http://www.republika.co.id/ASP/kolom_detail.asp?id=159379&kat_id=16
Republika Selasa, 27 April 2004 Jenderal-jenderal Mengepung Istana Oleh : Amich Alhumami Peneliti di Research Institute for Culture and Development, Jakarta "An armed, disciplined body is, in essence, dangerous to liberty; undisciplined, it is runious to society." Edmund Burke (1729-1797). Dalam literatur politik Indonesia, ada aksioma lama yang tetap berlaku sampai sekarang: the nature of the Indonesian army is to be involved in politics! Terlibat dalam politik mungkin sudah menjadi sifat dasar militer Indonesia. Militer dan politik sangat sulit dipisahkan, karena politik telah mendarah-daging dalam kehidupan tentara. Militer pernah tampil sebagai kekuatan politik tunggal yang sangat dominan dan hegemonik. Dominasi militer di panggung politik nasional itu sangat kuat berakar, hampir tak ada satu pun kekuatan tandingan yang mampu menjadi penyeimbang. Sedemikian kuatnya daya cengkeram militer dalam politik, kita bahkan tak membayangkan bila pada suatu masa dominasi itu dapat diakhiri. Kita semua menjadi saksi, pada tahun 1998 gerakan massa-rakyat yang dimotori oleh mahasiswa dan kaum terpelajar kota secara fenomenal berhasil meruntuhkan kedigdayaan militer. Masih segar dalam memori kolektif kita, bersamaan dengan kejatuhan rezim Orde Baru, militer menjadi sasaran kemarahan massa-rakyat. Selama dua tahun lebih, militer dicerca dan dihujat habis-habisan sebagai sumber malapetaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Publik menuntut agar tentara tidak lagi berpolitik, karena militer telah membelenggu kebebasan dan mematikan demokrasi. Akibat tekanan yang sangat dahsyat, akhirnya militer melakukan reposisi dan reformasi internal. Hasilnya, hanya ada satu pilihan bagi militer yakni menjadi tentara profesional. Maka, pada Pemilu 1999 militer resmi mundur dari dunia politik dan berkonsentrasi ke peran konvesional sebagai kekuatan pertahanan keamanan semata. Lima tahun berselang, ketika Pemilu 2004 dengan sistem multipartai digelar, banyak sekali bekas tentara berbondong-bondong masuk partai politik atau mendirikan partai sendiri, untuk berkompetisi baik dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Tak terhitung berapa jumlah pensiunan jenderal yang tersebar di banyak partai terpilih menjadi anggota parlemen. Yang membuat kita tersentak tentu saja tampilnya dua orang mantan petinggi militer menjadi calon presiden: Wiranto dan Susilo B Yudhoyono. Bayangkan, dari empat kandidat yang resmi menjadi capres, dua orang bekas tentara. Di belakang Wiranto dan SBY berdiri sederetan jenderal, yang siap menjadi tiang penopang bagi keduanya. Saksikan, barisan jenderal telah mengepung istana guna memperebutkan jabatan prestisius sebagai presiden. Bagi para penganut paham supremasi sipil atas militer, perkembangan politik mutakhir ini jelas sangat merisaukan. Ada kekhawatiran bila mantan militer memegang kendali kekuasaan politik tertinggi, sekalipun diperoleh melalui proses yang demokratis, maka otoritarianisme ala Orde Baru akan terulang kembali. Sungguh, tidak ada yang meragukan sikap demokratis Wiranto dan SBY, bahkan SBY dikenal mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai prinsip-prinsip demokrasi modern. Namun, publik belum meyakini sepenuhnya bila keikutsertaan kedua jenderal tersebut dalam kompetisi presidensial tidak membawa aspirasi institusi militer. Kekhawatiran akan kebangkitan rezim represif-otoriter di bawah pensiunan jenderal itu sangat beralasan, sebab sejarah militer Indonesia adalah sejarah kekerasan dan penindasan. Riwayat politik tentara adalah riwayat politik opresif-tiranik yang mengekang keterbukaan, memasung kebebasan, dan mengingkari ide-ide demokrasi. Perilaku demikian sulit dihindari, sebab karakter dasar tentara itu memang cenderung menindas dan antikebebasan. Maka, tak berlebihan bila Edmund Burke, seperti dikutip di atas, mengatakan: "An armed, disciplined body is, in essence, dangerous to liberty; undisciplined, it is runious to society." Tetapi harus diakui, kebangkitan politik militer yang diwakili oleh dua pensiunan jenderal itu sejatinya menunjukkan kegagalan politisi sipil. Kita semua menyesalkan, selama lima tahun terakhir politisi sipil telah mendapat kesempatan emas mengelola negara. Namun, di bawah kepemimpinan sipil tidak ada perubahan signifikan yang mengarah ke perbaikan dalam kehidupan sosial-politik-ekonomi. Transisi menuju konsolidasi demokrasi juga bergerak sangat lamban, untuk tak menyebut berjalan di tempat. Kekuatan-kekuatan politisi sipil mengalami fragmentasi yang demikian akut, sehingga upaya memantapkan kepemimpinan sipil tak membuahkan hasil yang memuaskan. Kekecewaan terhadap kinerja politisi sipil terus berakumulasi, sehingga beberapa pihak menginginkan kembalinya figur pemimpin yang kuat. Sosok pemimpin kuat itu dengan mudah diasosiasikan ke figur militer, yang dianggap mampu menjamin stabilitas dan keamanan. Keduanya merupakan prasyarat utama bagi upaya pemulihan ekonomi, yang ditandai oleh geliat aktivitas bisnis dan investasi. Namun, keliru besar bila kerinduan masyarakat pada pemimpin kuat itu ditafsirkan sebagai kerinduan tampilnya militer menjadi pemimpin nasional. Pemimpin kuat tak berarti harus berlatar-belakang militer. Yang kita perlukan sekarang memang sosok pemimpin tangguh yang desisif, namun kita bisa mencarinya di kalangan sipil. Bila serius berikhtiar, kita pasti bisa menemukan sosok pemimpin sipil setangguh Mahathir Mohammad, Lee Kuan Yew, atau Zhu Rong-ji di antara 216 juta penduduk Indonesia. Sungguh, tampilnya bekas militer di puncak kepemimpinan nasional merupakan langkah mundur, yang potensial mengganggu proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Wiranto dan SBY mungkin saja punya komitmen kuat untuk membangun demokrasi dan memiliki pemikiran-pemikiran yang mencerahkan tentang kebebasan politik. Namun militer, yang menjadi latar belakang keduanya, sebagai kekuatan kolektif belum tentu punya komitmen dan gagasan yang serupa. Sebab, ini menyangkut state of mind di kalangan militer secara umum, yang cenderung berpikiran hirarkis-linier sehingga kurang menghargai pluralitas, kurang toleran terhadap perbedaan, dan sulit menerima keterbukaan. Padahal ketiganya merupakan prasyarat dasar bagi kebebasan politik dan demokrasi. Seperti militer di negara berkembang, militer Indonesia memiliki sejarah khas yang berbeda sama sekali dengan militer di negara maju. Dapat dimaklumi bila kita sulit menemukan figur seperti George Washington atau Dwight Eisenhower, yang sekalipun pensiunan jenderal, namun mempunyai pandangan dan wawasan demokrasi modern yang canggih. Ketika George Washington menjadi presiden pertama Amerika, ia berhasil meletakkan dasar-dasar demokrasi secara mantap, yang menjadi rujukan bagi presiden-presiden penerusnya. Sementara Dwight Eisenhower dianggap sebagai presiden yang berhasil mengembangkan ide-ide demokrasi modern, yang memberi inspirasi dalam kehidupan politik bagi bangsa Amerika sejak pertengahan abad ke-20. Jika gerakan reformasi yang bermula dari kampus, yang menelan banyak korban jiwa baik di kalangan mahasiswa maupun massa-rakyat, pada ujungnya hanya melahirkan pemimpin nasional dari kalangan militer, maka jelas ini merupakan kenyataan politik yang sangat absurd. Di sini kita menemukan sebuah ironi yang tak terperikan, sebab mahasiswa yang tewas dan menjadi martir bagi gerakan reformasi itu justru tertembus oleh timah panas, yang dimuntahkan dari senapan-senapan canggih para tentara. Pertanyaan moral yang layak diajukan adalah: moral politik apa gerangan yang mendasari para pensiunan jenderal itu dalam berkompetisi meraih jabatan presiden, sementara mereka adalah pemegang komando atas pasukan yang menembak mati para mahasiswa ketika terjadi huru-hara politik tahun 1998? "Berkompetisi atas nama demokrasi dan kebebasan politik!", argumen sang jenderal dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba saja para jenderal itu sangat fasih berkhotbah tentang demokrasi dan kebebasan politik, namun mereka tetap saja tak mampu menjawab pertanyaan sederhana: tanggung jawab siapakah serangkaian peristiwa mengerikan yang menandai akhir riwayat rezim Orde Baru itu? Akan lebih baik bila para aktivis mahasiswa memberi respons atas gejala politik yang absurd ini. Respons para aktivis mahasiswa ini penting sebagai bentuk kesaksian mengenai cita-cita gerakan reformasi yang mereka perjuangkan lima tahun lalu. . Mantan Panglima Laskar Jihad Siap Bela NKRI ke Ambon . Tentara Spanyo Tinggalkan Najaf . Diknas Keluarkan Kebijakan Ujian Ulangan Peserta UAN . Pemerintah Harus Bertindak Tegas Terhadap RMS . RUU Agraria Ditolak Tak Berpihak pada Rakyat . DPR Kirim Tim ke Ambon . Komisi I DPR Kecam Keras Kebijakan Israel . Lelang SIMBUK tidak Transparan . Tokoh Agama Desak Pemerintah Tindak Provokator Ambon . Cina Minta AS dan Inggeris Tidak Campuri Urusan Hongkong ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Buy Ink Cartridges or Refill Kits for your HP, Epson, Canon or Lexmark Printer at MyInks.com. Free s/h on orders $50 or more to the US & Canada. http://www.c1tracking.com/l.asp?cid=5511 http://us.click.yahoo.com/mOAaAA/3exGAA/qnsNAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
