Dear Mbak Budi,
Regarding your comment, waduh koq terlalu dini betul
analisanya yach mbak..
Arizka
--- Budhisatwati KUSNI <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
> ----- Original Message -----
> From: Ibrahim Bramijn
> To: WAHANA-NEWS
> Sent: Thursday, August 26, 2004 10:23 AM
> Subject: [wahana-news] Kolom IBRAHIM ISA -- MENGAPA
> YUSRIL BEGITU KERAS MENENTANG PENCABUTAN TAP-MPRS
> NO. XXV, 1966.
>
>
> Kolom IBRAHIM ISA
> -----------------
>
> 25 Agustus 2004.
>
>
>
> SEKITAR TAP-MPRS No.XXV/1966 --- MENGAPA YUSRIL
> BEGITU KERAS MENENTANG PENCABUTANNYA?
>
>
>
> Dua hari yang lalu (23 Agustus 2004), CARI-List dan
> NASIONAL-List, menyiarkan ulang wawancara yang
> dilakukan oleh wartawan intervieuw Miladiah Susanti
> dengan Yusril Izha Mahendra, Menkumdang waktu itu
> (20/4/200), mengenai sikap dan pendirian beliau
> tentang masalah pencabutan TAP-MPRS No.XXV/1966,
> mengenai larangan terhadap PKI dan ajaran
> Marxisme/Leninisme. Tampaknya, disiarkannya kembali
> wawancara Yusril mengenai sikapnya yang "mati-matian
> menentang dicabutnya TAP MPRS No XXV/1966", adalah
> untuk menyegarkan kembali informasi khalayak
> mengenai SIAPA ITU YUSRIL?
>
>
>
> Dan tentu ada hubungannya pula dengan posisi Yusril
> dan partainya, Partai Bulan Bintang, dewasa ini
> sebagai pendukung calpres SBY/Kala dalam putaran
> kedua pempres 20 September yad.
>
>
>
> Ketika itu, adalah masa pemerintahan Presiden
> Abdurrahman Wahid. Dan adalah Wahid, seorang
> presiden dan kiayi sesepuh NU dan PKB, yang tidak
> bisa dituduh pro-Komunis, yang punya ide agar
> TAP-MPRS No.XXV/1966 dicabut. Alasannya? Karena Gus
> Dur ingin memberlakukan HAM dan UUD RI kepada semua
> warga negara Indonesia, termasuk pada mereka-mereka
> yang punya keyakinan terhadap ideologi/ajaran
> Marxisme-Leninisme.
>
>
>
> Gus Dur berpendapat bahwa TAP tsb bertentangan
> dengan UUD RI, bertentangan dengan HAM, dengan
> Hak-hak Demokrasi, dimana setiap individu punya hak
> untuk menyatakan fikirannya, untuk perlunya
> kepercayaan atau pandangan politik yang diyakininya.
> Jadi, jelas, menyangkut masalah prinsipil.
> Menyangkut masalah hukum, menyangkut masalah
> keadilan. Ini adalah hak azasi manusia. Dari
> interview Yusril, jelas bahwa beliau tidak memahami
> apa itu yang dinamakan hak-hak azasi manusia.
> Penjelasan lain, ialah bahwa menurutnya hak-hak
> azasi itu harus dicabut dari orang-orang Komunis,
> karena kaum Komunis, katanya, menentang demokrasi.
> Anehnya, 32 tahun Orba di bawah Jendral Suharto yang
> diabdinya, yang merupakan pelanggar HAM paling besar
> dalam sejarah politik Republik Indonesia, yang telah
> melancarkan pembantaian masal pada tahun 1965/65
> dst, ---- menurut Yusril, tidak bertentangan dengan
> faham demokrasi. Menurutnya Jendral Suharto, Orba,
> Golkar, dan kroni-kroniya tidak menentang demokrasi.
> Makanya tidak perlu ada TAP yang melarang
> Pancasilanya Orba dan Golkar. Makanya tidak perlu
> ada larangan terhadap Golkar yang merupakan tiang
> penyangga rezim Orba yang paling anti-demokratis.
> Itulah logika Yusril.
>
>
>
> Januari tahun 2000, Menkumdang Yusril, diutus oleh
> Presiden Abdurrahman Wahid, untuk mengurus
> kepulangan para warganegara Indonesia, yang menurut
> Gus Dur adalah "orang-orang yang terhalang pulang".
>
>
>
> Perlu jelas kiranya, bahwa yang disebut "orang-orang
> yang terhalang pulang" itu adalah sejumlah besar
> warganegara Indonesia yang disebabkan berbagai hal
> sedang berada di luar negeri. Ada yang bertugas
> belajar, seperti ratusan mahasiswa yang belajar di
> pelbagai negeri, khususnya yang belajar di negeri
> yang dulu dinamakan "negeri-negeri sosialis". Ada
> yang sedang ada tugas negara, seperti dubes-dubes RI
> di Vietnam, Beijing, Srilangka dan Mali. Ada yang
> sedang memenuhi undangan konferensi internasional.
> Atau menghadiri parayaan nasional sesuatu negara,
> seperti yang berkunjung ke Beijing, RRT untuk
> menghadiri perayaan ultah kemerdekaan RRT. Jumlah
> terakhir ini meliputi ratusan, dan terdiri dari
> pelbagai lapisan masyarakat: ada yang menteri, ada
> yang anggota DPR, ada yang anggota serikatburuh,
> serikat tani, mahasiswa, pemuda, dan dari pelbagai
> parpol. Pokoknya berbagai macam ragam kedudukan dan
> fungsinya.
>
>
>
> Ketika sedang di luarngeri, terjadilah Gerakan 30
> September, 1965. Gerakan tsb yang menurut
> pernyataannya sendiri, dilancarkan untuk membela
> Presiden Sukarno yang akan digeser oleh suatu Dewa
> Jendral, berhasil dihancurkan oleh Jendral Suharto
> dan tentara di bawah komandonya. PKI dituduh sebagai
> dalang G30S. Kemudian Presiden Sukarno diutudh juga
> ada di balakang, atau paling tidak tahu sebelumnya
> tentang G30S. Sesudah berhasil menguasai kota
> Jakarta, Jendral Suharto kemudian menunjuk dirinya
> sebagai pemimpin TNI-AD, membelakangi keputusan
> Presiden Sukarno, yang menunjuk Masyjen Supranoto
> Reksosamudro, sebagai pimpinan TNI-AD menggantikan
> para pati ABRI yang dibunuh dalam peristiwa G30S
> itu.
>
>
>
> Dalam perkembangan yang berlangsung cepat sekali,
> orang-orang Indonesia yang sedang berada
> diluarengeri itu, dituntut untuk mengutuk G30S dan
> Presiden Sukarno. Penolakan mengakibatkan paspornya
> dicabut, seketika menjadi "stateless". Dan itu
> dilakukan oleh semua kedutaan Indonesia, atas
> instruksi kekuasaan Jakarta yang secara riil sudah
> ada di tangan Jendral Suharto. Keputusan pencabutan
> paspor itu dilaksanakan oleh kedutaan-kedutaan
> Indonesia, samasekali tanpa proses pengadilan
> apapun. Bayangkan, mencabut hak kewarganegaraan
> ratusan warganegara yang tak bersalah, tanpa proses
> pengadilan apapun. Itulah yang terutama menyebabkan
> terciptanya di dunia ini apa yang oleh Gus Dur
> disebut "orang-orang (Indonesia) yang terhalang
> pulang". Bukanlah pilihan mereka untuk jadi "orang
> kelayaban".
>
>
>
> Tetapi yang lebih gawat lagi, yang lebih serius
> lagi, ditinjau dari prinsip-prinsip demokrasi dan
> HAM, tentu, adalah pembantaian yang dilakukan oleh
> Jendral Suharto dan kekuatan militernya terhadap
> ratusan ribu, bahkan sampai lebih dari sejuta
> warganegara Indonesia yang tak bersalah. Itu
> dilakukan tanpa proses pengadilan apapun. Mereka itu
> dibantai, dijebloskan dalam penjara, dibuang ke
> pulau Buru, disiksa, dikenakan kerja paksa, bahkan
> tanpa mengetahui sebenarnya apa salah mereka.
> Karena, adalah pengatahuan umum, satu-satunya "dosa
> mereka", ialah bahwa mereka anggota atau simpatisan
> dari PKI, Partindo, serikat buruh yang tergabung
> SOBSI,atau yang tergabung dengan BTI, dari CGMI,
> Pemuda Rakyat, Baperki, dan banyak ormas lainnya
> yang dianggap Kiri ataupun, yang dianggap pendukung
> atau pembela Presiden Sukarno. Padahal partai-partai
> dan ormas-ormas itu sepenuhnya legal dan mendukung
> politik Presiden Sukarno.
>
>
>
> Kemudian anggota-anggota MPRS "discreen" oleh
> Jendral Suharto. Banyak yang dituduh "terlibat" atau
> "berindikasi" terlibat dengan G30S, dituduh anggota
> atau simpatisan PKI dan semua yang dianggap Kiri dan
> pembela Presiden Sukarno. Semua mereka itu dicopot
> dari keanggotaan MPRS-nya. Banyak yang dijebloskan
> dalam penjara. Alkisah, MPRS yang sudah
> "dibersihkan" ini, kemudian ditamhah dengan anggota
> parpol dan militer, pilihan Suharto. MPRS rekayasa
> itulah yang menelorkan TAP MPRS No.XXV/1966. TAP
> MPRS No. XXV/1966 , diambil sesudah Jendral Suharto
> secara hakikat telah mengangkangi kekuasaan
> pemerintahan dan negara. Itu terjadi sesudah
> Presiden Sukarno, yang resminya masih Presiden,
> tetapi yang hakikatnya sudah tidak punya kekuasaan
> dan wewenang apapun. Jadi, pasti orang
> mempertanyakan, apa perlunya diambil keputusan
> TAP-MPRS No XXV/1966. Perlu, jawab sementara
> analisis. Jendral Suharto perlu "legitimitas",
> semacam pensahan atas tindakan-tindakannya terdahulu
> yang membantai dan mempersekusi rakyat tak bersalah,
> melalui suatu ketetapan MPRS.
>
>
>
> Ketika Yusril datang ke Den Haag pada bulan Januari
> 2004 itu, ia menyandang Instruksi Presiden No.1
> Tahun 2000. Difikir kembali matang-matang,
> sebenarnya keputusan Presiden Wahid mengirimkan
> Yusril
=== message truncated ===
_______________________________
Do you Yahoo!?
Win 1 of 4,000 free domain names from Yahoo! Enter now.
http://promotions.yahoo.com/goldrush
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
