NU Jatim dan Pengkhianatan Khittah 1926 Oleh Aguk Irawan Mn
Pada tanggal 19 Mei 2004 tempo hari, sebanyak 39 dari 42 pengurus cabang NU se-Jatim dalam rapat koordinasi di Surabaya, telah mendukung pasangan capres-cawapres Megawati-Hasyim Muzadi. Dukungan kepada Hasyim Muzadi itu terbaca dari lima cabang NU se-Jatim yang diberi kesempatan menyampaikan pandangan atas penjelasan KH Hasyim Muzadi tentang keputusannya menjadi cawapres dan keputusannya memilih Megawati. Kelima cabang NU adalah Probolinggo, Madiun, Tulungagung, Sampang, dan Kabupaten Mojokerto. Agenda dalam pertemuan itu di antaranya adalah warga NU diharapkan menyalurkan aspirasi dalam pilpres terhadap mereka yang memiliki komitmen kerakyatan, dan tokoh NU yang dipilih adalah kader terbaik NU yang memiliki komitmen ke-NU-an. Kader yang dimaksud itu adalah KH Hasyim Muzadi, sebab menurutnya Hasyim dinilai lebih dapat dipercaya dalam membawa aspirasi NU. [19/6/Media Indonesia]. Begitulah dukungan politis kepada Hasyim Muzadi secara terang-terangan telah dideklarasikan oleh PC NU Jatim. Dengan demikian pernyataan KH Sahal Mahfud sebagai Rais Syuriah dan KH Masdar Farid sebagai PLH Ketua Umum PBNU yang me"warning" semua struktur NU untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung pilpres dengan sendirinya telah dipatahkan oleh pengurus wilayah NU Jatim yang menjadi basis terbesar NU ini. Namun permasalahannya, tidak sekedar intruksi KH Sahal dan KH Masdar yang tak digubris. Tapi ada yang lebih penting dan substansial dari itu. Yakni-pertemuan itu telah berani mengusik amanah Khittah 1926 di mana NU merupakan gerakan sosial keagamaan yang tidak terlibat secara organisatoris dengan partai politik. Pertemuan itu juga [barangkali] telah menghianati ketetapan kembali ke Khittah NU 1926 yang dihormati seluruh warga NU hampir 20 tahun kebelakang semenjak musyawarah Sitobondo 1984. Bahkan mengkhawatirkan terulangnya sejarah NU [sekitar tahun 1950-an, 70-an hingga awal 1980an], dimana politik aliran begitu dominan, dan akibatnya NU tenggelam dalam politik praktis, serta terpuruk sampai pada titik terendah. Keceroboan sikap PC NU Jatim di atas, apabila ditinjau dari "nalar Khittah", tentu saja lebih "berdosa" [baca: dalam pandangan Khittah] dari pada pencalonan Hasyim Muzadi sendiri sebagai wakil presiden dari PDI Perjuangan dan untuk mencoba bertahan tidak mengundurkan diri dari ketua umum PBNU. Keceroboan yang paling nampak adalah mempertaruhkan kredibilitas NU di masyarakat. Sebab betapa sangat ironis dan tidak pantas membawa NU sebagai modal ke meja pertaruhan politik. Bukankah untuk menyalurkan aspirasi politik warga Nahdliyin telah ada PKB dalam memainkan peran strategisnya di dunia politik. Meskipun aspirasi politik warga NU yang sangat plural tidak cukup terwakili oleh satu partai politik saja [baca; PKB]. Namun dalam kenyataan yang lebih praktis warga Nahdliyin telah mempunyai wadah tersendiri dalam partai. Dan bukannya menjadikan organisai NU sebagai saluran aspirasi warga NU, sebab sikap seperti ini justru akan mendorong warga NU terperosok dalam lingkaran politik praktis. Sebab terperosoknya warga Nahdliyin dalam politik praktis sangat membahayakan kredibiltas NU itu sendiri. Dan hal ini telah terbukti pada akhir tahun 1970-an dan pertengahan 1980-an, bahwa dalam periode itu NU telah mengalami krisis yang sangat parah. Krisis dalam tubuh NU menyebabkan merosotnya jumlah anggota NU baik secara struktural maupun kultural. Dalam struktural; Muslimat, misalnya, organisasi otonom NU yang paling sehat administrasinya, menunjukkan penyusutan jumlah anggotanya dari 3,5 juta orang menjadi 1,2 juta orang. Sekitar tigapuluh cabang Ansor tidak aktif. Sementaara secara kultural, Masjid dan pesantren yang pernah bangga akan ikatannya dengan organisasi induk membiarkan afiliasi mereka terputus. NU pada masa itu tidak hanya dipinggirkan dalam kancah politik nasional, lebih dari itu struktur kelembagaannya pun di ambang keruntuhan. (Andree Feillard, NU Islam et Armee Dans l'Indonesie Contemporaine Le Pionniers de la Tradition, 1955). Meski dalam realitas politik praktis elit Nahdliyin tak bisa terhindarkan dari putaran politik yang mengitarinya, akan tetapi wacana "kembali ke Khittah" merupakan wacana yang sudah pakem, walaupun arti dari "Khittah" itu selama ini masih terus diperdebatkan [baca; wacana klasik yang sekaligus kontemporer]. Karena sebagai wacana sejak 1984, ia sampai sekarang belum menemukan definisinya secara jelas dan sepakat. Dan bagaimanapun kembalinya NU pada Khittah berarti terungkapnya aspirasi warga Nahdliyin yang menghendaki upaya repositioning agar NU lebih berkonsentrasi pada pengayoman akhlak umat dan lebih berhati-hati dalam melewati jalan politik praktis. Selain sebagai teguran kepada elit Nahdliyin yang hendak terjun ke dunia politik praktis dengan cara yang ceroboh. Andree Feillard pernah bercerita tentang bagaimana dulu KH. Ahmad Shiddiq, Kyai As'ad dan Abdurrahman Wahid sendiri berbeda dalam memahami jargon "kembali ke Khittah". Namun, terlepas dari perbedaan itu, satu titik terpenting yang barangkali diyakini bersama adalah, bahwa jargon yang menjadi keputusan musyawarah NU itu dikumandangkan sebagai suatu sikap untuk menyelamatkan kredibilitas NU sebagai ormas yang menjaga netralitas politik. Ia ingin mendidik dan menuntun aktivis, fungsionaris dan kyai NU untuk tidak menjerumuskan NU secara organisatoris ke dalam kubangan politik praktis atau bahkan pragmatisme politik yang kadang "memalukan", termasuk sikap yang ditunjukkan oleh PC NU Jatim baru-baru itu. Mungkin PC NU Jatim khilaf, bahwa mereka sangat ceroboh dengan membawa-bawa NU untuk mendukung parpol dan pilpres tertentu, mereka bahkan mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya itu telah mempertaruhkan NU di masa yang akan datang. Sebab NU yang selama ini berusaha menghormati netralitas politik tidak dihargai sama sekali. Netralitas politik yang mempunyai tujuan jangka panjang yang positif. Barangkali mereka juga tidak menyadarinya bahwa partai politik tertentu akan terus "memecah belah" suara warga Nahdliyin. Sebab tak dipungkiri NU adalah suatu lahan yang paling empuk untuk diperalat memperbesarkan dukungan partai. Hal ini sangat wajar sebab di dalam tubuh NU menyimpan sekitar 50 juta jiwa, dan ini adalah sebuah konsekwensi akan "dogma " "kembali ke Khittah". Untuk itu apabila NU secara organisatoris digunakan oleh para fungsionarisnya untuk menggiring warganya kepada suatu pilihan partai politik tertentu, adalah jelas suatu penghianatan kepada Khittah 1926. Padahal dengan komitmen kembali ke "Khittah 1926" itu, lebih berperan besar kepada Nahdliyin khususnya dan ummat umumnya, untuk bergerak melalui jalur kultural. NU dapat leluasa dan eksis mengatasi sekat golongan, partai, ideologi, dan agama, serta mampu memimpin di tengah masyarakat. Di mana fleksibilitas itu pernah dicontohkan oleh Gus Dur dalam kapasitasnya sebagai "pendekar demokrasi", baik sebelum menjadi presiden dan lebih-lebih ketika tidak lagi mendiami Istana Negara. Dengan sikap moderat sebagai ciri khas NU, ia bisa dijadikan sebagai sebuah senjata untuk selalu berdialektika dan berdialog dengan kondisi sosial politik yang ada. Melihat selera partai warga NU yang plural, maka membiarkan warga NU mengedar di berbagai partai politik adalah sebuah alternatif sikap yang jauh lebih aslam dari pada sikap mengatasnamakannya untuk memobilisir massa NU ke dalam satu partai politik tertentu, karena konflik kepentingan politis di sini pasti akan terjadi. Begitupun karena kebebasan warga NU dalam menggunakan hak politiknya inilah yang justru menurut penulis akan memberikan suatu landasan yang kuat untuk menambah bobot NU di panggung politik. Oleh karena itu, menurut hemat penulis dalam konteks hubungan politik kekuasaan, NU sebagai organisasi Ormas perlu mimasahkan antara urusan muamalah dan urusan siyasah [baca; specialization dan differentiation] maka sebagai langkah yang konkrit ada hal yang harus diperhatikan warga Nahdliyin. Pertama, tetaplah NU sebagai organisasi sosial keagamaan, dan tidak terlibat sama sekali dengan percaturan politik, serta memotivisir pengurus NU untuk memposisikan NU sebagai ormas keagamaan, mengupayakan ukhuwah islamiyah agar tidak ada benturan antar warga NU yang berbeda aspirasi. Kedua, menegakkan disiplin berorganisasi melalui konsolidasi dan koordinasi, agar tidak terjebak dan tergoda pada urusan politik praktis 'kekuasan'. Ketiga, NU harus menjaga hubungan baik dengan semua kelompok sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Keempat, mengupayakan pembelajaran politik pada warga Nahdliyin yang berbasis di pedesaan yang masih terbelakang secara pendidikan, agar dalam mengambil keputusan politik tidak hanya menunggu komando tokoh sentral NU. Keempat poin diatas inilah barangkali yang dimaksudkan 'upaya pemulihan' kembali ke Khittah 1926 itu, agar sikap sebagaimana yang sudah terlanjur dilakukan PC NU Jatim takkan terulang dimasa yang akan datang, dan NU sebagai organisasi terbesar takkan dibiarkan menyerah terhadap segala pengaruh politik pemerintah. Kairo, 21 Mei 2004. *Penulis adalah anggota Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta, kini sedang belajar di Universitas Al Azhar Kairo, jurusan Aqidah dan Filsafat. ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor ---------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM ---------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.arsip.da.ru *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
