LIGA MAHASISWA NASIONAL untuk DEMOKRASI
Eksekutif Nasional
Jl. Tebet Timur III D No. 17, Jakarta Selatan 12820
Telp/Fax. : +62 21 8295656; 08159207267; 08155140472
Email : [EMAIL PROTECTED]
TTPKO DEPDAGRI No. INVENTARISASI : 150/DI/XI/2002
Nomor :13 /State/Eks/Pub/IX/2004
Hal :Sikap Politik Pemilu Presiden 2004
Lampiran : -
BUKAN MEGA ATAU SBY, TAPI PERSATUAN RAKYAT UNTUK
BERKUASA!!
Pemerintah Mega, demikian juga SBY � Kalla adalah
selama ini telah terbukti menjadi agen-agen setia dari
kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik kaum
imperialis neoliberal. Demi kepentingan-kepentingan
bagi dominasi eksploitasi ekonomi dalam negeri kita
oleh kaum imperialisme neoliberal,
kepentingan-kepentingan rakyat telah di korbankan.
Kenaikan harga BBM, listrik, telpon, air, pupuk,
pengesahan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,
pengesahan UU No 2/2004 tentang PPHI, privatisasi,
pencabutan subsidi, komersialisasi pendidikan,
liberalisasi perdagangan, liberalisasi investasi, yang
berakibat semakin banyaknya PHK � PHK Massal,
berkurangnya upah real, semakin maraknya sistem kerja
kontrak dan semakin rendahnya akses kaum buruh, kaum
tani & kaum miskin perkotaan terhadap pendidikan dan
kesehatan adalah harga yang harus ditanggung rakyat
akibat pengkhianatan oleh Pemerintah Mega, dan oleh
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) � Kalla.
Seperti persoalan pendidikan: dalam setiap pergantian
tahun ajaran, setiap tahun itu pula bertambah beban
orang tua-orang tua miskin di Indonesia. Dari mulai
masuk TK hingga Perguruan Tinggi, dari sekolah negeri
sampai yang swasta, semuanya semakin bertambah MAHAL.
KOMERSIALISASI PENDIDIKAN menjadi kebijakan
besar-besaran dari Pemerintah Mega-Hamzah. Para
mahasiswa di Universitas Indonesia sudah bergolak
menolak pembayaran uang pangkal bagi mahasiswa baru
yang jumlahnya�walau dikatakan sebagai subsidi
silang�sama sekali tak masuk akal (Rp. 5-25 juta), dan
akan menyusul penolakan dari Universitas negeri
lainnya yang juga menerapkan aturan serupa; UNPAD,
ITB, dan UGM. Komersialisasi pendidikan adalah salah
satu paket, satu ekses logis dari PRIVATISASI
(OTONOMI) KAMPUS menjadi PTBH. Saat ini sekolah
menjadi miliknya orang-orang kaya saja dan untuk
kepentingan para pemilik modal saja, miliknya
anak-anak anggota DPR, MPR, pejabat elit, konglomerat
hitam, jenderal dan direktur-direktur perusahaan.
Pendidikan bukan lagi untuk anak-anak buruh, kaum
miskin perkotaan, pegawai negeri rendahan, dan
anak-anak tentara miskin berpangkat rendah, yang
gajinya/UMR nya tak lebih dari Rp. 700.000, apalagi
bagi jutaan kaum tani yang hanya memiliki sejengkal
tanah. Tak akan terjangkau anak-anaknya untuk kuliah
di UI yang harus membayar uang pangkal Rp. 5-Rp 25
juta, atau di Unpad atau di ITB, di UNS, di UGM dan
kampus-kampus negeri lainnya, apalagi di kampus
swasta, yang uang pangkalnya, SPPnya berjuta-juta itu.
Komersialisasi pendidikan di Indonesia bersumber pada
penerapan kebijakan neoliberalisme (penjajahan ekonomi
oleh kapital asing melalui World Bank/IMF/TNC/MNC)
yang menjadi syarat-syarat bagi pinjaman atau
pemberian hutangnya. Sama halnya dengan komersialisasi
kesehatan dan perumahan saat ini. Lewat kebijakan
neoliberalisme maka semua subsidi yang menjadi
tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyat
dicabut. Ini sudah dimulai di masa Soeharto dan
dilanjutkan sepenuh-penuhnya oleh Megawati. Ia cabut
subsidi pendidikan, ia otonomkan kampus dari fungsi
sosial menjadi fungsi profit layaknya pabrik untuk
memproduksi sarjana yang diabdikan bagi kebutuhan
pasar industri sesuai kepentingan para pemodal.
Pementah Mega-Hamzah menghambur-hamburkan uang untuk
anggaran militer�untuk beli peralatan tempur untuk
memerangi rakyatnya di Aceh dan Papua, untuk membiayai
struktur teritorial tentara yang tak berguna itu, dan
tentu saja untuk korupsi-korupsi jenderal-jenderalnya�
daripada memperbesar alokasi anggaran untuk pendidikan
yang hanya 2-3% dari total anggaran. Pemerintah
membairkan korupsi merajalela, dan hanya diam saja
saat sekolah-sekolah negeri digusur oleh pemerintah
daerahnya, dibiarkannya ribuan gedung-gedung sekolah
ambruk atau mengalami kerusakan-kerusakan yang parah,
dan tak ada solusi programtik agar biaya pendidikan
menjadi murah atau selayaknya gratis bagi rakyat. Ini
semua adalah persoalan mendasar pendidikan kita, yang
ternyata dijawab oleh Pemerintahan Megawati dan DPR
dengan hanya memberikan UU Sisdiknas yang justru
menghambat demokratisasi pendidikan yang sama sekali
tidak menjawab problem mendasar dunia pendidikan kita.
Oleh karena itu imperialisme neoliberal dan agen-agen
imperialis neoliberal adalah musuh-musuh mendesak dari
perjuangan rakyat.
Dengan diajukannya RUU TNI oleh Pemerintahan
Mega�Hamzah, dengan disahkannya UU KKR (Komisi
Kebenaran dan Rekonsilisasi) oleh pemerintah dan DPR
maka militerisme semakin menjadi bahaya nyata bagi
demokrasi. RUU TNI jelas memberi basis ideologis,
yuridis, struktur politis dan ekonomis bagi
kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi militer.
Sementara UU KKR memberi basis kekebalan hukum bagi
para pelaku pelanggaran ham di masa lalu maupun masa
yang akan datang. Padahal jelas bagi kita bahwa
pelanggaran�pelanggaran HAM oleh negara merupakan
ekses langsung dari tindakan militerisme oleh negara.
Dalam situasi tanpa solusi seperti ini selalu
Pemerintahan menggunakan pola-pola militeristik dalam
menangani protes-proets yang muncul. Kalau dimasa
Soeharto menggunakan NKK/BKK dan Resimen Mahasiswa,
maka kini tak jauh berbeda�walau dengan bungkus baru.
Misalnya melakukan intimidasi, teror sampai
DO/skorsing terhadap siswa ataupun guru yang bersikap
kritis. Ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan kita
semakin berwatak militeristik. Peristiwa 2 mahasiswa
yang terkena DO/skorsing di Pekanbaru karena menolak
kampanye dari cawapres militeris Yusuf Kalla yang
dilakukan oleh birokrasi kampus, teror sampai
pemenjaraan terhadap guru Nur Laila dalam kasus SMP 56
Melawai dengan PT.TATA Disantara adalah bagian dari
proses komersialiasi pendidikan yang menggunakan
pola-pola militeristik. Di Padang � Sumatra barat, SMK
Dhuafa sebuah sekolah gratis untuk rakyat telah
bernasib sama, digusur dan di ambil-alih oleh pemprov
Padang. Pendidikan yang seharusnya dijadikan landasan
kemajuan tenaga produktif bangsa diobral hanya untuk
kepentingan akumulasi modal para kapitalis lokal/
internasional dan bisnis para jenderal .
Penyelesaian setepat-tepatnya harus mulai diupayakan
dari sekarang. Bahwa persoalan pendidikan kita lebih
mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah daripada
sibuk memikirkan koalisi dagang sapi yang tak ada
hubungannya dengan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Secara nyata tindakan � tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh negara juga dapat dilihat dari
persoalan-persoalan rakyat yang lain seperti: kejadian
pengusiran dengan paksa kawan � kawan buruh PT Sarasa
yang menduduki Depnakertrans yang diikuti dengan
pembakaran tenda � tenda di pabrik oleh preman �
preman bayaran, Pemukulan aksi buruh PT.Shamrock,
Penyerangan dan Pemukulan aksi buruh PT.Kali Manis dan
PT Santi Murni, Penangkapan 11 aktifis Aliansi Tolak
PHK, ancaman dan teror pada kawan � kawan buruh di
Makasar dan Palu karena membagikan selebaran. Semua
kasus ini terjadi di bulan september di mana, semua
capres sedang sibuk berkampanye tentang demokrasi yang
harus di jaga. Makin teranglah bagi kaum buruh, bahwa
baik Megawati maupun SBY, sesungguhnya adalah capres
yang sangat kental watak militeristiknya. Oleh karena
itu Melawan militerisme adalah agenda mendesak dari
perjuangan rakyat. Kebangkitan militerisme harus
dilawan, militerisme harus dilenyapkan jika kita ingin
demokrasi -sebagai syarat untuk membangun gerakan
demokrasi yang besar dan kuat -berdiri kokoh di negeri
ini
Dalam menentukan sikap untuk merespon Pemilu Presiden
pada tanggal 20 September 2004 adalah tindakan yang
jelas keliru, dan keblinger jika masih ada unsur-unsur
gerakan demokrasi baik dari gerakan
mahasiswa/organisasi mahasiswa, gerakan buruh/Serikat
Buruh, gerakan tani/organisasi tani, gerakan kaum
miskin kota/organisasi kaum miskin kota yang masih
mempercayai bahwa Mega- Hasyim atau SBY � Kalla dapat
dipercaya untuk membawa perubahan demokrasi dan
kesejahteraan rakyat ke arah yang lebih baik bagi
rakyat. Kalau saat ini diantara Mega � Hasyim dan SBY
� Kalla terjadi rivalitas sehingga seolah � olah yang
satu lebih baik dari yang lainnya, hal ini tidak lebih
hanyalah persaingan untuk opurtunisme kekuasaan,
dimana yang satu dapat memimpin yang lain namun untuk
kepentingan yang sama, yaitu kepentingan anti rakyat.
Di luar kepentingan pemilu mereka-mereka ini sudah
jelas bersekutu untuk merugikan rakyat.
Kesimpulannya Mega � Hasim dan SBY � Kalla bukanlah
jalan keluar bagi persoalan � persoalan rakyat, tapi
sudah jelas merupakan musuh-musuh rakyat. Dengan
demikian seluruh hasil-hasil Pemilu 2004 juga bukan
jalan keluar bagi rakyat. Adakah diantara DPR/DPRD/DPD
yang terpilih dalam Pemilu 5 April yang lalu bersuara
menolak RUU TNI, menolak UU KKR, menolak UUK dan PPHI,
menolak privatisasi, menolak liberalisasi perdagangan,
menolak komersialisasi pendidikan, menolak PHK-PHK
massal, menolak kenaikan harga BBM, listrik, air,
telpon yang mencekik kehidupan rakyat? Tak ada. Sudah
jelas bahwa tak ada untungnya bagi rakyat untuk
mendukung Mega � Hasyim atau SBY - Kalla dalam Pemilu
20 September nanti, lebih baik kita membangun dan
memperkuat persatuan rakyat. Karena kedua-duanya
justru harus kita lawan bersama.
Rakyat harus menegakkan kekuatan dan kekuasaannya
sendiri!! Inilah satu-satunya jalan keluar bagi rakyat
untuk melawan militerisme, untuk melawan penghisapan
oleh kaum imperialis neoliberal. Oleh karena itu bagi
rakyat akan lebih baik jika kita abaikan Pemilu 20
September, sebaliknya gerakan demokrasi harus
berkonsentrasi untuk membuat persatuan-persatuan
rakyat di mana-mana. Persatuan rakyat ini harus
meliputi terutama seluruh unsur gerakan demokrasi dan
gerakan rakyat, seperti organisasi mahasiswa
kerakyatan, serikat buruh progresif, organisasi tani
progresif, partai politik kerakyatan, individu2
progresif. Dengan persatuan gerakan yang meluas, dan
terbangunnya struktur persatuan rakyat dimana-mana, di
seluruh kota di negeri ini, kaum buruh dapat melawan
kekuasaan hasil pemilu 2004 yang jelas akan menindas
rakyat. Hanya dengan persatuan kaum buruhlah bersama
rakyat miskin, kaum buruh dapat menegakkan
kekuasaannya sendiri dan menjalankan agenda
perubahannya sendiri.
Tolak RUU TNI, Cabut UU KKR!!
Tolak PHK dan Sistem Kerja Kontrak!!
Lawan Militerisme, Parasit Ekonomi Rakyat!!
Bubarkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa,
Sekarang Juga!!
Bukan Mega Atau SBY, Tapi Pemerintahan persatuan
Rakyat!!
Jakarta, 19 September 2004
Iwan Dwie laksono
Ketua Umum
Gigih Guntoro
Sekretaris Jendral
__________________________________
Do you Yahoo!?
Take Yahoo! Mail with you! Get it on your mobile phone.
http://mobile.yahoo.com/maildemo
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/BRUplB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
***************************************************************************
Berdikusi dg Santun & Elegan, dg Semangat Persahabatan. Menuju Indonesia yg Lebih
Baik, in Commonality & Shared Destiny. www.ppiindia.shyper.com
***************************************************************************
__________________________________________________________________________
Mohon Perhatian:
1. Harap tdk. memposting/reply yg menyinggung SARA (kecuali sbg otokritik)
2. Pesan yg akan direply harap dihapus, kecuali yg akan dikomentari.
3. Lihat arsip sebelumnya, www.ppi-india.da.ru;
4. Posting: [EMAIL PROTECTED]
5. Satu email perhari: [EMAIL PROTECTED]
6. No-email/web only: [EMAIL PROTECTED]
7. kembali menerima email: [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
