William Liddle: *"Dalam tiga tahun terakhir, Presiden Megawati gagal.." *"Meski demikian, harus diakui, siapa pun yang dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober kelak akan menghadapi pola fragmentasi lebih parah ketimbang pendahulunya. Ia akan terpaksa mencari dukungan banyak partai selain partainya sendiri. Kenyataan itu akan mengurangi kemampuannya merumuskan dan melaksanakan programnya sendiri. Boleh jadi para pemilih pada pemilu berikut akan kecewa pula dengan kinerja pemerintah yang berkuasa tahun 2004-2009."
Selengkapnya: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/21/opini/983208.htm Kompas, 21 April 2004 Fragmentasi Partai dan Demokrasi Oleh R William Liddle MENDENGARKAN keluhan beberapa orang di Ibu Kota baru-baru ini, kita gampang menyimpulkan, demokrasi di Indonesia telah gagal. Suara paling nyaring terdengar dari pemimpin partai-partai kecil yang merasa kecewa dengan jumlah suara yang diperoleh. Tanpa malu-malu, mereka mencoba meyakinkan bahwa mereka dicurangi oleh para pelaksana pemilu dan entah siapa lagi yang membuat konspirasi di belakang layar. Padahal, kesan pertama saya, jumlah kecurangan pada pemilu ini mungkin lebih sedikit ketimbang lima tahun lalu. Keluhan lebih berbobot berasal dari pengamat yang merasa prihatin dengan pola fragmentasi atau perpecahan pada peta kepartaian yang kian parah dalam sejarah politik Indonesia. Pada tahun 1955, empat partai-PNI, Masyumi, NU, dan PKI-menang dalam pemilu demokratis yang pertama. Partai paling besar saat itu, PNI, hanya meraih 22,3 persen suara. Tak ada partai yang cukup kuat untuk memerintah sendiri. Lebih gawat lagi, saat itu pemimpin partai tak berhasil menciptakan koalisi antarpartai yang bisa meletakkan sebuah fondasi kukuh bagi pemerintahan yang stabil dan berwibawa. Akibatnya, Soekarno dan sejumlah perwira tinggi TNI dengan mudah memusnahkan eksperimen bangsa Indonesia yang pertama dengan demokrasi. Pemilu 1999 menambah sedikit jumlah partai yang memainkan peran signifikan di DPR. Namun, dari segi lain, Pemilu 1999 mengurangi pola fragmentasi yang diciptakan pemilu pertama. PDI-P meraih 34 persen, jauh melebihi pendahulunya, PNI, atau partai lain pada Pemilu 1955 atau 1999. Sayang, Megawati tidak memanfaatkan kemenangannya untuk membuat koalisi baru. Sebaliknya, untuk sementara ia dikalahkan koalisi Poros Tengah pimpinan Amien Rais yang mengangkat Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 RI. Dua tahun kemudian, saat Abdurrahman dipecat (dinilai gagal mempertahankan koalisi Poros Tengah), Megawati diberi kesempatan kedua. Kali ini, dia lebih berhasil, setidaknya dalam pengertian mampu membentuk pemerintahan yang bisa bertahan hingga kini. Dalam Pemilu 2004, pola fragmentasi lebih buruk lagi. Keunggulan Presiden Megawati lenyap dengan anjloknya dukungan yang diberikan kepada partainya. Kini tak ada partai yang bisa dijuluki partai pemenang pemilu, termasuk Golkar, yang hanya mempertahankan posisi dari 1999 di mata pemilih. Jumlah partai yang harus dianggap pemain utama bertambah dengan suksesnya Partai Demokrat (PD), yang meraih sekitar 7,5 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memperoleh 7,0 persen. DARI satu segi, kekalahan PDI-P serta kemenangan PD dan PKS harus dianggap sebagai prestasi besar bagi eksperimen kedua bangsa Indonesia dengan demokrasi. Dengan amat gamblang, para pemilih telah mencanangkan loud and clear kejengkelan mereka terhadap tingkah-laku pemerintahan Megawati selama ini. Kesimpulan ini diperkuat pengalaman pribadi saya di beberapa daerah di Jawa dan Sumatera menjelang pemilu serta oleh hasil sejumlah survei nasional yang terandalkan, seperti International Foundation for Election Systems (IFES) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Meski demikian, harus diakui, siapa pun yang dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober kelak akan menghadapi pola fragmentasi lebih parah ketimbang pendahulunya. Ia akan terpaksa mencari dukungan banyak partai selain partainya sendiri. Kenyataan itu akan mengurangi kemampuannya merumuskan dan melaksanakan programnya sendiri. Boleh jadi para pemilih pada pemilu berikut akan kecewa pula dengan kinerja pemerintah yang berkuasa tahun 2004-2009. Dalam keadaan itu, apakah ada saran atau nasihat yang bisa diberikan kepada presiden terpilih agar terbantu untuk mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak pola fragmentasi yang akan dihadapinya? Rasanya ada tiga political resources (sumber daya politik) yang kalau dimobilisasi oleh presiden baru akan meringankan bebannya sebagai pemimpin negara yang ingin berjasa bagi bangsa. Pertama, poin ini tidak terlalu baru, keengganan politisi Indonesia untuk ada di luar lingkaran kekuasaan. Kenyataan ini bisa digunakan presiden terpilih untuk menarik dukungan dari partai-partai lain di DPR pada awal masa kekuasaannya. Namun, ia harus berusaha sedini dan sejauh mungkin menghindari terbentuknya kabinet pelangi yang terlalu luas jangkauannya. Dengan kata lain, presiden baru dianjurkan tidak mengulangi kesalahan yang dibuat dua pendahulunya. Ia harus mencari keseimbangan baru yang memungkinkannya tetap bisa menguasai pemerintahannya sendiri. Kedua, presiden baru harus menyadari bahwa cukup banyak pemilih merindukan reformasi yang belum kunjung datang. Yang dimaksud reformasi antara lain, dan mungkin terutama, adalah usaha sungguh-sungguh mengurangi KKN dan menegakkan negara hukum. Kenyataan ini jelas sekali dari hasil beberapa survei nasional yang dilakukan IFES dan LSI. Secara tidak ilmiah, saya mengalami fenomena ini saat melanglang Indonesia menjelang dan sesudah hari pencoblosan. Desakan umum yang kasatmata ini bisa dipakai presiden baru untuk mendorong anggota DPR agar mereka mulai meninggalkan praktik-praktik lama. Ketiga, presiden baru harus maklum, dirinya adalah satu-satunya pejabat pemerintah yang dipilih langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di AS, yang juga menganut sistem presidensial, kenyataan ini sudah lama menjadi senjata pamungkas di medan laga politik. Misalnya, Presiden George Bush sulit sekali dilawan ketika memutuskan menyerang Irak. Meski banyak politisi dari partai oposisi sulit menerima kebijakan itu, mereka tak mewakili seluruh bangsa, suatu perbedaan yang amat mereka sadari. KEBERHASILAN demokrasi, di Indonesia maupun di AS, banyak bergantung pada political skill, keterampilan politik yang dimiliki atau yang bisa dikembangkan presiden dan politisi. Dalam tiga tahun terakhir, Presiden Megawati gagal, setidaknya bila kita memakai pemilu legislatif yang baru sebagai ukuran. Mudah-mudahan semua politisi pada pascapemilu, termasuk Megawati, memetik pelajaran berharga untuk masa depan dari keputusan bersama masyarakat. Setidaknya sebagai isyarat, tiap lima tahun mereka akan dituntut rakyat Indonesia, yang kian sadar dan dewasa, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. R William Liddle Profesor Ilmu Politik, The Ohio State University, Columbus, Ohio, AS __________________________________ Do you Yahoo!? New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage! http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Yahoo! Domains - Claim yours for only $14.70 http://us.click.yahoo.com/Z1wmxD/DREIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
