Salam,

Kemaren (13/5) mulai dari pukul 6.00 am sampai 12.15 pm saya duduk 
terpaku di depan TV mengikuti jalannya perhitungan suara pemilu 
India. Seru memang, apalagi pada saat detik-detik terakhir itu. 

Yang membuat saya puas adalah bahwa partai Kongres menang dengan 
mengalahkan Partai Bharatia Janata (219 berbanding 198). Sehabis 
Maghrib, PM AB Vajpayee langsung mengundurkan diri dari jabatan 
perdana menterinya. Satu hal yang menarik dari kata terakhir dr 
ucapan PM yang akan segera berakhir itu adalah bahwa Partai Bharatia 
Janata boleh kalah, tapi demokrasi tak boleh patah. Adapun kalah dan 
menang suatu partai dalam negara demokrasi adalah lumrah. Jhai Hind.

Dengan turunnya AB vajpayee, peluang posisi PM kemungkinan besar akan 
diisi oleh Ms. Sonia Ghandi, presiden partai Kongres yang merupakan 
partai oposisi selama ini. Bila Sonia Ghandi direstui menjadi PM, 
maka Madam inilah yang merupakan "org asing pertaman" yang menjabat 
sebagai PM di negara yang paling demokrasi di dunia ini.

Dalam konteks Indonesia saat ini, memang terasa adanya praktek jual 
beli figur seseorg. Tapi sayangnya masyarkat kita, jgnkan mengenal 
orgnya, membaca nama orgnya saja tak bisa. Benar-benarlah pendidikan 
Indonesia ini jauh di bawah standar. Karena itu jgn pernah tinggal di 
pedesaan an perkampungan, ntar anda tak berkembang baik pergaulan, 
cara pandang maupun ilmu pengetahuan.

Demikian dan wasalam,

IzaM.


--- In [EMAIL PROTECTED], "Ambon" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Kompas
>       Jumat, 14 Mei 2004  
>      
>      
>      
> 
>       "Friendly Dictatorship" 
> 
> 
>       Oleh Effendi Gazali
> 
>       BANYAK SMS dikirim rekan-rekan, mendukung Gerakan Anti 
Politisi Busuk. Kabarnya mereka mendapat kritik, "Dulu ente aktif 
teriak-teriak, kini melihat nama-nama bakal calon presiden dan wakil 
presiden kok diam saja!"
> 
>       Terus terang, saya tidak tahu bagaimana membalas layanan 
pesan singkat (SMS) itu. Tambahan lagi, keterangan pengamat politik 
militer Hasnan Habib (Kompas, 27/4) memperhebat kebingungan itu! 
Katanya, militer tidak demokratis, sementara sipil tidak ada yang 
tangguh!
> 
>       Mengenai calon berlatar belakang militer, Hasnan khawatir 
insting dasar militer mereka, yang cenderung komando, perintah, 
pengambilan keputusan secara cepat, dan tidak melibatkan orang lain, 
suatu saat bisa keluar. Ini pertama-tama karena institusinya, yakni 
militer, memang bukan lembaga demokrasi.
> 
>       Meski pribadi bersangkutan bisa jadi seorang demokrat, usia 
demokrasi kita baru seumur jagung. Jadi tidak bisa dibandingkan 
dengan Dwight D Eisenhower atau Colin Powell di Amerika Serikat, yang 
relatif sejak lahir sudah menghirup alam demokrasi.
> 
>       Masalah kedua, yang dikemukakan Hasnan, lebih terkait 
keraguan mereka yang aktif mendorong para politisi bersih memimpin 
negara, yakni bagaimana citra para calon itu di zaman Soeharto? 
Hasnan juga terasa pas saat menyebutkan, seorang sipil belum tentu 
langsung seorang demokrat. Sipil kadang jauh lebih tidak toleran.
> 
>       MELIHAT kemungkinan kombinasi pasangan calon presiden dan 
wakil presiden yang ramai dibicarakan dengan hitungan statistik yang 
kuat, serta upaya berkoalisi yang nyaris tidak dibangun atas dasar 
tegaknya platform, namun lebih pada tujuan lolos untuk berkuasa, saya 
membayangkan hasil pemilu presiden 5 Juli atau 20 September akan 
mengantarkan bangsa kita dipimpin sebuah friendly dictatorship.
> 
>       Istilah ini sebetulnya ditujukan Jeffrey Simpson (2001) untuk 
Perdana Menteri Kanada Jean Chretien yang memerintah sejak 4 November 
1993 sampai 12 Desember 2003. Pada sampul buku Simpson, ia 
digambarkan sebagai seorang sipil yang memakai kostum ala militer 
dengan senyum yang sangat friendly.
> 
>       Harus dicatat, beberapa nuansa pokok sistem politik Kanada 
berbeda dengan kita. Mereka memiliki perdana menteri, dan militernya 
relatif kecil untuk dapat menjadi sebuah kekuatan sentripetal. Namun 
justru di situlah uniknya.
> 
>       Mario de Santis (2001) sangat kesal melihat Jean Chretien 
bersama teman- temannya menggunakan berbagai iklan dan marketing 
gimmicks untuk mempromosikan reputasi mereka yang mendunia sebagai 
champions of democracy kepada publik Kanada. Padahal kenyataannya, 
seperti ditulis Simpson, pemerintahan Chretien tak beda dengan sebuah 
kediktatoran, terutama karena terpusatnya kekuasaan secara besar-
besaran di tangan orang ini. Ia juga diizinkan menunjuk sendiri 
berbagai posisi penting seperti hakim, senator, sampai pada para 
anggota (komisioner) untuk Canadian Radio, Television, 
Telecommunication Commission (CRTC). Dalam pandangan Simpson, Jean 
Chretien sama dengan Louis XIV dari Perancis, yang mengatakan, L'etat 
c'est moi (saya adalah negara!).
> 
>       Lepas dari beberapa perbedaan itu, begitulah salah satu 
kemungkinan yang akan kita miliki seusai pemilihan presiden nanti. 
Barangkali presiden kita nanti adalah berlatar belakang militer, yang 
dalam komunikasi politiknya, melalui iklan-iklan di media serta trik-
trik marketing menjelang hari pemilihan, memunculkan dirinya sebagai 
tokoh yang jauh dari figur diktator! Ia harus terlihat sudah 
meninggalkan semua ciri militernya. Dan upaya pemasaran citranya 
harus membuat publik lupa akan apa saja yang pernah dilakukan di masa 
kelam pemerintahan Soeharto atau pemerintahan lain.
> 
>       Begitu pula orang-orang yang pernah memerintah sesudah era 
Soeharto akan membeli ruang-ruang marketing di berbagai media untuk 
menampilkan citra barunya meski kenyataannya selama memerintah mereka 
tidak kalah kediktatorannya. Entah itu dalam memaksakan kehendak 
pusat terhadap pilihan rakyat tentang siapa yang selayaknya menjadi 
pemimpin lokal, atau dengan cara-cara terkesan wajar (menurut 
prosedur hukum) sengaja membebaskan tokoh-tokoh tertentu dari 
tuntutan kasus berdarah seperti Insiden 27 Juli.
> 
>       MEMANG kediktatoran mereka mungkin terhambat di parlemen 
apabila petanya di sana tidak mutlak dikuasai partai tertentu atau 
gabungan koalisinya. Hal ini juga merupakan catatan Bryan K Ritchie 
tentang apa yang bisa diharapkan dari pemilu Indonesia 2004 dalam 
aspek pembangunan ekonomi (pada Association for Asian Studies Annual 
Meeting, San Diego, 2004; Indonesia's Elections: what should we 
expect?).
> 
>       Ia menyatakan rangkaian pemilu kita mungkin tidak akan 
mengubah apa pun dalam konteks ekonomi jika langkah- langkah untuk 
merestruktur institusi-institusi politik tidak dilakukan bersamaan, 
seperti kemampuan parlemen untuk membentuk strong policy majorities.
> 
>       Namun, di sini pula hebatnya Jean Chretien! Bersama tokoh-
tokoh Partai Liberal-nya, ia mampu menjalin koalisi kerja sama dengan 
lawan-lawan politiknya sehingga terbentuk apa yang oleh De Santis 
(2001) disebut private contract!
> 
>       Ia mengatakan, keinginan para pemilih sudah tidak dihitung 
lagi. Pemerintahan seakan tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadap 
kontrak sosialnya dengan pemilih! Fenomena seperti ini sudah sering 
terjadi di parlemen kita. Lihat Kasus Trisakti atau Semanggi, 
parlemen kita tidak menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi 
manusia serius! Sudah lazim didengar rumor, untuk meluluskan undang-
undang atau keputusan tertentu diperlukan pembagian uang merata.
> 
>       Kembali ke Chretien, ia berbeda dari Brian Mulroney, Joe 
Clark, dan Pierre Trudeau yang semuanya relatif merupakan tokoh-tokoh 
political outsiders sebelum menduduki pos perdana menteri. Chretien 
memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun dalam pemerintahan.
> 
>       Justru pengalaman seperti ini, menurut para pengamat, memberi 
Chretien kemampuan menguasai sistem parlementer Kanada, untuk 
kemudian membangun sebuah friendly dictatorship! Intinya, klaim bahwa 
partai atau tokoh yang sudah punya pengalaman memerintah yang panjang 
akan memberi masa depan yang baik belum tentu pula benar!
> 
>       Akhirnya, sekali lagi, ternyata Pemilu 2004 mengantar kita 
pada pilihan-pilihan lanjutan yang sulit. Tetapi, paling tidak dari 
segi komunikasi politik, siapkanlah diri kita untuk tidak terlena 
dibuai strategi marketing yang akan menjual citra seorang tokoh 
(entah sipil atau militer) yang ramah, demokrat, bersih (betul) dari 
sisi-sisi kelam masa lalu. Padahal, yang terbentang di depan kita 
adalah sebuah friendly dictatorship!
> 
> 
>       Effendi Gazali Staf Pengajar Pascasarjana Komunikasi UI; 
Research Associate di Universitas Nijmegen, Belanda





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70
http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->

***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih 
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:

1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke