http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/17/utama/1028901.htm Senin, 17 Mei 2004
Demokrasi di Indonesia Alami Aristokrasi Yogyakarta, Kompas - Demokrasi di Indonesia mengalami proses aristokrasi atau pembangsawanan yang ditandai dengan upaya para elite politik untuk mengaitkan dirinya dengan silsilah atau kekerabatan para bangsawan di beberapa keraton. Upaya itu sengaja dilakukan untuk merebut pangsa pasar dari masyarakat pemilih tradisional yang orientasi politiknya masih berkiblat pada keraton. Jika proses itu berlanjut, demokrasi yang sedang diperjuangkan akan tersendat. Demikian wacana yang mengemuka dalam Bedah Buku Bangsawan dan Kuasa: Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota karya AAGN Ari Dwipayana SIP MSI yang diselenggarakan Komite Persiapan Pergerakan Indonesia (KPPI), Yogyakarta, di ruang seminar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Sabtu (15/5). Hadir sebagai pembahas, dosen antropologi UGM Dr Aris Arief Mundayat, Dr Nico L Kana (LSM Percik Salatiga), dan pengamat politik dari Fisipol UGM Dr Mochtar Mas'oed. Menurut mereka, proses aristokrasi itu sangat mengkhawatirkan karena akan menghambat transisi menuju demokrasi yang tengah berjalan. Aristokrasi cenderung memupuk budaya feodalisme lama yang menekankan sentralisasi kepemimpinan. Aristokrasi juga memperkuat tradisi lama yang menyerahkan otoritas kekuasaan hanya kepada para bangsawan karena dianggap sebagai makhluk istimewa. Ari Dwipayana mengatakan, proses aristokrasi dilakukan oleh hampir semua elite politik di Indonesia. Taufik Kiemas perlu membuat silsilah yang menghubungkan dirinya dengan penguasa adat Minang. Tim kampanye Amien Rais mempertemukannya dengan silsilah Prabu Brawijaya dari Majapahit, dan Megawati terus mengusung keterkaitannya dengan penguasa Bali melalui neneknya. Dalam waktu hampir bersamaan, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Akbar Tandjung, dan Wiranto menerima anugerah gelar pangeran dari Keraton Surakarta. "Dengan mengikat diri pada tradisi keraton, para elite itu hendak merebut pangsa pasar suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2004 ini. Keraton jadi rujukan politik nasional. Harapannya, masyarakat tradisional akan memilih elite dan partainya karena punya kaitan dengan budaya keraton yang dijunjungnya," kata Ari Dwipayana. Hal itu diperparah dengan penafsiran kebijakan otonomi daerah yang dimanfaatkan untuk kembali membangkitkan tradisi dan jargon-jargon budaya keraton lokal yang feodalistis. Desentralisasi, lanjut Ari Dwipayana, justru digunakan untuk mengukuhkan budaya lokal, seperti budaya ajeg di Bali, konsep istimewa di Yogyakarta, kekuasaan nagari di Minang (Sumatera Barat), dan kekuasaan temanggungan di Kalimantan. Demokrasi prosedural Menurut Mochtar Mas'oed, aristokrasi tersebut akan menggiring politik nasional dalam budaya demokrasi prosedural dengan menerjemahkan konsep demokrasi pada prosedurnya saja. Sedangkan substansinya justru tercecer. Baginya, aristokrasi menekankan perlunya etika prosedur dan keistimewaan para bangsawan dalam berkuasa. Hal itu bertolak belakang dengan substansi demokrasi yang justru memperjuangkan hak setiap warga negara untuk memperoleh kekuasaan. "Dalam demokrasi, siapa pun yang tercatat sebagai warga negara boleh ikut berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan. Demokrasi juga memberikan kedaulatan kepada rakyat yang diperintah, bukan yang memerintah," katanya. Feodalisme yang dijunjung para bangsawan hanya mempersubur perilaku tradisional masyarakat yang memilih pemimpinnya berdasarkan sentimen asal-usul. Padahal, demokrasi berusaha mengikis perilaku itu dan mendorong masyarakat untuk memilih secara rasional dan legal. "Aristokrasi hanya dimanfaatkan para elite politik untuk mengooptasi masyarakat," papar Mochtar. Aris Arief Mundayat dan Nico L Kana menegaskan, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan melakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka terlatih untuk berpikir rasional dan kritis. Dengan begitu, masyarakat tidak akan mudah untuk terus dibodohi para elite. "Pendidikan politik harus menekankan hak warga untuk memperjuangkan aspirasi dan agenda-agenda masing-masing," kata Nico. (K07) Search : Berita Lainnya : �Biar Rakyat yang Menilai Abdurrahman Wahid �Ferry Santoro Dibebaskan GAM �China Kawinkan Piala Uber dan Thomas �Koalisi Partai Kongres Resmi Dukung Sonia �Usai UAN, Tawuran Pelajar Merebak �Demokrasi di Indonesia Alami Aristokrasi �Sejuta Cahaya untuk Perdamaian ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
