Mengamati Sepak Terjang Badan-badan Kekuasaan Global
KORPORASI bukanlah manusia; mereka tidak punya kesadaran. Meskipun tindakan korporasi dilakukan oleh individu-individu dan mereka itu memiliki standar moral yang tinggi, tindakan mereka di dalam korporat, berada di luar kendali mereka, atau bahkan dalam beberapa kasus, pengetahuan mereka. ROBERT Monk dalam The Emperor�s Nightingale: Restoring the Integrity of the Corporation in the Age of Shareholder Activism (1998), lebih lanjut menulis: "... dari perspektif manajemen korporasi saat ini, keputusan untuk mematuhi hukum didasarkan hanya atas perhitungan untung rugi. Korporasi bahkan mempertanyakan apakah biaya ketidakpatuhan setara dengan biaya kepatuhan. Dalam berbagai kasus, biaya ketidakpatuhan lebih rendah daripada biaya kepatuhan, maka banyak korporasi mendapatkan keuntungan dari pelanggaran hukum." Badan-badan kekuasaan global (corporate) seperti inilah yang akan memerintah dunia. Sistem ekonomi yang dipraktikkan saat ini akan membuat korporasi-korporasi transnasional (TNCs) meraksasa, dan semakin mempunyai akses untuk mengendalikan politik dunia. Karena itu, seperti diingatkan anggota Dewan Pengurus International Forum on Globalization (IFG), Maude Barlow, penting untuk mencari alternatif-alternatif dalam globalisasi ekonomi. Banyak orang berpendapat, globalisasi ekonomi merupakan proses jangka panjang yang tidak terelakkan. Ia merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan kekuatan ekonomi yang berproses selama berabad-abad sampai menemukan bentuknya yang sekarang. Mereka mengatakan, kekuatan itu tidak bisa dikontrol karena merupakan proses alamiah yang harus diterima. "There Is No Alternatif" (TINA), kata Margaret Thatcher ketika ia mulai berkuasa dan mempraktikkan revolusi neoliberal di Inggris. Para pendukung korporat global beranggapan, privatisasi aset-aset publik dan membebaskan pasar dari campur tangan pemerintah akan memberikan kebebasan dan memajukan dunia, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan kekayaan material dan finansial untuk menghapuskan kemiskinan dan memelihara lingkungan hidup. Karena itulah, aksi protes yang dilakukan sekitar 30.000 aktivis dalam pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Seattle, November 1999, sangat mengejutkan. Padahal, aksi itu merupakan puncak gunung es dari gelombang aksi protes yang kemudian menyebar ke berbagai kota di dunia, termasuk kota-kota di AS dan Eropa. Kepasifan yang dibayangkan telah berakhir. Mereka menentang praktik- praktik korporasi global yang didukung oleh kebijakan yang lembek dari pemerintah di negara-negara itu. Secara intensif sejak 10 tahun lalu, mereka melakukan aksi menolak World Economic Forum (WEF) di Davos Swiss. WEF diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 1971, untuk memuluskan jalan bagi sistem ekonomi neoliberal. Aksi-aksi protes tak jarang diwarnai bentrokan dengan aparat. Tragedi terakhir, setelah pertemuan WTO di Cancun, adalah di Korea Selatan, dalam aksi para petani menentang persetujuan pemerintahnya atas kebijakan WTO di bidang pertanian. Media massa arus utama banyak menyumbang pandangan keliru atas berbagai isu di balik aksi protes tersebut. Kolumnis terkemuka the New York Times, Thomas Friedman, mencirikan para pengunjuk rasa sebagai "proteksionis bebal", yang tidak menawarkan alternatif apa pun. Banyak media juga berusaha mereduksi isu yang rumit itu menjadi kontes yang simplistik antara "proteksionisme" dan "keterbukaan", atau antara "anarki" dan "proses demokrasi yang tertib". Di AS dan Eropa, para pengunjuk rasa dianggap sebagai anak kecil yang manja, mementingkan diri sendiri, yang tidak punya pengetahuan, tetapi menentang perdagangan bebas dan korporasi transnasional. Pandangan yang keliru pun merebak. Para pengunjuk rasa dituduh anti terhadap upaya-upaya penghapusan kemiskinan. Padahal unjuk rasa terjadi di banyak negara berkembang dan miskin, dan melibatkan orang-orang yang termarjinalkan. Mereka juga dituduh xenofobia, padahal resistensi terhadap korporasi global terjadi secara global dan merupakan kerja sama antarmasyarakat warga di dunia. Mereka dituduh antiperdagangan. Padahal yang ditolak adalah sistem perdagangan bebas yang eksploitatif, melalui masuknya kepentingan korporasi global di dalam perjanjian-perjanjian perdagangan internasional. Para aktivis ini bukan tidak menyodorkan alternatif. Sejak beberapa tahun lalu, sekelompok aktivis mencoba melakukan moratorium atas perjanjian-perjanjian perdagangan yang baru di dalam WTO. Laporan IFG merinci alternatif-alternatif yang lebih ambisius terhadap globalisasi ekonomi yang masif ini. Selain itu, pada tahun 2001, 2002, dan 2003 puluhan ribu orang berkumpul di Porto Alegre, Brazil, untuk menghadiri World Social Forum I, II, dan III, sebuah forum di mana organisasi masyarakat warga mulai tingkat akar rumput di dunia berkumpul untuk meyakini dan mengupayakan bahwa "Another (Better) World Is Possible". Kelompok ini meyakini bahwa globalisasi modern bukanlah merupakan evolusi. Ia merupakan sesuatu yang dirancang dan diciptakan oleh manusia dengan tujuan tertentu, yakni memberikan nilai lebih tinggi pada ekonomi daripada nilai-nilai lain. Nilai-nilai itu kemudian secara agresif dijejalkan dan dikodifikasikan secara global. ERA globalisasi modern memiliki tempat dan tanggal lahir: Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944. Di situlah para tokoh dunia memutuskan perlunya sistem ekonomi yang terpusat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi global. Ini, katanya, akan mencegah perang, mengurangi kemiskinan dan membangun kembali dunia. Dari pertemuan itu lahirlah Bank Dunia, yang semula adalah Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan Dana Moneter Internasional (IMF). Kemudian muncul Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT), yang melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Lalu, lahirlah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Perjanjian Maastricht untuk Uni Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika (FTAA), Perjanjian Perdagangan Bebas Asia (AFTA), dan perjanjian serupa di kawasan Asia Selatan. Instrumen-instrumen ini secara bersama-sama membuat perencanaan sosial, politik, dan ekonomi yang baru di dunia setelah Revolusi Industri. Dalam The Case Against Global Economy (2001), aktivis dan ilmuwan Kanada, Tony Clarke, menulis, dari 100 pemain ekonomi dunia, 52 di antaranya adalah korporasi multinasional dan transnasional (TNCs/MNCs). Sekitar 70 persen perdagangan global dikendalikan hanya oleh sekitar 500 perusahaan. Setengah dari seluruh investasi dunia dimiliki sahamnya oleh satu persen TNCs dan 443 dari 500 perusahaan terkaya di dunia berlokasi di Eropa (158), AS (185), dan Jepang (100). Mereka inilah yang menjadi lokomotif sistem ekonomi neoliberal. TNCs bukanlah "makhluk" yang disukai. Sejarah gerakan rakyat lahir antara lain akibat penindasan hidup rakyat oleh praktik-praktik dari pabrik-pabrik milik TNCs yang beroperasi di suatu negara dengan dukungan pemerintah dan aparat keamanan setempat. Dalam Pengadilan Internasional mengenai HAM Buruh dalam Peoples Summit mengenai APEC di Vancouver, Kanada, November 1997, seorang peneliti muda dari Hongkong memberikan kesaksian mengenai terbakarnya pabrik mainan Zhili di Shenzhen yang menewaskan 87 pekerja dan melukai 47 lainnya pada tahun 1993. Pabrik yang memproduksi mainan "Chicco" itu tidak dilengkapi alat pemadam kebakaran dan tertutup. Dalam kesaksian itu disebutkan, tidak ada kompensasi bagi keluarga pekerja yang tewas. Yang luka bakar pun tidak mendapat pengobatan yang memadai. Hal ini terulang pada tahun 1994 di Zuhai, yang menewaskan 93 orang dan 49 lainnya mengalami luka bakar serius. Tahun 1995, di Shunda, 32 orang tewas. Sebagian besar adalah perempuan muda dari pedesaan. Di pabrik pemasok mainan McDonald di Zuhai pernah terjadi keracunan benzene. Tiga tewas. Tragedi serupa juga terjadi di banyak negara berkembang lainnya. Akuntabilitas dan tanggung jawab TNCs pun dipertanyakan. Namun korporasi- korporasi itu tak kalah cerdik. Mereka menggunakan strategi yang luar biasa canggih melalui iklan-iklan layanan masyarakat dengan mendompleng isu apa saja yang sedang hangat, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia. Mereka juga melakukan praktik-praktik memecah belah rakyat yang menentang operasi mereka. Berbagai TNCs, seperti Rio Tinto dan Nike, yang memiliki rekor buruk dalam pelanggaran hak-hak asasi manusia dan pencemaran lingkungan, ikut menandatangani sembilan pedoman sebagai pertanggungjawaban korporasi, dalam program Global Compact Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000. Menurut pedoman itu, mereka diwajibkan mengirim laporan kasus-kasus mereka setiap tahun ke PBB. Mereka juga menyumbangkan sejumlah dana bagi program-program PBB, sehingga Global Compact tampak lebih sebagai sarana public relations dan menyebabkan turunnya kredibilitas PBB. ANCAMAN terbesar dari TNCs, selain praktik-praktik predator dalam spekulasi modal, juga privatisasi terhadap sumber daya milik bersama, seperti tanah, air, benih, bahkan tradisi. Dalam Perjanjian Baru mengenai Perdagangan Jasa (GATS), air dimasukkan ke dalam kategori komoditas dan merupakan subyek untuk diperdagangkan. Di dalam peraturan WTO ada provisi khusus yang melarang pengawasan atas ekspor air. Sementara di dalam NAFTA terkandung klausul yang memberikan hak pada perusahaan untuk menuntut pemerintah kalau suatu perusahaan kehilangan keuntungan. Misalnya, kalau pemerintah menghentikan ekspor air oleh perusahaan itu. Jadi, sekali air berhasil diprivatisasi dan masuk sebagai komoditas di pasar terbuka, dampaknya akan sangat luas. Protes keras terhadap upaya privatisasi air terjadi di Bolivia, Afrika Selatan, Kanada dan lain-lain. Di Cochabamba, Bolivia, misalnya, ratusan ribu orang melakukan protes menolak Bechtel Corporation, yang mendapat mandat dari pemerintah kota untuk mengelola air bersih. Warga marah karena harus membayar sampai 35 persen dari upah mereka untuk membeli air. Berbagai insiden berdarah memaksa Pemerintah Bolivia menunda perjanjian dengan Bechtel. Korporasi itu menuntut pemerintah Bolivia, sesuai yang tercantum perjanjian perdagangan Bolivia, Belanda, yang mengadopsi peraturan NAFTA. Kasus ini masih terkatung-katung sampai hari ini. Pemaksaan memprivatisasi air dilakukan sangat halus oleh lembaga-lembaga pemberi utang, seperti Bank Dunia. Pengaruh Bank Dunia masuk melalui para pengambil keputusan di dalam lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif untuk menggolkan berbagai rancangan peraturan dan undang-undang yang kondusif terhadap pasar. Cara ini mengingatkan pada bagaimana Bank Dunia melarang negara berkembang yang mendapat Pinjaman Penyesuaian Struktural (SAL) memproduksi barang substitusi ekspor. Selain itu, juga mengingatkan pada berbagai prasyarat lain, seperti penjualan aset dari badan-badan milik negara ke perusahaan asing, serta pengurangan subsidi untuk kesejahteraan rakyat. Modus seperti ini diuraikan dengan panjang lebar oleh Walden Bello dan Shea Cunningham dalam buku Dark Victory (1994). Jadi, utang adalah risiko paling besar karena membuat negara tergadaikan kedaulatannya untuk kepentingan sebuah sistem ekonomi yang menindas, dan mengorbankan kesejahteraan rakyatnya. Padahal utang negara berkembang dan miskin tidak pernah berkurang, malah meningkat, dari 609 miliar dollar AS pada tahun 1980 menjadi 2,4 triliun tahun 2001, setelah 20 tahun diterapkannya program penyesuaian struktural. Ancaman lainnya adalah pematenan benih. Seperti dikemukakan Andrew Kimbrell dari International Center for Technology Assesment, korporasi-korporasi multinasional saat ini menjelajahi dunia untuk mencari gen tanaman, hewan dan manusia dan akan mengklaimnya sebagai milik mereka. Beberapa korporasi multinasional sangat aktif menjalankan industri yang didasari oleh ilmu-ilmu pengetahuan yang melibatkan makhluk hidup (life sciences), dan mendapatkan keuntungan melalui Perjanjian Perdagangan yang terkait dengan Hak Paten Intelektual (TRIPs) dari WTO. Menurut Vandana Shiva dari Research Foundation for Science, Technology and Ecology, New Delhi, India, sekitar 80 persen pemilik hak paten benih transgenik adalah Monsanto. Korporasi lain yang bergerak di bidang ini adalah Novartis (dibentuk oleh Ciba Ceigy dan Sandoz) DuPont, Pioneer, dan lain-lain. Dampak dari semua ini merusak seluruh sendi kehidupan manusia. Bisa diamati bagaimana korporasi internasional di bidang farmasi menolak peraturan WTO mengenai perjanjian TRIPs di Afrika Selatan yang mengizinkan produksi lokal obat-obatan untuk pengidap AIDS, supaya lebih murah dan bisa diakses banyak orang. Setelah protes yang meluas, baru pemilik paten mengizinkannya. Namun, peraturan TRIPs tetap dipaksakan di berbagai kasus lain. Untuk semua inilah, kelompok masyarakat warga berkumpul dalam WSF IV di Mumbai, India, berinteraksi dan menyusun strategi bersama sebagai alternatif untuk menolak imperialisme baru bernama badan-badan kekuasaan global. (mh) http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0401/16/sorotan/803740.htm ===== Visit my daughter's homepage at: http://www.geocities.com/hana_hanifah7 __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers! http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppi.4t.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
