http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2004051800353914
Selasa, 18 Mei 2004
OPINI
Membendung Nasionalisme Etnisitas
M Khoirul Muqtafa, Penulis adalah Koordinator Piramida Circle Jakarta
BEBERAPA waktu lalu, kita dihentak oleh meletusnya kerusuhan di Ambon. Kerusuhan
ini adalah yang pertama setelah warga merasakan situasi tenang pascaperjanjian Malino
II. Sontak, warga Ambon diselimuti ketegangan. Kondisi ini bermula dari perayaan pawai
peringatan HUT ke-54 Republik Maluku Selatan (RMS), Minggu (25/4). Pawai terbuka ini
ternyata mengundang dan menyulut kemarahan kelompok pembela NKRI, sehingga terjadi
bentrokan berdarah. Tak pelak, warga banyak yang terluka. Bentrokan ini juga diwarnai
pembakaran puluhan rumah, barak pengungsi, kantor PBB, UNDP, serta sejumlah rumah
ibadah.
Banyak analisis spekulatif bermunculan menanggapi situasi ini. Ada yang
mengatakan, bergolaknya Ambon erat terkait dengan persoalan bisnis (militer), agama,
permainan politik di Jakarta menjelang pemilihan presiden, sampai isu separatisme.
Toh, kasus Ambon memang tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Bisa jadi
kesemuanya sangat terkait. Belajar dari konflik Ambon tahun 1999, konflik Ambon
sesungguhnya adalah konflik politik identitas komunal agama-etnis. Konflik ini muncul
sebagai akumulasi dari tiga macam konflik: konflik politik, konflik sosial-ekonomi,
dan konflik identitas kolektif.
Konflik itu makin menguat akibat ketidakmampuan pemerintah pusat dalam
meng-handle isu-isu atau kasus lokal yang muncul dengan adil dan fair. Sering kali
yang digunakan adalah cara pandang pusat, bukan cara pandang pihak yang berkonflik.
Cara yang digunakan juga lebih banyak bersifat represif ketimbang persuasif.
Akibatnya, masalah tidak terselesaikan. Meski cara tersebut bisa meredam konflik
sementara, namun situasi yang muncul kemudian bukanlah rasa aman, melainkan rasa
waswas dan tegang. Kondisi ini bak bara dalam sekam yang siap meledak setiap saat.
Ironisnya adalah ketika situasi konflik tersebut menandai menguatnya kembali isu
separatisme. Jika benar, pemerintah Indonesia akan dihadapkan pada kondisi dilematis.
Di saat Indonesia sedang berusaha membangun kelumpuhan total akibat krisis
multidimensi, tuntutan berbagai daerah untuk melepaskan diri semakin kencang. Padahal,
kondisi di atas tidak hanya dirasakan di Ambon. Di berbagai daerah, pascajatuhnya
rezim Orde Baru, kelompok separatis banyak bermunculan. Dalam hal ini, disadari atau
tidak, era reformasi yang ditandai dengan kebebasan mengekspresikan aspirasi politik
telah menyuburkan benih-benih separatisme. Zaman kesempatan ini dimanfaatkan beberapa
pihak sebagai peluang untuk mengungkapkan keinginan memisahkan diri dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Kalau di Ambon kita menyaksikan RMS yang menjajakan Maluku, maka kita juga
menyaksikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta Gerakan
Riau Merdeka (GRM). GAM mengedepankan etnis Aceh, OPM mengusung etnis Papua, GRM
mengumandangkan etnis Riau. Gerakan ini memiliki tipologi yang sama, yakni menunjukkan
kecenderungan menjadikan etnis sebagai identitas nasional baru. Inilah yang kerap
disebut sebagai etnonasionalisme atau nasionalisme etnisitas. Yakni nasionalisme yang
bertumpu pada etnisitas. Gerakan tersebut menanggalkan identitas kebangsaan sebagai
bangsa Indonesia. Sebaliknya, lebih menonjolkan identitas suku bangsa atau etnis
sebagai alat perekat.
Dalam konteks NKRI, perkembangan tersebut tentunya sangat memprihatinkan karena
dapat mengganggu persatuan dan kesatuan nasional serta bisa mendorong disintegrasi
bangsa. Apalagi bila kemunculannya di sebagian daerah menimbulkan dampak bola salju
bagi daerah lain. Indonesia terdiri atas ratusan etnis. Terdapat sekitar 656 suku di
Indonesia. Bayangkan, betapa carut-marutnya bangsa ini bila masing-masing etnis
tersebut ikut-ikutan ingin memerdekakan diri. Yugoslavia dan Cekoslovakia (dua negara
Balkan) pernah merasakan betapa etnisitas menghancurkan spirit kebangsaan mereka.
Kontrak sosial politik
Sampai di sini, nasionalisme Indonesia yang dulu menjadi faktor perekat kini
digugat. Nasionalisme sekarang tidak mampu merangkum dan menyelesaikan persoalan lokal
yang makin menggeliat. Nasionalisme Indonesia kini bagai cangkang pecah. Tentunya kita
berharap Indonesia tidak akan bernasib sama seperti dua negara Balkan tersebut. Karena
itu semestinya pemerintah memikirkan kembali konsep nasionalisme dan formasi negara ke
depan. Dalam konteks ini, bangkitnya gerakan nasionalisme etnisitas juga harus dilihat
sebagai reaksi atas ketidakmampuan dan kelambanan pemerintah dalam mengelola daerah.
Sekaligus menunjukkan bahwa adanya distrust atas berbagai langkah dan kebijakan
pemerintah selama ini. Bukan semata-mata gerakan politis yang harus ditumpas dan
diberangus.
Namun juga perlu diakui, bahwa bangkitnya etnisitas itu juga tidak terlepas dari
keinginan sekelompok masyarakat di sebuah komunitas untuk mendapatkan akses kekuasaan,
dengan cara mengelola sentimen yang terkait dengan suku, agama, ras, dan
antargolongan. Menggosok sentimen kedaerahan itu menjadikan mereka memiliki perasaan
bahwa hanya kelompoknyalah yang terhebat dan terbaik. Kelompok yang lain, menjadi
penumpang kelas dua dalam sebuah komunitasnya. Ini menjadikan sebuah perasaan,
kelompok lain menjadi tidak penting sebaliknya membuat kelompok tertentu menjadi
merasa sangat dominan. Efek dari keadaan ini adalah peminggiran atau pengkelasduaan
atas kelompok tertentu, misalnya dengan peraturan administrasi yang diskriminatif,
atau perlakuan sosial yang berbeda-beda.
Membangun nasionalisme dalam konteks ini lebih dari sekadar upaya penanaman
semangat persatuan dan kesatuan, menyebarkan gagasan toleransi, atau mencangkok wacana
pluralisme. Merumuskan kembali kebangsaan Indonesia dan menghimpun gugusan-gugusan
kebangsaan yang retak ini adalah suatu kerja membangun kesadaran nasion baru untuk
menata kontrak sosial politik bersama bagi segenap elemen kebangsaan, kerja yang
menjadi fondasi dasar dari suatu negara-bangsa. Sebagaimana diungkap oleh Ernest Renan
(1882), nasion adalah kesatuan solidaritas yang besar, tercipta oleh perasaan
pengorbanan yang telah dibuat di masa lampau untuk membangun masa depan bersama. Hal
ini menuntut kesepakatan dan keinginan yang dikemukakan dengan nyata untuk terus hidup
bersama.
Kontrak sosial-politik ini dimaksudkan untuk menyatukan kembali tiap-tiap
anggota dan warganya (baca: daerah) yang selama ini dimarginalkan. Juga untuk
mengakomodasi aspirasi, baik ekonomi, politik, maupun kebudayaan, baik di tingkat
pusat maupun daerah dan membangun kesepakatan-kesepakatan baru menuju kehidupan dalam
bingkai kebangsaan yang lebih baik.
Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemerintah menuju kontrak
sosial politik baru ini. Pertama, mengidentifikasi dan membangun dialog sera
komunikasi menyeluruh yang melibatkan semua pihak perihal masalah kebangsaan untuk
merumuskan kembali konsep nasionalisme. Pemerintah harus aspiratif dan menerima
kritik, protes maupun keluhan dari masyarakat. Kedua, pemerintah harus membagi
kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah ketimbang pembagian kerja. Juga adanya
devolusi kekuasaan politik (otonomi politik) untuk para pemerintah daerah ketimbang
dekonsentrasi dan delegasi kekuasaan kepada pemerintah daerah (otonomi administratif).
Ketiga, menjamin supremasi hukum dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan
lokal. Pemerintah lokal diberikan hak sepenuhnya untuk mengelola daerahnya
masing-masing tanpa intervensi pemerintah pusat.
Dengan membangun kontrak sosial-politik ini, diharapkan gerakan etnonasionalisme
ataupun nasionalisme etnisitas bisa dibendung. Sebab, kontrak sosial-politik ini
berusaha semaksimal mungkin mengakomodasi, menampung, dan merealisasikan aspirasif
daerah. Namun, ini bukan berarti bahwa pemerintah pusat tidak mempunyai daya tawar
sama sekali. Pemerintah tetap mempunyai kuasa untuk menindak dan mengurusi
persoalan-persoalan nasional yang menjadi problem bersama. Kontrak sosial-politik ini
diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan antardaerah dan pusat secara dialogis
bukan semata-mata hierarhis. Dengan berlaku demikian, maka komunikasi serta
solidaritas kebersamaan sebagai satu bangsa senantiasa terjaga.***
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
---------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
