Kamis, 12 Agt 2004,
Uang Bukan Solusi Masalah Pendidikan
http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=123950
Totok Amin Soefijanto *
"Oppressors believe that to be, is to have; money is
the measure of all things, and profit is the primary
goal" (Freire, Pedagogy of the Oppressed, 1970).
Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi, uang bisa
menutup kesempatan banyak anak miskin dari kesempatan
belajar. Sebab, banyak universitas yang menaikkan uang
kuliah dan uang pangkal. Tak heran, mahasiswa
memprotes hal itu seperti yang terakhir terjadi di
kampus Universitas Indonesia.
Benarkah uang bisa memecahkan masalah pendidikan kita
yang dikritik karena membuat murid tidak kreatif,
tidak berwawasan luas, dan tak berakhlak mulia? Kalau
benar, berapa besar uang yang dibutuhkan untuk
mengatasi semua masalah tersebut? Pengamatan jeli Prof
Sofian Effendi menerjemahkan upaya meningkatkan
kualitas pendidikan ke dalam kalkulasi ekonomi seperti
berikut:
"…dasar satuan biaya yang diperkirakan Ditjen
Dikdasmen dan Ditjen Dikti sebesar Rp 157 triliun-Rp
173,2 triliun per tahun. Padahal, tahun 2004,
pemerintah hanya mampu menyediakan anggaran Rp 21
triliun atau sekitar 1/6 jumlah yang diperlukan guna
mewujudkan program pendidikan dengan standar mutu
nasional. Jika standar mutu yang hendak dicapai adalah
standar mutu pendidikan di Malaysia atau Singapura,
diperlukan anggaran Rp 500 triliun-Rp 520 triliun atau
empat kali standar biaya nasional." (Janji Kosong atau
Tawaran Solusi?, Kompas, 26 Juli 2004).
Bukan main. Uang triliunan menjadi standar untuk
mengukur mutu pendidikan. Tiba-tiba, bayangan Romo
Y.B. Mangunwijaya melintas di benak saya. Almarhum
yang susah payah mengajar anak-anak pinggiran Kali
Code di Jogjakarta dengan biaya seadanya itu toh bisa
dikatakan berhasil memberikan kesempatan kepada
anak-anak dari keluarga miskin untuk "makan
sekolahan". Almarhum yang kecewa terhadap sistem
pendidikan nasional yang katanya menghasilkan robot
tersebut meluncurkan ide untuk menempatkan pendidikan
di jalur yang menurutnya benar, yaitu di jalur
"membangun manusia merdeka yang tidak hanya
mengutamakan hasil, tetapi juga proses".
Romo Mangun tentu tak sendirian. Sebab, banyak kiai
yang membangun pesantren yang santrinya kebanyakan
berasal dari keluarga miskin di tanah air. Mereka
sering tidak memungut iuran, apalagi mematok tarif
uang pangkal jutaan rupiah.
Kepedulian para tokoh tersebut mengingatkan kita pada
karya klasik Paulo Freire yang prinsipnya memandang
bahwa anak didik adalah manusia berotak, bukan tabung
kosong yang menampung gelontoran pidato gurunya saja.
Anak didik harus belajar bertanggung jawab atas
tindakannya dan bangga menjadi dirinya sendiri.
Sebenarnya, apa sih yang dibutuhkan untuk mendidik
anak itu? Yang paling utama sebenarnya adalah
keteladanan dari orang dewasa di sekitarnya. Buku,
kurikulum, guru, dan lingkungan, termasuk keluarga dan
masyarakat, merupakan unsur-unsur pendidikan yang amat
penting bagi perkembangan kemajuan daya nalar serta
moral si anak didik.
Materi pelajaran tidak harus berbentuk kertas segi
empat yang di dalamnya ada tulisan atau gambar. Alam
di sekitar si anak seperti batu karang, air sungai,
pasir laut, atau daun pisang yang relatif murah serta
terjangkau bisa menjadi materi pelajaran. Dana
triliunan memang dibutuhkan untuk memecahkan masalah
pendidikan kita, tetapi bukan segalanya. Anggaran yang
memadai memang dibutuhkan untuk menggaji guru supaya
mereka hidup layak serta manusiawi. Uang negara memang
diperlukan untuk memperbaiki dan merawat gedung-gedung
sekolah serta isinya.
Tetapi, kalau semua masalah pendidikan digebyah uyah
sebagai masalah uang, kita akan terjebak pada
materialisasi dunia pendidikan. Semuanya nanti diukur
dengan uang.
Misalnya, ukuran sukses sebuah lembaga pendidikan
adalah sosok fisiknya, gedung yang megah di jalan
utama, kelengkapan peralatan, dan ketebalan uang
kasnya, bukan keberhasilan sivitas akademikanya dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan.
Kalau ingin mengatasi masalah pendidikan, ada jalan
yang lebih baik daripada hanya memfokuskan diri pada
uang. Kita harus mendapatkan informasi yang benar
mengenai kekurangan sistem pendidikan nasional dan
lokal. Pernahkah kita melakukan survei terhadap guru,
murid, serta orang tua secara lokal atau nasional, dan
kalau perlu secara longitudinal dari waktu ke waktu
untuk menyerap aspirasi mereka secara akurat? Lebih
luas lagi, pernahkah kita melakukan jajak pendapat
terhadap masyarakat luas tentang model pendidikan yang
diinginkan masyarakat yang majemuk seperti kita?
Informasi kekurangan dan keinginan para pengguna jasa
pendidikan nasional itulah yang bisa digunakan membuat
daftar belanja kalau uangnya sudah tersedia. Kalau
belum tersedia, kita bisa melihat daftar tersebut
untuk mencari kekurangan yang bisa diatasi dengan
kemampuan berdikari alias memanfaatkan potensi alam
sekitar. Kalau memang bisa belajar di bawah pohon,
lumbung padi, tempat lelang ikan, balai desa, atau
fasilitas publik lain yang menganggur serta masih bisa
dipakai, ya manfaatkanlah.
Ivan Illich pernah mengingatkan, pendidikan adalah
tanggung jawab dan hak masyarakat secara luas, bukan
hanya tanggung jawab serta hak pemerintah yang
kebetulan berkuasa menyalurkan uang pajak. Karena itu,
dalam soal anggaran pendidikan dan penyalurannya,
masyarakat harus jeli memantau kerja pemerintah yang
mengemban amanat rakyat. Kalau dianggap sudah tidak
kredibel serta tidak kompeten, kewenangannya bisa
dicabut dan diganti oleh mereka yang lebih mumpuni.
Satu hal yang patut diperhatikan bersama, tekad
memajukan pendidikan dengan tulus dan jujur. Kejujuran
menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan pendidikan
kita saat ini. Yang paling berbahaya dari usul
penambahan anggaran pendidikan tersebut adalah kalau
kita menutup mata terhadap praktik korupsi, kolusi,
dan nepotisme yang masih merajalela dalam dunia
pendidikan saat ini.
Tanpa praktik pemerintahan yang bersih dan tanpa niat
tulus dari para penguasa yang menyalurkan dana negara
tersebut, sia-sialah kampanye menambah anggaran
pendidikan tersebut untuk mengatasi masalah secara
tuntas. Kalau tidak, seperti sinyalemen Freire,
pendidikan yang berorientasi laba akan menghasilkan
penindas-penindas baru.
* Totok Amin Soefijanto, kandidat doktor bidang
pendidikan di Boston University, Massachusetts, AS
=====
Mario Gagho
Political Science,
Agra University, India
__________________________________
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!
http://promotions.yahoo.com/new_mail
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
