http://www.republika.co.id/ASP/kolom.asp?kat_id=16 Selasa, 27 April 2004
Terbaik Bagi TNI, Terbaik Bagi Muslim? Oleh : Fahmi AP Pane Pengamat Masalah Politik Fenomena maraknya tokoh militer dicalonkan sebagai presiden atau wapres, serta kuatnya dukungan keluarga besar TNI kepada partai dan figur politik tertentu sehingga meraih suara di luar dugaan, mencuatkan pertanyaan kritis: apakah yang terbaik dari dan untuk TNI, bermakna sama dan sebangun dengan umat Islam? Bagaimanapun, jawabannya amat penting karena umat Islam bagian terbesar negeri ini. Merekalah yang telah mengorbankan harta, raga, dan jiwa demi meraih kemerdekaan. Bahkan, umatlah yang di barisan terdepan dalam mempertahankan rahmat Yang Maha Kuasa itu di saat-saat terkritis, seperti pemberontakan G30S/PKI, serta perlawanan terhadap rekolonisasi oleh Belanda dan sekutunya dari Inggris dan Amerika Serikat (AS) tahun 1945-1949. Ironisnya, kaum Muslimin yang paling menderita secara politik, ekonomi, dan sosial, malah dikorbankan demi meraih simpati negara-negara imperialis Barat. Sejujurnya, agaknya figur-figur militer yang muncul di kancah politik saat ini tidaklah sebaik yang disangka banyak orang dan citranya di media massa. Karir militer dan politik mereka sedikit banyak terbantu oleh patron mereka, apakah orangtua, mertua, keluarga istri, dan bekas atasan. Ada pula patron dari konglomerat, bahkan kapitalis dan pemerintah asing. Walau bukan satu-satunya faktor, setidaknya patron menjadi katalis untuk naik pangkat dan atau untuk menduduki kesatuan-kesatuan strategis, baik komando teritorial besar dan berpengaruh, seperti Kodam Jaya, Diponegoro, dan Brawijaya, serta posisi di komando utama, semacam Kopassus dan Kostrad. Bekas kesatuan adalah modal besar jika seorang purnawirawan ingin berkiprah di politik dan bisnis. Sulitlah menyebut pencapaian banyak perwira saat ini murni dari prestasi, kompetensi, dan integritas pribadi. Misalnya, Jenderal (purn Hor) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menantu mantan komandan RPKAD (kini Kopassus), yakni Jenderal (purn) Sarwo Edy Wibowo. Lalu, Letjen (purn) Prabowo Subianto, putra tokoh ekonomi Orde Baru dan politik di masa Orde Lama, Sumitro Djojohadikusumo. Terlalu sulit membayangkan beliau yang lulusan AKABRI 1974 dapat meraih bintang tiga di saat beberapa lulusan terbaik AMN 1970 masih bintang satu, andai saat itu bukan menantu presiden Soeharto. Apalagi, sampai terjadi perubahan status Kopassus dan Kostrad untuk memuluskan kenaikan pangkat dan karir Prabowo. Awalnya, Kopassus dipimpin bintang satu naik status menjadi dipimpin jenderal berbintang dua, sementara Kostrad dipimpin letjen, yang awalnya mayjen. Ataupun Jenderal (purn) Wiranto, yang meraih karir lewat jalur ajudan presiden, seperti Try Sutrisno. Hubungannya dengan keluarga bekas atasan tetap terjalin. Tampaknya, itu wujud konsistensi posisinya tanggal 20 Mei 1998. Selanjutnya, Jenderal (purn Hor) Agum Gumelar yang bermertua Letjen Achmad Tahir, orang dalam lingkaran Soeharto dan tokoh LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia). Tak hanya sukses mengikuti jejak mertua di bidang militer dan intelijen, Agum pun menjadi Menhub yang melanjutkan karir mertua sebagai Menparpostel. Yang sangat dikhawatirkan adalah jika benar merekalah yang terbaik dari TNI, maka sulit dibayangkan mereka mampu memimpin negara ini tanpa dukungan patronnya. Biasanya itu menuntut balas budi, baik bagi patronnya maupun yang dekat dengan patron dan si perwira. Terjadilah pengambilan keputusan di luar mekanisme resmi, mengikutkan personel di luar pejabat resmi, dan demi kepentingan pribadi patron dan kliennya. Karena terbiasa berprestasi didukung patron, mereka pun menciptakan sistem serupa. Mereka menjadi patron bagi orang lain, termasuk para pejabat negara. Hubungan antarpejabat dan birokrat menjadi bias dan tergantung dekat tidaknya dengan sang patron, bukan karena prestasi dan kompetensi. Para jenderal itu juga terlihat bagus ketika pidato soal persatuan dan kesatuan Indonesia. Begitu hebatnya seakan-akan tidak seorang pun di luar militer mampu melakukannya. Tapi, kita pun tahu persatuan di antara mereka sendiri kerap lenyap ketika ada kepentingan duniawi. Di tingkat bawah ada kasus pembunuhan Dirut PT Asaba, di tingkat atas ada kasus 27 Juli 1996 sebagai puncak pertarungan memperutkan kursi ketua umum PDI, dan tragedi Mei 1998. Dulu ada peristiwa 17 Oktober 1952, atau G30S/PKI yang sedikit banyak melibatkan pertentangan antarjenderal dan antarangkatan. Fenomena scorpion generals masih terjadi. Perbaikan TNI justru baru tampak dilakukan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Secara tegas, beliau melarang anggotanya ikut-ikutan berpolitik praktis dan dipakai jenderal purnawirawan. Beliau pun meminta tidak lagi dipenuhi permintaan pengamanan oleh swasta, termasuk perusahaan tambang asing, meski itu tidak secara eksplisit. Pengamanan hanya atas perintah negara. Tarto terlihat serius menerapkan netralitas TNI. Beliau pun melarang anggotanya menggunakan hak pilih dalam pemilu, bahkan keluarga anggota TNI walau kemudian dianulir. Sayang, belum ada jaminan itu akan dilanjutkan dan tidak ditentang secara diam-diam. Salah satu buktinya, pembunuhan Dirut Asaba dilakukan oleh anggota TNI. Lainnya, pungli di daerah konflik, pembekingan atas bisnis ilegal, seperti perjudian, pelacuran, pengawalan swasta, dan sebagainya. Ringkas kata, hampir semua tokoh militer di politik saat ini sebenarnya gagal membina anak buahnya di militer. Sulit juga rasanya mencari alasan bahwa mereka akan mampu membina rakyatnya, baik sipil maupun militer, andai meraih mandat memerintah. Dengan gaya komando terhadap mereka yang telah dididik berdisiplin tinggi saja gagal, apalagi bila bercara demokratis terhadap mereka yang telah dididik sejak bangku SD untuk berpikir dan bersikap kritis. Semakin sulit membayangkan jika para jenderal itu diminta bersikap negarawan seperti Khalifah Umar bin Khattab. Tegas, keras, berwibawa, dan berkepemimpinan kuat, namun tidak seorang pun rakyatnya ketakutan jika tidak melakukan kesalahan. Hal-hal di atas kiranya cukup mengawali penilaian objektif dan adil tentang setiap jenderal yang terjun di politik. Yakni, bagaimana proses menjadi jenderal dan meraih berbagai jabatan politik dan bisnis. Lalu, prestasinya ketika masih berdinas aktif. Juga kemampuan dalam menyatukan personel. Jika mereka tidak bagus dalam ketiganya, saya kira kita harus realistis untuk tidak lagi menganggap bahwa militer identik dengan kehebatan memerintah. Bahwa benar seorang jenderal patut diperhitungkan dalam perpolitikan Indonesia dan tidak sekali-kali dianggap sebagai kanak-kanak. Namun, benar pula bahwa tidak setiap jenderal memiliki syarat cukup dan perlu untuk dianggap calon pemimpin ideal. Meski begitu, sebagai umat Islam kita dididik bersikap optimis. Bahwa masa lalu seseorang tak selalu memperburuk masa depannya. Ada proses tobat, perbaikan, dan perombakan diri. Dalam hal ini, jajaran TNI, termasuk para perwira menengah dan pertama, perlu memikirkan kemandirian dalam mengatur karir dan pangkat seseorang. Intervensi penguasa ke militer dan politik berbasis militerisme ala Orde Baru terbukti bukan hanya membahayakan umat Islam, tapi juga membuat TNI belum mampu menyumbangkan perwira terbaiknya kepada bangsa ini yang tidak bermodal patron. Justru, mereka yang selama ini bekerja sama dengan TNI di era Orde Baru telah berkali-kali terbukti membahayakan Indonesia, bahkan seenaknya menginjak-injak kemerdekaan kita. Misal, tanggal 3 Juli 2003 beberapa pesawat F-18 Hornet AS bermanuver beberapa jam di perairan dan udara Indonesia bersama kapal induk USS Carl Vinson. Mereka bahkan sempat mencoba mengunci posisi dan siap menembak pesawat TNI AU sebagai bukti permusuhan dan keangkuhan AS. Mereka pun ingin menjadikan Selat Malaka sebagai perairan yang bebas dimasuki, setidaknya militer mereka memimpin patroli. Di samping itu, ideologi dan sistem kapitalisme Barat yang disebarkan dan diterapkan lewat agen-agen Barat telah merontokkan perekonomian Indonesia, termasuk perbankan. Akibatnya, hingga kini kita tergantung kepada utang luar negeri, walau mempunyai alam kaya raya. Yang menguasai tambang-tambang strategis pun adalah negara yang mendorong TNI memusuhi umat Islam di era Orde Baru. Bukankah perusahaan AS, Inggris, Australia, dan Prancis yang menguasai tambang minyak di Riau dan Kepulauan Riau, tambang gas di Aceh, Papua, dan Kalimantan Timur, serta tambang emas di G Grasberg, Papua? Ironisnya, sebagian anggota militer tidak menyadari bahwa kekayaan terbesar itu tidak dinikmati bangsanya sendiri. Mereka menjaga aset-aset itu agar selalu mengalirkan hasil alam Indonesia ke negara asing, terutama lewat Singapura, untuk kemudian memodali kekuatan asing menghina, mengobrak-abrik, dan menjajah kita. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
