Suara Karya
14 Mei 2004
Koalisi Semu, Indonesia Masuk Jurang
Oleh Frans Maniagasi
Ada dua realitas penting yang patut diajukan jika kita mengamati dinamika
perkembangan kehidupan politik Indonesia pasca-pemilu anggota legislatif, 5
April 2004. Pertama, keprihatinan berkenaan dengan tertundanya penghitungan
suara dan perolehan kursi anggota legislatif. Walaupun pada akhirnya KPU
(Komisi Pemilihan Umum) berhasil merampungkan tugasnya, tapi hal itu tidak
terlepas dari carut-marut pelaksanaan pemilu, bahkan terjadinya "polemik" di
antara partai partai yang menyertai drama perhitungan dan perolehan kursi
tersebut.
Kedua, ramainya sepak terjang para elite politik dan partai menyusun taktik,
strategi, dan manuver membentuk koalisi dalam rangka menentukan siapa calon
presiden dan wakil presiden. Hal ini terutama dilakukan oleh partai partai
politik peraih kursi signifikan di DPR untuk memenangkan kursi "RI-1".
Pertemuan demi pertemuan, lobi demi lobi dilakukan mulai dari sekedar
silaturahmi sampai upaya merancang dan menyusun koalisi politik. Hal itu
terbukti, misalnya, ketika Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP sebagai
calon presiden disandingkan dengan KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PB NU
sebagai cawapres. Bahkan sebelumnya Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono
(Partai Demokrat) dan Yusuf Kalla ( Partai Golkar), mereka telah
mendeklarasikan masing masing sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Menyusul Jenderal TNI Wiranto, sebagai calon presiden dari hasil konvensi
Partai Golkar yang menggandeng KH Solahuddin Wahid, salah seorang Ketua PB
NU, sebagai cawapres.
Koalisi dalam terminologi dunia politik merupakan hal yang wajar dan sah-sah
saja, apalagi konfigurasi politik yang dicoraki oleh sistem multipartai
sehingga sulit memunculkan kekuatan mayoritas tunggal (single majority),
seperti pengalaman masa sebelumnya di mana Partai Golkar selalu menjadi
partai pemenang.
Meskipun demikian, upaya koalisi yang sedang dibangun oleh partai politik
tetap saja ditandai oleh kontroversial. Artinya, di satu pihak sementara
elite politik dan partai berlomba-lomba merancang -- bangunan koalisi di
antara mereka namun di lain pihak, di tengah masyarakat muncul sikap skeptis
dan ragu-ragu terhadap "permainan" koalisi para elite. Sehingga, rakyat
bertanya, sebenarnya Pemilu Presiden itu untuk kepentingan dan kebaikan
rakyat ataukah justru untuk kepentingan para elite?
Skeptisme itu bukan tanpa dasar mengingat, pertama, aneka pertemuan dan lobi
yang dilakukan oleh para elite politik dan partai semakin menegaskan asumsi
bahwa elite partai politik tidak percaya diri atau tidak "PD" dan lebih
memfokuskan konsentrasinya kepada pembagian kekuasaan (power sharring) di
antara mereka. Padahal yang menentukan siapa yang akan terpilih sebagai
presiden dan wakil presiden bukan partai politik tapi justru rakyat sebagai
"pasar" yang akan memilih dalam pemilihan langsung (5 Juli) mendatang.
Kedua, elite partai lebih disibukkan dengan urusan menjaga "kesempatan"
mereka agar tetap masuk dalam garis kekuasaan Pasca-pemilu Presiden. Padahal
masalah yang berurusan langsung dengan "kepentingan" dan "kebutuhan"
masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden justru terabaikan. Dengan
demikian menurut opini rakyat berdasarkan pada pengalaman empiris
perpolitikan nasional membuktikan bahwa sistem multipartai dengan pemimpin
partai dan politik yang hanya memusatkan perhatiannya pada "perebutan
kekuasaan" sulit untuk ditemui adanya korelasi yang nyata antara aspirasi,
kepentingan dan kebutuhan rakyat dengan proses politik yang terjadi di level
elite.
Dalam realitas koalisi semacam itu maka aliansi yang dibangun bukan didasari
pada kesamaan visi dan orientasi untuk menyelesaikan "permasalahan" krisis
multidimensi. Tetapi, ada kesan justru sudah dininabobokan oleh kepentingan
untuk tetap berkuasa, atau menjaga "periuk" kekuasaan agar tidak tergeser
bahkan tercampak dari pusaran kekuasaan. Sehingga, lewat koalisi mereka
berharap bisa tetap mengambil pembagian "kue" kekuasaan. Inilah yang kita
saksikan hari hari terakhir dalam "dagelan politik" koalisi para elite
partai kita.
Sebaliknya agenda kerakyatan dan komitmen kebangsaan serta pemberatasan KKN
(korupsi, kolusi, dan nepotisme), penegakan hukum dan HAM 9hak asasi
manusia) sama sekali terabaikan. Bila kondisi ini yang terus dipertahankan
maka Indonesia tidak akan pernah keluar dari krisis multidimensi. Sebaliknya
justru akan semakin berlarut-larut dalam lingkaran setan krisis yang tak
berujung pangkal penyelesaiannya. Kalau kondisinya seperti itu, maka
tepatlah sinyalemen Prof Mubyarto, Guru Besar UGM (Universitas Gajah Mada)
Yogyakarta bahwa "bangsa Indonesia (harus) siap-siap masuk ke jurang."
Artinya, konstatir Mubyarto itu mengandung dua hal penting. Pertama,
pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang seharusnya dijadikan
momentum untuk meluruskan kondisi reformasi yang kacau-balau sejak 1998,
justru semakin tidak jelas dan kabur. Akibatnya, kondisi transisi yang
kacau-balau tersebut kemudian mengantarkan rakyat untuk bernostalgia ke era
Orde Baru pimpinan Soeharto manakala pada zaman keemasannya mampu
menciptakan suasana "stabil", mampu menjamin ketersdiaan sembako dan mampu
menjaga keamanan kehidupan nasional. Sementara di lain pihak, para pemimpin
bangsa yang dipilih dalam Pemilu 1999 -- sebut saja sejak era kepemimpinan
Abdurrachman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri -- justru gagal menciptakan
suasana itu. Orde Reformasi bahkan cenderung hanya melanjutkan paradigma
Orde Baru. Padahal, seharusnya Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden
langsung, tak boleh diragukan sehingga tidak perlu ditandai dengan kegiatan
koalisi sini dan koalisi sana.
Kedua, ironisnya koalisi yang dibangun oleh para elite partai dan politik
dalam rangka memenangkan Pemilu Presiden tidaklah menyadarkan bahwa mereka
sedang terjebak untuk mengulang kesalahan sistem multipartai dan politik
aliran. Sehingga, terjadilah pertarungan di seputar bagi-bagi kekuasaan.
Sementara, hal itu sebenarnya justru telah mengabaikan aspirasi, kepentingan
dan kebutuhan rakyat sebagai penentu dalam Pemilu Presiden nanti.
Akibatnya, elite partai dan politik yang membangun koalisi selain terkesan
tidak percaya diri juga menjadi kerdil. Padahal sejarah membuktikan bahwa
bangsa ini bisa tampil memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17
Agustus 1945 karena tidak tahan dijajah selama 350 tahun oleh bangsa asing.
Mengapa setelah 58 tahun merdeka kita sebagai bangsa, tiba tiba merasa tidak
berdaya harus membangun koalisi sana-sini? Percayakan saja kepada rakyat
sebagai pemegang "kedaulatan". Siapa capres dan cawapres yang mampu
mewujudkan aspirasi, kepentingan dan kebutuhan rakyat, merekalah yang akan
dipilih.
Saya mau mengingatkan, janganlah kita "keblinger" dengan kegiatan "bagi-bagi
kekuasaan", kemudian lupa dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Rakyat
sudah terlalu lama menderita. Rakyat menginginkan perubahan dan kepastian
terhadap hari depannya. Pengalaman empiris membuktikan bahwa pada Pemilu
1999, PDIP yang tampil sebagai pemenang dengan Megawati Soekarnoputri
sebagai sosok kaum tertindas oleh rejim Orde Baru, mampu memikat dan
berhasil membangun keberpihakan rakyat pada waktu itu. Hal ini tidak
terlepas karena sosok Megawati sebagai representasi rakyat, khususnya "wong
cilik". Pada waktu itu rakyat berharap akan ada perubahan. Tetapi apa yang
terjadi kemudian, sirna dan pupuslah cita-cita dan harapan yang telah
digantungkan rakyat agar rezim Megawati melakukan perubahan. Apa yang
terjadi pada Pemilu Legislatif, 5 April 2004 lalu, menunjukkan bahwa rakyat
telah menjatuhkan vonis pengadilan terhadap putri Bung Karno dan partai
Moncong Putih itu dengan meninggalkan PDIP. Akibatnya, partai ini mengalami
degradasi dalam perolehan kursi legislatif di DPR, meskipun di beberapa
wilayah partai ini masih berjaya. Akankah hal yang sama dihadapi oleh
Megawati pada Pemilu Presiden 5 Juli nanti, semuanya terserah rakyat.
Selain itu model koalisi ini tidak saja menghambat proses transisi demokrasi
tapi juga akan mengubur hidup hidup kasus-kasus lama, mulai dari kasus KKN
hingga pelanggaran dan kejahatan HAM. Tragisnya, koalisi yang terbentuk itu
tampaknya lebih didorong oleh alasan "kepentingan sempit" golongan dan
partai bukan untuk kepentingan rakyat. Padahal komitmen untuk bagaimana NKRI
tetap utuh menjadi taruhan justru terancam dengan pola dan model koalisi
semacam ini. Koalisi ini hanya akan memperuncing "tabrakan ideologis" di
kalangan masyarakat, baik di tingkat elite maupun akar rumput.
Koalisi yang dibangun atas dasar "nostalgia" masa lalu akan mengancam NKRI.
Karena para pemimpin partai lebih memperhatikan isu dan kepentingan "lokal"
partai. Akibatnya, gagasan-gagasan baru yang bersifat inovatif yang
menawarkan pemecahan masalah bangsa, tidak pernah terakomodasi dan
terpenuhi. Adagium politik menyatakan bahwa koalisi yang dibangun dan
didasari pada "ideologi" justru akan menghambat terjadi perubahan menuju
pembaharuan.
Dari koalisi ini sudah bisa ditangkap pesannya bahwa bahaya yang menghadang
di muka kita sebagai bangsa adalah "jurang", karena posisi Indonesia yang
selalu terjerumus dalam mainstream politik lama atau politik aliran.
Indonesia sulit untuk bangkit menyelesaikan seluruh permasalahannya. Karena
itulah, di samping model koalisi ini akan mempengaruhi manajemen
pemerintahan, lebih parah lagi, akan tetap memperkukuh cengkeraman birokrasi
yang bersifat patrimonial. (Karl D Jackson dan Lucian Pye, 1977). Inilah
penyakit dunia ketiga termasuk Indonesia yang tidak pernah melakukan inovasi
terhadap birokrasi.
Sebagai bangsa, kita memang tidak pernah menyadari kekeliruan dan selalu
mengulang kesalahan yang sama, yaitu dengan menerapkan "koalisi semu" yang
menjurus kepada kepentingan pragmatisme kekuasaan dan mengabaikan keandalan
rakyat. Artinya, jika tetap bersikukuh meneruskan dan mempertahankan koalisi
semu yang berbasis pada kepentingan pragmatisme -- demi kekuasaan semata --
maka dengan mengabaikan keandalan rakyat yang telah teruji sejak masa masa
perjuangan kemerdekaan hingga era krisis sekarang ini maka Indonesia harus
siap-siap masuk ke jurang. Sulit mengharapkan perubahan selama koalisi semu
hanya dijadikan sebagai upaya untuk memenuhi nafsu berkuasa dari di antara
elite partai politik yang ada. ***
(Penulis adalah pengamat sosial politik asal Papua,
tinggal di Jakarta).
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
