Sabtu, 04 September 2004 http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0409/04/fokus/1247705.htm
Pendidikan Indonesia Terpuruk di Tengah Kompetisi INDIA adalah negara dengan segudang masalah. Kemiskinan, kurang gizi, dan pendidikan yang rendah merupakan persoalan besar di negara berpenduduk lebih dari satu miliar itu. Sekitar 40 persen penduduk India buta huruf. Angka ini melambung tinggi bila masuk lebih khusus kepada kelompok masyarakat miskin, kasta rendah, dan perempuan. Indeks Pembangunan Manusia di situ berada di peringkat 127, jauh di bawah posisi Indonesia: peringkat 111. Namun, India memiliki visi dan arah pendidikan yang jelas. Prestasi India dalam teknologi dan pendidikan sangat mencengangkan. Bila Indonesia masih dibayang-bayangi pengusiran dan pemerkosaan tenaga kerja tak terdidik yang dikirim ke luar negeri, banyak orang India mendapat posisi bergengsi di pasar kerja internasional. Bahkan, di Amerika Serikat (AS), kaum profesional asal India memberi warna tersendiri bagi negara adikuasa itu. Sekitar 30 persen dokter di AS merupakan warga keturunan India. Tidak kurang dari 250 warga India mengisi 10 sekolah bisnis paling top di AS. Sekitar 40 persen pekerja Microsoft berasal dari India. Pakar pendidikan dari Jamia Millia Islamia, Prof Mohammad Miyan, mengemukakan semua itu terkait langsung dengan keberhasilan India mengelola pendidikan tingginya. Orang- orang pintar India yang bekerja di luar negeri, menurut Milyan, bukan suatu kerugian, sebab mereka menyumbang devisa negara. Apalagi sekarang banyak orang pintar dari India yang selama ini bekerja di luar negeri ikut membangun India. PENDIDIKAN tinggi di India memang tidak seperti di Indonesia yang lebih mementingkan penampilan daripada isi. Di India, penampilan para profesornya sangat sederhana. Baju yang dikenakan tidak bermerek, kendaraannya hanya skuter produk dalam negeri. Tak sedikit yang naik sepeda. Kebanyakan gedung-gedung perguruan tinggi yang berkelas internasional justru tua dan kusam. Namun, koleksi buku diutamakan di sini. Akses internet cukup berlimpah. Gelar doktor merupakan kelaziman bagi pengajar perguruan tinggi. Bahkan, di institut-institut terkemuka 100 persen pengajarnya berkualifikasi doktor. Doktor- doktor itu mencurahkan seluruh waktunya untuk universitas, tidak dipaksa mencari tambahan penghasilan atau jabatan di luar kampus. Tidak seperti di Indonesia pula, lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang paling top itu sepenuhnya disubsidi negara sehingga orang miskin sekalipun-asal punya otak-tentu punya akses belajar di sana. Uang kuliah di perguruan tinggi top itu tidak lebih dari 10.000 rupee per tahun (sekitar Rp 2 juta), setara dengan gaji guru SD satu bulan. Beasiswa dan kredit belajar di perguruan tinggi papan atas tersedia melimpah. Bukan hanya India yang pemerintahnya serius membenahi pendidikannya. Tiongkok yang sekarang menjadi kekuatan raksasa dalam ekonomi bangkit karena pendidikannya berarah jelas. Pendidikan Indonesia yang pada tahun 1970-an masih acuan di negara-negara Asia Tenggara sekarang melorot ke bawah. Malaysia yang semula berguru ke Indonesia-mendatangkan dosen-dosen dari ITB, UI, dan IPB-dalam dua dekade ini telah melampaui pencapaian Indonesia. Singapura dan Filipina tidak diragukan lagi. Bahkan, Thailand dan Vietnam mulai mengejar Indonesia. Hampir semua negara di Asia yang cukup diperhitungkan dalam pergaulan dunia berbicara pentingnya pendidikan. Mahathir Mohamad menjadikan pendidikan sebagai program terpenting pada tahun terakhir pemerintahannya. Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawata melalui lima menterinya berjuang sungguh-sungguh membenahi mutu sekolah di Thailand. Singapura yang menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di Asia Tenggara memiliki program menciptakan masyarakat ilmu pengetahuan dan pendidikan seumur hidup. Jumlah siswa yang mendaftar masuk ke SMA dan perguruan tinggi di Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia, berada di atas pencapaian Indonesia. Korea Selatan yang sudah tergolong negara maju dan ketat menempel kekuatan ekonomi Jepang sampai kini terus mementingkan pembangunan pendidikannya. Sejak dilanda krisis akibat imperialisme, disusul Perang Korea, Korea Selatan bangkit menjadi pesaing kuat dua negara yang mengapitnya, Jepang dan Tiongkok. Sumber daya alam yang amat terbatas mendorong negara itu meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya melalui pendidikan. Di kalangan orang Korea, mereka bersedia mengorbankan apa saja untuk pendidikan anaknya. Sedangkan pemerintah membebaskan rakyatnya dari semua biaya pendidikan dari SD sampai SLTA. Untuk memacu kemajuan pendidikannya Pemerintah Korea Selatan membuat program Brain Korea 21 untuk membangun unit unggulan riset di institusi perguruan tingginya. "Brain Korea 21 dimulai tahun 1999 dan direncanakan berlangsung selama tujuh tahun, hingga tahun 2006. Melalui program ini pemerintah mengucurkan dana sebesar 1,4 triliun won untuk mendanai perguruan tinggi dengan titik berat pada kegiatan riset. BK 21 menjadi semacam unit riset unggulan dalam pendidikan tinggi Korea Selatan," kata Presiden Korean Education Development Institute (KEDI) Lee Chong-jae. Bila dirupiahkan dana itu lebih dari Rp 10 triliun. Vietnam, negara yang sebelumnya tidak pernah kita perhitungkan, kini membayang- bayangi Indonesia. Negara yang baru terlepas dari perang pada tahun 1970-an itu kini bergerak menyaingi Indonesia dalam pendidikan maupun ekonominya. Hanya dalam 20 tahun, mereka bisa menandingi Indonesia, terutama dalam kemampuan sumber daya manusianya. Angka melek huruf di negara itu melampaui Indonesia. Pemerintah menginvestasikan sekitar tiga persen dari produk domestik kotor (GDP) untuk pendidikan. Di tingkat daerah sekitar 18 sampai 20 persen anggaran dialokasikan bagi pendidikan. Pendidikan SD gratis. Di tingkat SMP hanya sebagian kecil yang memungut biaya tambahan, itu pun dibatasi maksimum 20 sampai 25 dollar AS per tahun. Mengacu laporan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) 2004, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia diukur dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Indonesia berada pada peringkat 111 dari 175 negara, jauh di bawah Singapura (25), Brunei Darussalam (33), Malaysia (58), Thailand (76), atau Filipina (85). Indikator pendidikan dalam komponen HDI memang tidak serta-merta mencerminkan posisi pendidikan suatu negara karena ukuran-ukurannya yang bersifat kuantitatif. Namun, justru karena itu melihat pendidikan Indonesia secara makro mengharuskan kita mengelus dada. PENDIDIKAN tinggi di Indonesia memang jago kandang. Tidak berbunyi bila dihadapkan pada pergaulan dunia, bahkan di tingkat Asia sekalipun. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan perguruan tinggi negeri di Jawa lainnya yang selama ini unggulan nasional terpuruk bila dibandingkan dengan perguruan tinggi di Asia. Berdasarkan peringkat universitas terbaik di Asia versi majalah Asiaweek 2000, tidak satu pun perguruan tinggi di Indonesia masuk dalam 20 terbaik. UI berada di peringkat 61 untuk kategori universitas multidisiplin. UGM di peringkat 68, Universitas Diponegoro di peringkat 77, Universitas Airlangga di peringkat 75. Sedangkan ITB di peringkat 21 untuk universitas sains dan teknologi, kalah dibandingkan dengan Universitas Nasional Sains dan Teknologi Pakistan. Itu pun karena didongkrak oleh tingginya nilai tingkat seleksi mahasiswa baru, karena banyaknya peminat masuk di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Akhir-akhir ini, karena didesak menambah pemasukan keuangan, berbagai cara ditempuh untuk menambah mahasiswa baru tanpa penambahan yang berarti fasilitas pendidikannya. "Perguruan tinggi Indonesia memang jeblok kalau kita bicara tentang India. Banyak perguruan tinggi di India menjalin kerja sama riset tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dengan luar negeri. Banyak yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. India memang terkenal dalam bidang penguasaan riset dan teknologi," kata Ace Suryadi, anggota staf ahli Menteri Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan harapan bagi suatu bangsa yang ambruk dari keterpurukannya. Namun, pendidikan di Indonesia tidak bisa memberi banyak harapan, bahkan menjadi bagian dari krisis itu sendiri. Target wajib belajar sembilan tahun tidak tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Medali emas Avicenna yang diterima Soeharto dari lembaga pendidikan dan kebudayaan PBB, UNESCO, atas prestasinya mempercepat pemerataan pendidikan dasar tiba-tiba menjadi tidak ada artinya. Angka partisipasi murni tingkat SD di Indonesia dalam kurun 20 tahun meningkat dari 40 persen menjadi hampir 100 persen. Namun, kualitasnya sulit dibanggakan. Kini puluhan ribu anak SD harus belajar di sekolah bobrok. Ironinya, sampai hari ini pun belum terjawab bagaimana pemerintah menangani persoalan yang sangat kasat mata itu. Sekalipun secara statistik angka partisipasi kasar di tingkat SD lebih dari 100 persen, masih banyak anak usia SD yang putus sekolah atau malah belum terjangkau sama sekali oleh pelayanan pendidikan. Wajib belajar sembilan tahun secara kuantitatif pun sulit bisa dituntaskan pada tahun 2008. Sekolah dalam banyak hal tidak bisa menjawab kebutuhan hidup sehingga di sejumlah daerah gairah menyekolahkan anak justru mulai menurun. Korupsi merajalela, arus otonomisasi keuangan sekolah dan perguruan tinggi negeri pendidikan begitu deras sehingga akses pendidikan kalangan bawah makin tertutup. Pendidikan secara keseluruhan mau diperlakukan sebagai jasa, bukan hak setiap warga negara. Subsidi untuk perguruan tinggi negeri dipeloroti sehingga mereka dipaksa mencari sumber uang sendiri. Keadaan itu mengakibatkan penyaringan mahasiswa tidak sepenuhnya adil, lagi-lagi akses masyarakat bawah terhadap pendidikan tinggi yang bagus makin tertutup. Akibatnya, pendidikan Indonesia yang semestinya memperkuat struktur masyarakat yang egaliter justru bergerak menjadi pemerkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat. Tidak ada lagi perbedaan antara sekolah atau perguruan tinggi swasta atau negeri. Yang ada, sekolah untuk orang miskin, sekolah untuk kelas menengah, sekolah untuk orang kaya, dan sekolah untuk superkaya. Pendidikan berkualitas tidak mungkin murah. Persoalannya, siapa yang harus membayarnya? Kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan dasar dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Namun, pemerintah justru ingin berkilah dari tanggung jawab itu. Anggaran pendidikan akan dinaikkan sampai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Daerah. Semua itu baru katanya. Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar bersama sejumlah anggota kabinet pernah mengatakan bahwa alokasi 20 persen APBN akan dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2009. Itu berarti diperlukan kenaikan anggaran sekitar Rp 14 triliun per tahun. Kenyataannya, kenaikan anggaran pendidikan untuk tahun 2005 hanya sekitar 2,4 triliun. "Pendidikan memang tidak dianggap penting di Indonesia. Apa pentingnya pendidikan Indonesia kalau kita lihat persentase produk domestik bruto dan APBN untuk pendidikan, persentase anggaran keluarga, ataupun posisi sosial guru?" kata Toenggoel Siagian, pejabat Direktur Eksekutif Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD). "Pendidikan di Indonesia hanya dianggap sebagai ritus pendewasaan. Tidak lebih dari itu." Menurut mantan Rektor IKIP Muhammadiyah Jakarta, Dr Mochtar Buchori, pendidikan Indonesia penuh dengan anomali, tetapi juga banyak muncul fenomena baru yang menjanjikan. Mochtar menunjuk keberhasilan anak-anak muda Indonesia dalam olimpiade fisika, matematika, kimia, komputer di tingkat antarbangsa. Pemenang lomba ilmiah remaja berkelas dunia justru datang dari Papua. Karena itu, Mochtar mengatakan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak perlu ditanggapi dengan rasa gelisah yang berlebihan meski harus tetap waspada. Dr Francis Wahono, aktivis organisasi nonpemerintah yang bergerak dalam pendidikan kritis di kalangan masyarakat bawah, mengemukakan perlunya revolusi pendidikan yang melibatkan murid, orangtua, dan guru untuk mencegah kemunduran pendidikan yang terus berlanjut. "Revolusi pendidikan harus dilakukan. Itu hanya mungkin bila masyarakat pembayar pajak menuntut pelayanan pendidikan digalang dan terjadi," kata Wahono. (P BAMBANG WISUDO) Mario Gagho Political Science Agra University, India [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> $9.95 domain names from Yahoo!. Register anything. http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> *************************************************************************** Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com *************************************************************************** __________________________________________________________________________ Mohon Perhatian: 1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik) 2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari. 3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru; 4. Posting: [EMAIL PROTECTED] 5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED] 6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED] 7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
