SURAT KEMBANG KEMUNING:
"BELAJAR SAMPAI KE NEGERI CINA" [5-Selesai]. [Menyambut Rencana Pengajaran Bahasa Mandarin di SLTA Indonesia] Mengambil Tiongkok sebagai pembanding, segera saja terlintas di benak saya pertanyaan: Apakah Indonesia mempunyai politik etnik yang jelas? Kalau ada bagaimana kongkretnya politik etnik itu? Saya kira ada. Dan hal ini ditunjukkan oleh kata "Bhinneka Tunggal Ika" yang tertera di bawah lambang Garuda yang menjadi lambang Republik Indonesia [R.I.]. Berangkat dari kesadaran akan perlunya persatuan, terutama dalam perjuangan memerdekakan negeri, sesuai perkembangan dan tuntutan zaman, maka Sumpah Pemuda 1928, menegaskan ke-ika-an ini. Barangkali keputusan para pendiri R.I. ketika menetapkan bahwa R.I merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI juga berangkat dari keperluan mendesak pada waktu itu demi eksistensi Republik. Tapi tidak pernah ada ketetapan bahwa NKRI bermakna RI yang sentralistik. Bentuk Republik termasuk masalah "hal-hal lain akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya". Sehingga menafsirkan NKRI sama dengan sistem yang sentralistik adalah tidak berdasar. Hal ini tercermin dari kata-kata Proklamasi bahwa "hal-hal lain akan diselesaikan dalam waktu seingkat-singkatnya" dan kata-kata Presiden Soekarno tidak lain dari sebuah "jembatan emas" menuju ke kehidupan yang manusiawi, adil dan beradab. Sadar akan keragaman bangsa dan negeri maka Soekarno seperti halnya Sumpah Pemuda berjuang keras untuk mempersatukan negeri dan bangsa, mempertahankan eksistensi Republik yang sampai akhir khayatnya, selalu dirongrong oleh kekuatan dalam dan luar negeri yang tidak menyukai Republik, tanpa mengabaikan unsur keragaman. Barangkali, ketika Soekarno berusaha sebisa mungkin menjadikankan "putera daerah" sebagai orang pertama daerah pada waktu, bisa juga dijadikan petunjuk betapa Soekarno ingin agar daerah-daerah merasa bahwa Republik adalah rumah bersama. Apabila sebuah daerah, ambil contoh propinsi Kalimantan Tengah [Kalteng] pada 1957, belum tersedia syarat [terutama syarat politik, karena politik banyak mengandung unsur kompromis] untuk dipimpin oleh putera daerah sebagai orang pertama daerah, dan terpaksa mengangkat sementara untuk periode transisi seorang gubernur dari Jawa, seperti Milono, misalnya, tapi sebagai waktilnya tetap tidak lain dari putera daerah. Saya melihat kebijakan ini sebagai isyarat politik bermakna bagaimana Soekarno sebagai orang pertama negeri sangat memperhatikan kelegaan daerah dalam rumah bersama Republik Indonesia. Bahkan istilah "putera daerah" itu sendiri memperlihatkan kesadaran akan keragaman bangsa dan negeri serta suatu usaha bagaimana mengelola keragaman ini dalam konteks ke-ika-an bangsa. Jadi saya kira, anggapan yang melihat bahwa "putera daerah" bertentangan dengan NKRI sama dengan pandangan a-historis dan keindonesiaan. Bertolak dari pemahaman begini, maka ketika bekerja di Kalteng, tanpa menghiraukan segala risiko, saya pernah secara terbuka menjawab pernyataan Saut Lubis, panglima Korem Kalteng yang menuduh bahwa tuntutan orang Dayak agar gubernur Kalteng harus putera daerah, sebagai anti Indonesia, anti Republik, anti kemanusiaan,dan anti Pancasila. Dalam sanggahan terbuka kepada Saut Lubis, saya katakan antara lain, bahwa siapapun yang ingin jadi gubernur, kembalilah ke daerah asal masing-masing.Biarkan masyarakat Kalteng menyelesaikan urusan mereka sendiri. Jabatan dan bedil bukan ukuran kebenaran. Saut Lubis boleh segera pulang kampung jika ingin jadi gubernur, tapi tidak di Kalteng. TNI dan polisi pun boleh ditarik dari Kalteng. Dalam sejarahnya Dayak Kalteng mampu mengatur masyarakat mereka sendiri dengan sistem mereka sendiri. Yang anti keindonesiaan, anti Indonesia, anti RI, anti kemanusiaan dan anti Pancsila, bukan orang Dayak tapi Saut Lubis sendiri. Dengan pendapat seperti di atas justru memperlihatkan siapa sesungguhnya yang menolak keragaman. Menyusul sanggahan ini, akhirnya Saut Lubis dihujani kritik terbuka di koran lokal secara bertubi-tubi sampai akhirnya ia meninggalkan Kalteng. Ketika pada tahun 1956 rakyat Dayak Kalteng melancarkan pemberontakan bersenjata untuk mendirikan Kalteng sebagai propinsi tersendiri, Tjilik Riwut dipanggil dipanggil oleh Soekarno ke Istana. Soekarno menghardik Tjilik Riwut: "Apa kalian mau memisahkan diri dari Republik?", ujar Soekarno sambil melempar ke meja seberkas dokumen. Tjilik Riwut memandang tajam mata Soekarno sambil berdiri, menjawab tegas: "Hati-hati dengan kata-katamu,Bung.[Sesuai dengan budaya Dayak, Tjilik Riwut tidak menyebut Soekarno dengan Bapak, tapi "kau" Dan "kau" mempunyai kata ganti empunya "mu". Keterangan ini saya dapatkan dari Tiyel Djelau, teman seperjuangan dan keluarga Tjilik Riwut]. "Bung mempercayai laporan itu atau percaya saya? Kalau Bung tidak mempercayai saya, pecat saya sekarang juga.Umumkan segera!", tegas Tjilik Riwut dan membuat Soekarno tersentak. Seperti diketahui bahwa pemberontakan bersenjata rakyat Dayak untuk meminta Kalteng sebagai propinsi sendiri, dilancarkan setelah jalan damai selalu mengalami kegagalan. Pemberontakan bersenjata ini dipimpin oleh organisasi yang bernama Gerakan Mandau Talawang Pancasila. Sampai sekarang beberapa tokohnya masih hidup di Palangka Raya. Tuntutan pemberontakan sangat jelas: "Kalteng propinsi sekarang juga!" Bukan memisahkan diri dari R.I. Dasarnya pemberontakan adalah Pancasila. Melekatnya kata Pancasila mengingatkan kita bahwa rakyat Dayak Kalteng belum ada keinginan melepaskan diri dari R.I. yang mereka sendiri ikut mendirikannya di Kalteng. Pencantuman kata itu lebih bersifat menggarisbawahi agar semua ingat akan ide apa pada tahun 1945 yang mempersatukan kita sebagai bangsa. Pada masa maraknya ide memisahkan diri dari R.I., setelah Soeharto dipaksa turun dari panggung kepresidenan, walaupun di Kalteng, ada yang menyemai pikiran "Borneo Merdeka", tapi ide ini segera tersisih karena rakyat Kalteng sampai sekarang, paling jauh menginginkan bentuk federasi untuk mengelola keragaman. [Saya membatasi diri dengan contoh-contoh kongkret]. Munculnya masalah daerah, memperlihatkan bahwa jika menggunakan kata-kata Shakespeare, "ada sesuatu yang busuk dalam Negara Denmark" ["there is something rotten in the State of Denmark]. Jika kata Denmark digantikan dengan Indonesia, maka "there is something rotten in the State of Indonesia" yang NKRI."Something rotten" itu adalah pengelolaan yang sentralistik yang menjadi Indonesia dijajah oleh orang Indonesia sendiri dan daerah-daerah dijadikan daerah jajahan. Konflik etnik seperti Tragedi Sampit dan Kereng Pangi misalnya lebih memperlihatkan adanya pembusukan ini. Dari praktek yang diterapkan di Kalteng, saya melihat benar praktek penjajahan Pusat terhadap daerah. Ketika Orba berkuasa, yang dijadikan standar untuk memegang kekuasaan kunci adalah Jawa dan Islam. Padahal Kalteng bukan daerah berpenduduk yang Islam dan Jawa. Praktek ini berlangsung selama lebih dari tiga dasarwarsa, termasuk pada periode Habibie dengan "lobbie ICMI"-nya ["lobbie ICMI" adalah istilah orang di Kalteng]. Tentu saja pilihan dan praktek politik begini akan menjadi kendaraan yang mengangkut perlawanan. Siapa yang menetapkan pilihan politik dan mengendalikan penterapan politik daerah dan etnik di atas?? Siapa lagi kalau bukan Jakarta! Karena itu pusat kericuhan sesungguhnya nterdapat di Jakarta, bukan di daerah. Untuk menyelamatkan Indonesia dan Republik, selain bertarung di Jakarta tapi lebih-lebih lagi dilakukan dari daerah. Jakarta tidak akan ada tanpa daerah. Kalau OPM dan GAM sampai sekarang masih eksis,artinya jalan militer tidak bisa memecahkan masalah kecuali memelihara dendam tujuhturunan. Dari segi strategi dan taktik militer, TNI pun bukan kekuatan yang tidak terkalahkan,jika kita tahu bagaimana menghadapinya. Buktinya di Timor Lorosae mengalami kekalahan berat dan harus membiarkan negeri itu merdeka. Militerisme dalam segala bentuk dan varian hanya mengantar Indonesia ke jurang kemerosotan kemudian ke kehancuran. Militerisme bukan haridepan negeri ini. Kesimpulan saya adalah bahwa pilihan politik dan yang dipraktekkan selama ini memperlihatkan bahwa politik etnik dan daerah yang digariskan oleh pendiri Republik dan secara singkat dirumuskan dalam kata-kata "Bhinneka Tunggal Ika" telah dikhianati oleh Orba dan penerus-penerus Orba. Orba dan penerus-penerus Orba lah yang melarang penggunaan bahasa Tionghoa, menutup sekolah-sekolah Tionghoa, mendorong orang dari etnik Tionghoa mengubah nama, menyebut etnik Tionghoa sebagai "warga negara keturunan". Orba dan penerus-penerusnya jugalah yang menjadikan daerah-daerah sebagai daerah jajahannya melalui politik "jawanisasi" dan "islamisasi" [dalam pengertian fanatisme atau sektarisme] serta "agama pembangunan". Apabila sekarang ada rencana pengajaran Bahasa Mandarin di SLTA, selain memang merupakan kebijakan budaya yang tanggap perkembangan politik dan ekonomi internasional serta posisi RRT di peta politik dunia sekarang dan di masa datang, saya kira kebijakan budaya ini pun ada baiknya jika juga dikaitkan dengan politik etnik "bhinneka tunggal ika" dan ditopang dengan pilihan bentuk negara NKRI yang tidak lagi sentralistik, kebijakan yang menyadari keragaman bangsa sebagai suatu kekayaan budaya serta sumber karya. Sejarah bangsa dan negeri kita menunjukan bahwa menafsirkan dan mentrapkan NKRI bermakna tunggal sebagai padanan dari sentralisme hanya akan menghancurkan negeri dan bangsa serta RI sebagai "rumah bersama", sebagai "betang" [rumah panjang] Indonesia jika menggunakan istilah orang Dayak Kalteng. Nasib Indonesia banyak tergantung pada kemampuan mengejawantahkan politik "bhinneka tunggal ika". Secara khusus, saya ingin menggaris bawahi kenyataan bahwa Indonesia bukan hanya Jawa dan bukan hanya Islam. Monolitisme dan militerisme dengan segala variannya tidak lain dari jalan petaka.Jika militerisme membawa kematian, mengapa sebagai putra Dayak Indonesia atau putera daerah harus ikut bunuh diri dengan jalan maut ini? "Mengapa kami harus turut karam di perahu bocor dan dibarkan bocor?" ujar seorang kawan Papua. Tapi saya masih meyakini ketepatan, keagungan dan keindahan Indonesia sebagai konsep, karena itu saya ingin mengusulkan: "Kembalikan Indonesia kepada rakyat Indonesia. Indonesia yang majemuk!". Paris, Agustus 2004. ------------------- JJ. KUSNI [Selesai] [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
