneh bukan? Jadi, rupanya kebingungan kita salah satunya berasal dari pemujaan
kita pada sejenis filsafat politik yang ganjil. Hal ini akan terlihat semakin absurd
lagi ketika kita memikirkan masalah politik dalam konteks globalisasi yang ditandai
oleh ekspansi kekuasaan modal (uang/harta) secara besar-besaran. Kuasa uang/harta
sudah, sedang, dan akan selalu terlibat dalam urusan politik, juga jika kita
mengartikan 'politik' secara sempit sebagai kegiatan, bidang, dan arena yang menunjuk
urusan 'kenegaraan'. Lalu apa yang tersisa dalam gerakan-gerakan kita melawan money
politics?
Pemerintahan penyuap
Fakta bahwa kuasa uang/harta selalu terlibat dalam politik tentu tidak berarti
bahwa kinerja kuasa uang/harta mudah dikenali. Kinerja kekuasaan uang/harta dalam
politik per definisi bagaikan kinerja para siluman. Juga seandainya berhasil
mengumpulkan data, kita akan selalu dipatahkan oleh kinerja hukum yang juga ganjil di
negeri ini.
Justru karena itu sebaiknya kita tidak mudah percaya pada pengakuan para juru
bicara partai maupun caleg. Verbum (kata) adalah satu hal, factum (fakta) adalah lain
hal. Apakah mereka akan mengakui temuan ICW (Indonesia Corruption Watch) bahwa suap
Rp35.000 sampai Rp100.000 kepada para peserta kampanye di Jakarta adalah gejala yang
luas (Jakarta Post, 20/3/2004)? Atau, sebagaimana ditunjuk mingguan bisnis Trust
(15-21/3/2004), selama Januari-Februari 2004, uang Rp100.000 palsu yang beredar sudah
lebih banyak dibanding uang palsu yang ditemukan seluruh tahun 2003. Dari mana dan
untuk apa volume peredaran uang palsu yang tiba-tiba menggelembung itu?
Tentu saja, keterlibatan kuasa uang/harta jauh lebih mendalam daripada omongan
latah kita tentang peran uang dalam hampir semua gerak-gerik hidup kita. Pada zaman
neoliberal, ketika semakin banyak bidang kehidupan dikomersialkan, semakin tak ada
langkah hidup yang tidak membutuhkan uang. Dari makan sampai bersekolah, dari naik bus
sampai mencetak kaus bergambar partai. Jika keterlibatan kuasa uang semakin jauh ke
dalam berbagai bidang gerak kehidupan itu sendiri, mengapa meributkan masalah
keterlibatan uang dalam pemilu? Jawabannya berlapis.
Pertama, kadar tinggi kekuasaan uang/harta dalam menentukan proses pencalonan,
dinamika kampanye, dan pencoblosan merupakan bentuk komodifikasi suara kita dalam
urusan manajemen Republik ini. Dan sebagaimana setiap proses komodifikasi, kriteria
yang berlaku adalah prinsip 'banyaknya-uang=banyaknya-suara'. Dengan segera kita akan
langsung mengenali bahwa prinsip demokrasi 'satu-pemilih=satu-suara' menjadi kosong
dari substansi. Seperti sering diingatkan, pemilih tentulah bukan orang bodoh. Akan
tetapi, seperti dengan lugas ditunjuk penulis Irlandia-Inggris George Bernard Shaw,
sama pentingnya memahami bahwa kekuatan uang begitu dahsyat dalam membentuk
pilihan-pilihan kita. Apakah soalnya adalah dampak pada ekonomi? Terhadap pertanyaan
itu, James Tobin, ekonom yang namanya dipinjam untuk istilah 'Pajak Tobin',
berolok-olok di tahun 1970: ''Tiap mahasiswa ekonomi juga bisa membuktikan bahwa
pembelian suara dalam pemilu menguntungkan penjual maupun pembelinya.''
Kedua, kadar tinggi kekuasaan uang/harta dalam menentukan proses pencalonan,
dinamika kampanye, dan hasil pemilu bisanya juga menentukan bagaimana para anggota
legislatif dan presiden bersikap terhadap kuasa uang ketika mereka sudah terpilih.
Dalil ini bisa kita kenali dari arah sebaliknya: presiden dan para anggota legislatif
yang kinerjanya begitu mengandalkan kekuasaan uang biasanya juga meraih takhta mereka
dengan menyandarkan diri pada kuasa uang.
Istilah democracy tentu kita pinjam dari orang-orang Yunani klasik. Mereka juga
punya banyak istilah untuk menunjuk 'uang'. Salah satunya adalah chrema, uang suap.
Dengan luasnya daya penentuan kuasa uang dalam pemilu kita, yang akan kita hasilkan
bukan democracy (pemerintahan rakyat), melainkan chremocracy (pemerintahan para
penyuap). Tentu saja pada gilirannya chremocracy akan mengembangbiakkan kleptocracy
atau pemerintahan maling.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark
Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada.
http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511
http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
