Republika Senin, 10 Mei 2004 Memilih Calon 'Raja'
Oleh : Airlangga Pribadi Staf Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicated, Staf Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya Hiruk-pikuknya lalu lintas politik dan padatnya negosiasi koalisi antar- partai menjelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 5 Juli 2004, menjebak kita untuk meyakini bahwa Pemilu itu memang untuk memilih pasangan Presiden-Wakil Presiden. Padahal perhelatan politik akbar itu tak lebih hanya sekadar memilih calon "raja". Hal itu bukan saja bias di identifikasi dari arus opini publik yang lebih terfokus pada pilihan-pilihan kandidat Presiden-Wakil Presiden, tetapi juga keterbatasan mekanisme tata pemerintahan yang kita adopsi (sistem presidensial). Dengan real politik yang demikian, siapapun yang menjadi Presiden baik Megawati, Wiranto, Soesilo Bambang Yudhoyono, Amien Rais tidak serta merta berkorelasi positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Pernyataan di atas mungkin akan terasa terlalu skeptis di tengah proses perhelatan demokrasi yang tengah berlangsung dan diharapkan akan membawa perubahan substansial dalam perjalanan demokrasi kita. Apalagi optimisme ini juga didukung oleh keyakinan bahwa pemilihan Presiden secara langsung yang terpisah dengan pemilihan legislatif dipercaya akan menciptakan pemerintahan yang kuat dan stabil. Keyakinan akan bergulirnya demokrasi dalam sistem presidensial, selain disebabkan dalam sistem ini rakyat memiliki hak secara penuh untuk menyerahkan mandatnya kepada pemerintah eksekutif yang ia pilih. Optimisme ini juga disebabkan karena masing-masing institusi, baik lembaga legislatif maupun eksekutif memiliki basis kekuasaan yang terpisah dalam sistem demokrasi presidensial yang diasumsikan akan membuat pemerintahan berjalan stabil. Alasan stabilitas pemerintahan ini jugalah yang menjadikan Indonesia tetap berkukuh untuk mengadopsi pemerintahan presidensial dengan penguatan pada model pemilihan Presiden secara langsung. Apalagi secara historis pengalaman Indonesia di bawah tatanan demokrasi parlementer pada tahun 1950-an menciptakan tatanan pemerintahan yang rapuh dan tidak stabil. Namun demikian skeptisisme terhadap mekanisme demokrasi presidensial dalam tulisan ini bukanlah tanpa alasan kuat. Sistem demokrasi presidensial dapat berpotensi menjadi penghalang bagi bergulirnya demokrasi di negara-negara yang mengalami proses transisi demokrasi. Pengalaman negara-negara Amerika Latin, Eropa Timur, dan Afrika yang baru mengalami fase transisi menuju demokrasi, sistem presidensial cenderung mengarah pada executive heavy yang dapat menghalangi proses perkembangan demokrasi. Walaupun sistem kelembagaan politik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi proses konsolidasi demokrasi, namun menarik apabila melihat temuan Alfred Stepan (2001) menunjukkan bahwa sebagian besar negara yang menganut sistem presidensial gagal mengkonsolidasikan demokrasi. Tesis ini diperkuat oleh data negara-negara non-OECD yang menunjukkan bahwa dari 25 negara yang mengadopsi sistem presidensial demokrasi pada kurun waktu 1973-1989, ternyata hanya 5 negara (20 persen) yang secara konsisten menjaga keberlangsungan proses demokrasi. Porsi terbesar kembali menganut sistem otoritarianisme. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bentuk hubungan institusional antara lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran signifikan dalam proses konsolidasi demokrasi. Terseok-seoknya jalan dari pemerintahan transisional yang mengadopsi sistem presidensial untuk menuju demokrasi seperti diutarakan oleh Juan J Linz (1992) karena sistem pemerintahan Presidensial beroperasi di atas prinsip pemenang mendapatkan keseluruhan (zero sum game) yang dapat memancing konflik antar-lembaga dalam periode pemerintahan pasca-pemilihan umum atau kecenderungan despotisme lembaga kepresidenan di atas lembaga-lembaga politik lainnya. Limbo demokrasi Kondisi limbo demokrasi atau terjebaknya kondisi demokrasi suatu negara dalam titik ekstrem akibat atmosfer politik yang tidak menentu seringkali menjadi persoalan dalam kabinet presidensial demokrasi. Hal ini terjadi, karena sistem presidensial memiliki karakteristik yang ambigu. Pada satu sisi secara normatif sistem presidensial mencita-citakan pencapaian pemerintahan yang berjalan stabil dan kuat. Sementara pada kenyataannya mekanisme sistem presidensial pada realitasnya seringkali mengarahkan suatu negara pada kondisi-kondisi yang ekstrem dan kontraproduktif bagi demokrasi. Pada satu sisi, keistimewaan posisi yang dimiliki oleh Presiden dalam sistem tersebut seringkali menjadikan Presiden berusaha untuk menempatkan diri di atas wacana dan posisi parlemen maupun civil society. Seringkali kegagalan konsolidasi demokrasi seperti yang berlangsung di Amerika Latin, Afrika, dan negara-negara Eropa Timur -- karena kuatnya Presiden untuk memerintah dalam sistem demokrasi presidensial -- memungkinkan mereka memarjinalisasi peran masyarakat sipil maupun institusi parlemen, sehingga menghancurkan proses demokrasi yang tengah berlangsung. Sementara pada kondisi yang bersebrangan ketika posisi tawar lembaga legislatif kuat, penggunaan mekanisme politik untuk mengimbangi kekuatan lembaga kepresidenan -- konsultasi Presiden-Parlemen, peninjauan oleh lembaga yudikatif, mekanisme impeachment -- seringkali menjadikan proses demokrasi terjebak pada konflik yang amat keras dan krisis politik yang dapat menggoncangkan tatanan politik secara keseluruhan. Masih belum lepas dari memori kita, bagaimana beberapa tahun yang lalu, akibat lemahnya profesionalitas pengelolaan negara dan tarik menarik konflik elite politik antara eksekutif-legislatif di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, mengakibatkan ketegangan politik tidak hanya terjadi di dalam parlemen, namun mekanisme impeachment politik terhadap eksekutif telah memancing konflik keras di kalangan civil society maupun ancaman akan keterlibatan tentara dalam konflik politik yang tengah berlangsung. Bahkan akibatnya sangat terasa sampai saat ini, luka-luka politik terhadap kekuatan politik yang dijatuhkan masih dirasakan dan mempengaruhi situasi politik aktual. Karakter capres Keterbatasan sistem politik presidensial ini juga semakin diperparah oleh karakter kandidat Presiden yang saat ini berlaga. Melihat karakter keempat kandidat Presiden yang saat ini muncul baik Wiranto, Soesilo Bambang Yudhoyono, Megawati, dan Amien Rais, sepertinya kita memang hanya akan sekadar memilih calon "Raja". Karakter "priyayi" kelihatannya melekat erat dalam sifat dan tindak-tanduk mereka. Dua mantan jenderal yang saat ini tengah bersaing, yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto adalah figur yang ditempa dalam kultur ksatria. Mereka bukan saja mempunyai karakter kepemimpinan terpusat tetapi juga mengidentifikasi diri sebagai warga kelas satu. Sementara Megawati sangat jelas memperlihatkan kultur priyayi yang kental, tidak lama setelah ia terpilih menjadi presiden. Nama panggilannya berubah dari "Mbak Mega" menjadi "Ibu Mega". Seiring dengan perubahan tersebut, pemerintahan Megawati menjelma menjadi pemerintahan yang abai terhadap kepentingan "wong cilik" sebagai bagian terbesar dari konstituennya. Untuk Amien Rais, watak priyayi terlihat jelas dari tidak risihnya dia ketika ada konstituen yang mencium tangannya. Setelah mempertimbangkan keterbatasan sistem politik presidensial yang kita adopsi dan karakter capres yang seperti calon "mriyayi", sudah saatnya bagi kita untuk meninjau ulang penerapan sistem presidensial dan mempersiapkan kepemimpinan kaum muda yang lebih demokratik dan egaliter. Adalah arif untuk menimbang kembali alternatif model-model lain sistem kelembagaan politik di luar sistem demokrasi presidensial, apakah itu sistem parlementer maupun kombinasi parlementer-presidensial seperti model Republik Prancis adalah bagian dari alternatif yang patut dipertimbangkan. Yang pasti kita tidak ingin, bahwa ke depan kenduri demokrasi di negeri ini tidak lain hanyalah untuk memilih "Sang Raja" yang akan memerintah Republik ini. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
