Catatan Seorang Klayaban
TENTANG PERTEMUAN LINTAS GENERASI DI MAASTRICHT 2004 [6 SELESAI].
Sebelum mengakhiri tulisan ini, aku masih ingin menanggap ucapan mantan Dubes A.
Irsan:
"Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa setiap orang yang menamakan
dirinya Indonesia".
Dan K Prawira:
Saya kira pernyataan tersebut benar sekali!!!. Sebab, meskipun seseorang memegang
paspor Indonesia, tetapi kalau mengkhianati NKRI, mendukung separatisme, melakukan
korupsi terhadap kekayaan negara, menginjak-injak HAM, menjadi alat kepentingan negara
asing yang merugikan Indonesia, maka mereka itu nilainya tak lebih dari pada gombal".
Pertama-tama, perlu aku katakan bahwa aku menyenangi Dubes A.Irsan sebagai pribadi.
Karena beliau adalah seorang yang bisa mendengarkan orang lain sampai selesai dan bisa
diajak berdiskusi. Beliau juga tajam dalam merumuskan serta mengetengahkan
permasalahan.
Yang paling berkesan bagiku sampai sekarang adalah pertanyaan beliau ketika pada jam
23H00 malam datang secara khusus dari Belanda untuk mengunjungi Keluarga Besar
Koperasi Restoran Indonesia Paris. Pada pertemuan itu beliau mengajukan pertanyaan:
"Apa sekarang yang bisa menjadi perekat bangsa kita?". Pertanyaan yang kukira sangat
hakiki dan menjadi renunganku sampai sekarang. Terhadap pertanyaan ini, secara
kebetulan di milis [EMAIL PROTECTED], pernah disiarkan sebuah artikel yang mengatakan
bahwa NU dengan ide-ide kandungannya mungkin menjadi perekat bangsa. Barangkali memang
mungkin, tapi tentu saja bukan NU dengan ide-ide yang sektaris, tapi tanggap dan
aspiratif dengan keadaaan negeri dan bangsa yang majemuk sehingga Islam tidak lain
darinama lain dari Indonesia yang tanggap dan aspiratif. Bahwa dari NU memang kulihat
terdapat hal-hal yang unik -- seperti yang kudapatkan pada Partai Sosialis Perancis --
yaitu tumbuhnya kemajemukan.
A. Irsan dalam mengajukan pandangan-pandangannya sangat terbuka, demikian pula dalam
pergaulan beliau dengan semua warga Republik. Lebih menarik lagi bagiku bahwa dalam
mengajukan pendapat-pendapat, beliau bisa mendengar sanggahan terhadap
pendapat-pendapatnya. Dalam mengajukan pendapat, beliau lebih terkesan sebagai seorang
pemikir daripada seorang Dubes.Pemikir adalah seorang penanya dan penanya adalah
seorang pencari. Seorang pencari tidak segan mengkoreksi pendapatnya karena yang
paling penting bagi seorang pencari adalah kebenaran dan obyektivitas. Dari apa yang
beliau ucapkan di atas, sikap pencari ini pun sangat kentara.
"Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa setiap orang yang menamakan
dirinya Indonesia", ujar A. Irsan
Benar, bahwa paspor "hanya kertas belaka", tapi justru karena "kertas" yang bernama
paspor ini pula ketika ia dicabut dari sejumlah warga RI menyusul Tragedi Nasional
September 1965, ribuan orang jadi klayaban dan terhalang pulang sampai sekarang. Oleh
hilangnya "kertas" itu maka perjalanan hidup sejumlah warga RI yang tidak kecil
jumlahnya jadi terpengaruh dan menempuh jalan lain di luar dugaan. Artinya patut
dipertanyakan benarkah cara pandang melihat "paspor" hanya dari bentuk fisik padahal
di balik kertas yang bernama "paspor" itu tersimpul banyak soal besar? Jika mengikuti
pola pikir A. Irsan bahwa "Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa
setiap orang yang menamakan dirinya Indonesia", artinya yang terhalang pulang dan
klayaban bisa pulang dan mendapatkan kembali kewarganegaran RI yang hilang tanpa
kesulitan. Tapi kenyataan telah membantah A. Irsan. Oleh bantahan keras dari kenyataan
ini, A.Irsan dengan pendekatannya telah lupa akan faktor imbangan kekuatan politik di
negeri yang mengambil bentuk negara Republik. Beliau terbuai oleh pertanyaan beliau
sendiri tanpa memberikan jawab.
Tapi dengan adanya diplomat-diplomat seperti A.Irsan, A.Silalahi,Moh. Yusuf, L.Rustam,
A. Sitepu,Yuli Mumpuni dan lain-lain... barangkali mereka bisa mengedor pintu
kesadaran manuasiawi dan republiken pemegang kekuasaan tertinggi di Jakarta.Paling
tidak mereka adalah modal manusia bagi Republik. Karena apa yang diajukan oleh
A.Irsan,ditambah dengan praktek yang beliau lakukan selama menjadi Dubes, sesungguhnya
tidak lain dari sekaligus merupakan kritik terhadap politik kerwarganegaraan ,
khususnya terhadap mereka yang terhalang pulang dan klayaban dewasa ini.
Jika pemegang kekuasaan politik negeri paska pemilu benar-benar republiken dan
Indonesia, ingin terciptanya kerukunan nasional, semestinya mereka mengembalikan hak
kewarganegaraan anak negeri, bangsa dan Republik yang telah direnggut oleh Orba
Soeharto tanpa embel-embel "sesuai prosedur" seperti yang dilakukan oleh Megawati yang
presiden RI dan Ketua PDIP [Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan -- kugarisbawahi
kata-kata Demokrasi, Indonesia dan Perjuangan!]. Jika mereka tidak melakukannya, maka
dari patokan nilai-nilai republiken dan keindonesiaan, kukira, kebohongan pertama
sudah dilakukan. Kebohongan pertama tidak ayal akan disusul oleh kebohongan kedua dan
seterusnya sehingga negeri, bangsa dan negara lagi-lagi dipimpin oleh kebohongan.
Untuk mendorong PDIP setia pada prinsip dan namanya, kukira Konwil PDIP Eropa bisa
memberikan sumbangan dan tidak seperti yang dilakukan oleh sementara orang dari mereka
sekarang yang hanya berangkat dari fanatisme, dan serta-merta menolak kritik,
seakan-akan PDIP adalah simbol kebenaran. Tidak punya kemampuan mendengar orang lain
kecuali sibuk dengan suara fanatisme. Apa bedanya orang yang tidak mampu mendengar
orang lain dengan gila kekuasaan dan otoritarianisme? PDIP pernah jadi alternatif
serta gantungan harapan. Orang-orang sanggup mati untuk alternatif ini. Tapi karena
ulahnya sendiri sekarang PDIP tidak sedikit kehilangan kepercayaan dan posisi
alternatif ini.
Melalui komentar terhadap pendapat Dubes A.Irsan di atas, aku sekaligus telah menjawab
sebagian dari pendapat K.Prawira, tokoh simpatik, sopan selalu yang bisa mendengar
orang lain, bisa diajak diskusi secara sehat. Karena belum tersentuh secara khusus
maka aku ingin menyinggung masalah "separatisme" yang diangkat oleh K.Prawira dalam
menanggap pendapat A.Irsan.
Terhadap masalah ini, aku ingin mengajak kita melihatnya dari pendekatan sejarah.Untuk
ini aku ingin mengajukan pertanyaan: Mengapa sekarang separatisme atau hasrat keluar
dari RI meningkat, padahal dahulu daerah-daerah yang ingin merdeka dengan kegairahan
tinggi mengibarkan dan membela Sang Saka. Pesawat pertama RI didapatkan dari sumbangan
rakyat Aceh, daerah yang sekarang berontak. Di hadapan situasi begini semestinya
pertanyaan yang diajukan: Mengapa mereka berontak dan ingin merdeka, dan bukan
serta-merta mengirimkan tentara untuk melancarkan perang penindasan atas nama Republik
dan Indonesia. Pemberontakan dan ingin merdeka membuktikan bahwa "there is something
wrong in the state of Danemark" jika menggunakan ungkapan Shakespeare. Sebab
pertama-tama persoalan kukira tidak terletak di daerah tapi di Jakarta. Jika berbicara
tentang separatisme, maka pengusung ide separatisme dan kemerdekaan adalah Jakarta
sendiri. Tapi karena tidak mampu melihat wajah bopeng diri di kaca maka daerah-daerah
yang disalahkan. Aku tidak ragu mengatakan bahwa selama ini daerah-daerah dijadikan
daerah jajahan model baru oleh bangsa kita sendiri.Separatisme dan ide keluar dari RI
hanya reaksi atas pilihan politik Jakarta. Apakah dengan ini aku dituduh separatis
juga? Tapi inikah NKRI itu.Aku menolak NKRI model begini! Tapi aku juga tetap masih
membela Indonesia sebagai konsep besar dan indah serta tanggap zaman. Aku ingin dalam
bicara soal separatisme, kita selayaknya mempertimbangkan apa yang dilakukan selama
ini, mempertimbangkan apa bagaimana konsep NKRI dan Indonesia, menghitung apa yang
jadi buah pikiran para pendiri Republik. Penindasan berdarah hanya memperdalam dendam
dan menambah rumit persoalan.Emosi tidak selayaknya menggantikan nalar dalam
berpolitik. Konsep tentang politik pun perlu kita koreksi.Siapa "gombal" dan tidak,
tentu ada ukurannya. Siapa yang setia pada ukuran yang disepakati bersama sejak
Republik didirikan bisa kita telusuri karena kita masih dari satu angkatan yang
menyaksikan dan mengalami kehidupan ber-republik. Kalau mau jujur, barangkali semua
akan gampang sepakat bahwa di negeri dan negara ini ada "kebangkrutan nilai dan
kebangkrutan kebenaran" jika menggunakan istilah filosof Ang�le Kremer-Marietti,
ketika mengantar tulisan Nietzsche, "Le Livre du Philosophe" [Flammarion, Paris,1969,
hlm.14].
Adanya yang terhalang pulang dan klayaban, separatisme dan ingin keluar dari RI, tidak
lain dari bukti adanya ""kebangkrutan nilai dan kebangkrutan kebenaran" ini juga.
Benarkah kita bangsa yang sedang "bangkrut"? Jawabannya terletak pada kita semua yang
merasa manusia dan Indonesia yang republiken.
[Selesai]
Lampiran:
----- Original Message -----
From: la_luta
Sent: Tuesday, August 24, 2004 1:14 AM
Subject: [ppiindia] Fwd: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004
Salam PPI,
Untuk yg kedua kalinya dengan selang waktu satu bulan, diskusi lintas generasi yang
diadakan PPI Maastricht terlaksana dengan hasil yang memuaskan dan menjanjikan suatu
lembaran baru dalam penyelesaian masalah rekonsiliasi secara politik dan kultural
untuk membetulkan stigma-stigma yang telah salah selama ini terhadap "Mahasiswa yang
terhalang pulang akibat peristiwa G 30 S" . Acara ini juga sukses mencairkan kebekuan
yang ada selama ini dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini dibaca: KBRI.
Kaum terhalang pulang adalah dulunya mahasiswa seperti kita-kita ini. Tetapi malangnya
mereka dulu adalah mahasiswa yang hidup dalam pergolakan politik yang diciptakan oleh
pemerintahan dengan gaya fasis yang dipimpin oleh Soeharto. Mereka dulunya dikirim
sebagai Duta AMPERA (AMANAT PENDERITAAN RAKYAT) oleh presiden Bung Karno untuk
membangun Indonesia. Karena arah politik waktu itu adalah ke timur, mereka dikirim
bukannya ke Berkeley,MIT, Stanford, dll seperti dambaan sebagian mahasiswa sekarang,
atau ke 'beste universiteit'di Belanda sini, tetapi ke Leningrad, Moscow, Hungaria,
Jerman Timur.
Ketika pecah G 30 S, kewarganegaraan mereka dicabut,karna tidak mau menandatangi
pernyataan mengutuk Soekarno. Salah satu bunyi surat dari KBRI Moscow saat itu lebih
kurang berbunyi: Karena tidak loyal kepada pemerintah RI nama-nama dibawah ini
paspornya dicabut,dan dimohon kepada masyarakat untuk tidak memberikan
dukungan moril dan materiil kepada mereka.
Cobalah renungkan apa perasaan kita seandainya ada nama kita dalam surat itu.
Acara kemaren dihadiri oleh dubes RI untuk kerajaan Belada Moh. Yusuf,atase kebudayaan
Muhajir. Selain itu yang hadir adalah para anggota PPI Maastricht sendiri, masyarakat
Maastricht, sekjen MPA PPI Belanda,PPI Leiden, PPI Aachen, Darmstadt.
Salam hormat dan salut saya buat para kaum terhalang pulang dengan semangat mereka
yang masih berapi-api.
Patut dicatat disini, salah seorang dari mereka adalah Pak Cipto (mantan dosen
filsafat) yang tahun ini berumur 80 tahun, dan masih segar bugar untuk datang dari
Amsterdam ke Maastricht.
Banyak pelajaran hidup yang bisa kita petik dari beliau-beliau ini. Kepahitan dan
kegetiran hidup mereka adalah bercak hitam dalam sejarah Indonesia.
Mereka adalah 'living proofs' terhadap pengingkaran akan sebaris kata yang tercantum
dalam pembukaan UUD 45 yang selama masa orde baru, tiap hari senin, dibaca dalam
upacara bendera- disetiap instansi pemerintah,di setiap lembaga, di setiap sekolah
mulai dari tingkat SD sampai universitas, disetiap upacara kenegaraan.
Kalimat diawal pembukaan UUD 45 yang diingkari itu adalah: "Kemerdekaan itu adalah hak
semua bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.."
Pelajaran bagi kita sebagai generasi penerus untuk tidak mengulangi kesalahan yang
sama. Kita tengok masa lalu, sebagai upaya meluruskan sejarah; Untuk kita
pertanggungjawabkan di depan Tuhan nantinya. Kita akui pendahulu kita pernah melakukan
dosa, dan kita pun sebagai generasi penerus pun ikut berdosa karna lalai dan malas
memperbaiki keadaan.
Diskusi Budaya Lintas Generasi II Maastricht, kemaren sudah usai. Semoga upaya yang
mulia ini diridhai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita semua tergolong kepada
kaum yang selalu ikhlas dalam berjuang, masih mempunyai rasa malu dan jauh dari
sifat-sifat yang merendahkan martabat manusia.
Salam PPI
Ahmad Daryanto
Ketua PPI Maastricht.
----- Original Message -----
From: K. Prawira
To:[EMAIL PROTECTED];[EMAIL PROTECTED]
com; [EMAIL PROTECTED] ; koran-sastra@ yahoogroups.com ; [EMAIL PROTECTED]
Sent: Wednesday, 25 August, 2004 6:21
Subject: Re: Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004 (TANGGAPAN)
TANGGAPAN ATAS:
Sketsa: Diskusi informal lintas generasi Maastricht 2004
Bung Roni (dan kawan-kawan netters) yang budiman,
Sayang sekali saya tidak dapat menghadiri "Diskusi informal lintas generasi" yang
diselenggarakan oleh PPI Maastricht (Belanda). Karena itu, saya tidak bisa menjawab
pertanyaan anda:"Dubes RI di Kerajaan Belanda dan Atase Kebudayaan ngomong apa saja
dalam pertemuan itu". Meskipun demikian saya berpendapat bahwa kegiatan PPI Mastricht
tsb. adalah positif, sebab disadari atau tidak merupakan usaha melanjutkan komunikasi
antar masyarakat-masyarakat Indonesia (lintas generasi, lintas status nasib politik)
dan antar masyarakat Indonesia dengan KBRI Den Haag, yang pada jaman Dubes Abdul Irsan
telah dibuka dengan lebar. Kehadiran Bp. Dubes M. Yusuf di pertemuan Maastricht bisa
diartikan sebagai isyarat positif.
Sebagai kompensasi, saya akan mengutarakan pengamatan saya tentang kebijakan KBRI Den
Haag dalam usahanya untuk menjalin hubungan atau komunikasi dengan asyarakat Indonesia
yang bermukim di Nederland. Mudah-mudahan menjadi masukan yang bermanfaat.
Pada hemat saya, dari jaman masa bakti Dubes Darisman, Dubes Abdul Irsan, Dubes
M.Yusuf (sekarang ini), Bp. Dubes Abdul Irsanlah yang tampak aktip dan berhasil baik
mengadakan hubungan dengan masyarakat Indonesia. Pada masa Dubes Abdul Irsanlah ruang
Nusantara KBRI Den Haag selalu di adakan pertemuan/ceramah/ diskusi/dengan tema-tema
aktual, di mana masyarakat Indonesia (baik yang berpaspor RI maupun non-RI)diundang.
Bahkan pakar-pakar Indonisianist Belanda pun diundang untuk membacakan makalahnya.
Sering diadakan ceramah dengan tokoh-tokoh penting dari Indonesia yang kebetulan
berada di Belanda. Sehingga masyarakat Indonesia selalu mendapatkan info up to date
dari tangan pertama mengenai situasi sosial dan politik di tanah air.
Bukan itu saja, Bp. Abdul Irsan juga berkunjung ke masyarakat Indonesia yang dinamakan
"orang yang terhalang pulang", karena dicabut hak-hak kewarganegaraannya oleh rejim
Suharto. Yang sangat terkesan bagi saya adalah ketika beliau dengan antusias membantu
terlaksananya perayaan "Peringatan 100 Tahun Bung Karno" di Amsterdam (2 hari) yang
diselenggarakan oleh masyarakat Indonesia, di mana panitia tersebut dimotori oleh
Vereniging Persaudaraan (Perhimpunan Persaudaraan). Dua hari berturut-turut bersama
dengan kabid-kabidnya beliau menghadiri perayaan tersebut.
Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengurangi apalagi merendahkan kebijakan Bp.Dubes
M.Yusuf, tapi sekedar ingin mengingatkan adanya fakta bahwa jalan komunikasi dengan
masyarakat Indonesia, khususnya dengan "orang-orang yang terhalang pulang" sudah
dirintis oleh dubes pendahulunya dengan sukses.
Menurut tulisan-tulisan Bung Kusni di milis Nasional dll, tampak bahwa Bp. Dubes
Silalahi di Perancis juga mempunyai kebijakan serupa dengan kebijakan Bp.Abdul Irsan.
Sahabat saya, seorang diplomat, mengatakan bahwa: "KBRI -- pejabat-pejabatnya --
adalah PELAYAN PUBLIK. Publik atau "rakyat" di luar negeri yang harus dilayani oleh
pelayan publik di KBRI-KBRI adalah masyarakat Indonesia. Sehingga kalau ada pelayan
publik di kedutaan yang dekat dan melayani rakyat (masyarakat Indonesia baik masih
pegang paspor garuda maupun tidak) itu bukan hal yang spektakuler. KARENA MEMANG
HARUSNYA BEGITU!!!! KBRI by nature adalah rumah rakyat. Dia harus terbuka, dia harus
teduh, dia harus mengayomi, dia harus melayani".
Pelayanan Publik, menurut hemat saya mempunyai arti luas yang mencakup semua aspek
masalah komunikasi dengan masyarakat. Sehingga mereka sebagai orang Indonesia merasa
diperhatikan, dilindungi dan dipedulikan. Betul-betul tidak pernah saya lupakan apa
yang dinyatakan Bp. Abdul Irsan kepada saya pada kesempatan berdialog dengannya:
"Paspor itu kan hanya kertas belaka, yang penting jiwa setiap orang yang menamakan
dirinya Indonesia". Saya kira pernyataan tersebut benar sekali!!!. Sebab, meskipun
seseorang memegang paspor Indonesia, tetapi kalau mengkhianati NKRI, mendukung
separatisme, melakukan korupsi terhadap kekayaan negara, menginjak-injak HAM, menjadi
alat kepentingan negara asing yang merugikan Indonesia, maka mereka itu nilainya tak
lebih dari pada gombal.
Sekali lagi, tulisan ini bukan bermaksud untuk merendahkan kebijakan Bp. Dubes
M.Yusuf, tetapi sekedar imbauan agar semua KBRI di luar negeri agar mengikuti jejak
seperti kebijakan Bp.Dubes Abdul Irsan dan Bp.Dubes Silalahi, yang sebagai pelayan
publik telah merintis jalan benar. Dan kepada generasi muda (PPI, La Luta dkk) yang
pada jaman Bp. Abdul Irsan tidak sempat memanfaatkan situasi positif, saya menyatakan
kegembiraan bahwa kini telah menunjukkan semangatnya ke arah yang dimaksud di atas.
Jadi, saya kira tidak tepat pernyataan bahwa Acara di Maastricht inilah yang "sukses
mencairkan kebekuan yang ada selama ini dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini
dibaca: KBRI". Secara kwantitatif dan kwalitatif cairnya hubungan KBRI dengan
"orang-orang yang terhalang pulang" (termasuk MAHID) sudah terjadi pada jaman Bp.Dubes
Abdul Irsan ketika bertugas di Negeri Belanda. Pada waktu itu banyak "orang-orang yang
terhalang pulang" menghadiri pertemuan-diskusi-ceramah yang diselenggarakan KBRI.
Mereka berdiskusi dan berdebat seru mengenai HAM, Demokrasi, Hukum yang terus menerus
diinjak-injak sejak jaman Suharto. Kini jalan yang sudah dirintis tersebut tinggal
diteruskan oleh semua pihak.
Tentu saja harus kita buang jauh-jauh ungkapan "Bangun kesiangan". Kita semua baik
generasi senior, maupun generasi yunior, masih menghadapi tugas bersama yang berat
untuk menuju kepada Indonesia yang demokratik, damai-sejahtera dan adil-makmur. Usaha
itu bisa dilaksanakan dimana saja, termasuk di KBRI-KBRI - rumah rakyat Indonesia di
luar negeri.
Salam hangat untuk semuanya.
M.D.Kartaprawira
Nederland, 24.08.2004
---In [EMAIL PROTECTED], Roni wijaya
<[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Saya mau tanya, Dubes RI di Kerajaan Belanda dan Atase Kebudayaan ngomong apa saja
dalam pertemuan itu. Apakah mereka berdua masih menjunjung tinggi ideologi
Soehartoisme, biar situasi telah berubah birokrat - birokrat tulen itu pikirannya
masih sering mengunggulkan keadaan (khususnya kenyamanan sebagai birokrat yang
disembah - sembah rakyat) semasa Jenderal Soeharto.
Deparlu, tempat M. Yusuf bernaung, rajin mengadakan pembersihan, selalu curiga,
selalu propaganda terhadap segala sesuatu yang berbau musuh Soeharto. Dep. P dan K,
tempat atase Kebudayaan Muhajir bernaung, rajin benar membersihkan pegawai -
pegawainya, guru - guru yang terkait dengan PGRI Non Vak Central semasa Jenderal
Soeharto bersimaharaja lela. Malahan pekerjaan biadab itu dipakai sebagai proyek dan
hobi yang menyenangkan dari para petingginya.
Roni Wijaya
--- Original Message -----
From: la_luta
To: Nasional-list ;Sent: Wednesday, August 25, 2004 3:32 PM
Subject: [nasional-list] Re: [bumimanusia] Fwd: Sketsa: Diskusi informal lintas
generasi Maastricht 2004
terimakasih atas perhatiannya, saya senang dengan pertanyaan "Apa saja sih yang di
omongkan oleh Pak Dubes maupun Atdikbud dalam pertemuan tersebut?" Dan saya pun setuju
bahwa KBRI adalah berupa instansi pemerintah yang mempunyai karakter pengabdiannya
terhadap kepentingan pemerintah/penguasa.
Dalam hal ini di periode paska "Soeharto", pengaruh ideologi Soehartoisme masih tetap
mendominasi kehidupan masyarakat lingkungan KBRI. Ini sangat dirasakan pada pertemuan
Sarasehan di Brussels yang mana Pak Dubesnya di bulan November mendatang akan
menjalani masa pensiun. Biarpun kelihatannya beberapa dari para personel stafnya telah
mengalami pergantian generasi yang terdiri dari kalangan generasi kelahiran tahun 1960
sampai 1967, mulai menunjukan sikap `kemandirian'nya. Kalangan generasi inilah, yang
menjabat pegawai staf di bidang politik dan budaya, yang kabarnya baru dijalaninya
selama 4 bulan. Merekalah yang berinisiatif untuk mengadakan Sarasehan dengan
mengundang antara lain dari pembicaranya berasal dari luar jaringan
pemerintah/penguasa.
Pertemuan di KBRI-Brussel menjadi kontroversial, yang mana Pak Dubesnya yang bernama
Sulaiman juga merangkap sebagai moderator. Pak Dubes sangat menentang dan menolak
pandangan bahwa budaya kekerasan dan budaya kkn telah menjadi kebiasaan dalam
kehidupan warga negara Indonesia sampai sa�t ini, dengan mengatakan bahwa "Indonesia
tidak punya budaya KEKERASAN atau KKN, dan RUU-TNI adalah berfungsi sebagai penempatan
re-posisi Militer yang mendukung sistim kerja yang lebih profesional guna menghadapi
tantangan persoalan dalam negeri". Pernyataan tersebut memancing perdebatan antara pro
dan kontra dalam publik yang hadir sekitar 60 orang itu. Menurut informasi bahwa
mahasiswa Indonesia yang sedang menjalani S2/S3 di Belgia sebanyak kurang lebih ada 40
orang.
Sedangkan pertemuan di Maastricht, Pak Dubesnya bernama Moch.Yusuf dan seorang dari
atase Pendidikan& Kebudayaan bernama M.Muhadjir hadir sebagai pendukung inisiator
ataupun sebagai fasilisator program agenda pilihan PPI-Maastricht, yaitu Rekonsiliasi
untuk pelurusan sejarah. Mereka menjajikan untuk juga siap membantu biaya logistik
yang dibutuhkan.
Dalam uraian pengantarnya, Pak Ambasador menerangkan bahwa "Sistim pemerintahan
selama 32 tahun itu menjadikan kehidupan bernegara bagaikan hidup dalam penjara besar,
yang mana sejak tahun 1965 Indonesia mengalami stagnasi, kekerasan dan penghisapan.
Buku "Hadis Soeharto" yang berisi cerita peran sang Raja yang membunuh rakyatnya
sendiri dijadikan lejitim untuk mempertahankan kekuasaan serta pengakuannya sebagai
pahlawan Kemerdekaan Indonesia, melalui cerita Janur Kuning membuat kita jadi "sakit
perut". Jadi sudah sepantasnya Soeharto digiring ke pengadilan International
Gerechtshof." Demikian kata Ambasador kita yang di Den Haag.
Dia pun mengatakan bahwa"Sehubungan dengan inisiatif kegiatan PPI - Maastricht ini
sebaiknya bisa di dokumentasikan menjadi sebuah buku, yang mana ini nantinya akan
berguna sebagai pegangan dasar pengetahuan sejarah kehidupan bernegara buat anak-cucu
kita di masa mendatang. Karena kita pun mengharapkan untuk tidak mengulangi kesalahan
sejarah yang sama. Setiap kali ada pertemuan seperti ini saya pun akan usahakan untuk
selalu hadir, karena ini pun juga berguna buat saya dan kita masing-masing untuk
saling bertukar pengalaman, mengerti dan memahaminya atas pengalaman kita
masing-masing. Hanya dengan fase inilah kita bisa memulai, yang
dimungkinkan bisa dilihat juga sebagai pertemuan dalam bentuk seperti "terapi". Karena
menurut saya, kalau kita ingin merubah sesuatu kehidupan masyarakat yang lebih baik,
sebaiknya kita memulai dari diri sendiri, lalu diri masing-masing kepada lingkungan
keluarga dan berkembang pada lingkungan sekitar kita dst."
Beliau pun mengatakan bahwa "mungkin inisiatif tersebut memang telah dianggap
terlambat tapi tetap perlu untuk adanya pelurusan sejarah yang fungsinya sebagai
counter sejarah yang selama ini telah dianggap banyak mempunyai nilai mitos, seperti
cerita Janur kuning dan mengagungkan kejayaan Nasionalisme yang dibangun sejak masa
Majapahit sampai Sriwijaya. Sebenarnya nilai persatuan dan kesatuan bangsa untuk
kemerdekaan dari penjajahan, adalah menurut saya berawal pada sumpah pemuda di tahun
1928, ketika itu dimulai dengan Jong Ambon, Jong Java dll. Dan setelah kemerdekaan
Indonesia tahun 1945 di proklamasikan, bangsa Indonesia pun masih dihadapi oleh
perjanjian Renville yang sebenarnya sangat banyak pula merugikan bangsa kita. Tapi ini
pun terpaksa di lakukan lantaran ada elemen-elemen luar yang menekan keinginan
kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Belum lagi, selama 32 tahun ini kita telah dijajah
oleh bangsa dewe. Untuk itu kita secara bersama tetap masih punya beban tanggung untuk
memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dari penghisapan.
Nah.., begitulah hasil catatan kecil dari Maastricht dan Brussel.
Mohon ma�f bilamana catatan kecil ini masih belum dianggap Obyectif.
La Luta Continua!
[Non-text portions of this message have been removed]
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
