Rabu, 04 Agustus 2004 Kesejajaran Nasib Wiranto dan Juhriah
Oleh Emmanuel Subangun KORAN hari Jumat (Kompas, 30/7) menyampaikan dua berita yang amat sangat menarik mengenai dua hal yang amat sangat berbeda, tetapi amat sangat mirip satu dengan lainnya. Berita pertama adalah Wiranto yang menerima hasil penghitungan suara pemilu, tetapi tetap maju ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan berita kedua adalah hasil kajian laboratorium FMIPA-UI yang menegaskan kandungan air raksa dalam tubuh keluarga Juhriah, yang menurut kalangan medis kandungan itu tak ada. Sementara itu, pejabat Departemen Kesehatan (Depkes) mengatakan, penegasan adanya merkuri oleh FMIPA tidak bertentangan dengan pernyataan tidak ada merkuri oleh Menteri Kesehatan! Kesejajaran nasib Wiranto dan Juhriah terletak di dataran yang disebut moral. Kasus Juhriah Juhriah adalah seorang penduduk Minahasa yang hidupnya bersangkut dengan Teluk Buyat yang menampung limbah tambang emas PT Newmont. Keluhan sakit warga ini menjadi pemicu lahirnya isu minamata atau pencemaran laut oleh limbah merkuri. Isu ditepis sebagai tak berdasar oleh tim peneliti Depkes yang adalah ilmuwan-birokrat, tetapi isu dinyatakan sebagai kenyataan oleh ilmuwan-peneliti dari fakultas ilmu murni UI. Karena sakit selalu akan berhadapan dengan mati dan hidup, patutlah diingatkan bahwa ada tidaknya merkuri tidak semata masalah proses, ketelitian, dan kecanggihan alat penelitian yang paling murni sekalipun, tetapi sepenuhnya harus berdiri atas etika untuk membela kehidupan dan mencegah kematian. Di luar kesungguhan menjaga sumpah hipokratik ini, masalah hidup/mati warga Teluk Buyat hanya akan menjadi bahan perdebatan ilmiah yang secara moral sulit dipertanggungjawabkan. Kasus Wiranto Wiranto adalah tentara yang akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai seorang ksatria yang tidak berminat untuk mengail di air keruh ketika Soeharto turun. Gelagat itu untuk kedua kalinya disampaikan ketika dia mendaftarkan gugatannya kepada MK sebagai bukan (lagi) masalah politik yakni soal kalah/menang dalam pemilu, tetapi adalah soal moral berpolitik yang jujur, adil, dan seterusnya. Dan mengapa masalah kesehatan (Buyat) menjadi begitu sejajar dengan soal politik (pemilu) karena keduanya berkait dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta kaitannya dengan birokrasi. Dalam kasus Buyat soal kesehatan tubuh adalah soal antara kedokteran, fisika, kimia, dan matematika yang dipraktikkan oleh UI dan Depkes, sedangkan kasus pemilu adalah soal antara ilmu statistik dengan KPU, yang karena pemilu adalah sebuah proses hukum, jalan tegaknya haruslah lewat pejabat hukum tertinggi dalam sebuah negara, yakni MK untuk soal substansial dan MA untuk soal formal. Di luar formalitas Beriring dengan kasus Buyat yang sedang dalam proses, ada sejumlah pelajaran dari kasus Wiranto yang sedang menuju titik akhir. Sejumlah pelajaran itu paralel dengan sikap rakyat pada kasus Buyat, yakni skeptisisme! Ada tiga hal yang melahirkan skeptisisme pada kasus Wiranto: Pertama, dalam ilmu politik dikatakan bahwa pemilu kita adalah sebuah proses transisi dari rezim otoriter ke arah demokrasi. Tetapi dalam pengalaman rakyat yang mencoblos atau tidak, pemilu adalah sepenuhnya soal kedaulatan. Kedaulatan dalam seluruh ambiguitasnya karena kesadaran pribadi pada kedaulatan (satu orang, satu kertas suara) harus berhadapan dengan massa bilangan besar yang tidak tunduk pada kesadaran pribadi, tapi bergerak dalam hukum statistik. Secara amat disederhanakan dapat dikatakan bahwa hukum statistik akan bergerak pada nilai rata-rata dan deviasi baku. Maksudnya: kalau tinggi kebanyakan orang Jawa adalah sekitar 160 cm, tentu amat banyak yang 150 cm atau 170 cm, tetapi akan amat sedikit saja yang 30 cm atau 250 cm! Karena yang wajar selalu yang paling banyak dan yang aneh selalu sedikit saja, maka dikatakan bahwa massa angka yang demikian akan selalu tunduk pada angka rata-rata dan kemencengan. Gambar angka selalu mirip lonceng! Dan berkat gambar lonceng inilah statistik lalu dapat dimanfaatkan oleh penyelia pabrik lampu yang ingin menaikkan tingkat produktivitas kerja. Caranya? Seluruh proses produksi harus mempertinggi efisiensi mesin agar produk yang cacat (orang kerdil atau terlalu jangkung dalam masyarakat) sesedikit mungkin. Ilmu statistik untuk urusan macam itulah yang lalu memperkenalkan sistem acak berdasar teori probabilitas. Dalam pemilu dikatakan bahwa quick count (penghitungan cepat) menggunakan sistem acak dan hasil prediksi amat tepat, mirip ketepatan pabrik lampu. Untuk orang pinggir jalan hasil kajian LP3ES, NDI, atau LSI mungkin mengagumkan, tetapi jika disimak dari dasar probabilitas hal itu lebih menimbulkan syak wasangka. "Angka" (satuan pemilih) untuk legislatif dapat dianggap stabil dari 1999 dan 2004, karena itu prinsip acak dapat dimanfaatkan. Tetapi untuk pilihan presiden, angka itu amat cair atau kritikal sehingga karena sifat angka yang berlainan itu asas dasar acak tidak dapat berlaku karena angka tidak akan peka pada nilai rata-rata dan deviasi baku. Dalam kajian fisika sub-atomik, statistik mekanika yang dimanfaatkan itu disebut taat pada hukum pangkat! Untuk pemilihan presiden dengan pemilih yang amat sangat kritis (dalam politik disebut sebagai menunggu ratu adil) menyatakan bahwa angka hasil sistem acak memiliki prediksi yang tinggi adalah mirip mengatakan bahwa tinggi saya adalah 73 derajat Celsius! Para ahli statistik saya minta Anda sekalian yang menjelaskan duduk perkara. Kedua, dalam proses komputasi yang dilakukan oleh KPU, mereka menggunakan komputer. Mesin hitung ini untungnya hanya tahu dua angka saja, yakni 0/1 sehingga tidak dapat berkhayal atau berbohong. Hanya soalnya adalah dalam proses tabulasi itu diselipkan program dalam otak komputer sesuai dengan hukum informatik. Sebuah soal yang menimbulkan syak wasangka adalah kenyataan bahwa prediksi statistik dari quick count seakan sudah harga mati sejak awal. Sehingga tidak akan salah kalau orang mengingat pelajaran SLTP dulu bahwa ketika kita bertemu dengan bulatan, mulai dari kelereng, bola, sampai bumi, kita akan selalu ketemu dengan angka irasional yang disebut phi, yakni 3,1459� Pertanyaan yang hendak diajukan kepada para ahli pembikin program komputer: Dapatkah Anda membuat program yang distribusi angkanya akan selalu "irasional" alias tetap, seberapa pun jumlah angka Anda input dalam komputer? Angka selalu 33, 26, 22, 15, dan 4, misalnya. Jika memang jawabnya "bisa", tolong bukalah program komputer di KPU dan diteliti dengan saksama! Ketiga, dalam sistem pengumpulan suara di mana hulunya adalah TPS dan kecamatan, secara manual selalu dapat dihitung ulang kesamaan dan ketidak samaan antara data lapangan dengan data elektronik. Dalam cara ini, misalnya, Wiranto merasa selisihnya 5,4 juta. Seandainya persamaan dan perbedaan untuk seluruh 26 provinsi itu dibuka, lalu apakah masih mungkin terjadi angka itu dipermainkan, seperti biasa terjadi dalam togel. Dan kepada para ahli penggoreng angka alias orang pinter, saya berharap mereka sudi menjelaskan duduk perkara ini! Campur tangan Inkonsistensi pada kasus Buyat serta centang perenang pada kasus Wiranto akhirnya secara umum menimbulkan budaya baru yang disebut budaya persekongkolan (conspiracy theory yang di luar segala akal sehat. Dalam kasus Buyat kita akan menemukan persekongkolan birokrat Depkes, dan dalam kasus Wiranto adalah persekongkolah antek dalam negeri yang menerima pesanan bandar luar negeri, seperti yang terjadi dengan masalah yang tak pernah jelas dalam peristiwa tahun 1965/1966, dokumen Gilchrist itu asli atau palsu? Maka sekarang bunyinya, program IT di KPU itu asli atau tertumbuk pada sebuah bilangan atau kode yang disebut phi atau sebuah perjanjian rahasia. Para ahli statistik, pemrogram komputer, dan paranormal, kalian bersatulah untuk menegakkan moral politik!! Para ahli fisika, kimia, dan dan matematika dari UI berteguhlah dalam obyektivitas laboratoris kalian agar sumpah hipokratik tetap tegak di negeri kita! Emmanuel Subangun Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- To: [EMAIL PROTECTED] Subject: Andreas - Buyat, di Sebuah Sudut Negeri : 'Peperangan' Kita Semua Date: Tue, 03 Aug 2004 23:56:00 +0200 Buyat, di Sebuah Sudut Negeri : 'Peperangan' Kita Semua "andreas" <[EMAIL PROTECTED]> 2 Aug 2004 - Mohon disebarluaskan........ Kawan-kawan Pejalan Keadilan, Kawan-kawan pasti memahami bahwa narasi besar dari kontroversi pencemaran di teluk Buyat adalah neo-imperialisme (secara khusus imperialisme pertambangan) dan sistim politik-ekonomi yang korup termasuk militerisme yang melanggengkan penjajahan baru tersebut. Karena itu penghancuran kedua sistim tersebut atau upaya pelemahan sistim tersebut adalah medan perang yang sesungguhnya. Apa yang dilakukan oleh LBH Kesehatan, Suara Nurani, Kelola, dan elemen gerakan lainnya di Sulawesi Utara apalagi masyarakat korban (sesungguhnya survivor) serta gerakan lingkungan di tingkat nasional seperti Walhi dan Jatam dll hanyalah bagian kecil saja dari berlawan dalam 'peperangan' yang sebenarnya. Namun demikian pertempuran Buyat, merupakan titik krusial untuk menentukan kemenangan 'pertempuran2' selanjutnya. Dalam hal ini bisa jadi gerakan lingkungan hidup sesuai dengan 'nature' nya akan mengambil posisi, strategi atau menfokuskan diri untuk membuktikan pencemaran dan penghancuran kehidupan rakyat Buyat oleh PT Newmont. Kedua, menyoal pula semua operasi Newmont di Indonesia dan TNC Pertambangan lain yang jadi biang masalah di negeri ini. Baru kemudian akan ditohok atau didorong pelarangan STD (sistim pembuangan limbah ke laut) dan peninjauan ulang terhadap segala bentuk sistim pengelolaan limbah tambang besar di Indonesia. Selain sistim pembuangan limbah akan ditohok model kontrak karya (dari dimensi distribusi keuntungan, serta tanggungjawab sosial perusahaan--- mis. persyaratan ekonomi-sosial-budaya- perburuhan, lingkungan hidup dll) dan tanggungjawab perusahaan untuk pemulihan lingkungan hidup pasca tambang. Bahkan bisa jadi kemudian mengarah kepada moratorium pertambangan besar, agar tersedia jeda waktu untuk membongkar dan memperbaharui sistim atau kebijakan pertambangan besar. Tentunya rangkaian aktivitas ini bukan model urut kacang atau merupakan tahapan yang rigid, jadi lebih kepada taktik-taktik focusing dan dilakukan secara simultan. Tetap perlawanan terhadap imperialisme dan sistim politik-ekonomi yang korup serta militerisme menjadi pandu pertempuran-pertempuran ini. Oleh karena itu dengan sadar diri atas ketiadaan kapasitas untuk memainkan keseluruhan 'peperangan' bahkan pertempuran-pertempuran diatas, saya berharap banyak kepada elemen-elemen gerakan sosial dan masyarakat sipil lainnya untuk menerjunkan diri untuk memberikan tekanan yang kuat terhadap penguasa dan modal dan baik sekali kalau kemudian membangun front perlawanan dan medan-medan pertempuran sporadis untuk menguatkan rute yang sedang kami jalani. Namun demikian perlu dicatat bahwa media massa baik media cetak dan televisi telah menyiapkan panggung paling tidak sejak tanggal 20 Juli lalu. Sebenarnya lebih awal dari tanggal itu kalau kita masukkan tentang kontroversi Perpu Tambang di Hutan Lindung. Kenapa tidak juga gerakan sosial membangun panggungnya di ruang-ruang publik lainnya. Kami tahu begitu banyak persoalan di negeri ini yang harus dibenahi oleh gerakan sosial dan masyarakat sipil, tapi kami mohon dukungan untuk menguatkan perlawanan di rute yang kami jalani. Misal saja kawan FNBI dan gerakan buruh lainnya juga turut menyoal nasib buruh Newmont dan di sektor pertambangan bersama-sama dengan gerakan lingkungan hidup. Juga aksi-aksi demo oleh mahasiswa UGM belum lama ini. Juga terima kasih atas bombandir surat kepada KLH untuk ekspose publik bersama atau vis a vis Walhi tentang berbagai penelitian soal pencemaran di Buyat. Serta kontribusi beberapa kawan-kawan dalam Jurnal Nyanyian Nurani Untuk Andini Lensun dan Warga Buyat. Tentunya diluar elemen gerakan lingkungan di berbagai tempat yang telah membangun perlawanannya. Menarik juga apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan LBH Kesehatan dengan menohok pertanggungjawaban pemerintah (imperialis) Amerika dalam kasus Newmont ini. Untuk bahan amunisi anda silahkan mengakses website Jatam www.jatam.org (untuk segala informasi tentang kinerja puluhan perusahaan tambang besar dan kemudaratan sistim pertambangan di Indonesia bahkan di luar negeri) dan website Walhi www.walhi.or.id tentang kampanye Buyat. Silah baca pula Rubrik Fokus Harian Kompas tanggal 31 dan 23 Juli 2004 yang menyoal sistim pertambangan di negeri ini. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/31/Fokus/ http://www.kompas.com/kompas-cetak/0407/24/Fokus/ Rakyat Bersatu, Rakyat Kuasa Salam adil lestari Andreas Iswinarto Wajah Pertambangan Besar Indonesia : Konspirasi Imperialisme dan Sistim Politik-Ekonomi Indonesia Yang Korup "Lagipula, siapakah yang bisa mengembalikan lagi kekayaan Indonesia yang diambil oleh mijnbedrijven pertikulir, yakni perusahan-perusahaan tambang partikulir, sebagai timah, arang batu dan minyak. Siapakah nanti yang bisa mengembalikan lagi kekayaan-kekayaan tambang itu? Musnah-musnahlah kekayaan-kekayaan itu buat selama-lamanya bagi pergaulan hidup Indonesia, masuk ke dalam kantong beberapa pemegang andil belaka! (Soekarno, Indonesia menggugat, 1961, dalam Latin, 1999, dalam Warta FKKM, 2004) Agaknya soal yang menimbulkan kepedihan Soekarno diatas masih terus berlangsung hingga hari ini.. Perusahaan-perusahaan pertambangan global mendominasi sektor 'ekstraktif' di negeri ini, dimana mereka tidak saja menghisap kekayaan alam dengan menyisakan remah-remah keuntungan bagi negara (setelah di korupsi oleh elit-elit penguasa), tetapi yang terutama mereka meninggalkan kerusakan lingkungan yang parah, serta luka dan kemiskinan bagi penduduk di sekitar kawasan tambang. Kajian yang dilakukan Dianto Bachriadi tentang pelanggaran-pelanggaran HAM pada industri pertambangan di Indonesia dengan studi kasus PT Freeport Indonesia dan PT Kelian Equatorial (Elsam, 1998) menunjukkan paling tidak ada delapan bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan. Pertama, pelanggaran atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Termasuk didalamnya adalah tidak diakuinya tanah-tanah adat yang menjadi milik seseorang, keluarga atau satu suku tertentu, tidak diakuinya struktur sosial masyarakat adat serta pemaksaan untuk alih fungsi lahan menjadi areal pertambangan. Kedua, pelanggaran atas hak untuk hidup. Ketiga, penghilangan orang dan penangkapan secara sewenang-wenang Keempat, hilangnya hak untuk bebas dari rasa takut. Kelima, hilangnya hak seseorang untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau tindak kekerasan, khususnya yang dilakukan oleh pejabat publik. Keenam, dicabutnya hak seseorang atas sumber penghidupan subsistensinya Ketujuh, hilangnya hak anak-anak untuk mendapatkan perlindungan Kedelapan, lenyapnya standar kehidupan yang layak dan pencapaian tingkat kesehatan yang optimal (hak atas lingkungan hidup yang sehat) Dengan demikian disatu sisi mereka menyedot bagian keuntungan terbesar, disisi lain mereka menimbulkan kerugian bagi penduduk disekitar pertambangan. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Lantas sesungguhnya adakah perbedaan kondisi negara yang secara formal telah meraih kemerdekaan dengan kondisi pada masa kolonial dan imperialisme tempo hari Imperialisme Pertambangan Hakekatnya pola hubungan antara korporasi pertambangan global dan negara-negara dunia ketiga adalah sama dan sebangun dengan hubungan antara penjajah dan negeri jajahan. Walaupun teori tentang imperialisme V.I. Lenin telah mengalami kelemahan, setelah berbagai negara jajahan di dunia secara formal berhasil merebut atau dihadiahi kemerdekaan (G. Aditjondro, 2002), beberapa karakteristik masih tetap relevan. Bila pada sebelumnya kekuatan-kekuatan kapitalis direpresentasi oleh negara-negara penjajah maka kini peran itu telah digantikan oleh korporasi-korporasi global atau TNC/MNC. Ada kecenderungan pula bahwa korporasi-korporasi global mengalami konsentrasi kekayaan dan proses monopolisasi ketangan segelintir korporasi global. Aditjondro sendiri menawarkan pendekatan lain yang lebih cocok untuk menggambarkan hegemoni korporasi-korporasi tambang mancanegera di dunia dengan menggunakan definisi yang ditawarkan James Connor. Menurut Connor imperialisme merupakan "penguasaan secara formal atau tidak formal atas sumber-sumber daya ekonomi setempat yang lebih banyak menguntungkan kekuatan metropolitan, dengan merugikan ekonomi setempat'. Dalam prakteknya "...pola hubungan ekonomi yang biasa dilakukan antara negara-negara sedang berkembang dan negara industri, menunjukkan kenyataan hanya ada sedikit pengolahan dilakukan didalam negeri penghasil bahan mineral, sehingga barang yang dikirim mempunyai nilai tambah yang tidak terlampau banyak. Negara-negara majulah yang akan mendapat keuntungan lebih besar dari industri pertambangan ini, karena merekalah (seperti negara-negara industri di Eropa, Amerika Utara, Jepang, NICs) yang menjadi penyerap lebih banyak ekspor produk mineral dari Indonesia untuk kemudian diolah menjadi bahan setengah jadi dan dilempar kembali ke kantong-kantong industri barang jadi yang mereka miliki di negara-negara berkembang (lewat program relokasi indsutri) dalam skema ekspor impor pula. Kalaupun industri pengolah kemudian dibangun di negara penghasil barang mentah, sehingga hasil produksi bisa lebih terserap ke dalam negeri, hal itu tidak berarti bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh industri pengolah tadi tertinggal untuk rakyat atau negara setempat. Karena pada umumnya negara-negara atau kelompok-kelompok perusahaan yang berkepentingan dengan hasil produk bahan mentah dan olahannya dari negara asing akan berusaha menjadi pemegang saham" (Elsam, 1998). Apropriasi (pengambilalihan) nilai lebih tidak hanya terjadi melalui lika-liku praktek ekonomi diatas, tetapi juga melalui nilai lebih yang hilang akibat tergusurnya dan terganggunya berbagai mata pencaharian rakyat seperti usaha pertanian, perkebunan dan perikanan rakyat. Lebih jauh lagi apropriasi terjadi bila lebih jauh dihitung nilai modal ekologis yang hilang akibat rusaknya fungsi-fungsi ekologis alam akibat proses destruktif industri pertambangan ini. Sebuah penelitian Walhi dengan menggunakan data satelit indraja Landsat dengan lebar rekaman 185 km persegi, diperoleh temuan total wilayah darat yang tercemar tailing tahun 200 adalah 35.820 hektar. Adapun wilayah laut yang tercemar tailing mencapai luasan 84.158 ha. Dimana radius penyebaran tailing di laut dari muara Komoro adalah sejauh 6 km dari garis pantai menuju laut lepas, sementara dari muara Sungai Ajkwa Barat sejauh lebih kurang 10 km dari garis pantai menuju laut lepas. Sebaran tailing diperkirakan lebih luas lagi karena kenampakan citra yang terpotong. Hanya dari sisi pencemaran saja bisa diperkirakan begitu besarnya nilai kerugian ekologis akibat beroperasi PT Freeport Indonesia. Kedigjayaan Koporasi Global Pola imperialisme pertambangan ini hakekatnya berlaku juga dalam berbagai lapangan ekonomi dan bisnis. Bahkan berbagai data statistik menunjukkan semakin digjayanya korporasi global disatu sisi, sementara disisi lain secara relatif semakin melemahnya posisi ekonomi negara-negara. Hal ini sesungguhnya sejalan dengan samkin menguatnya hegemoni dan dominasi ideologi neo-liberal dan 'pasar bebas'. Ideologi ini intinya menyatakan berikan kebebasan sebesar-besarnya bagi korporasi untuk melakukan akumulasi keuntungan, dan dari sana kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat akan tercapai. Untuk itu peran regulasi pemerintah atau negara-negara harus dikikis habis, bahkan termasuk regulasi demi alasan melindungi kepentingan umum atau kemaslahatan umum termasuk dalam soal perburuhan, hingga lingkungan hidup. Fenomena makin menguatnya kekuasaan korporasi-korporasi global nampak dari statistik berikut. Sebanyak 200 korporasi besar papan atas dunia menguasai 28 persen aktivitas perekonomian global. Sementara itu 500 korporasi besar papan atas memegang 70 persen perdagangan dunia, dan 1000 korporasi papan atas mengontrol lebih dari 80 persen hasil industri dunia (Robert Kaplan, The Atlantic Monthly 1997). Dimana kini kekuasaan korporasi global telah menyaingi kekuasaan ekonomi-ekonomi negara-negara. Dari 100 pelaku ekonomi terbesar dunia, 52 diantaranya adalah korporasi global (dimana 8 diantaranya adalah korporasi pertambangan). Sedangkan gabungan pendapatan Mitsubishi, General Motor dan Ford Motor lebih besar dibangdingkan gabungan GDP Denmark, Thailand, Turki, Afrika selatan, Arab Saudi, Norwegia, Finlandia, Malaysia, Chili dan Selandia Baru. Selain itu dapat dicatat bahwa pada tahun 1999, hasil penjualan dari lima korporasi papan atas (General Motors, Wal Mart, Exxon Mobil, Ford Motor dan Daimler Chrysler) lebih besar ketimbang GDP 182 perusahaan. Menurut I Wibowo kehebatan dari MNC kiranya bukan hanya karena statistik ekonomi diatas. Yang menyebabkan MNC disegani oleh banyak pemerintah di dunia adalah bahwa MNC mampu mengadu negara satu dengan negara lain, politisi satu dengan politisi lain, memilih mana yang memberikan syarat-syarat yang lebih ringan. Jadi MNC itu bisa datang kepada kepala-kepala negara, lalu menawarkan lapangan pekerjaan, investasi dibidang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Jika sebuah negara menerapkan syarat-syarat ketat dan pajak yang tinggi, maka mereka akan mengancam negara tersebut akan keluar dari wilayahnya. Ironi Demokrasi Kita Seperti dikatakan Wibowo ironi demokrasi Indonesia terbesar kini adalah bahwa orang-orang yang tidak dipilih oleh rakyat (aktor kapitalisme global), malah mampu mendiktekan jenis kebijakan yang harus diambil oleh penguasa negara yang mendapat mandat dari rakyat. Kontroversi yang kini sedang hangat menyangkut lahirnya Perpu No.1/2004 yang mengijinkan pembukaan kawasan hutan lindung untuk penambangan terbuka oleh 13 perusahaan, hanyalah salah satu contoh kecil dari penetrasi kepentingan aktor kapitalisme global dan korporasi. Walaupun hanya salah satu contoh kecil namun mempunyai nilai material yang sangat besar. Menurut pengkajian Greennomics Indonesia berdasarkan metode perhitungan Benefit Transfer Perpu No. 1/2004 akan menyebabkan tidak kurang Rp. 70 triliun pertahun, Indonesia akan kehilangan nilai modal ekologi. Nilai ini setara hampir 70 kali lipat dari nilai penerimaan sektor tambang terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2003, yang hanya bernilai Rp. 1,07 tiliun. Atau, lebih besar Rp 25 triliun dari nilai total secara nasional sumbangan sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2002 sekitar Rp. 45 triliun. Ironis memang sektor pertambangan besar diluar minyak dan gas hanya menumbang RP. 1,48 trilyun atau kurang dari dua persen nilai penerimaan negara di di luar pajak pada APBN 2003. Bandingkan dengan kemudaratan Perpu No. 1/2004 yang mengijinkan penambangan terbuka di hutan lindung kepada 13 perusahaan dengan potensi kerugian Rp. 70 trilyun pertahun. Dalam skala yang lebih besar dalam makna dampaknya terhadap perjalanan negara ini penjarahan atas kekayaan alam, kedaulatan dan demokrasi kita terjadi melalui intervensi dalam penyusunan UU Sumber Daya Air, RUU Sumber Daya Genetika, Perubahan UU Agraria bahkan dalam amandemen UUD 1945. Dengan demikian sebenarnya narasi besar dari persoalan ini adalah imperialisme dan sistim politik-ekonomi yang korup termasuk militerisme di dalamnya yang melanggengkan penjajahan baru tersebut. Tidak bisa tidak yang kini yang dibutuhkan adalah persatuan rakyat, kuasa rakyat untuk bergerak melawan penjajahan gaya baru ini. Mari kita berjuang untuk proklamasi kedua! --------------------------------- Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers! [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
